1 / 14

TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM

TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM. DASAR BANTUAN HUKUM. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – 38. UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56. UU NO. 16 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM.

ismet
Download Presentation

TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TEHNIS BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG TERLIBAT KASUS HUKUM

  2. DASAR BANTUAN HUKUM UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – 38 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56 UU NO. 16 TAHUN TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

  3. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PASAL 37 SETIAPORANG YANG TERSANGKUTPERKARABERHAKMEMPEROLEHBANTUANHUKUM

  4. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN PASAL 38 DALAMPERKARAPIDANASEORANGTERSANGKASEJAKSAATDILAKUKANPENANGKAPAN DAN /ATAUPENAHANANBERHAKMENGHUBUNGI DAN MEMINTABANTUANADVOKAT

  5. UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56 (1) Dalamhaltersangkaatauterdakwadisangkaataudidakwamelakukantindakpidana yang diancamdenganpidanamatiatauancamanpidana lima belastahunataulebihataubagimereka yang tidakmampu yang diancamdenganpidana lima tahunataulebih yang tidakmempunyaipenasihathukumsendiri, pejabat yang bersangkutanpadasemuatingkatpemeriksaandalamprosesperadilanwajibmenunjukpenasihathukumbagimereka. (2) Setiappenasihathukum yang ditunjukuntukbertindaksebagaimanadimaksuddalamayat (1), memberikanbantuannyadengancuma-cuma.

  6. TEHNIS PERMINTAAN BANTUAN HUKUM

  7. PNS BERMASALAH HUKUM PIDANA

  8. PNS SEBAGAI TERSANGKA

  9. TIDAK DITAHAN BAIK OLEH POLISI / JAKSA

  10. DITAHAN POLISI / JAKSA

  11. PNS TIDAK DITAHAN PNS DATANG SENDIRI KEKANTOR LKBH ATAU KEKANTOR ADVOKAT UNTUK MINTA BANTUAN HUKUM

  12. PNS DITAHAN KELUARGANYA DATANG KEKANTOR LKBH / KANTOR ADVOKAT MINTA BANTUAN UNTUK PNS YANG BERSANGKUTAN

  13. PNS ATAU KELUARGANYA MEMBUAT PERJANJIAN BIAYA PENDAMPINGAN SELAMA PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN HINGGA PERSIDANGAN

  14. KALAU SEPAKAT PNS MEMBUAT SURAT KUASA PENDAMPINGAN

More Related