360 likes | 1.05k Views
ORGANISASI PROFESI. DOKTER MEMPUNYAI ORGANISASI : IKATAN DOKTER INDONESIA DIDIRIKAN : 24 OKTOBER ‘50. TUJUAN I.D.I :. 1. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN RAKYAT 2. MENGEMBANGKAN IPTEKDOK 3. MEMBINA & MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PROFESI ANGGOTA
E N D
ORGANISASI PROFESI • DOKTER MEMPUNYAI ORGANISASI : • IKATAN DOKTER INDONESIA • DIDIRIKAN : 24 OKTOBER ‘50
TUJUAN I.D.I : • 1. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN RAKYAT • 2. MENGEMBANGKAN IPTEKDOK • 3. MEMBINA & MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN PROFESI ANGGOTA 4. MENINGKATKAN KESEJAHTE- RAAN ANGGOTA
PB IDI MKKI MKEK Pengurus Wilayah Perwakilan MKKI MKEK Tingkat Wilayah
Badan Kelengkapan • BP2A • PDSp Pengurus Harian Pengurus Cabang MKKI ( - ) MKEK ( + ) ( - ) Pengurus Harian Badan Kelengkapan ( + ) ( - )
Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) • Kekuasaan dan Wewenang : • Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran. • Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia.
Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang, serta kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. • Membina hubungan baik dengan aparat etik yang ada, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain. • Bertanggungjawab kepada muktamar, musyawarah wilayah dan rapat anggota.
Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) • Kekuasaan dan Wewenang : • Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan muktamar. • Mempunyai kewenangan menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem pendidikan profesi bidang kedokteran. • Mengkoordinasikan kegiatan kolegium kedokteran
Mewakili IDI dalam pendidikan profesi bidang kedokteran • Menetapkan program studi pendidikan profesi bidang kedokteran beserta kurikulumnya. • Menetapkan kebijakan dan pengendalian ujian nasional pendidikan profesi kedokteran. • Menetapkan pengakuan keahlian (sertifikasi) • Menetapkan kebijakan akreditasi pusat pendidikan dan rumah sakit pendidikan. • Mengusulkan pengukuhan kolegium dokter spesialis baru kepada muktamar. • Mengembangkan sistem informasi pendidikan profesi bidang kedokteran
Kolegium Dokter Umum Indonesia (KDUI) • Tugas dan Wewenang : • KDUI mempunyai tugas menyusun standar pendi-dikan profesi dokter, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan profesi dokter. • KDUI mempunyai fungsi : • Penetapan standar kompetensi dokter • Penyusunan kurikulum pendidikan profesi dokter • Pemberian asuhan berupa usulan perubahan atau penyempurnaan kurikulum pendidikan dokter pada tahap akademik kepada Departemen Pendidikan Nasional
Perencanaan dan pelaksanaan ujian nasional profesi dokter. • Penetapan buku ajar pendidikan profesi dokter. • Perencanaan jumlah peserta didik dokter sesuai dengan kebutuhan nasional. • Perencanaan program pendidikan kedokteran berkelanjutan dokter praktek umum. • Pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan profesi dokter. • Penyelenggaraan kerjasama dengan berbagai instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BP2A) • Tugas dan Wewenang : • Melakukan pembinaan dalam kesadaran hukum kesehatan. • Membela anggota dalam menjalankan profesinya baik yang menyangkut masalah etik, hukum, administrasi, atau organisasi, baik diminta atau tidak diminta. • Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengar pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak-pihak yang dianggap perlu.
KEPROFESIAN - DOKTER ADALAH PROFESI LUHUR - MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PASIEN - PEDOMAN BEKERJA SUMPAH HIPOKRATES - TUTUNAN BEKERJA KODE ETIK KEDOKTERAN
PROFESI KEDOKTERAN • MHS ---------- DOKTER • DOKTER : - DOKTER ADMINISTRATOR - DOKTER UMUM / KELUARGA - DOKTER SPESIALIS : - ADMINISTRATOR - SUB-SPESIALIS
BIDANG PEKERJAAN • - PENDIDIKAN • - PELAYANAN : PEMERINTAH SWASTA : BISNIS ??? - PENELITI
LEMBAGA TERKAIT • Kementrian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementrian Dalam Negeri • Kementrian Pendidikan Nasional • Pemerintah Daerah Tk I dan II • Lembaga lain yang memakai tenaga dokter : Polri, TNI, Diperla, dll • DPR dan DPRD