1 / 31

Buletin Teknis SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI B ELANJA BANTUAN SOSIAL

SOSIALISASI PP 7/2010 TENTANG SAP DAN BULETIN TEKNIS SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL. Buletin Teknis SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI B ELANJA BANTUAN SOSIAL. Jakarta, 12 Juli 20 11. LATAR BELAKANG.

delora
Download Presentation

Buletin Teknis SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI B ELANJA BANTUAN SOSIAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PP 7/2010 TENTANG SAP DAN BULETIN TEKNIS SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL BuletinTeknis SAP NO. 10 TENTANG AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL Jakarta, 12Juli 2011

  2. LATAR BELAKANG Permasalahanklasifikasibelanjapadasaatpenyusunanpenganggaranmenimbulkanmasalahpadasaatpelaksanaandanpertanggungjawaban. Permasalahanterkaitinstitusiapa yang dapatmenyalurkanbantuansosial. Permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja bantuan sosial, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak seharusnya

  3. PERMASALAHAN BELANJA BANTUAN SOSIAL ApakahBelanjaBantuanSosialsebagaifungsiperlindungansosialataujenisbelanja? KesulitanmendefinisikanBelanjaBantuanSosial. Permasalahanpadasaatpenganggaran yang mengakibatkanpermasalahanpadasaatpelaksanaandanpertanggungjawaban.

  4. REGULASI TENTANG BANTUAN SOSIAL (1-5) UU Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraanSosial: Rehabilitasisosialdimaksudkanuntukmemulihkandanmengembangkankemampuanseseorang yang mengalamidisfungsisosial agar dapatmelaksanakanfungsisosialnyasecarawajar. Perlindungansosialdimaksudkanuntukmencegahdanmenanganirisikodariguncangan/kerentanansosial agar kelangsunganhidupnyadapatdipenuhisesuaidengankebutuhandasar minimal Pemberdayaansosial,semuaupaya agar warganegara yang mengalamimasalahsosialmempunyaidayasehinggamampumemenuhikebutuhandasarnya JaminanSosial, skemauntukmenjaminseluruhrakyat agar dapatmemenuhikebutuhandasarhidupnya yang layak PenanggulanganKemiskinan, kebijakan, program dankegiatan yang tidakdapatdilakukanterhadappihak yang tidakmempunyaimatapencahariandantidakdapatmemenuhikebutuhan yang layakbagikemanusiaan

  5. REGULASI TENTANG BANTUAN SOSIAL (2-5) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang JaminanSosial: SistemJaminanSosialdisebutkanbahwa Negara memilikikewajibanuntukmendaftarkandanmembayarkaniuran program jaminansosialkepadaBadanPengelolaJaminansosialbagimasyarakattertentu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi yang terdiri atas tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

  6. REGULASI TENTANG BANTUAN SOSIAL (3-5) PP 90/2010tentangPenyusunan RKA KL: DefinisiBelanjaBansosyaitutransferuangataubarang kepadamasyarakatgunamelindungidarikemungkinanterjadinyarisikososial. Yang termasuk bantuan sosial adalah: Bantuan kompensasi sosial, yaitu transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM. Bantuan kepada lembaga pendidikan dan peribadatan, yaitu transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada lembaga pendidikan dan atau lembaga keagamaan. Bantuan kepada lembaga sosial lainnya, yaitu transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada lembaga sosial lainnya.

  7. REGULASI TENTANG BANTUAN SOSIAL (4-5) PP 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: menjelaskan lebih detail tentang bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. PP 22/2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. Dana penanggulangan bencana bersumber dari APBN, APBD dan/atau dana masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang terdiri dari santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha ekonomi produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

  8. REGULASI TENTANG BANTUAN SOSIAL (5-5) Perpres No.13 Tahun 2009 tentangKoordinasiPenanggulanganKemiskinan: PenanggulanganKemiskinandibagi menjadi 3 kelompok program penanggulangankemiskinan,yaitu: Berbasisbantuandanperlindungansosial, yang terdiridari program pemenuhanhakdasar, penguranganbebanhidup, dan perbaikankualitashidup. Berbasispemberdayaanmasyarakatuntukmengembangkanpotensidanmengembangkankapasitaskelompokmasyarakatmiskin. Berbasispemberdayaanusahaekonomimikro yang bertujuanuntukmemberikanaksesdanpenguatanekonomibagipelakuusahamikro.

  9. BULTEK 04 TENTANG PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Dalam Buletin Teknis No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial

  10. PENGERTIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DALAM BULTEK BELANJA BANSOS BelanjaBantuanSosialadalah transfer uangataubarang yang diberikanolehPemerintahPusat/daerahkepadamasyarakatgunamelindungidarikemungkinanterjadinya risikososial. Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisissosial, krisisekonomi, krisispolitik, fenomenaalam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

  11. KRITERIA BELANJA BANTUAN SOSIAL (1-4) TujuanPenggunaan RehabilitasiSosial PerlindunganSosial PemberdayaanSosial JaminanSosial PenanggulanganKemiskinan Penanggulangan Bencana

  12. KRITERIA BELANJA BANTUAN SOSIAL (2-4) 2. PemberiBantuan PemberibantuansosialadalahPemerintahPusat/Pemerintah Daerah. Institusipemerintahanbaikpusatataudaerah yang dapatmemberikanbantuansosialadalahinstitusi yang melaksanakanperlindungansosial, rehabilitasisosial, jaminansosial, pemberdayaansosial, penanggulangankemiskinan, danpelayanandasar.

  13. KRITERIA BELANJA BANTUAN SOSIAL (3-4) 3. PersyaratanPenerimaBantuanSosial Persyaratan/kondisi yang harusdipenuhiolehcalonpenerimabantuansosialadalahadanyarisikososial

  14. KRITERIA BELANJA BANTUAN SOSIAL (4-4) 4. BersifatSementaraatauBerkelanjutan Bantuansosialberkelanjutanadalahbantuan yang diberikansecaraterus – menerusuntukmempertahankantarafkesejahteraansosialdanupayauntukmengembangkankemandirian. Bantuansosialsementaraadalahbantuan yang diberikansecaratidakterusmenerus/ tidakmengikat, bantuantersebuttidakwajibdantidakharusdiberikandalamsatutahunanggarandanbisajugadihentikanpadasaatpihak yang dibantutelahlepasdarimasalahsosialtersebut.

  15. BENTUK BELANJA BANTUAN SOSIAL Bentuk pemberian belanja bantuan sosial adalah uang, barang, atau jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan dalam bentuk barang dan diserahkan kepada penerima. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial.

  16. PENGANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL Penganggaran belanja bantuan sosial hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah memenuhi seluruh kriteria, baik terkait dengan pemberian uang, pemberian barang, maupun pemberian jasa kepada penerima belanja bantuan sosial.

  17. PELAKSANAAN ANGGARANBELANJA BANTUAN SOSIAL (1-3) PenerimaBantuanSosial Penerima belanja bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial dikaitkan dengan kerentanan sehingga jika tidak diberikan bantuan sosial, individu dan atau kelompok masyarakat tersebut akan jatuh atau terperosok di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu mengatasi risiko yang dihadapinya secara mandiri.

  18. PELAKSANAAN ANGGARANBELANJA BANTUAN SOSIAL (2-3) Institusi Pemberi Bantuan Sosial Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang mempunyai keterkaitan tugas, pokok, dan fungsi dengan pemberi bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan sosial dengan terlebih dahulu memastikan apakah kriteria belanja bantuan sosial telah terpenuhi

  19. PELAKSANAAN ANGGARANBELANJA BANTUAN SOSIAL (3-3) BentukdanJenisBelanjaBantuanSosial: RehabilitasiSosial JaminanSosial PemberdayaanSosial PerlindunganSosial PenanggulanganKemiskinan Penanggulangan Bencana

  20. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (1-9) Pengakuan Sesuai dengan paragraf 31 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan Pengakuan tersebut, jurnal yang dilakukan adalah sbb: a. Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang Pemerintah Pusat Satuan Kerja (K/L)

  21. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (2-9) BUN: Pemerintah Daerah: Bantuansosialdalambentukuangdianggarkandalam PPKD

  22. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (3-9) b. BantuanSosialdalamBentukBarang PemerintahPusat K/L: BUN:

  23. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (4-9) Pemerintah Daerah SKPD (asumsibelanja LS): BUD:

  24. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (5-9) Apabilabantuansosialdalambentukbarangtersebutbelumdiserahkankepadapenerima, makaharusdibuatjurnaluntukmencatatpersediaanatasbarangtersebut. Jurnalnyaadalahsebagaiberikut:

  25. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (6-9) c. BantuanSosialdalamBentukJasa PemerintahPusat K/L: BUN:

  26. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (7-9) Pemerintah Daerah SKPD (asumsibelanja LS): BUD:

  27. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (8-9) B. Pengukuran Bantuansosialdisajikandalam LRA sebesarnilaibantuansosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasaldaribantuansosialdalambentukbarangdinilaisesuaidenganParagraf 18 (a) PSAP 05 tentangAkuntansiPersediaan, yaitudisajikansebesar: Biayaperolehanapabiladiperolehdenganpembelian. Biayastandarapabiladiproduksisendiri. Nilaiwajarapabiladiperolehdengancaralainnya.

  28. AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL (9-9) C. PenyajiandanPengungkapan Penyajiandanpengungkapanbantuansosialpadalaporankeuangandapatdikelompokkansebagaiberikut: DisajikansebagaipengeluaranbelanjasesuaijenisnyapadaLaporanRealisasiAnggaran (LRA). DisajikansebagaipersediaandiNeracaatasaset yang berasaldaribantuansosial yang belumdiserahkankepadapihak yang sudahditetapkan. DisajikansebagaiutangdiNeracaataskomitmenbelanjabantuansosial yang seharusnyadilakukantetapisampaitanggalpelaporanbelumdilaksanakan. DisajikansebagaipiutangdiNeracaataskelebihanpembayaranbelanjabantuansosial yang telahterlanjurdisalurkankepadapenerima. DiungkapkanpadaCatatanatasLaporanKeuangan (CaLK).

  29. ILUSTRASI (1-2)

  30. ILUSTRASI (1-2)

  31. TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan(KSAP)Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian KeuanganJl. Budi Utomo No. 6, Jakarta PusatTelepon/Fax (021) 352 4551Website: www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org

More Related