Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah

1. Sosialisasi Permendagri no. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang berasal dari APBDPontianak,21-22 November 2011 Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah DedieA. RachimDirektur Dikyanmas KPK

2. www.themegallery.com Contents Kajian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah daerah 1 Matriks saran perbaikan hasil kajian KPK vs Permendagri no. 32 tahun 2011 2 KomisiPemberantasanKorupsi

3. www.themegallery.com KomisiPemberantasanKorupsi Kajian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah daerah 1 Matriks saran perbaikan hasil kajian KPK vs Permendagri no. 32 tahun 2011 2

4. www.themegallery.com Amanat UU no. 30/2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegahdanmemberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Pasal 1 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyabersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 3 Koordinasi Supervisi Pasal 7 Pasal 8 • networking counterpartner • tidak memonopoli tugas dan wewenang lid-dik-tut; • trigger mechanism TUGAS KPK Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan Monitoring Pasal 14 Pasal 11 Pencegahan Pasal 13

5. www.themegallery.com Kewenangan KPK - Monitoring Pasal 14 UU no. 30 tahun 2002 Melakukan pengkajian terrhadap sistem pengelolaan administrasi Di semua lembaga negara dan pemerintah Memberi saran perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian serta pengelolaan administrasitersebut berpotensi korupsi Kepada semua pimpinan lembaga negara & pemerintah Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan Kepada: Presiden, DPR dan BPK KomisiPemberantasanKorupsi

6. www.themegallery.com Kajian yang telah dilakukan KPK KomisiPemberantasanKorupsi

7. www.themegallery.com Latar belakang kajian Bansos 1. Besarnya jumlah anggaran Bansos KomisiPemberantasanKorupsi

8. www.themegallery.com Latar belakang kajian Bansos 2. Banyaknya pengaduan masyarakat terkait TPK pada Bansos KomisiPemberantasanKorupsi

9. www.themegallery.com Latar belakang kajian Bansos 3. Banyaknya kasus TPK yang ditangani oleh KPK terkait Bansos

10. www.themegallery.com Kajian Belanja Bantuan Sosial Kajian Kebijakan Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah 1 3 Tujuan: 1. Mengetahui dan memahami regulasi dan tata laksana serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan belanja bantuan sosial 2. Mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan belanja bantuan sosial 3. Memberikan saran perbaikan terhadap regulasi dan tata laksana pengelolaan belanja bantuan sosial untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan mendorong penerapan good governance 2 Ruang lingkup: 1. Fokus : regulasi dan tata laksana bantuan sosial yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ( APBD) 2. Lokus : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor Waktu Pelaksanaan: Januari – Maret 2011 Metode: 1. Pengumpulan Data : telaah dokumen dan kajian lapangan 2. Analisis dengan pendekatan : telaah terhadap aspek umum dan identifikasi permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan dana bantuan sosial KomisiPemberantasanKorupsi

11. www.themegallery.com Mekanisme Bansos sebelum terbit Permendagri no. 32/2011 KomisiPemberantasanKorupsi

12. www.themegallery.com KomisiPemberantasanKorupsi Mekanisme penyaluran Bansos sebelum terbit Permendagri no. 32/2011

13. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos TEMUAN KAJIAN Aspek Tata Laksana: 7 Temuan a. Penganggaran: 2 temuanb. Penyaluran & Pencairan: 2 temuanc. Pengawasan & Pertanggungjawaban: 3 temuan Aspek Regulasi: 3 Temuan KomisiPemberantasanKorupsi

14. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK REGULASI 1. Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan Bantuan Sosial 2. Tidak sinkronnya SE Mendagri dengan Permendagri yang mengatur tentang Penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang. 3. Tidak dipenuhinya azas keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan bantuan sosial. KomisiPemberantasanKorupsi

15. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK REGULASI Saran Perbaikan Tidak adanya pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan Bantuan Sosial 1. Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan tentang pedoman pengelolaan bantuan sosial bagi pemerintah daerah yang didalamnya termasuk mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Prosedur Operasi Baku/SOP pengelolaan bantuan sosial. Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

16. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos 2 ASPEK REGULASI Saran perbaikan Tidak sinkronnya SE Mendagri dengan Permendagri yang mengatur tentang Penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang. 1. Kementerian Dalam Negeri Merevisi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 dengan memperhatikan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007 khususnya Pasal 49 ayat 2 . Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

17. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos 3 ASPEK REGULASI Saran perbaikan Tidak dipenuhinya azas keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan bantuan sosial. 1. Menteri Dalam Negeri membuat peraturan yang mencantumkan pemenuhan urusan wajib terlebih dahulu sebelum mengalokasikan bantuan sosial Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

18. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK TATA LAKSANA 1. Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran Bansos dalam APBD 2. Tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos 3. Adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri no. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 dan Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011 4. Terdapat Bantuan Sosial yang disalurkan lebih dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran 5. Tidak semua penerima Bantuan Sosial memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial 6. Tidak ada standar dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial. 7. Tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos KomisiPemberantasanKorupsi

19. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK TATA LAKSANA Saran Perbaikan Tidak ada kriteria yang jelas dalam menetapkan besaran pagu anggaran Bansos dalam APBD 1. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menyusun formula yang menjadi acuan dalam alokasi anggaran bantuan sosial yang adil, transparan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas yang mencakup: 1. Besaran alokasi anggaran terhadap APBD 2. Kriteria kegiatan 3. Kriteria kelompok penerima Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

20. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK TATA LAKSANA 2 Saran Perbaikan Tidak semua objek belanja Bansos dalam Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, dilengkapi dengan rincian objek penerima belanja Bansos 1. Kemendagri mendata APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum merinci belanja bantuan sosial sampai ke rincian obyek belanja 2. Kemendagri menyusun standar format rincian obyek belanja bantuan sosial Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

21. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK TATA LAKSANA 3 Saran Perbaikan Adanya belanja Bantuan Sosial yang disalurkan melebihi batas yang ditetapkan dalam Permendagri no. 25/2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 dan Permendagri no. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011. 1. Kemendagri merevisi ketentuan Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2011 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD untuk setiap tahun anggaran dengan menegaskan batasan nilai pemberian bantuan sosial bagi setiap penerima. 2. Kemendagri mendata realisasi anggaran bantuan sosial pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD yang berlaku Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

22. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK TATA LAKSANA 4 Saran Perbaikan Terdapat Bantuan Sosial yang disalurkan lebih dari satu kali kepada satu objek penerima pada satu tahun anggaran 1. Kemendagri memperingatkan pemerintah daerah untuk mematuhi ketentuan Pasal 45 Permendagri No.59 Tahun 2007 dimana bantuan sosial yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaan 2. Kemendagri merumuskan ketentuan mengenai sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 45 Permendagri No.59 Tahun 2007 Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

23. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK TATA LAKSANA 5 Saran Perbaikan Tidak semua penerima Bantuan Sosial memberikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan bantuan sosial 1. Kementerian Dalam Negeri menetapkan ketentuan tentang pemberian sanksi bagi penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pedoman pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

24. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK TATA LAKSANA 6 Saran Perbaikan Tidak ada standar dalam laporan pertanggung-jawaban penggunaan belanja bantuan sosial. 1. Menteri Dalam Negeri menyusun peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial. Pedoman tersebut agar mengatur tentang standar minimum laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja bantuan sosial di daerah. Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

25. www.themegallery.com Temuan Kajian Bansos ASPEK TATA LAKSANA 7 Saran Perbaikan Tidak ada unit kerja di pemerintah daerah yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bansos 1. Menteri Dalam Negeri membuat peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan telaah kelengkapan dan kebenaran laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial. Jangka waktu pelaksanaan: 3 bulan KomisiPemberantasanKorupsi

26. www.themegallery.com Tindak lanjut hasil kajian Satu Hasil dikajian ditindaklanjuti oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri--> Action Plan Dua Salah satu Action Pan yang disepakati adalah terbitnya Permendagri ttg Pengelolaan Bansos Permendagri no. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang berasal dari APBD --> mencakup 75% saran perbaikan dari kajian KPK Tiga Pada tanggal 28 Juli 2011 terbit Permendagri no. 32 tahun 2011 KomisiPemberantasanKorupsi

27. www.themegallery.com KomisiPemberantasanKorupsi Kajian Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah daerah 1 Matriks saran perbaikan hasil kajian KPK vs Permendagri no. 32 tahun 2011 2

28. www.themegallery.com Matriks Saran Perbaikan KPK vs Permendagri no. 32 tahun 2011 KomisiPemberantasanKorupsi

29. www.themegallery.com Matriks Saran Perbaikan KPK vs Permendagri no. 32 tahun 2011 KomisiPemberantasanKorupsi

30. www.themegallery.com Korupsi KORUPSI Terpaksa Memaksa Mengapa? Dipaksa KomisiPemberantasanKorupsi

31. Thank You ! www.themegallery.com KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Po. Box 575, Jakarta 10120 E-mail: pengaduan@kpk.go.id Telephone: 021-2557 8300 021-2557 8389 0811 959 575 atau 0855 8 575 575‏ www.kpk.go.id