1 / 12

CATATAN TERHADAP LAMPIRAN A SEMA No. 10/2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI

CATATAN TERHADAP LAMPIRAN A SEMA No. 10/2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI. PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI JAKARTA 28 SEPTEMBER 2010. Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum. Pasal 6(4):

baina
Download Presentation

CATATAN TERHADAP LAMPIRAN A SEMA No. 10/2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. CATATAN TERHADAP LAMPIRAN ASEMA No. 10/2010 TENTANGPEDOMAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI JAKARTA 28 SEPTEMBER 2010

  2. ProsedurPenyelenggaraan Pos BantuanHukum • Pasal 6(4): PengaturandandaftarAdvokatPiket… disusundalamkerjasamakelembagaandenganLembagaPenyediaBantuanHukum… • Pasal 7(1): Kerjasamakelembagaan: • Lembagamasyarakatsipilpenyediabantuanhukum; • UnitkerjabantuanhukumpadaOrganisasiProfesiAdvokat; atau • LembagaKonsultasidanBantuanHukumPerguruanTinggi

  3. Dasar Keterlibatan PBH PERADI Pasal 6(4) danPasal 7(1) • DasarbagiKetua PN untukmengadakankerjasamadengan PBH PERADI untukmengadakankerjasamadalampenyediaanadvokatpiketdiPosbakum PN • Bentukkerjasama ----- MoUatauPerjanjianKerjasamauntukpenyediaanrekomendasidaftaradvokatpiketdari PBH PERADI kepada PN

  4. Tugas Advokat Piket Pasal 8: • Bantuanpengisianformulirpermohonanbantuanhukum; • Bantuanpembuatandokumenhukum; • Advis, konsultasihukumdanbantuanhukumlainnyabaikdalamperkarapidanamaupunperkaraperdata; • RujukankepadaKetuaPengadilanNegeriuntukPembebasanPembayaranBiayaPerkarasesuaisyarat yang berlaku; • RujukankepadaKetuaPengadilanNegeriuntukmendapatBantuanJasaAdvokatsesuaisyarat yang berlaku.

  5. ProsedurPenunjukanAdvokatuntukMenjalankanKuasa Pasal 10(1) BerdasarkanrujukansebagaimanadiaturdalamPasal 8 butir e, KetuaPengadilanNegerimenunjukAdvokatuntukmenjalankankuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, danmelakukantindakanhukum lain untukkepentinganPemohonBantuanHukum yang memenuhisyaratberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku.

  6. Mekanisme Penggunaan Anggaran Pasal 9: • Biaya pengadaan Advokat Piket ditanggung APBN (Standar Biaya Khusus/SBK) ---- disalurkan melalui kerjasama kelembagaan dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum • SBK tdd: biaya proses yang ditetapkan pengadilan dan biaya transportasi Advokat Piket

  7. Mekanisme Penggunaan Anggaran Pasal 10(3) • Advokat yang ditunjuk oleh Ketua PN untuk menjalankan kuasa berdasarkan Pasal 10(1) juga dapat menerima bantuan biaya pendampingan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

  8. Mekanisme Penggunaan Anggaran Pasal 15: • Ketua PN membuat penetapan kepada Panitera/Sektretaris (KPA) untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk • KPA membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke APBN • Bendahara membayarkan biaya bantuan hukum kepada Advokat • Untuk perkara pidana dana bantuan hukum diberikan setelah perkara diputusa oleh PN. Untuk perkara perdata dana bantuan hukum diberikan setelah perkara didaftarkan

  9. Catatan PBH PERADI • Hubunganantara PBH PERADI denganPosbakumhanyasebataspenyediaanrekomendasidaftaradvokatpiket • PenunjukanAdvokatPiket yang mewakili PBH PERADI dilakukanmelaluiPenetapanKetua PN • PenunjukanAdvokat yang menjalankankuasaatasperkaratertentudilakukanberdasarkanrekomendasidariAdvokatPiketdanditetapkanolehKetua PN

  10. Catatan… • Dalam menjalankan fungsinya di Posbakum tidak ditemukan hubungan antara PBH PERADI dengan Advokat Piket (walaupun Advokat Piket tersebut mewakili PBH PERADI) • Advokat Piket akan menerima pembiayaan sesuai dengan Standar Biaya Khusus dan penyalurannya dapat melalui kerjasama kelembagaan antara PN dengan PBH PERADI • Dana bantuan hukum dibayarkan langsung oleh PN kepada Advokat tanpa harus melalui PBH PERADI

  11. Usulan • DalamKerjasamaKelembagaanantara PBH PERADI denganPengadilanNegeriharusdipastikan: • TerdapatAdvokatPiket yang mewakili PBH PERADI • PBH PERADI memilikiperandalambentuk: • memberirekomendasidaftarnamaAdvokat yang akanmenjalankankuasasebelumAdvokatPiketmemberikanrujukanbantuanjasaAdvokatkepadaKetua PN); dan • PBH PERADI harusmenyediakansuatucomplaint mechanismbagimasyarakatjikaAdvokat pro bono yang ditunjukolehKetua PN berdasarkanrekomendasiAdvokatPiket yang mewakili PBH PERADI yang tidakmenjalankantugasnyasecaraprofesional.

  12. Usulan • Harus ada mekanisme rotasi Advokat Piket secara berkala • Advokat Piket diwajibkan untuk mencatatkan permohonan bantuan hukum cuma-cuma dalam sistem PBH PERADI

More Related