1 / 63

Suharto Lasmono Tim RBI Kemdikbud Palembang 2012

Suharto Lasmono Tim RBI Kemdikbud Palembang 2012. SISTEM MANAJEMEN MUTU BERBASIS REFORMASI BIROKRASI INTERNAL KEMDIKBUD . Agenda . Konsep Mutu dalam Pendidikan Program Reformasi Birokrasi Kemdikbud Permasalahan Sistem Layanan Saat ini Konsep Reformasi Sistem Layanan

delu
Download Presentation

Suharto Lasmono Tim RBI Kemdikbud Palembang 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Suharto LasmonoTim RBI KemdikbudPalembang 2012 SISTEM MANAJEMEN MUTU BERBASIS REFORMASI BIROKRASI INTERNAL KEMDIKBUD

  2. Agenda • Konsep Mutu dalam Pendidikan • Program Reformasi Birokrasi Kemdikbud • Permasalahan Sistem Layanan Saat ini • Konsep Reformasi Sistem Layanan • Contoh Simplifikasi Proses dan Prosedur

  3. DASAR HUKUMPPNO. 19 TAHUN 2005TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN • Pasal91 Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan Penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. J.P. GENTUR SUTAPA 2012

  4. Realitas Siswa • Tasberat

  5. RealitasGuru/Siswa stress

  6. Realitas Guru/Siswa stress

  7. PENDIDIKAN • PROSES MEMANUSIAKAN MANUSIA MUDA • ( Muda usia, Pengetahuan, peradaban dll.) • BAGAIMANA DENGAN • PENDIDIKAN DI SD, SMP, SMA, PT ? J.P. GENTUR SUTAPA 2012

  8. PENGERTIANMUTU • sesuaidengan ‘standar’ • sesuaidenganharapan‘pelanggan’ • sesuaidenganharapan‘pihak-pihakterkait’ • sesuaidengan yang ‘dijanjikan’ • semuakarakteristikprodukdanpelayanan yang memenuhipersyaratandanharapan J.P. GENTUR SUTAPA 2012

  9. STRATEGIC PLAN(S) QUALITY ASSURANCE PATHS WHICH REPRESENT THE STRATEGIC PLAN OPTIONS Desired End Point Position 1 2 Gap 3 Current Position TIME J.P. GENTUR SUTAPA 2012

  10. PengertianPenjaminan Mutu Pendidikan secara umum • Penjaminanmutupendidikan adalahprosespenetapandanpemenuhanstandarmutupengelolaanpendidikan secarakonsistendanberkelanjutan, sehinggakonsumen, produsen, danpihak lain yang berkepentinganmemperolehkepuasan J.P. GENTUR SUTAPA 2012

  11. UnsurMutu Pihak-Pihak Terkait / Pelanggan (Stakeholders) Masukan Proses Keluaran • Prosesipembelajaran ,- Kegiatanpendukung: riset, administrasi- Layananbimbingan penyuluhan - dll. • Dinas Pendidikan- Dunia industri- OrangTuaMahasiswa- Pemerintah Pusat ,- dll. • Lulusan • Pencapaian lain • GBPP/RPP- siswa- guru- PirantidanPeralatan (media)- Lingkungan- Anggaran- Dokumen- Peraturan- dll. (CU, 2003) J.P. GENTUR SUTAPA 2012

  12. ManajemenKendaliMutu PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akanmenghasilkankaizen ataupengembanganberkelanjutan(continuous improvement) mutupendidikan Quality first Stakeholder - in The next process is our stakeholder Speak with data Upstream management SDCA PDCA SDCA PDCA SDCA Kaizen / continuous improvement PDCA SDCA PDCA SDCA S : STANDARStandard J.P. GENTUR SUTAPA 2012

  13. TAHAPAN PEMBENTUKAN BUDAYA MUTU TahapI TahapII TahapIII Dorongan Eksternal Dorongan Eksternal Dorongan Eksternal Motivasi Internal Internally Driven Motivasi Internal Internally Driven Motivasi Internal Internally Driven IngNgarso Sung Tulodho IngMadya MangunKarso Tut WuriHandayani J.P. GENTUR SUTAPA 2012

  14. Kerangka Program RBI RBI Penataan Ttalaksana Penataan SDM Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penataan dan Penguatan Organisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Penataan Peraturan Perundang-undangan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Perubahan Birokrasi Saat Ini 2012 Birokrasi Ideal 2014 TRANSISI

  15. 12 Program Area Perubahan RB Kemdiknas 2011-2014 1. MANAJEMEN PERUBAHAN Adanyaperubahanmind set danculture set. Serta terbangunnyabirokrasidenganintegritasdankinerjatinggi Hasil yang Diharapkan Program Reformasi Birokrasi Kemdiknas 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Regulasi yang lebihtertib, tidaktumpangtindihdankondusif 3PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Terbangunnyaorganisasi yang tepatfungsidantepatukuran (right size) 4.PENATAAN TATA LAKSANA Terbangunnyasistem, prosesdanprosedurkerja yang jelas, efektif, efisien, terukurdansesuaidengan prinsip good governance 5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Terbangunnyakualitas SDM aparaturberintegritas, profesional, modern dansejahtera 6. PENGUATAN PENGAWASAN Meningkatnyapenyelenggaraanfungsipendidikan yang bersih & bebas KKN 7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Meningkatkankapasitasdanakuntabilitaskinerja birokrasi • 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK • Layanan Satuan Pendidikan • Layanan Peserta Didik • Layanan PTK • Layanan Substansi Pendidikan Terwujudnyakemampuanlembagadalammemberikanpelayanan prima

  16. Konsep Reformasi Birokrasi Kemdiknas Renstra 2010-2014: Menyelenggarakan Layanan Prima Pendidikan Nasional dengan meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, Kepastian (5K) Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Rekayasa Ulang Proses Organisasi • Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Rumusan budaya Kerja Harmonisasi Produk Hukum Penerapan SPIP • Peningkatan Kualitas Layanan Layanan Peserta Didik • Penguatan Pengawasan • Penataan Tatalaksana Simplifikasi & Integrasi Posedur Sistem Informasi Produk Hukum Layanan PTK Peningkatan Peran APIP Pemben-tukan Tim Manaje-men Perubahan Pengembangan Sistem e-Gov Layanan Satuan Pendidi-kan Pengelolaan Kinerja Organisasi • Penataan SDM Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tugas, Fungsi, & Organisasi Pusat Peningkatan Kompetensi • Peng. Akuntabilitas Kinerja Anjab, Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Penerapan budaya Kerja Penataan Tugas, Fungsi, & Organisasi UPT Layanan Substan-si Pendidi-kan Pengelolaan Kinerja Individu Pengukuran Kinerja & Remunerasi Penguatan Unit Kerja Efisiensi internal Efisiensi eksternal Efisiensi Nasional

  17. Arahan Strategis Reformasi Birokrasi Kemdiknas (Integrasi) Proses Efisiensi &Efektivitas (Mengurangi Input, MeningkatkanHasil) Birokrasi Efisiensi (Menurunkan Input) Efektivitas (Meningkatkan Hasil) (Berbagi) Sumberdaya (Sentuhan) TIK

  18. Penataan Tatalaksana Serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. TUJUAN Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan serta kinerja.

  19. Muara Penataan Tatalaksana • Pembuatan atau perbaikan Standar Operating Procedure (SOP), termasuk di dalamnya perbaikan standar kinerja pelayanan; • Perbaikan struktur organisasi; dan • Pembuatan atau perbaikan uraian pekerjaan (job descriptions)

  20. Program Tatalaksana 2011-2014

  21. Skema Reformasi Birokrasi Bidang Tatalaksana

  22. Penataan Sistem Berbasis TIK Sebagai jembatan untuk merubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai organisasi serta perilaku kerja dari aparatur negara. Sehingga tercapai budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dalam pelayanan publik serta nilai-nilai yang mencerminkan tatakelola pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel.

  23. Permasalahan Sistem Layanan Saat Ini

  24. Permasalahan Penyelenggaraan Layanan Konvensional • Kurang responsifterhadap berbagai keluhan dan tidak sensitif terhadap harapan masyarakat sehingga layanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan layanan. • Kurang informatif yakniberbagai informasi yang lambat atau tidak sampai kepada masyarakat. • Kurang accessible yakniunit pelaksana layanan jauh dari jangkauan masyarakat sehingga menyulitkan bagi penerima layanan. • Kurang koordinasi menyebabkan pertentangan kebijakan antar instansi layanan sejenis. • Kurangnya keterbukaan sehingga sulit dipantau perkembangan pengajuan yang aktual. • Birokratis berjenjang dan rumit menyebabkan penyelesaian permalahan yang lama. • Kurang efisienyaknibeberapapersyaratan yang sama diperlukan dalam proses yang berbeda karena tidak ada sharing data dalam satu ementerian.

  25. Akar Permasalahan • Kurang responsif • Kurang informatif • Kurang accessible • Kurang koordinasi • Kurang keterbukaan • Birokrasi rumit • Kurang efisien

  26. Konsep Reformasi Sistem Layanan

  27. Konsep Reformasi Layanan Prima Solusi TIK dengan e-Layanan + Standar Pelayanan Publik (UU No 25 Tahun 2009) + Kriteriastandar TIK Fungsi Pengawasan Eksternal & Internal G2B: Government to business G2G: Government to government G2C: Government to citizen • Reformasi Layanan Konvensional menuju Layanan Prima dengan menggunakan Pendekatan TIK yang berupa e-Layanan (layanan secara elektronik) dengan berlandaskan kriteria standar TIK dan Standar Layanan Publik sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Penilaian Kinerja dilakukan oleh penyelenggara layanan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang berdasarkan standar layanan • Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Publik dilakukan oleh pengawas internal (atasan langsung dan pengawas fungsional) dan pengawas eksternal (masyarakat, ombudsman, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota).

  28. Kriteria Standar e-Layanan Kemdiknas Manfaat Partisipatif • PublikmaupunKementerianmendapatkanmanfaat yang maksimaldari e-Layanan, yakni penerima layanan mendatkan kemudahan, kepastian dan kecepatan layanan, sedangkan kementerian mendapatkan kematangan data permintaan dari partisipasi aktif masyarakat. • Publikmendapatkankemudahandalammengakses e-Layanan, sistemmemberikanperingatan-peringatanapabilaadamasukan yang tidaksesuaidenganketentuan (validasidanverifikasiawal) dan sistemmemberitahukan status pemrosesanlayanan (kepastianbagipublik). • Data yang sudahdimasukkandandiverifikasiolehpengguna, tidakdiketikulangoleh operator serta data dalambentuk database. • Layanan yang diberikanuntukindividuatausatuanpendidikantertentuharusmemakaiotentifikasi yang memadai dan setiapisian yang melewatiotentifikasiberkekuatanhukum (UU ITE). • Semuainformasiataulayanandisajikanataudimintarelevandengankonteksnya dan datatetap (non transaksi) yang sudahpernahdimasukkantidakperludimintaberulang-ulang. • Perludijagakesinambungan e-Layananmelaluidatasupport, process supportdan pemantauankinerjalayanan. • Integrasi pada level data base dan/atau web service untuk mendapatkannilaitambah yang tinggi dan mempertinggikonsistensi. Kemudahan User Flow and Share Keamanan Konsistensi Sustainability Integrasi dan Arsitektur

  29. Kegiatan Reformasi Kemdiknas 2009 Telah dilakukan secara bertahap: • Pembelian Hak Cipta Buku Teks • Penyediaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) • Penyediaan Fasilitas Internet dan Multimedia di sekolah • Penyediaan Bantuan Operasional sekolah • Sertifikasi Guru dan Dosen • Dll

  30. Kegiatan Reformasi Birokrasi Kemdiknas Tahun 2010

  31. Reformasi Sistem Layanan Pendidikan Tahun 2010

  32. RuangLingkup Portal Layanan Prima PerjalananDinas PerijinanLembagaKursus PKBM PenyelenggaraUjiKompetensi PenyetaraanIjazah PenyetaraanIjazah BeasiswaUnggulan Info LembagaKursus SK Tunjangan Guru MutasiDosen NUPTK Online Garuda Inpassing KBBI Glosarium

  33. Pemberian izin belajar siswa WNA ke sekolah nasional dan sekolah kerjasama lembaga asing Contoh : Rekayasa Proses dan Simplifikasi Prosedur

  34. Rencana Reformasi SistemPemberianRekomendasiIzinBelajarSiswa WNA • Permasalahan :Masih lamanyadantidakterbukanya proses pemberianrekomendasi izinbelajarsiswa WNA • Sasaran:Terbentuknya sistemlayanan pemberianrekomendasiizinbelajar siswa WNA yang lebih cepat, lebih tepat, dan terbuka • KRITERIA KEBERHASILAN: • Tersedianya pedoman pemberianrekomendasiizinbelajarsiswa WNA • Tersedia dan beroperasinya sistem pemberianrekomendasiizinbelajarsiswa WNA yang handal • Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem pemberianrekomendasiizinbelajarsiswa WNA

  35. Proses Pemberian Izin Belajar Siswa WNA saat ini Penerimaan /pengecekanberkaspermohonanizin PengisianFormulirPermohonanizinbelajar Pencatatan / pengagendaanberkaspermohonanizin Penyampaianberkaskepadakepalabagian PemberiandisposisiKabagkepadaKasubagKerjasama Pencatatandisposisipada agenda bagian PemberiandisposisidariKasubagkepadastafpemroses Pencatatandisposisipada agenda Sub Bagian Penerimaanberkaskepadapemroses Penelaahanberkasdanpenyiapan draft izin Penerimaanberkas draft izinkepadaKasubag Validasidanpemarafan draft izinolehKasubag

  36. Proses Pemberian Izin Belajar Siswa WNA saat ini (lanjutan) Pencatatan / pengagendaan draft izin Penerimaan draft izinkepadaKabag ValidasidanpemarafandraftizinolehKabag. Pencatatan / pengagendaan draft izin. Penerimaan draft izinkepada staff SesDitjen Pencatatandanpengecekan draft izinoleh Staff SesDitjen. PenerimaandanpenandatangananizinbelajarolehSesDitjen Pencatatan / pengagendaanizinbelajaroleh Staff SesDitjen PenerimaanolehpengagendadiBagian TLK Pengiriman / penyerahansuratkepadapemohon PenomoransuratizinbelajarolehBagian TLK Pengagendaan / pengarsipansuratkeluar

  37. Kondisi saat ini - Berkasusulmasuk rata-rata 300 berkas/bulan - Pemrosesdi Sub BagianKerjasamaterdiridari : • KepalaBagian • 1 KepalaSubbagian • 2 orangpemroses • 1 orangpengagenda - Setiappemrosesmendapat 53 sekolah. Pembagian unit kerjaberdasarkankemampuan, kecepatandankerajinanpemroses. - Waktupenyelesaian rata-rata 5 hari

  38. Permasalahan • Kurangnyainformasitentangprosesizinbelajarsiswa WNA kesekolahnasionaldansekolahkerjasamalembagaasing; • Pelayananpemberianizinbelajarsiswamasihkonvensional / dilakukansecara manual sehingamemerlukankehadiransipemohon; • Berkas yang dibawaolehpemohonseringkalibelummemenuhipersyaratan yang dibutuhkansehinggapemohonharusdatangkembaliuntukmelengkapinya.

  39. Proses Hasil Reformasi

  40. Manfaat

  41. Pemberian izin belajar siswa WNI di sekolah kerjasama lembaga asing Contoh : Rekayasa Proses dan Simplifikasi Prosedur

  42. Rencana Reformasi SistemPemberianIzinBelajarSiswa WNI • Permasalahan :Masih lamanyadantidakterbukanya proses pemberian izinbelajarsiswa WNI • Sasaran:Terbentuknya sistemlayanan pemberianizinbelajarsiswa WNI yang lebih cepat, lebih tepat, dan terbuka • KRITERIA KEBERHASILAN: • Tersedianya pedoman pemberianizinbelajarsiswa WNI • Tersedia dan beroperasinya sistem pemberianizinbelajarsiswa WNI yang handal • Tersedianya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan peningkatan sistem pemberianizinbelajarsiswa WNI

  43. Tahapan Pelaksanaan Tahap 1: Penataan dan Pembangunan Sistem

  44. Tahapan Pelaksanaan Tahap 2: Sosialisasi dan Implementasi

  45. Tahapan Pelaksanaan Tahap 3: Pengukuran Dampak Reformasi : Telah/sedang dilaksanakan

  46. Identifikasi Sistem Pemberian Izin Belajar Siswa WNI saat ini Penerimaan /pengecekanberkaspermohonanizin PengisianFormulirPermohonanizinbelajar Pencatatan / pengagendaanberkaspermohonanizin Penyampaianberkaskepadakepalabagian PemberiandisposisiKabagkepadaKasubagKerjasama Pencatatandisposisipada agenda bagian PemberiandisposisidariKasubagkepadastafpemroses Pencatatandisposisipada agenda Sub Bagian Penerimaanberkaskepadapemroses Penelaahanberkasdanpenyiapan draft izin Penerimaanberkas draft izinkepadaKasubag Validasidanpemarafan draft izinolehKasubag

  47. Identifikasi Sistem Pemberian Izin Belajar Siswa WNI saat ini Pencatatan / pengagendaan draft izin Penerimaan draft izinkepadaKabag ValidasidanpemarafandraftizinolehKabag. Pencatatan / pengagendaan draft izin. Penerimaan draft izinkepada staff SesDitjen Pencatatandanpengecekan draft izinoleh Staff SesDitjen. PenerimaandanpenandatangananizinbelajarolehSesDitjen Pencatatan / pengagendaanizinbelajaroleh Staff SesDitjen PenerimaanolehpengagendadiBagian TLK Pengiriman / penyerahansuratkepadapemohon PenomoransuratizinbelajarolehBagian TLK Pengagendaan / pengarsipansuratkeluar

More Related