KORPS BRIMOB POLRI

1. IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PHH BRIMOB DALAM PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL DAN RUSUH MASSAL KORPS BRIMOB POLRI

2. SISTEMATIKA • KONSEPSI HUKUM KONFLIK SOSIAL. • PENANGANAN KONFLIK SOSIAL. • PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL. • Landasan Hukum. • Tugas Pokok Fungsi dan Peranan Brimob. • PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENGHENTIKAN KONFLIK SOSIAL. • IMPLEMENTASI. • Cara bertindak Satuan Anti Anarkis Brimob dalam menghentikan kekerasan fisik pada konflik sosial. • Cara bertindak satuan PHH Brimob dalam menghentikan rusuh massal akibat unjuk rasa. • Pengendalian taktis Kasatwil atas Satuan Anti Anarkis dan satuan PHH Brimob. • REKOMENDASI. KORPS BRIMOB POLRI 2

3. KONSEPSI HUKUM KONFLIK SOSIAL UU No.7 th. 2012 ttg PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PASAL 1 (1) PASAL 5 KONFLIK SOSIAL : perseteruan dan/atau benturan fisik dgn kekerasan antara dua kelompok masyarakat/lebih yang berlangsung dalam waktu tetentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial shg mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. KORPS BRIMOB POLRI SUMBER KONFLIK : Masalah politik, ekonomi dan sosial budaya. Perseteruan antar/inter umat bergama, suku dan etnis. Sengketa batas wilayah. Seketa sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha. Distribusi sumber daya alam yang tdk seimbang. 3

4. PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TUJUAN PENANGANAN KONFLIK a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan. e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. f. Memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban. g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum. KORPS BRIMOB POLRI PENANGANAN KONFLIK meliputi : a. Pencegahan konflik. b. Penghentian konflik. c. Pemulihan pasca konflik. 4

5. ...lanjutan PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PENGHENTIAN KONFLIK DILAKUKAN melalui : a. Penghentian kekerasan fisik. b. Penetapan status keadaan konflik. c. Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban. d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK: KORPS BRIMOB POLRI a. Dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri. b. Melibatkan tokoh masy, tokoh agama dan/ tokoh adat. 5

6. PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL A. LANDASAN HUKUM UU No.7 th. 2012 ttg PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PASAL 1 Ayat 4 PASAL 1 Ayat 14 Penghentian konflik sosial adalah serangkaian kegiatan utk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jml korban dan keruagian harta benda. KORPS BRIMOB POLRI Polri adalah akat negara yang berperan dlm memelihara kamtibmas, gakkum serta memberikan linyomyan kpd masy dlm rangka terpeliharanya kamdagri. 6

7. ...lanjutan PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL UU No.2 th. 2002 ttg POLRI PASAL 15 Ayat 1 Huruf b PASAL 14 Huruf i Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas diantaranya adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masy dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dg menjunjung tinggi HAM. KORPS BRIMOB POLRI Bahwa dlm rangka menyelenggarakan tugasnya, Polri scr umum berwenang utk diantaranya : membantu menyelesaikan perselisihan warga masy yg dpt mengganggu ketertiban umum. 7

8. ...lanjutan PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL B. TUGAS POKOK, FUNGSI dan PERANAN BRIMOB TUGAS POKOK FUNGSI MelaksanakandanmengerahkankekuatanBrimobPolrigunamenanggulangigangguankamtibmasberintensitastinggi, utamanyakerusuhanmassa, kejahatanterorganisirbersenjataapi, bom, bahankimia, biologidanradiokatifbersamadenganunsurpelaksanaoperasionalkepolisianlainnyagunamewujudkantertibhukumsertaketentramanmasyarakat di seluruhyuridiksiNegara KesatuanRepublik Indonesia dantugas - tugas lain yang dibebankanpadanya. KORPS BRIMOB POLRI SebagaisatuanpamungkasPolriygmemilikikemampuanspesifik(kemampuandasarKepolisian, PHH, Resmob, Wanteror, Jibom, SAR dan KBR)dalamrangkapenanggulangankeamanandalamnegeriyang berintensitastinggidanpenyelamatanmasyarakatyang didukungpersonil yang terlatihdanmemilikikepemimpinanyang solid sertaperalatandanperlengkapandg teknologimodern. 8

9. ...lanjutan PENGHENTIAN KONFLIK SOSIAL ... lanjutan B. TUGAS POKOK, FUNGSI dan PERANAN BRIMOB FUNGSI • Berperan untuk membantu fungsi Kepolisian lainnya. 5.MENGGANTIKAN 2.MELENGKAPI 4.MEMPERKUAT 3.MELINDUNGI 1.MEMBANTU Berperan untuk melengkapi dalam operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi kepolisian lainnya. KORPS BRIMOB POLRI • BerperanuntukmelindungianggotaKepolisiandanmasyarakat yang sedangmendapatancaman. Berperan untuk memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasi. Berperan untuk menggantikan tugas Kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi. 9

10. PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENGHENTIKAN KONFLIK SOSIAL TINGKATAN BAHAYA ANCAMAN DARI PELAKU : (Perkap No 1 Th 2009 ttg Gun kuat dlm tindakan Kepolisisan) 1.TINDAKAN PASIF 2.TINDAKAN AKTIF 3.TINDAKAN AGRESIF Tindakan seseorang atau sekelompok orang yg tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat / keselamatan masyarakat dan tidak mengindahkan perintah anggota Polri utk menghentikan perilaku tersebut. KORPS BRIMOB POLRI Tindakan seseorang atau sekelompok orang utk melepaskan / melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri. Tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan. 10

11. ...lanjutan PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN Setiap tingkatan bahaya ancaman thd anggota Polri / masyarakat dihadapi dgn tahapan penggunaan kekuatan : Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak. 1.TINDAKAN PASIF 2.TINDAKAN AKTIF 3.TINDAKAN AGRESIF 4.TINDAKAN AGRESIF SEGERA Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata /semprotan cabe/alat lain sesuai standar Polri. KORPS BRIMOB POLRI Tindakan agresif yg bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan /tersangka yg dapat menyebabkan luka parah kematian/membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri/masyarakat/menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti : membakar SPBU, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi dan menghancurkan obyek vital, dapat dihadapi dgn kendali senjata api /alat lain. 11

12. VI INDIKATOR PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN PREVENTIF GAKKUM PREEMTIF ANARKIS V • TIND AGRESIF BERSIFAT SEGERA : • PEMBUNUHAN • PEMERKOSAAN • PENGRUSAKAN • PENJARAHAN • PEMBAKARAN • PENYERANGAN • TEROR • PELEDAKAN BOM PHH HANYA SAMPAI PADA TAHAP V IV • TINDAKAN AGRESIF : • UNRAS ANARKIS • BAKAR BAN • LEMPAR BATU III • TINDAKAN AKTIF : • PAWAI KR2/KR4 • SWEEPING • PENGRUSAKAN II • TINDAKAN PASIF : • UNRAS DAMAI • LALIN MACET • SITUASI KRG KONDUSIF I • UNRAS DAMAI • LALIN MACET • UNRAS DAMAI • LALIN LANCAR • SITUASI KONDUSIF LINTAS GANTI DALMAS kepada PHH BRIMOB KORPS BRIMOB POLRI DETEKSI DINI DEN ANTI ANARKIS (PerintahKapolda) DALMAS DALMAS BHABINKAM TIBMAS KEHADIRAN POLISI HIMBAUAN/PERINTAH LISAN KENDALI TANGAN KOSONG LUNAK KENDALI SENJATA TUMPUL DAN KIMIA KENDALI TANGAN KOSONG KERAS SENJATA API 12

13. IMPLEMENTASI CARA BERTINDAK SATUAN ANTI ANARKIS BRIMOB Protap No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki DALAM MENGHENTIKAN KEKERASAN FISIK PADA KONFLIK SOSIAL ANARKI adalah tindakan yang dilakukan dg sengaja/terang-terangan oleh seseorang / kelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum/hak milik orang lain. KORPS BRIMOB POLRI 13

14. IMPLEMENTASI ...lanjutan CARA BERTINDAK SATUAN ANTI ANARKIS BRIMOB DALAM MENGHENTIKAN KEKERASAN FISIK PADA KONFLIK SOSIAL PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK : Melalui Negosiasi. Melakukan himbauan dan/atau maklumat Kepolisian. Memperhatikan tahapan prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian (6 Tahap). 4. Melakukan tindakan tegas dan terukur : Tindakan Kepolisian ketika terjadi kerumunan massa (crowd), namun belum mengarah pada tindakan anarkhis. Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang bersifat pasif. Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang bersifat aktif. Tindakan Kepolisian ketika menghadapi tindakan massa yang bersifat agresif ( dalam situasi melanggar hukum). Tindakan Kepolisian ketika massa melakukan tindakan anarki (tindakan yang bersifat agresif segera). KORPS BRIMOB POLRI 14

15. IMPLEMENTASI CARA BERTINDAK SATUAN PHH BRIMOB DALAM MENGHENTIKAN RUSUH MASSAL AKIBAT UNJUK RASA Perkap Nomor 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara Penanggulangan Huru-Hara (PHH) : Rangkaian kegiatan atau proses atau cara dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses kerusuhan massa. KORPS BRIMOB POLRI 15

16. IMPLEMENTASI CARA BERTINDAK SATUAN PHH BRIMOB DALAM MENGHENTIKAN RUSUH MASSAL AKIBAT UNJUK RASA SITUASI HIJAU SITUASI MERAH SITUASI KUNING ESKALASI dan INDOKATOR DALAM PENGENDALIAN MASSA : Situasi damai (hijau) tanggung jawab Satuan Dalmas awal. Massa pengunjuk rasa masih tertib dan teratur. Situasi tidak tertib (kuning)tanggung jawab Satuan Dalmas lanjut. KORPS BRIMOB POLRI Massa pengunjuk rasa mulai tidak mengindahkan himbauan petugas dan melakukan perbuatan melanggar peraturan yang berlaku. Situasi melanggar hukum atau anarkis (merah)tanggung jawab Satuan PHH. Massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan melawan hukum dlm bentuk pengancaman, pencurian dg kekerasan, perusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaandsb. 16

17. IMPLEMENTASI ...lanjutan CARA BERTINDAK SATUAN PHH BRIMOB DALAM MENGHENTIKAN RUSUH MASSAL AKIBAT UNJUK RASA LINTAS GANTI Dalam hal eskalasi meningkat dari situasi tidak tertib (kuning) menjadi situasi melanggar hukum (merah), dilakukan lintas ganti antara Satuan Dalmas dengan Detasemen atau Kompi PHH atas Perintah Kapolda. KORPS BRIMOB POLRI Apabila pada satuan kewilayahan tidak ada Detasemen atau Kompi PHH, Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres atau Kapolresta agar menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan penindakan yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres atau Polresta terdekat. 17

18. IMPLEMENTASI ...lanjutan CARA BERTINDAK SATUAN PHH BRIMOB DALAM MENGHENTIKAN RUSUH MASSAL AKIBAT UNJUK RASA PELAKSANAAN BERTINDAK (Pasal 18 PERKAP NO.8 THN 2010) : Lintas ganti satuan PHH dengan satuan Dalmas. Menyampaikan himbauan Kepolisian. Melakukan tindakan tegas. 4. Melakukan tindakan tegas dan terukur dikaitkan dengan 6 tahapan dalam tindakan kepolisian : Tindakan Kepolisian ketika terjadi massa pelaku huru-hara dalam jumlah besar, sulit dikendalikan dan berhasil dipengaruhi oleh provokator atau agitator. Tindakan Kepolisian ketika tuntutan massa dalam penyampaian aspirasi telah menyimpang dari tujuan unjuk rasa dan memaksakankehendak. Tindakan Kepolisian ketika massa tidak lagi menghormati hak dan kehormatan orang lain, bahkan bertindak melanggar hukum. Tindakan Kepolisian ketika tindakan para pelaku huru-hara menimbulkan dampak kerugian jiwa, harta benda danmenimbulkan keresahan masyarakat. KORPS BRIMOB POLRI 18

19. IMPLEMENTASI PENGENDALIAN TAKTIS KASATWIL ATAS SATUAN ANTI ANARKIS DAN SATUAN PHH BRIMOB Perintah dan pengendalian taktis setiap satuan anti anarkis dan satuan PHH Brimob harus disesuaikan dengan tempat dan hakekat ancaman. Satuan PHH Brimob paling rendah setingkat Kompi, tidak diijinkan dipecah menjadi ikatan peleton. Satuan anti Anarkis Brimob paling rendah setingkat unit/peleton. Dalam hal keadaan eskalasi anarki semakin meningkat maka komando pengendalian diambil alih secara berjenjang KORPS BRIMOB POLRI 19

20. REKOMENDASI Harus mampu melakukan pemetaan terhadap potensi konflik serta mampu membuat jaringan informasi intelejen secara terpadu antar instansi. Mampu membuat prediksi berdasarkan fakta empiris yang telah terjadi dan informasi yang masuk serta dinamika kegiatan masyarakat di daerah potensi konflik. Membentuk sistem pengamanan wilayah sebagai langkah antisipasi menghadapi kontinjensi yang berupa konflik sosial dan rusuh massal. Melatihkan sistem yang telah terbentuk secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan agar personel yang mengawaki sistem tersebut mahir. KORPS BRIMOB POLRI 20

21. SELESAI KORPS BRIMOB POLRI LOYALITAS TANPA BATAS (BAIK dan BENAR) 21

22. KORPS BRIMOB POLRI