1 / 21

TUGAS POLRI DIBIDANG LLAJ

EDUKASI. ENGINERING. ENFORCEMENT. REGISTRASI/IDENTIFIKASI. KOMUNIKASI. KOORDINASI. KODAL. INFORMASI. FORUM. PUSDAL SISINFO LLAJ. KAM SEL. PENGGUNAAN JALAN. TRAYEK. DAMPAK LALIN. ANGKUTAN. PENGEMBANGAN INDUSTRI + TEKHNOLOGI. JALAN. 3E + 1i. PUSAT K3i. WUJUD + HAR KAMSELTIBCAR

joie
Download Presentation

TUGAS POLRI DIBIDANG LLAJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. EDUKASI ENGINERING ENFORCEMENT REGISTRASI/IDENTIFIKASI KOMUNIKASI KOORDINASI KODAL INFORMASI FORUM PUSDAL SISINFO LLAJ KAM SEL PENGGUNAAN JALAN TRAYEK DAMPAK LALIN ANGKUTAN PENGEMBANGAN INDUSTRI + TEKHNOLOGI JALAN 3E + 1i PUSAT K3i • WUJUD + HAR KAMSELTIBCAR • LANTAS 2. TURUNKAN LAKA, KAT KESELAMATAN TUGAS POLRI DIBIDANG LLAJ 3. BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS KOORDI- NATOR 4. KAT KUALITAS YAN PUBLIK REKOM- ENDASI KORWAS PPNS 2 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  2. BAB II : ASAS DAN TUJUAN PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU DENGAN MODA ANGKUTAN LAIN UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MEMPERKUKUH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA,SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA BERKELANJUTAN TRANSPARAN BERMANFAAT ETIKA BERLALU LINTAS DAN BUDAYA BANGSA AKUNTABEL PARTISIPATIF EFISIEN DAN EFEKTIF TERPADU SEIMBANG MANDIRI TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT. 3 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  3. BAB III : RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG MEMBINA DAN MENYELENGGARAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB DAN LANCAR MELIPUTI KEGIATAN 4 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  4. BAB V : PENYELENGGARAAN 5 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  5. BAB I KETENTUAN UMUM BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB IV PEMBINAAN BAB V PENYELENGGARAAN BAB VI JARINGAN LL DAN AJ BAB VII KENDARAAN BAB VIII PENGEMUDI BAB IX LALU LINTAS BAB X ANGKUTAN BAB XIII PENGEMBANGAN INDUS-TRI DAN TEK-NOLOGI SAR-PRAS LLAJ BAB XV PERLAKUAN KHU-SUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANULA, ANAK2, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT BAB XI KEAMANAN DAN KESE-LAMATAN LL & AJ BAB XII DAMPAK LINGKU-NGAN BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS BAB XVI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LL & AJ BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA BAB XVIII PERAN SERTA MA-SYARAKAT BAB XIX PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LL & AJ BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUAN PENUTUP 6 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  6. BAB XIX : PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ GAKKUM POLRI TERMINAL PENYIDIKAN PPNS ALAT TIMBANG TETAP DIJALAN + DIDAMPINGI PETUGAS POLRI POLRI TANDA BUKTI LULUS UJI BAGI RAN WAJIB UJI PENINDAKAN SITA IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PPNS PERSYARATAN TEKHNIS RIKSA PERSYARATAN LAIK JALAN 7 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  7. PENYIDIKAN DAKGAR LLAJ ( Pasal 259 UU No 22 Th 2009 ) 1. PENYIDIKAN TP LLAJ DILAKUKAN OLEH : a. PENYIDIK POLRI b. PPNS 2. PENYIDIK POLRI DIBIDANG LLAJ SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) a TDR ATAS : a. PENYIDIK b. PENYIDIK PEMBANTU 8 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  8. KEWENANGAN POLRI (Pasal 260 UU No. 22 Th.2009 • MEMBERHENTIKAN, MELARANG DAN MENYITA RANMOR YG DIDUGA MELANGGAR • RIKSA RANMOR • MEMINTA KETERANGAN DR PENGEMUDI, PEMILIK DAN/ATAU PERUSAHAAN ANG UMUM • MELAKUKAN SITA THD SIM, RANMOR MUATAN, STNKB, STCKB DAN/ATAU TANDA LULUS UJI SBG BB • MELAKUKAN PENINDAKAN THD TP GAR ATAU KEJAHATAN LALIN • MEMBUAT DAN MENANDATANGANI BA RIKSA • MENGHENTIKAN PENYIDIKAN JIKA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI • MELAKUKAN PENAHANAN BERKAITAN DG TP KEJAHATAN LANTAS • TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM SCR BERTANGGUNG JAWAB 9 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  9. BAB XIX : PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ BAG I PENYIDIKAN 1. KEWENANGAN PENYIDIK POLRI 3. PENANGANAN BENDA SITAAN 2. KEWENANGAN PPNS 3. KOORDINASI DAN PENGAWASAN PPNS PENYIDIK POLRI + PPNS BAG II PENINDAKAN PELANGGARAN LALULINTAS DAN ANGKUTANJALAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LLAJ TERDIRI ATAS PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU. 1. PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN 2. TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 10 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  10. PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG DITUNJUK PEMERINTAH DENDA YG DITITIP KEBANK SEBESAR DENDA MAKSIMAL KELEBIHAN DENDA SETELAH SIDANG HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PELANGGAR KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK 1 (SATU) TAHUN TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGAI INSENTIF BAGI PETUGAS POLRI & PPNS YG MELAKS GAKKUM DIJALAN DENDA TILANG PNBP 11 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  11. KLASIFIKASI PELANGGARAN YG DAPAT DITINDAK DENGAN MENGGUNAKAN TILANG (ACARA CEPAT) BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN PELANGGARAN RINGAN 27 PASAL PELANGGARAN SEDANG 20 PASAL 51 PSL PELANGGARAN BERAT 4 PASAL 12 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  12. Pelanggaran Helm Ketentuan Pasal : Pasal 106 Ayat (8) UU No 22 tahun 2009 Ttg LLAJ di jelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar indonesia Sanksi Pasal 291 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 106 Ayat ( 8 ) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 - ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) 13 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  13. Lanjutan ...... Pasal 291 Ayat ( 2 ) UU No 22 tahun 2009 Ttg LLAJ di jelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat ( 8 ) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ). 14 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  14. Data pelanggaran Roda 2 • Tahun 2005 = 191.606 • Tahun 2006 = 170.077 • Tahun 2007 = 310.516 • Tahun 2008 = 546.122 • Tahun 2009 = 415.353 Data pelanggaran Roda 2 Tahun 2010 • Januari = 5.964 • Pebruari = 17.578 15 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  15. Data Laka Lantas Per tahun 16 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  16. Data Laka Lantas Tahun 2010 17 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  17. TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ (Pasal 267 UU No. 22 Th.2009) (1) SETIAP PELANGGARAN DIBIDANG LLAJ DIPERIKSA MENURUT ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAPAT DIKENAI PIDANA DENDA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN (2) ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DILAKS TANPA KEHADIRAN PELANGGAR (3) PELANGGAR YG TDK DPT HADIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (2) DPT MENITIPKAN DENDA PD BANK YG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH (4) JUMLAH DENDA YG DITITIPKAN KPD BANK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (3) SEBESAR DENDA MAKSIMAL YG DIKENAKAN UNTUK SETIAP PELANGGARAN LLAJ (5) BUKTI PENITIPAN UANG DENDA WAJIB DILAMPIRKAN DALAM BERKAS BUKTI PELANGGARAN 18 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  18. DENDA TILANG (Pasal 268 UU No. 22 Th.2009) • (1) DALAM HAL PUTUSAN PENGADILAN MENETAPKAN PIDANA DENDA LEBIH KECIL DRPD UANG DENDA YG DITITIPKAN, SISA UANG DENDA HARUS DIBERITAHUKAN KPD PELANGGAR UNTUK DIAMBIL • SISA UANG DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YG TIDAKDIAMBIL DALAM WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK PENETAPAN PUTUSAN PENGADILAN DISETOR KE KAS NEGARA 19 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  19. PENANGANAN BENDA SITAAN (Pasal 271 UU No. 22 Th.2009) • PENYIDIK WAJIB MENGIDENTIFIKASI DAN MENGUMUMKAN BENDA SITAAN RANMOR YG BELUM DIKETAHUI PEMILIKNYA MELALUI MEDIA MASSA • (2) PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) MENYEBUTKAN CIRI-CIRI RANMOR, TEMPAT PENYIMPANAN DAN TGL PENYITAAN • (3) PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HARUS DILAKUKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DLAM 6 (ENAM) BULAN • (4) BENDA SITAAN RANMOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) SETELAH LEWAT WAKTU1 (SATU) TAHUNDAN BELUM DIKETAHUI PEMILIKNYA DAPATDILELANG UNTUK NEGARABERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN 20 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

  20. & SEKIAN Terima Kasih 21 DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JATENG

More Related