80 likes | 308 Views
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Hasil Diskusi Kelompok. PERMASALAHAN. P4TO dan PED Kurangnya sosialisasi konsep dan pelaksanaan fasilitasi PED dan P4TO Belum ada pemetaan tanaman obat di daerah
E N D
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Hasil Diskusi Kelompok
PERMASALAHAN P4TO dan PED • Kurangnya sosialisasi konsep dan pelaksanaan fasilitasi PED dan P4TO • Belum ada pemetaan tanaman obat di daerah • Banyak potensi di daerah yang belum tergali karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta manajemen • Perlunya dukungan dari pimpinan daerah dalam pembangunan P4TO dan PED • Kabupaten kota belum mengetahui kriteria yang diperlukan dalam pengajuan P4TO dan PED • Jaminan pemasaran hasil P4TO dan PED
lanjutan • Belum adanya pembinaan kepada produsen simplisia • Penatalaksanaan asset peralatan P4TO dan PED • Penetapan penerima fasilitasi tidak dilakukan pada tahun berjalan • Pemda belum memberikan perhatian dalam pengembangan OT terutama tenaga
PENYELESAIAN • Perlu adanya kesiapan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung pendirian P4TO dan PED • Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu mensosialisasikan dan advokasi konsep P4TO dan PED kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Kota • Perlu adanya surat resmi tertulis yang ditujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota • Kriteria penyusunan proposal disosialisasikan hingga kabupaten/kota • Perlu adanya jaminan pemasaran hasil P4TO dan PED • Inventarisasi potensi tanaman obat di masing-masing daerah
PERMASALAHAN SINAP • Kurangnya dukungan infrastruktur (listrik dan koneksi internet) • Mutasi pegawai yang cepat di PKM dan PBF • SIPNAP belum mengakomodir puskesmas dan layanan kesehatan di bawahnya • Belum ada sistem pelaporan NPP di PBF (belum ada permenkes) • Kesulitan dalam impor data • Sanksi yang ditimbulkan tidak bisa diterapkan karena kesalahan pada jaringan (under control) • Apotik belum merasa perlu melakukan pelaporan
PENYELESAIAN • Perlu pembaharuan SIPNAP agar lebih dapat diakses oleh wilayah dengan keterbatasan akses • SIPNAP sudah mengakomodir RS dan PKM, untuk PKM dan layanan diakomodir oleh intalasi farmasi kabupaten kota • Peningkatan kemampuan server SIPNAP • Sosialisasi SIPNAP terutama terkait sanksi untuk unit layanan • Permenkes pengelolaan prekursor • Pelaporan PBF jangan merepotkan dan tumpang tindih dengan e-report, diakomodir dalam sistem yang sedang direvisi • Advokasi penempatan tenaga farmasi di PKM dan jaringannya