1 / 10

HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK

HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK. PENGALAMAN / MASUKAN DAERAH. Pada saat Rakontek, Seluruh Menu DAK diusulkan, sehingga saat kebutuhan obat sudah terpenuhi dapat dilakukan relokasi. Hal ini dilakukan karena ketidakpastian alokasi DAK yang akan kita terima.

rhoda
Download Presentation

HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK

  2. PENGALAMAN / MASUKAN DAERAH • Pada saat Rakontek, Seluruh Menu DAK diusulkan, sehingga saat kebutuhan obat sudah terpenuhi dapat dilakukan relokasi. Hal ini dilakukan karena ketidakpastian alokasi DAK yang akan kita terima. • Pengusulan perencanaan DAK terintegrasi dengan E-DAK pada BUK. • Mekanisme e-catalog menjadi penghalang pencairan dana karena alasan pabrik tidak memproduksi lagi • Dalam Perencanaan obat harus meningkatkan komunikasi dengan Puskesmas untuk kebutuhan jenis dan jumlah obat • Kebutuhan obat disampaikan pada raker dan Musrenbang. • Apabila ada pengurangan dana DAK, sebaiknya tidak mengurangi jumlah Kab/ Kota yang sudah mendapatkan sebelumnya.

  3. PERTANYAAN DAERAH • Apakah tahun 2015 Dana DAK hanya akan digunakan untuk buffer stok ? Daerah sangat berharap dana DAK Farmasi tetap dipertahankan ditahun mendatang. • Bagaimana cara pengadaan obat di Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku ? apakah dengan e – purchasing ?

  4. PerencanaanDAK SubbidYanfarDAK SubbidYanfar • Dana yang dialokasikan belum sesuai dengan kebutuhan di daerah, bahkan ada Kab / Kota yang jumlah dananya dikurangi secara drastis dari tahun sebelumnya dan ada Kab/ Kota yang dihilangkan alokasi dana DAK Farmasinya.

  5. Komponenyang diperlukandalamperencanaan DAK • Laporan penggunaan obat dari Puskesmas sesuai dengan penggunaan real • Rencana Kebutuhan Obat (RKO) • Data dasar sarana dan prasarana Puskesmas dengan keterangan rusak ringan, sedang, berat dan sangat berat. • Regulasi yang mengatur untuk pembagian dana obat JKN atau DAK

  6. Data Yang dibutuhkan • Data penduduk • Data penduduk miskin • Data jumlah kunjungan Puskesmas • Data jenis penyakit • Data penggunaan obat dari Puskesmas • Data Kebutuhan Obat (RKO) • Data dasar sarana dan prasarana Instalasi Farmasi dengan keterangan rusak ringan, sedang, berat dan sangat berat.

  7. Usulanmenu perencanaan DAK SubbidYanfar Menu Yang sudah ada (Agar tetap dipertahankan • Obat, Sarana penunjang , Sarana Penyimpanan, Rehab / pembangunan IF Kab/ Kota, Pembangunan IF Propinsi Usulan Menu baru • Kendaraan roda dua (Sudah ada pada standar pelayanan farmasi, tapi tidak ada dalam juknis DAK) • IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk IFK • Incenerator yang portable • Sarana yang fleksibel / umum : yang dapat dipertanggungjawabkan dan sangat dibutuhkan di Instalasi Farmasi.

  8. Masukan Narasumber • Dana pendamping minimal 10 % dari APBD yang tidak dapat digunakan untuk Konsultansi perencanaan dan pengawasan. • Konsultansi perencanaan dan pengawasan juga dianggarkan dari dana APBD • Salah satu Kriteria daerah yang mendapatkan dana DAK adalah Fiskal daerah (PAD, dll) yang dibawah rata-rata nasional. • Tahun 2015, Insenerator dialokasikan untuk tingkat Propinsi, Kab / Kota melakukan pemusnahan obat / perbekes di Propinsi • Sisa dana DAK dapat dikumpulkan sesuai kebijakan daerah dengan berpedoman pada prioritas nasional (sisa dana tahun 2013-2014) yang dimanfaatkan pada tahun 2015.

  9. Yang Masih Menunggu Regulasi • Tata cara pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 60 % dan 40 %. Daerah berharap Pemerintah Pusat dapat menerbitkan segera regulasi yang jelas.

  10. Terimakasih.

More Related