Disusun Oleh : BAMBANG HARIYANTO - P31.2006.00211; M. APUN HESES - P31.2006.00214;

1. PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELELANGAN ONLINE BERBASIS WEB(SEMI e-PROCUREMENT) PEM PROV JATENG(Goverment To Business) Disusun Oleh : BAMBANG HARIYANTO - P31.2006.00211; M. APUN HESES - P31.2006.00214; ADI YUNIARTANTO - P31.2006.00217; M. SOLEH - P31.2006.00218; SUKARNO - P31.2006.00224; HERI ARYANTO - P31.2006.00227; TRI WIDODO - P31.2006.00229; EKO YULHANTORO - P31.2006.00235.

2. DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Pengertian e-Procurement 1.4. Maksud 1.5. Tujuan 1.6. Kebutuhan Sist Inf Pelelangan Online berbasis Web BAB II. BLUEPRINT PENGEMBANGAN 2.1. Blueprint Sumber Daya Manusia 2.2. Blueprint Infrastruktur Jaringan 2.3. Blueprint Sistem Aplikasi 2.4. Modul Jalan dan Jembatan 2.5. Integrasi Aplikasi (XML) 2.6. Platform Basis Data 2.7. Pengembangan Aplikasi BAB III. PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SEMI e-PROCUREMENT 3.1. Strategi Pengembangan 3.2. Tahap Pengembangan 3.3. Aplikasi Langkah-Langkah secara online berbasis web BAB.IV. PENUTUP

3. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam menghadapi era globalisasi ini di Indonesia perlu mengimplementasikan Sistem Informasi Pelelangan Online yang Berbasis Web (semi e-Procurement) untuk mewujudkan strategi yang jelas, efisien, efektif, khususnya pada peraturan pelelangan yang diatur dalam Keppres No. 80 / tahun 2003 Sesuai anjuran dari Pemerintah Pusat melalui Depkominfo dengan rencana strategis e-Procurement, maka sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengimplentasikan suatu Perancangan Sistem Informasi Pelelangan Online Berbasis Web (semi e-Procurement) yaitu Proses pengadaan barang secara elektronis terhubung dengan jaringan publik (internet) yang dapat diakses oleh semua Pihak baik Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa. Perancangan Sistem Informasi Pelelangan Online Berbasis Web ini banyak memanfaatkan keunggulan-keunggulan Teknologi Informasi yang sulit atau tidak dapat diperoleh bila dilakukan secara manual.

4. Dasar Hukum • Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. • Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 jo No. 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. • Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. • Inpres Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian e-PROCUREMENT e-Procurement adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang yang meliputi pengelolaan data Pembelian/Pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses Pembelian/Pengadaan yang efektif efisien, dan terintegrasi.

5. Maksud Maksud dari pembuatan rencana induk pengemb e-Government ini adalah memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengemb e-Government Pem Kab/Kota yang komprehensif, efisien, efektif dan terpadu, dalam bentuk : • Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Conceptual Framework); • Cetak Biru Pengembangan (e-Government Blue Print); • Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap); • Rencana Implementasi (e-Government Implementation Plan). Tujuan • Memberikan pelayanan pelelangan kepada Para Penyedia Jasa agar dapat lebih cepat dan transparan sehingga para penyedia jasa dengan mudah mengakses syarat-syarat untuk dapat mengikuti pelelangan terbuka. • Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota. • Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif • Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan

6. Kebutuhan Sistem Informasi Pelelangan Online berbasis Web. Pengembangan Sistem Informasi didasari atas suatu kegiatan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan kegiatan menganalisis proses bisnis Pemerintah Provinsi untuk mendefinisikan sistem informasi yang akan dikembangkan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan memodelkan proses bisnis Pemerintah Provinsi. Proses bisnis digambarkan dalam diagram Business Use Case. Diagram ini merupakan diagram standar dalam UML. Diagram business use case memberikan gambaran proses bisnis secara high level dari setiap dinas dan badan Pemerintah Provinsi. Gambaran Model proses bisnis pada Dinas/ Badan (SKPD) dapat dilihat pada makalah kami .

7. BAB II BLUEPRINT PENGEMBANGAN (e-Government Blue Print) Untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-Government dibutuhkan standar dan aturan-aturan pendukung yang dapat dijadikan acuan utama dalam pengembangan e-Government untuk seluruh instansi. Agar standar dan panduan tersebut dapat diadaptasi oleh seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten/Kota secara lebih sistematik dan terpadu, maka perlu diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi yang lebih terperinci dan mengikuti tahapan-tahapan kunci yang memungkinkan hasil yang ingin dicapai dapat lebih terukur. Dengan memahami implementasi e-Government yang benar dan mengacu kepada blueprint yang sudah dibuat, akan mendorong seluruh instansi Pemerintah Kabupaten/Kota mewujudkan visi serta turut mensukseskan terciptanya public good governance melalui e-Government Blueprint dasar yang harus tersedia adalah blueprint pengembangan sumber daya manusia, blueprint pengembangan infrastruktur jaringan dan blueprint pengembangan aplikasi.

8. Blueprint Sumber Daya Manusia Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah: • Panduan dalam perecanaan pengembangan sumber daya manusia yang mengelola e-Government • Pedoman mengenai ukuran atau patokan tentang pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sumber daya manusia yang mengelola e-Government • Pedoman dalam pengelolaan jabatan fungsional Pranata Komputer Dokumen Cetak biru (Blueprint) sumber daya manusia (SDM) e-Government bagi lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku pengembangan e-Government hanya pada bidang sumber daya manusia e-Government, dengan ruang lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.

9. Blueprint Infrastruktur Jaringan Tujuan pembuatan dokumen Blueprint sistem ini adalah: • Sebagai pedoman dalam perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan komputer masing-masing instansi • Sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem jaringan komputer khususnya keamanan jaringan komputer • Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan infrastruktur jaringan e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif Dokumen Blueprint infrastruktur jaringan e-Government bagi lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku pengembangan e-Government pada bidang jaringan komputer, dengan ruang lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.

10. Teknologi Jaringan Komputer Komputerkomputer pada jaringan DMZ, adalah komputer-komputer yang perlu dihubungi secara langsung oleh pihak luar. Contohnya adalah web-server, mail exchange server dan name server. Komputer-komputer pada jaringan DMZ harus dipersiapkan secara khusus, karena mereka akan terbuka dari pihak luar. Aplikasi yang dipergunakan pada host-host pada DMZ harus merupakan aplikasi yang aman, terus menerus dipantau dan dilakukan update secara reguler. Secara mendasar, sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal (Internet atau pihak luar), kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan diantaranya atau yang biasa disebut sebagai DeMilitarized Zone (DMZ).

11. Firewall kedua diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga dengan VPN server yang dipasang pada router. Fungsi VPN adalah untuk menjamin kerahasiaan pengiriman data karena antara NOC (Network Operation Center) dan client dihubungkan dengan menggunakan wireless yang keamanannya rendah. Pembuatan infrastruktur jaringan komputer di Kabupaten/Kota menggunakan konsep DMZ (De Militerized Zone) dimana semua server utama diletakkan pada daerah bebas gangguan keamanan yang diapit oleh dua firewall. Firewall pertama merupakan exterior firewall yang menggunakan perangkat bridge firewall (diletakkan pada gateway UPT). Pada gateway UPT diberikan fasilitas VPN (Virtual Private Network ) untuk menjaga kerahasiaan pengiriman data baik voice atau non voice dari dan keluar jaringan Kabupaten/Kota sedangkan dari sisi komputer client diberi software VPN Client.

12. Server Server farm berisi server-server seperti bridge, primary web server, secondary web server, dns server, mail server, proxy server, aplication server. Spesifikasi minimal server-server tersebut adalah sebagai berikut: • Web server (Primary,Secondary dan application ) o P III 1.2 GHz memory 512MB o Hardisk 80 G dengan teknologi RAID untuk menjaga agar tidak terjadi kehilangan data karena kerusakan data o CDRW yang digunakan untuk membackup data o Kartu Jaringan (NIC) dengan kecepatan 100/1000Mbps o Redundant power supply • DNS dan bridge server o Pentium II memory 128MB o Hardisk 10G o Kartu Jaringan (NIC) 10/100Mbps • Mail server o PIII 1.2 GHz memory 512MB o Hardisk 40G o Kartu Jaringan 10/100 Mbps • Proxy Server o Pentium III memory 512MB o Hardisk 80G o Kartu Jaringan 10/100 Mbps

13. Aspek Keamanan Keamanan sebuah sistem jaringan memiliki beberapa aspek keamanan, yaitu: A. Privacy / confidentiality B. Intergrity C. Authentication D. Availability E. Non-repudiation F. Access control

14. . KlasifikasiKeamananSistemInformasi Dilihat dari fungsinya dalam sebuah sistem informasi, keamanan dapat dibagi menjadi tiga kelompok: • Network security: fokus kepada media pembawa informasi/data, seperti jaringan komputer. • Computer security: fokus kepada komputer (server, workstation, terminal), termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan operating system. • Application security: fokus kepada program aplikasi (software) dan database.

15. PengamananJaringan Pengamanan jaringan dibagi menjadi tiga yaitu : 1. Pengamanan sistem jaringan 2. Pengamanan sistem operasi/desktop 3. Pengamanan fisik

16. Blueprint SistemAplikasi Tujuan pembuatan dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem ini adalah: • Penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatory • Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Goverment • Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi e-Government yang komprehensif, efisien dan efektif Dokumen Cetak biru (Blueprint) sistem aplikasi e-Government bagi lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota ini dimaksudkan untuk memberikan panduan baku pengembangan e-Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-Government, dengan ruang lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota.

17. PrinsipDesain Blueprint Sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan aplikasi e-Government yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang, sehingga desainnya harus berprinsip keseimbangan antara flexibility dan standardization.

18. PendekatanPenyusunan Blueprint Aplikasi Dasar umum yang digunakan dalam penyusunan e-Government mengacu kepada hal-hal sebagai berikut (FEAF, 2002) : a. Standard, b. Investasi c. Pengumpulan Data d. Keamanan e. Fungsionalitas f. Akses Informasi g. Teknologi yang teruji h. Privacy

19. Model danArsitekturDasarAplikasi e-Government (FEAF 2002) Arsitektur bisnis (Model Referensi Bisnis E-Goverment) Arsitektur data Arsitektur aplikasi Arsitektur teknologi

20. Government Function Framework

22. Portofolio Aplikasi utama Aplikasi utama adalah aplikasi-aplikasi yang berfungsi untuk mendukung aktifitas-aktifitas utama. Penentuan aplikasi dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan setiap dinas, badan, dan kantor di Pemerintah Provinsi. Sistem Informasi Dinas Pendidikan Nasional

23. Portofolio Aplikasi Pendukung (Sistem Informasi Administrasi) Aplikasi pendukung berupa Sistem Informasi Administrasi. Sistem Informasi Administrasi menangani berbagai hal yang bersangkutan dengan masalah administrasi internal Pemerintah Provinsi. Sistem Informasi Administrasi

24. Kebutuhan antarmuka (interface) Antarmuka antar aplikasi

25. Infrastruktur teknologi informasi Infrastruktur Teknologi Informasi

26. Gambaran infrastruktur teknologi informasi ke depan

27. Modul Jalan dan Jembatan

30. Integrasi Aplikasi (XML) Hal ini penting mengingat perlunya masing masing dinas/instansi untuk membagi informasi tertentu untuk menunjang e-Government itu sendiri. Untuk itulah diperlukan web service dan bahasa xml untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun. Setiap aplikasi yang dibangun pada masing-masing dinas diharapkan mempunyai web service. Pengintegrasian aplikasi perlu dilakukan mengingat sudah terdapat berberapa dinas atau instansi yang membangun aplikasinya sendiri dengan platform yang berbeda-beda.

31. Pengertian Web Service Web Service adalah koleksi dari beberapa protokol untuk pertukaran data antara aplikasi atau system. Software aplikasi dalam bahasa pemrograman yang berbeda dan berjalan pada platform yang berbeda dapat menggunakan web service untuk melakukan pertukaran data melalui jaringan seperti internet pada proses komunikasi antar komputer. Dengan membangun web service, maka masing-masing instansi yang selama ini membangun aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda, database yang berbeda-beda, sistem operasi yang berbeda-beda maupun device yang berbeda-beda akan dapat saling berbagi data. Ilustrasinya seperti yang tampak pada gambar berikut

32. Model dari Web Service

34. Platform Basis Data DBMS Open Source yang ada yaitu MySQL, BerkeleyDB (SleepyCat), atau Borland Interbase. Interoperabilitas: Reliabilitas: Mobilitas:

35. PengembanganAplikasi

37. IV.PENUTUP Sistem Informasi Pelelangan Online Berbasis Web (semi e-Procurement) ini diharapkan dapat diimplementasi-kan ke dalam kegiatan pemerintahan pada pelaksanaan pelelangan baik barang/jasa, konsultansi maupun konstruksi, di mana kedepannya dapat mewujudkan harapan Goverment yaitu fairness, transparency, accountability dan responsible.

38. Pada Rancangan Sistem Pelelangan Online Berbasis Web (semi e-Procurement) ini mempunyai keunggulan dan kelemahan antara lain : Keunggulan : -Pelayanan lebih cepat -Lebih tranparansi / terbuka -Segi pendanaan kegiatan pelelangan berbasis web lebih hemat diperkirakan sampai 40% dibanding dengan sistem secara manual. Kelemahan : -Dapat menimbulkan masalah baru dalam hal bandwith untuk akses internet -SDM masih belum menguasai dalam hal e-Procurement khususnya dari Penyedia Jasa -Keamanan pada jaringan internet kurang terjamin.

39. Rancangan Sistem Pelelangan Online Berbasis Web (semi e-Procurement) juga dirancang dapat menentukan pemenang lelang secara sistem yaitu pada saat semua penawaran (offering) telah masuk ke sistem, maka secara otomatis pemenang lelang dapat ditentukan oleh sistem, tanpa adanya keterlibatan seseorang. Dengan adanya anjuran dari Pemerintah Pusat melalui Depkominfo dengan rencana strategis e-Procurement, maka sudah saatnya semua Instansi/Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah perlu menerapkan Sistem Informasi Pelelangan Online Berbasis Web (semi e-Procurement) yaitu Proses pengadaan barang/jasa secara elektronis terhubung dengan jaringan publik (internet) yang dapat diakses oleh semua Pihak baik Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa.

40. Sekian dan Terimakasih