1 / 25

Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus TA. 201 2

Kementerian Keuangan R.I. Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus TA. 201 2. Imam M Affandi / Kasi DAK III – Ditjen Perimbangan Keuangan. Disampaikan pada: Sosialisasi Kebijakan DAK Bidang LH TA. 2012 22 November 2011. PENDAHULUAN.

dian
Download Presentation

Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus TA. 201 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kementerian Keuangan R.I. KebijakanPengalokasian Dana AlokasiKhusus TA. 2012 Imam M Affandi / Kasi DAK III – DitjenPerimbanganKeuangan Disampaikan pada: SosialisasiKebijakan DAK Bidang LH TA. 2012 22November 2011

  2. PENDAHULUAN • DAK adalah jenis transfer dana dari pemerintah kepada daerah yang bersifat specific grant(bantuanspesifik), berbeda dari DAU dan DBH yang keduanya bersifat block grant (bantuanumum). • Dialokasikannya DAK didasaripadakenyataanbahwaPusat tidak dapat mengarahkan Daerah dalam penggunaan bantuan umum seperti DAUmaupun DBH, sementara pusat mempunyai kepentingan dalam pencapaian beberapa tujuan yang merupakan prioritas nasional. • UU Nomor 33 Tahun 2004 meletakkan DAK dalamkonteksalokasiDana Perimbangansebagaisatukesatuan yang utuhdengan DAU dan DBH mengingatketiganyamempunyaitujuan yang salingmengisidansalingmelengkapi.

  3. DasarHukum DAK UU No 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah UU PP PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PMK tentangPenetapanAlokasidanPedomanUmum DAK PMK tentangPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer Ke Daerah PMK PMT tentangPetunjukTeknisPenggunaan DAK PMD tentangPengelolaanKeuangan DAK di Daerah PMT

  4. Pengertian Dana Alokasi Khusus • dana yang bersumber dari Pendapatan APBN • dialokasikan kepada daerah tertentu • untukmembantu • mendanai kegiatan khusus • yang merupakanurusan daerah • sesuaiprioritas nasional • Tujuan DAK membantu daerahtertentuuntukmendanai kebutuhansarana dan prasaranapelayanan dasar masyarakat,dan untuk mendorong percepatan pembangunandaerahdanpencapaiansasaranprioritasnasional.

  5. Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. • Kegiatankhusus yang ditetapkanolehPemerintahmengutamakankegiatanpembangunandan/ataupengadaandan/ataupeningkatandan/atauperbaikansaranadanprasaranafisikpelayanandasarmasyarakatdenganumurekonomis yang panjang, termasukpengadaansaranafisikpenunjang. • Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan.

  6. KebijakanUmum DAK (1/2) • mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahansesuaidengankerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); • membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar danmendorongpencapaianStandar Pelayanan Minimal (SPM). • meningkatkankualitasperhitunganalokasi DAK, sertamempercepatpenyusunanpetunjukteknispenggunaan DAK yang ditujukanuntukmendorongpenyusunan APBD yang efektif, efisien, dantepatwaktu.

  7. KebijakanUmum DAK (2/2) • meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerahsehinggaterwujudsinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai darisumber-sumberpendanaanlainnya. • meningkatkan penyediaan data-data teknis yang akurat sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian danmenghindariduplikasikegiatanantarBidang DAK. • mendorongpenggunaankinerjapelaporansebagaisalahsatupertimbangandalampenyusunankriteriapengalokasian DAK.

  8. ALOKASI DAK 2003 - 2012

  9. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9

  10. MekanismePengalokasian DAK Penetapan Program danKegiatan DAK Penghitungan DAK Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK Penganggaran DAK Penyampaian Alokasi DAK

  11. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK DAK dialokasikandalam APBN sesuaidengan program yang menjadiprioritasnasional yang dimuatdalam RKP tahunanggaranbersangkutan. Menteriteknismengusulkankegiatankhusus yang akandidanaidari DAK danditetapkansetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegeri, MenteriKeuangan, danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuaidengan RKP. MenteriteknismenyampaikanketetapantentangkegiatankhususkepadaMenteriKeuangan.

  12. Formula Perhitungan DAK Per Daerah 1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: • KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR)- Belanja Gaji PNSD • Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Kriteria Umum (KU) • Berupa : • Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), danseluruhdaerahtertinggaldiprioritaskanmendapatalokasi DAK. • Karakteristik daerah, meliputi: • (1) Daerah Tertinggal; • (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; • (3) Daerah rawan bencana; • (4) Daerah Pesisirdan/ atauKepulauan; • (5) Daerah ketahanan pangan; • (6) Daerah pariwisata Kriteria Khusus (KK) • berdasarkanindikator-indikatorteknis yang dapatmenggambarkankondisisaranadanprasarana yang akandidanaidari DAK Kriteria Teknis (KT) 2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT

  13. Jenis, Waktu, dan Penyedia Data Dasar DAK Kriteria Umum PAD T- 2 Daerah & KemKeu DAU T- 2 KemKeu DBH T-2 KemKeu Belanja Gaji PNSD T-2 Daerah & KemKeu Daerah Tertinggal T-1 Kem PDT Kriteria Khusus Daerah Perbatasan T-1 Kem Dalam Negeri Daerah Rawan Bencana T-1 BNPB Da Ketahanan Pangan T-1 Kem Pertanian Da Potensi Pariwisata T-1 Kem Bud Par Kriteria Teknis Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per Kondisi Infrastruktur Per Bidang Per daerah T-1 K/L terkait

  14. BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Teknis Kriteria Umum Kriteria Khusus 2 INDIKATORKEBUTUHANTEKNIS YES KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH (IFN < 1) PERATURAN PERUNDANGAN NO 4 INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) NO KARAKTERISTIK DAERAH (IKW) 1 YES INDEKS FISKALWILAYAH & TEKNIS (IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT) INDEKS FISKAL & WILAYAH (IFW) = (IFN-1 + IKW) IFWT-1 > 1 YES NO 3 IFW > 1 NO DAERAH TIDAK LAYAK YES PROSES DAERAH LAYAK PENETAPAN DAERAH INDEKS TEKNIS IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 No DAERAH TIDAK LAYAK UNTUKBIDANG TERTENTU Yes INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS (IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT) BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang (BD) = IFWT-2* IKK PROSES ALOKASI DAK Utk DAERAH (AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) PENETAPAN ALOKASI DAK per BIDANG (ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG 14 ALOKASI

  15. Resume Hasil Pengalokasian DAK LH

  16. PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI DAK 2012 • Secara umum kenaikan alokasi DAK LH suatu daerah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: • adanya kenaikan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh kenaikan indeks teknis; • terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya tidak mendapatkan alokasi DAK bidang LH, namun dalam perhitungan alokasi DAK tahun 2012 mendapatkan alokasi.

  17. PENJELASAN PENURUNAN ALOKASI DAK 2012 • Secara umum penurunan alokasi DAK suatu daerah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: • adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama kenaikan DAU dan DBH th 2010 untukperhitungan DAK 2012 dibandingkan DAU dan DBH th 2009 untukperhitungan DAK 2011 terutama untuk daerah pemekaran; • adanya penurunan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh penurunan indeks teknis; • terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya mendapatkan alokasi DAK bidang LH, namun padaDAK tahun 2012 tidak mendapatkan alokasi.

  18. Penetapan Alokasidan Penggunaan DAK • PedomanUmumdanAlokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan • Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK

  19. Penganggaran DAK PP 55/2005 Pasal60 • Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. • Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. • DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

  20. UU 33/2004 Pasal 41 PP 55/2005 Pasal61 DANA PENDAMPING • Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. • Kewajibanpenyediaan Dana Pendampingmenunjukkankomitmendaerahterhadapbidangkegiatan yang didanaidari DAK yang merupakankewenangandaerah. • Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. • Yang dimaksudkegiatanfisikadalahkegiatandiluarkegiatanadministrasiproyek, kegiatanpenyiapanproyekfisik, kegiatanpenelitian, kegiatanpelatihan, kegiatanperjalananpegawaidaerah, dan kegiatanumumlain yang sejenis.

  21. Daerah penerima DAK dapatmelakukanoptimalisasipenggunaanatasbesaran DAK yang diterimanya. Optimalisasisebagaimanadimaksudhanyadapatdilakukanuntukkegiatanpadabidang yang sama. OPTIMALISASI

  22. PELAPORAN DAK • DALAM RANGKA PENYALURAN • DilakukansetiapTahapanPenyaluranKepadaMenteriKeuangan • Format pelaporanberdasarkan PMK ttgPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer Ke Daerah • MerupakanSyaratPenyaluran • Menunjukkankinerjapenyerapandarikasdaerah • DALAM RANGKA REALISASI FISIK • Dilakukansetiaptriwulanankepada : • MenteriTeknis (untukmasing-masingbidang) dan • MenteriKeuangandanMenteriDalamNegeri (merupakankompilasiseluruhbidang). • Format pelaporanberdasarkanJuknis • Sebagaisalahsatuindikatorkriteriateknis • Menunjukkankinerjapelaksanaanfisikkegiatan

  23. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN DAK • Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing • Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK • Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  24. polapenyaluran DAK Penyaluran paling cepatFebruari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan DAK tahunsebelumnya, 3.Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK 1 Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah 2 Disalurkan secara bertahap Tahap 1 : 30% Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10% Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10% 3 Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Penyerapan yang diterima DepKeu 4 Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 harikerjasebelumAkhir Desember, dantidakdapatdilakukansekaligusdiakhirtahun 5

  25. Kementerian Keuangan R.I. Terima Kasih Alamat :KementerianKeuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7 Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445Website: www.djpk.depkeu.go.id 25

More Related