1 / 38

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Desember , 2011. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SD/SDLB dan SMP/SMPLB TAHUN 2012. TUJUAN. SASARAN. menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun

connor-jefferson
Download Presentation

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 KementerianPendidikandan Kebudayaan Desember, 2011

  2. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SD/SDLB dan SMP/SMPLB TAHUN 2012 TUJUAN SASARAN menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan/atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SD/SDLB dan SMP/SMPLB NEGERI ATAU SWASTA

  3. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SD/SDLB TAHUN 2012 KEGIATAN • PENGADAAN SARANA • PENINGKATAN MUTU • Pembangunan ruang perpustaaan • beserta perabotnya • Pengadaan peralatan pendidikan: • Matematika; • Ilmu Pengetahuan Alam; • Ilmu Pengetahuan Sosial, • PendidikanJasmani, Olahraga, dan • Kesehatan; • Bahasa; dan • SeniBudayadanKeterampilan. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat beserta perobotnya

  4. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMP/SMLB TAHUN 2012 KEGIATAN PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat dan perabotnya

  5. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SD/SDLB TAHUN 2012 Target yang akan dicapai dalam program DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun anggaran 2012 adalahtersedianyaruangkelasdan sarana peningkatan mutu yang cukupdanlayak.

  6. ALOKASI DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2012 • Alokasi DAK bidangpendidikantahunanggaran 2012 sebesarRp. 10,0413 Triliun. denganproporsialokasinasionalsbb: • Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8,03304 triliun), • Jenjang SMP = 20% (Rp 2,00826 triliun). • Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

  7. PROPORSI PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SD/SDLB dan SMP/SMPLB TAHUN 2012 80 % 20 % • SD/SDLB: • Pengadaansaranapeningkatan • MutuPendidikan • Pembangunan • Perpustakaan, dan • Peralatan Pendidikan • SMP/SMPLB • Pengadaan alat Pendidikan Rehababilitasi Ruang Kelas/ ruang belajar Rusak Berat beserta perabotnya

  8. PERENCANAAN TEKNIS • DirektoratPembinaan SD, DirektoratJenderalPendidikanDasar, KementerianPendidikandanKebudayaanmelakukansosialisasi DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2012 kepadaPemerintah Daerah Kabupaten/Kota danProvinsi; • DinasPendidikanKabupaten/Kota mensosialisasikan program dankegiatan yang akandibiayaidengan DAK kepadasekolahcalonpenerima DAK. Sekolah membuat usulan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan/atau pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota;

  9. PERENCANAAN TEKNIS (lanjutan) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 beserta peraturan pelaksanaannya, dan menetapkan jumlah sasaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: • hasil pemetaan dan pendataan kebutuhan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; • program penuntasan rehabilitasi ruang belajar SD/SDLB dengan prioritas rusak berat; • pemenuhan sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB; • jumlah alokasi dana yang tersedia;

  10. PERENCANAAN TEKNIS (lanjutan) • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima DAK kepada Bupati/Walikota; • AtasusulandariDinasPendidikanKabupaten/Kota, Bupati/Walikotamenetapkansekolah-sekolahpenerima DAK melaluiSuratKeputusan; • Pelaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Rehabilitasi Ruang KelasRusakBeratbesertaPerabotnyadan Pembangunan Perpustakaan beserta perabotnya menggunakan mekanisme swakeloladiSekolah;

  11. PERENCANAAN TEKNIS (lanjutan) • Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Pengadaan Peralatan Pendidikan menggunakan mekanisme penyediabarang/jasadengan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan peraturan perundanganlainnya yang berlaku; • Sekolah menginventarisasi barang-barang dan/atau fisik yang diperolehnya dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012; • Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah dan/atau institusi lain yang memiliki kewenangan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  12. KRITERIA UMUM SD/SDLB PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 • Diprioritaskanuntuksekolah yang berlokasididaerahmiskin, terpencil, tertinggaldanterbelakang, sertadaerahperbatasandengannegara lain; • Belummemilikisarana dan/atau prasaranapendidikan yang memadai; • Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) yang mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat; • Padatahunanggaran 2012 tidaksedangmenerimabantuansejenisbaikdarisumberdanapusat (APBN) maupundarisumberdanadaerah (APBD I atau APBD II).

  13. KRITERIA UMUM SMP/SMPLB PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 • Sekolah mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat; • Sekolah swasta memiliki status terakreditasi.

  14. KRITERIA KHUSUS SD/SDLB PENERIMA REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK • Memilikiruangkelasrusakberatdengantingkatkerusakan46% s.d 65%; • Mempunyaipotensiberkembangdandalamtigatahunterakhirmempunyaijumlahsiswastabilataumeningkat; dan • Dibangundiataslahanmiliksendiri (milikpemerintahuntuksekolahnegeri; milikyayasanuntuksekolahswasta) yang dibuktikandenganbuktikepemilikanberupasertifikatatausuratkepemilikan lain yang disahkanolehpejabat yang berwenang.

  15. KRITERIA KHUSUSSMP/SMPLB PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012 • Semua sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat ( lebih dari 45%); • Dibangun diatas lahan milik sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri; milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

  16. KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA • Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang telah memiliki ruang kelas cukup dan layak tetapi belum memiliki perpustakaan dengan luas minimal 56m2 serta sarana peningkatan mutu pendidikan yang memadai; • Memiliki lahan yang cukup untuk membangun ruang perpustakaan/ pusat sumber belajar seluas minimal 56m2; • Jika SD/SDLB tidak memiliki lahan yang cukup, maka ruang perpustakaan/ pusat sumber belajar dapat dibangun bertingkat dengan ketentuan konstruksi bangunan lantai 1 (satu) telah memenuhi persyaratan untuk bangunan bertingkat

  17. KRITERIA KHUSUS SEKOLAH PENERIMA SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN • Diperuntukkan bagi SD/SDLB yang telah memiliki ruang perpustakaan dengan luas minimal 56m2 dan/atau sedang menerima bantuan pembangunan ruang perpustakaan DAK Bidang Pendidikan TA 2012; • Belum memiliki sarana peralatan pendidikan yang memadai.

  18. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012

  19. REHABILITASI RUANG KELAS/BELAJAR RUSAK BERAT BESERTA PERABOTNYA • Catatan: • Menggunakan mekanisme swakelola oleh panitia pembangunan sekolah; • Dana rehab harus dimanfaatkan secara optimal, bila seluruh pekerjaan yang disepakati sudah selesai dan masih terdapat sisa dana maka harus digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain.

  20. PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA • Alokasi dana untuk pembangunan ruang perpustakaan dan perabotnya ditetapkan per paket adalah • Pembangunan ruang perpustakaan sebesar Rp. 102.000.000,- • Perabot perpustakaan sebesar Rp. 12.650.000,- • Pembangunan ruang perpustakaan sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) bagi daerah dengan IKK=1. • Kabupaten/kota dapat menggunakan IKK=1, apabila menurut hasil perhitungan, dengan biaya satuan tersebut telah mencukupi untuk pembangunan perpustakaan;

  21. PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN Catatan: Menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010

  22. PENYALURAN DANA • DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2012 disalurkandengancarapemindahbukuandariRekeningKasUmum Negara (PemerintahPusatc.qKementerianKeuangan) keRekeningKasUmum Daerah (Kabupaten/Kota). • Mekanismedantatacaramengenaipenyaluran DAK BidangPendidikanTahunAnggaran 2012 dilakukansesuaidenganperaturanperundang-undangan

  23. PELAKSANAAN • Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secaraswakelolasesuai peraturan perundang-undangan denganmelibatkanpartisipasimasyarakatsesuai prinsip ManajemenBerbasisSekolah (MBS). • Pengadaanperalatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyediabarang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan

  24. KEGIATAN-KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIAYAI DAK • 1. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapatdibiayai DAK adalah: • administrasikegiatan; • penyiapan kegiatan fisik; • penelitian; • pelatihan; dan • perjalanandinas. Dan • Kegiatan-kegiatan yang tidaktermasukdalamPetunjukTeknisPenggunaan DAK Pendidikan TA 2012sepertiizinmendirikanbangunan, pembebasantanah, pematangantanah, konsultan, dansebagainya. • Kegiatan yang tidakdapatdibiayai DAK sebagaimanadimaksudpadaangka 1, pembiayaannyadibebankandarianggaran/biayaumum yang disediakanmelalui APBD atausumberpembiayaan lain diluardanapendamping

  25. TUGASDAN TANGGUNG JAWAB Pemerintah Kabupaten/Kota B Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota A C Tugas & Tanggung Jawab G Panitia F D F Komite Sekolah Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota E Kepala Sekolah

  26. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN PROVINSI A • Melaksanakan supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota; • Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

  27. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA B Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan; Menetapkan nama-nama SD/SDLB dan SMP/SMPLB penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, dan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama untuk SMP, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat; Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dengan kepala sekolah penerima DAK; Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat Kabupaten/Kota

  28. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA C • Membentuk tim teknis untuk melakukan pendataan dan pemetaan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah; • Untuk SD/SDLB atau: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; • Mengusulkan nama-nama SD/SDLB atau SMP/SMPLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK tahun 2012 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan; • Mensosialisasikan pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah penerima;

  29. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA C • Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK); • Menggandakan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012 yang telah ditetapkan Mendikbud dan mendistribusikan kepada seluruh sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun 2012; • Melaporkan penggunaan DAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB atau SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012.

  30. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB • DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA D Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

  31. TUGAS DAN TANGGUNG • SATUAN PENDIDIKAN E • Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah; • Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang pendidikan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; • Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat. • Sekolah menginventarisasikan barang yang diperoleh dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012. • Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan.

  32. TUGAS DAN TANGGUNG • KOMITE SEKOLAH F Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam konteks DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan di tingkat sekolah.

  33. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB • PANITIA G • Memilih dan menetapkan Kepala Pelaksana • Melaksanakan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat atau pembangunan ruang perpustakaan dengan mekanisme swakelola • Mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi, atau pembangunan ruang perpustakaan • Menyusun laporan teknis dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana dan pelaksanaan rehabilitasi ruang sekolah atau pembangunan ruang perpustakaan

  34. PEMANTAUAN & EVALUASI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN PENGAWASAN KEMDIKNAS PEMERINTAH PROVINSI InspektoratJenderalKementerianPendidikandan Kebudayaan dan Inspektorat Daerah PEMERINTAH KAB/KOTA INSTITUSI LAIN SESUAI SEB

  35. SANKSI Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undanganan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatan tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini serta peraturan perundangan lain yang terkait, dipandang sebagai penyimpangan yang akan dikenai sanksi hukum.

  36. KETENTUAN LAIN Bagi daerah yang terkena dan/atau terjadi bencana alam, dana DAK Bidang Pendidikan dapat digunakan secara keseluruhan sesuai kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh kepala daerah setempat.

  37. KETENTUAN LAIN (….lanjutan) • Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: • Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. • Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut.

  38. Proyek Dikmen • Rekapitulasi Jumlah temuan per Proyek dan per Propinsi TERIMA KASIH

More Related