1 / 20

HD Frameworks for Planning, Budgeting and Performance Measurement

HD Frameworks for Planning, Budgeting and Performance Measurement. Islahuddin Faculty of Economics, Syiah Kuala University. Total Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh (1999-2008). Dana Otsus Lainnya INPRES/DAK SDO/DAU DBH SDA

didier
Download Presentation

HD Frameworks for Planning, Budgeting and Performance Measurement

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HD Frameworks for Planning, Budgeting and Performance Measurement Islahuddin Faculty of Economics, Syiah Kuala University

  2. Total Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh (1999-2008) Dana Otsus Lainnya INPRES/DAK SDO/DAU DBH SDA DBH Pajak PAD

  3. Sumber: BadanPusatStatistik (BPS)

  4. Penerimaan Per Kapita Kab/Kota di Aceh 2007 (Rupiah)

  5. Pendapatandaerahdan tingkatkemiskinan Tingkat Kemiskinan (%), 2007

  6. Rata-rata pengeluaran per kapita Kab/Kota untuk sektor kesehatan (Harga Konstan 2006)

  7. Rata-rata pengeluaran per kapita Kab/Kota untuk sektor pendidikan (Harga Konstan 2006)

  8. KomposisiBelanjaProvinsi Aceh (% dari total belanja)

  9. KomposisiBelanjaKab/Kota di Aceh (% dari total belanja)

  10. SecaraumumIndeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh masihdibawah rata-rata nasional Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

  11. Kebijakan Alokasi Otsus & Migas

  12. Kesimpulan: • Anggaran tidak berkorelasi dengan outcomes: Permasalahan distibusi • Tidak bertumpu pada peran pengeluaran pemerintah saja • HDI sebagai indeks pembanding • Tidak mencakup seluruh makna human life • Tidak bisa diukur langsung sebagai dampak intervensi • Perlu diterjemahkan lebih konkret dalam bentuk indikator intermediate untuk tujuan penganggaran,pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

  13. Rekomendasi: • Untuk membangun ownership, dinas-dinas terkait IPM harus dilibatkan dalam menetapkan baseline value dan target value untuk setiap indikator yang mendukung penguatan IPM • Penguatan statistik daerah yang terintegrasi dengan BPS • Penguatan kapasitas dinas terkait • Dukungan penganggaran • Perbaikan RPJM dan renstra sektoral • Untuk membangun respek terhadap IPM, perlu kesepakatan melakukan analisis gap secara reguler sebagai basis untuk advocacy dan follow-up intervensi pemerintah dalam penguatan IPM • Kualitas IPM tergantung kepada validitas dan reliabilitas data yang harus dibangun bersama BPS yang antara lain meliputi perluasan dan keterwakilan sampel dan penerbitan yang tepat waktu. • Perumusan Indikator intermediate dan program yang relevan untuk pencapaian indikator target (agar tidak liar dalam pembahasan) • Jadikan dasar untuk advocacy dan lobby.

More Related