1 / 48

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak. PERTEMUAN 1. Pemeriksaan Pajak Secara Umum. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan. J enis Pemeriksaan. Ruang Lingkup Pemeriksaan. K riteria Pemeriksaan. J angka Waktu Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

donoma
Download Presentation

Pemeriksaan Pajak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PemeriksaanPajak PERTEMUAN 1

  2. Pemeriksaan Pajak Secara Umum • Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan • Jenis Pemeriksaan • Ruang Lingkup Pemeriksaan • Kriteria Pemeriksaan • Jangka Waktu Pemeriksaan • StandarPemeriksaan KewajibandanKewenanganPemeriksa Hak dan Kewajiban WajibPajak Penyelesaian Pemeriksaan

  3. Dasar Hukum • Pasal 29, Pasal 30, danPasal 31 UndangUndangNomor 6 Tahun 1983, sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndangUndangNomor 28 Tahun 2007 TentangKetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) • PeraturanMenteriKeuangan RI Nomor 199/PMK.03/2007 tgl 28 Desember 2007 tentang Tata Cara PemeriksaanPajak (menggantikanKeputusanmenteriKeuanganNomor 545/KMK.04/2000 • PeraturanDirjenPajakNomor PER-19/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentangPetunjukPelaksanaanPemeriksaanLapangan (menggantikanPeraturanDirjenPajakNomor PER-123/PJ/2006 sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDirjenPajakNomor PER-176/PJ/2006) • PeraturanDirjenPajakNomor PER-20/PJ/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentangPetunjukPelaksanaanPemeriksaan Kantor (menggantikanPeraturanDirjenPajakNomor PER-142/PJ/2005 sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanDirjenPajakNomor PER-173/PJ/2006)

  4. Pasal 29 UU KUP (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. (3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  5. Pasal 30 UU KUP • Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf b. • Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.

  6. Pasal 31 UU KUP Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. • Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. • Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

  7. Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatan: • menghimpundanmengolahdata, keterangan, dan/ataubukti • yang dilaksanakansecaraobjektifdanprofesional • berdasarkansuatustandarpemeriksaan • untukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandan/atauuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. TUJUAN PEMERIKSAAN 1 2 dan/atau mengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakan tujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan

  8. PemeriksaanBuktiPermulaan : • adalahpemeriksaan yang dilakukanuntukmendapatkanbuktipermulaantentangadanyadugaantelahterjaditindakpidanadibidangperpajakan

  9. Hal-halygdiperhatikandalampemeriksaan Petugaspemeriksaharusmemilikitandapengenalpermeriksadandilengkapidengansuratperintahpemeriksaandanmemperlihatkankpd WP yang diperiksa WP ygdiperiksawajib: a. memperlihatkandan/ataumeminjamkandokumen yang akandiperiksa b. Memberikankesempatanuntukmemasukitempat/ruangan yang dipandangperludanmemberikanbantuanutkmenjalankanpemeriksaan c. Memberikanketerangan lain ygdiperlukan Dokumen2 ygdiperlukanwajibdipenuhioleh WP paling lama 1 bulansejakpermintaandisampaikan WPOP yang melakukanpekerjaanbebas yang tdkdptdihitungbesaranpenghasilankenapajakdapatdihitungscrjabatanmenurut UU WP tidakbolehmerahasiakandalambentukapapundalambentukpemeriksaan DJP berhakmelakukanpenyegelantempat/ruangansertabarangbergerak/tdkbergerakapabila WP tidakmemenuhikewajibannya

  10. Peranan Pemeriksaan Pajak PerananPemeriksaanPajak Kualitas Audit Kuantitas Audit

  11. MekanismePemeriksaanpajaksebagaitindakanPengawasan KebijakanSistemSelf Assesment Pemberdayaan WP TindakanPengawasan PemeriksaanPajak Kepatuhan WP UmpanBalik

  12. JENIS danPrioritasPEMERIKSAAN PemeriksaanRutin • Pemeriksaankhusus PemeriksaanBuktipermulaan Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan WP lokasi Pemeriksaantahunberjalan

  13. JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan Kantor • dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak

  14. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN JenisPajak: satu, beberapa, atauseluruhjenispajak Pemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakan Masa/TahunPajak: satu ataubeberapaMasaPajak, BagianTahunPajakatauTahunPajakdalamtahun-tahunlalumaupuntahunberjalan Pemeriksaanuntuktujuan lain dalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan penentuan, pencocokan, ataupengumpulanmateriyang berkaitandengantujuanPemeriksaan.

  15. KRITERIA PEMERIKSAAN WP mengajukanpermohonanpengembaliankelebihanpembayaranpajak(Pasal17B UU KUP) Harus dilakukan • SPT LB, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak • SPT Rugi PemeriksaanMengujikepatuhan Tidakmenyampaikanataumenyampaikan SPT melampauijangkawaktudalamSuratTeguran Dapat dilakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atauakanmeninggalkan Indonesia untukselama-lamanya; • SPT memenuhikriteriaseleksiberdasarkanhasilanalisisrisiko (risk based selection), ada indikasi adanyakewajibanperpajakanWP yangtidakdipenuhi

  16. KRITERIA PEMERIKSAAN pemberian NPWP secara jabatan; penghapusan NPWP; pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Wajib Pajak mengajukan keberatan; pengumpulan bahan guna menyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; pencocokan data dan/ataualatketerangan; penentuanWajibPajakberlokasididaerahterpencil; penentuansatuataulebihtempatterutang PPN; pemeriksaandalamrangkapenagihanpajak; penentuansaatproduksidimulaiataumemperpanjangjangkawaktukompensaikerugiansehubungandenganpemberianfasilitasperpajakan; memenuhipermintaaninformasidarinegaramitraP3B PemeriksaanTujuan Lain

  17. Jangka Waktu PemeriksaanMenguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PemeriksaanLapangan Max 5x perpanjangan 4 Bulan 4 Bulan indikasiterjadinya transaksi yang terkaitdengan transfer pricing dan/atautransaksikhusus lain  rekayasatransaksikeuangan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaandisampaikansampai dengan tanggal LHP Alasantertentu Perpanjangan Jangkawaktu Perpanjangan • ALASAN TERTENTU: • diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya • ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak • terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga • terdapat indikasi transaksi transfer pricingdan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan • terdapat permintaan Pemeriksaan oleh UP2 Domisili kepada UP2 Lokasi • berdasarkanpertimbangantertentudariKepala Unit PelaksanaPemeriksaan Apabila perpanjangan jangka waktu berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan. Pemeriksaandlmrangka restitusiharus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan Jikadilakukan perpanjangan jangka waktu,harus disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak

  18. Jangka Waktu PemeriksaanMenguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemeriksaan Kantor 3 Bulan 3 Bulan sejak tanggal WP datang memenuhi surat panggilan sampai dengan tanggal LHP Alasantertentu Jangkawaktu Perpanjangan • ALASAN TERTENTU: • ruang lingkup Pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak • diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya • terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga • berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala UP2 Jikadilakukan perpanjangan jangka waktu,harus disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak • Apabila dalam pemeriksaan kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, Pemeriksaan Kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan Apabila perpanjangan jangka waktu berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan. Pemeriksaandlmrangka restitusiharus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan

  19. PerpanjanganJangka Waktu Pemeriksaan Prosedur Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu sebelum berakhirnya jangka waktuPemeriksaan Disetujui Permohonan perpanjangan kepada kepala UP2 Persetujuan/ Penolakan Permohonan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Tim Pemeriksa sebelum berakhirnya jangka waktuPemeriksaan Ditolak Apabila disampaikan setelah berakhirnya jangka waktu pemeriksaan, Kepala UP2 WAJIB MENOLAK Pemeriksaan Harus Diselesaikan WAJIB PAJAK Dalam hal perpanjangan dilakukan karena indikasi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yg berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan  Prosedur permohonan harus dilakukan setiap kali akan dilakukan perpanjangan

  20. JangkaWaktuPemeriksaanPemeriksaanUntukTujuan Lain paling lama 14 hari paling lama 4 bulan sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal LHP Pemeriksaan Kantor PemeriksaanLapangan sejak tanggal suratpemberitahuanpemeriksaandisampaikankepadaWajibPajakatauwakil, kuasa, pegawai, atauanggotakeluarga yang telahdewasadariWajibPajak, sampai dengan tanggal LHP Dalam hal jangka waktu terlampaui, Pemeriksaan harus diselesaikan. Pemeriksaan dalamrangkapermohonanpenghapusan NPWP, jangka waktu Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP Pemeriksaan dalamrangkapermohonanpencabutanpengukuhan PKP, jangka waktu Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan PKP

  21. STANDAR PEMERIKSAAN StandarUmum • Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, • Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara; • Taatterhadapberbagaiketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan, termasuktaatterhadapbatasanwaktu yang ditetapkan. StandarPelaksanaan StandarPelaporan

  22. STANDAR PEMERIKSAAN • persiapan yang baik, sesuai dg tujuanPemeriksaan • luasPemeriksaan (audit scope) ditentukanberdasarkanpetunjuk yang diperoleh, dikembangkanmelaluipencocokan data, pengamatan, permintaanketerangan, konfirmasi, teknik sampling, danpengujianlainnya • temuanPemeriksaanharusdidasarkanpadabuktikompeten yang cukupdanberdasarkanketentuanperUUperpajakan; • dilakukanolehsuatutimPemeriksaPajak. • dapatdilaksanakandikantor DJP,tempatkegiatanusahaataupekerjaanbebasWP, tempattinggalWajibPajak, atauditempat lain yang dianggapperluolehpemeriksaPajak; • dilaksanakanpada jam kerjadanapabiladiperlukandapatdilanjutkandiluar jam kerja; • pelaksanaanPemeriksaandidokumentasikandalambentukKertasKerjaPemeriksaan; • LaporanHasilPemeriksaandigunakansebagaidasarpenerbitanSKP dan/atauSuratTagihanPajak. • Dapatdibantutenagaahli/pemeriksainstansi lain StandarUmum StandarPelaksanaan StandarPelaporan

  23. STANDAR PEMERIKSAAN StandarUmum • LHP disusunsecararingkasdanjelas, memuatruanglingkupatau pos-pos yang diperiksasesuaidengantujuanPemeriksaan, memuatsimpulanPemeriksaPajak yang didukungtemuan yang kuattentangadaatautidakadanyapenyimpanganterhadapperaturanperundang-undanganperpajakan, danmemuat pula pengungkapaninformasi lain yang terkaitdenganPemeriksaan. • LaporanHasilPemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakanantara lain mengenai : • PenugasanPemeriksaan; • IdentitasWajibPajak; • PembukuanataupencatatanWajibPajak; • Pemenuhankewajibanperpajakan; • Data/informasi yang tersedia; • Bukudandokumen yang dipinjam; • Materi yang diperiksa; • UraianhasilPemeriksaan; • IkhtisarhasilPemeriksaan; • Penghitunganpajakterutang; • SimpulandanusulPemeriksaPajak. StandarPelaksanaan StandarPelaporan

  24. KewajibanPemeriksa • menyampaikansuratpemberitahuanpemeriksaan (pemeriksaanlapangan) atausuratpanggilan (pemeriksaankantor) kepadaWajibPajak. • memperlihatkanTandaPengenalPemeriksaPajakdanSuratPerintahPemeriksaan • MelakukanpertemuandenganWajibPajakdalamrangka memberikan penjelasan mengenai: • alasan dan tujuan Pemeriksaan • hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; • hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; • menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; • 5. menyampaikan Formulir Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; • 6. memperlihatkanSuratTugaskepadaWajibPajakapabilasusunantimPemeriksaPajakmengalamiperubahan; • 7. menyampaikan SPHP • 8. memberikanhakhadirkepada WP dalamrangkaPembahasanAkhirHasilPemeriksaandalambataswaktu yang telahditentukan; • 9. MemberipetunjukkepadaWajibPajakdalammemenuhikewajibanperpajakannyauntuktahun-tahunselanjutnya agar sesuaidenganketentuan • 10. mengembalikanbukuataucatatan, dokumen yang dipinjamdari WP max 7 harisejaktanggalLHP • 11. merahasiakankepadapihak lain yang tidakberhaksegalasesuatu yang diketahuiataudiberitahukan WP dalamrangkapemeriksaan KewajibanPemeriksa NEW NEW KewajibanPemeriksa

  25. HakWajibPajak • menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; • menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; • mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; • memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; • meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; Hak WP NEW Hak WP

  26. WewenangPemeriksa • Melihat/ meminjam bukuataucatatan, dokumen • mengaksesdan/ataumengunduh data yang dikelolasecaraelektronik; • memasukidanmemeriksatempatatauruang, yang didugadigunakanuntukmenyimpanbukuataucatatan • memintakepadaWajibPajakuntukmemberibantuangunakelancaranPemeriksaan • melakukanpenyegelantempatatauruangtertentusertabarangbergerakdan/atautidakbergerak; • memintaketeranganlisandan/atautertulisdariWajibPajak; • memintaketerangandan/ataubukti yang diperlukandaripihakketiga yang mempunyaihubungandengan WP melaluikepala UP2 • Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP • Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen • meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan • meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak • Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak • meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2 Pemeriksaan lapangan Pemeriksaan Kantor

  27. KewajibanWajibPajak Memperlihatkan/meminjamkancatatan/pembukuan. Memberikesempatanpemeriksauntukmengakses/mengunduh data elektronik Memberikesempatanpemeriksauntukmemasukitempat/ruang yang patutdidugadigunakansebagaitempatmenyimpanbuku/catatan. Memberibantuangunakelancaranpemeriksaan Menyampaikantanggapansecaratertulisatas SPHP Memberikanketerangan lain yang diperlukan Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan Memperlihatkan/meminjamkan catatan/pembukuan. Memberi bantuangunakelancaranpemeriksaan Menyampaikantanggapansecaratertulisatas SPHP Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik Memberikanketerangan lain yang diperlukan Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor

  28. PenyelesaianPemeriksaan PemeriksaanKantor atau Pemeriksaan Lapangan diselesaikan dengan cara: mengusulkanPemeriksaanBuktiPermulaan menghentikanPemeriksaandenganmembuatLHP Sumir membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP WP tidak ditemukan &Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan restitusiPs 17B UU KUP WP Tidakditemukan WP ditemukan & Pemeriksaandapatdiselesaikansesuaijangkawaktupemeriksaan Pemeriksaanuntuk SPT yang bukanrestitusi (bukan Ps 17B UU KUP ) disetujuidilakukanPemeriksaanBukper WP ditemukan &SPHPbelum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan diselesaikan dengan menerbitkanSKP tidakdilanjutkandenganpenyidikankarena Pemeriksaanataspermohonanrestitusi (Ps 17B UU KUP) ditangguhkankarenadilakukanpemeriksaanBukper WP mengungkapkanketidakbenaranperbuatannya(Ps 8 ayat (3) UU KUP) penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan (Pasal 44B UU KUP) dilanjutkan dengan penyidikan • Dilanjutkanpenuntutan serta telah terdapat putusan pengadilanygberkekuatanhukumtetapyangmenyatakanbahwa WP telahmelakukantindakpidana di bidangperpajakan.

  29. Penyelesaian Pemeriksaan Menghentikan Pemeriksaan Dengan Membuat LHP Sumir Bukan Pemeriksaan Restitusi disetujui bukper WP Tidak ditemukan (bukan Pemeriksaan Restitusi) Pemeriksaan Restitusi yang ditangguhkan karena bukper Pemeriksaan Lapangan: WP, wakil, kuasa, pegawai, anggota keluarga yg dewasa tidak ditemukan dalam jangka waktu pemeriksaan Dibuktikan dgn Surat Keterangan Lurah/RT/RW atau pengelola tempat tinggal/kedudukan/usaha WP LHP Sumir dapat dibuat setelah jangka waktu 1 bulan sejak pemeriksa harus menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan diselesaikan dengan menerbitkanSKP LHP Sumir dibuat max 7 hari kerjasejak diterimanya persetujuan bukper LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterbitkannya SKP hasil bukper WP mengungkapkanketidakbenaranperbuatannya(Ps 8 ayat (3) UU KUP) PenghentianPemeriksaanharusdiberitahukankepada WP paling lambatbersamaandengansuratpemberitahuanpemeriksaanBukper LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterimanya laporan sumir bukper penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan (Pasal 44B UU KUP) LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterimanya keputusan penghentian penyidikan Pemeriksaan Kantor: Dalam jangka waktu 1 bulan Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor ternyata Kempos Dibuat max 7 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan surat panggilan dikirimkan putusan pengadilanygberkekuatanhukumtetapmenyatakan WP telahmelakukantindakpidanaperpajakanan LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan Penghentian pemeriksaan harus diberitahukan ke WP max 7 hari sejak tgl LHP Sumir Apabila WP kemudian ditemukan, maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali (bkn pemeriksaan ulang)

  30. Penyelesaian Pemeriksaan Membuat LHP sebagai dasar Penerbitan SKP WP Tidak ditemukan (Pemeriksaan atas Restitusi) WP ditemukan &Pemeriksaan belumdapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan Pemeriksaan diselesaikan dengan membuat LHP sebagai dasar SKP,dengan terlebih dahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir Pembuatan LHP dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan 1 WP ditemukan & Pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pemeriksaan Jika SPHP telahdisampaikandalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan 2 WP ditemukan dan permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ditolak oleh kepala UP2 3 WP diusulkanbukper, namunusulbukperditolak Pemeriksaan harus diselesaikan 5 4

  31. Peminjaman Dokumen Pemeriksaan lapangan Pemeriksaan Kantor • - Buku, catatan, dokumen, data yang dikelolasecara • elektronikdanketerangan lain yang diperlukan • harusdicantumkanpadaSuratPanggilan • Dokumentersebutwajibdipinjamkanpadasaat • WajibPajakmemenuhipanggilan, danPemeriksa • Membuatbuktipeminjaman Buku, catatan, dokumen, data yang dikelolasecara elektronikdanketerangan lain Wajibdipinjam padasaatitujuga,danpemeriksamembuat buktipeminjaman • Dalamhaldokumen yang diperlukanbelum • diperolehsaatpelaksanaanpemeriksaan, Pemeriksa • membuatSuratPermintaanPeminjaman. • WajibPajakwajibmenyerahkandokumen yang • dimaksud paling lama 1 bulansejakSurat • PermintaanPeminjamandisampaikankepada • WajibPajak • Dalamhaldokumen yang diperlukanbelum • dipinjamkanpadasaatmemenuhipanggilan • PemeriksamembuatSuratPermintaanPeminjaman. • WajibPajakwajibmenyerahkandokumen yang • dimaksud paling lama 1 bulansejakSurat • PanggilanditerimaolehWajibPajak Dalamhaldokumenbelumdapatdipenuhidanjangkawaktu 1 bulanbelumterlampaui, Pemeriksadapatmenyampaikanperingatansecaratertulis paling banyak 2 (dua) kali. Dalamjangkawaktu 1 bulanterlampauidanSuratPermintaanPeminjamantidakdapatdipenuhi sebagianatauseluruhnya, Pemeriksaharusmembuatberitaacaramengenaihaltersebut

  32. Peminjaman Dokumen (Lanjutan) Dalam jangka waktu 1 bulan terlampaui dan Surat Permintaan Peminjaman tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya. Jika besarnya Penghasilan Kena Pajak tidak dapat dihitung WP Orang Pribadi WP Badan Pemeriksa dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pemeriksa mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan

  33. Peminjaman Dokumen Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan • Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman. • Dalam hal buku belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman. • Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.

  34. Peminjaman Dokumen Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor • Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan. • Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman. • Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman. • Buku, catatam, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan diterima oleh Wajib Pajak.

  35. Peminjaman Dokumen SAAT PEMINJAMAN DOKUMEN • Harusdibuatbuktipeminjaman • Apabiladalambentukfotokopi/data elektronik, harusdibuatpernyaanbahwabahwafotokopidan/ atau data yang dikelolasecaraelektronik yang dipinjamkankepadaPemeriksaPajakadalahsesuaidenganaslinya.

  36. Data Tidak Dipinjamkan Atau Dipinjamkan Sebagian • Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  37. Penolakan Pemeriksaan • Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. • Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. • Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

  38. Penjelasan Wajib Pajak • Untuk memperoleh penjelasan lebih rinci Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan dapat memanggil WP • Penjelasan yang diberikan WP ditungkan dalam pemberian keterangan Wajib Pajak

  39. PenolakanPemeriksaan (Lanjutan) • Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan • berita acara penolakan Pemeriksaan • berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan • surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan • berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

  40. Penyegelan Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak : • tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;dan/atau • tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

  41. Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan

  42. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan • Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. • Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. • Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya. • Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama : • 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor; • 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

  43. PembahasanAkhirHasilPemeriksaan WP menyampaikan tanggapan hasil pemeriksaan tepat waktu Pemeriksa membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan (ditandatangani Pemeriksa & WP*) Hadir dalam pembahasan akhir Tidak hadir dalam pembahasan akhir Pemeriksa membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan (ditandatangani Pemeriksa) Berisi persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan Tidak hadir dalam pembahasan akhir Berisi ketidaksetujuan atas sebagian atauseluruh hasil pemeriksaan Melakukan pembahasan akhir dengan WP, membuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan (ditandatangani Pemeriksa & WP*) Hadir dalam pembahasan akhir *) Dalam hal wajib menolak menandatangani Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

  44. Pembatalan Pemeriksaan Hasil pemeriksaan dan SKP dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan WP apabila pemeriksaan dilaksanakan tanpa: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Proses dilanjutkan dengan penyampaian SPHP Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Proses dilanjutkan dengan melakukan Pembahasan Akhir Pemeriksaan

  45. Pengungkapan Wajib Pajak Dalam Laporan Tersendiri Selama Pemeriksaan • Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri ten tang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan Pemeriksaan tetap dilanjutkan. • Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan, hanya dapat dilakukan sebelum Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. • Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Pemeriksa Pajak diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

  46. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan PemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakandapatdiusulkanPemeriksaanBuktiPermulaanapabila: • padasaatpelaksanaanPemeriksaanditemukanadanyaindikasitindakpidanadibidangperpajakan; • padasaatWajibPajakbadandiperiksatidak meminjamkan sebagian atau keseluruhan dokumen; atau • WajibPajakmenolakuntukdilakukanPemeriksaan, tidakmemenuhipanggilanPemeriksaan Kantor, menolakmembantukelancaranPemeriksaandanterhadapWajibPajaktersebuttidakdilakukanpenetapanpajaksecarajabatan.

  47. Pemeriksaan Ulang • Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak. • lnstruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang Dapat diberikan : • apabila terdapat data baru masuk data yang semula belum terungkap; atau • berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. • Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang, dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

More Related