1 / 45

PAJAK

PAJAK. PAJAK. DEFINISI PAJAK Secara Umum. PAJAK adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang Tanpa mendapatkan imbalan / balas jasa secara langsung ( kontra-prestasi ), yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan Penyelenggaraan Negara. MANFAAT PAJAK.

chelsa
Download Presentation

PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PAJAK DEPARTEMEN IKK - IPB

  2. DEFINISI PAJAK SecaraUmum PAJAK adalahiuranrakyatkepadanegaraberdasarkanUndang-Undang Tanpamendapatkanimbalan/balasjasasecaralangsung (kontra-prestasi), yang hasilnyadigunakanuntukmembiayaipembangunandanPenyelenggaraan Negara.

  3. MANFAAT PAJAK PAJAK yang dibayarkan digunakanuntukkegiatanPenyelenggaraan Negara, danMembiayaipembangunan sepertipembangunangedung-gedungsekolah, SaranaKesehatan (rumahsakit), saranaumum, pembangunanjalanraya, pertahanandankeamanan negara, saranapenerangan, dll . Rumah sakit Sekolah Sie Pajak IPB 2010 GURU

  4. SubjekpajAK 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; 3. badan; dan 4. bentuk usaha tetap. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subyektif (berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak) dan obyektif (berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak). • KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF OP MULAI BERAKHIR Saat dilahirkan Saat meninggal Saat berada di Indonesia Saat meninggalkan atau bertempat tinggal di Indonesiauntuk Indonesia selama-lamanya.

  5. Cara Pemungutan Pajak • Official Assesment (Penetapan oleh Pejabat Pajak)  PBB • Self Assesment (Dihitung oleh Wajib Pajak sendiri)  PPh ps 21 • Withholding (Pemotongan dan /atau Pemungutan) PPh ps 22/23 DEPARTEMEN IKK - IPB

  6. Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan otoritas wilayah yang memungut pajak a. Pajak Daerah Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannya Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk membiayai belanja masing-masing Daerah tersebut. Contohnya: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak Reklame. b. Pajak Pusat Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagi Wajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku di Indonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. DEPARTEMEN IKK - IPB

  7. Perpajakan yang Berlaku • Pajak Penghasilan • Pajak Pertambahan Nilai • Pajak Bumi dan Bangunan • Bea Materai DEPARTEMEN IKK - IPB

  8. KETENTUAN UMUM (SIE PAJAK/MELA/20010) SETIAP WAJIB YANG PENGHASILANNYA DIATAS PTKP WAJIB MENDAFTARKAN DIRI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK DAN KEPADANYA DIBERIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

  9. Pajak Penghasilan (PPh) • Pajak yang dikenakan berkaitan dengan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak • Subyek PPh: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia DEPARTEMEN IKK - IPB

  10. PAJAK PENGHASILAN A D A L A H • PAJAK YANG DIKENAKAN • TERHADAP SUBJEK PAJAK • ATAS PENGHASILAN YANG • DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA • DALAM TAHUN PAJAK

  11. WAJIB PAJAK BADAN ORANG PRIBADI 1 orang1 keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis • sekumpulan orang dan atau modal • yang merupakan kesatuan • baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

  12. SUBJEK PAJAK WAJIB PAJAK Kewajiban NPWP = PPh UNDANG UNDANG NPWP USAHA / KEGIATAN PEK. BEBAS • Orang Pribadi • Badan Ya NON - USAHA NON - PEK. BEBAS OP > PTKP

  13. Tidak termasuk: • Badan perwakilan negara asing • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat • Organisasi internasional • Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional DEPARTEMEN IKK - IPB

  14. Obyek Pajak Penghasilan • Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: gaji, upah, tunjangan, honor, bonus, gratifikasi, hadiah, laba usaha, keuntungan, deviden, bunga, royalti, dll. DEPARTEMEN IKK - IPB

  15. DEFINIsi PENGHASILAN Penghasilan, yaitusetiaptambahankemampuanekonomis yang diterimaataudiperolehWajibPajak, baik yang berasaldariIndonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanWajibPajak yang bersangkutan, dengannamadan dalam bentuk apa pun Sie Pajak IPB 2010

  16. Tidak termasuk obyek pajak: • Bantuan atau sumbangan zakat • Harta hibahan dari keluarga sedarah • Warisan • Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal • Imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan • Pembayaran dari perusahaan asuransi • Dll. DEPARTEMEN IKK - IPB

  17. Pajak Penghasilan Pasal 21 • Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh • Pemotong PPh ps 21: 1. Pemberi kerja 2. Bendaharawan pemerintah 3. Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen 4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap 5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi DEPARTEMEN IKK - IPB

  18. PenerimaPenghasilan yang dipotongPPhpasal 21 • PEgawai tetap • Tenaga lepas • Penerima pensiun • Penerima honorarium • Penerima upah • Tenaga ahli DEPARTEMEN IKK - IPB

  19. Tarif dan Penerapannya • Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri DEPARTEMEN IKK - IPB

  20. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP): • Pegawaitetap: Penghasilanbruto – biayajabatan (5% daripenghasilanataumaksRp 6.000.000 per tahun) – iuranpensiun – iuranjaminanharitua – penghasilantidakkenapajak (PTKP) • Penerimapensiun: Penghasilanbruto – biayapensiun (5% daribrutoataumaksRp 432.000 per tahun) – PTKP • Pegawaitidaktetap, pemagang, calonpegawai: Penghasilanbruto – PTKP DEPARTEMEN IKK - IPB

  21. Ketentuan lain • Penerima honorarium: tarif x penghasilanbruto • Tenagaahli: 15% x perkiraanpenghasilanneto (50% daripenghasilanbruto) • Penerimaupahharian: > 1/10 UMP or UMK s/d < UMP or UMK 5% daripenghasilanbruto – 1/10 UMP/UMK > UMP/UMK  5% x (penghasilanbruto – PTKP) • Penerimapesangondll: diatasRp 25 jt – 50 jt: 5% drpenghasilanbruto diatasRp 50 jt – 100 jt: 10% diatasRp 100 jt – 200 jt: 15% diatasRp 200 jt: 25% • Pejabatnegara, PNS, anggotapolri/TNI yang menerima honorarium dipotong 15%, kecualiuntuk PNS golIIdkebawah, Peltu/AjunInspektur/Tk 1 kebawah DEPARTEMEN IKK - IPB

  22. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) DEPARTEMEN IKK - IPB

  23. Jenis SPT Tahunan BADAN ORANG PRIBADI 1771 1770 S (sederhana) 1770 WP yg menerima :ph hanya dari 1 pemberi kerja, dikenakan PPh Final, dikenakan PPh tersendiri,bukan Objek WP yg melakukan usaha / pekerjaan bebas WP Badan

  24. WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 S PENGHASILAN WP Sebagai Karyawan Hanya Pada Satu Pemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi) PEKERJAANDARI SATU PEMBERI KERJA • Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI • Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek • Penjualan Saham di Bursa Efek • Hadiah Undian • Dll • (akan disampaikan kemudian) 1 DIKENAKAN PPh FINAL 2 • Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja • Penghasilan anak dari pekerjaan DIKENAKANPAJAK TERSENDIRI 3 • Bantuan/sumbangan/hibah • Warisan • Bagian laba anggota CV tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi • Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa BUKAN OBJEK 4

  25. ContohPenghitunganPPhps21 • Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang anak. Ia seorang dokter dengan penghasilan bruto Rp 300.000.000 per tahun. Berapa pajak yang dibayar? Penghasilan bruto = 300.000.000 Perkiraan penghasilan neto = 150.000.000 Pajak PPh yang dibayarkan = 15% x 150.000.000 = 22.500.000 DEPARTEMEN IKK - IPB

  26. ContohPenghitunganPPhps 21 • Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang anak. Ia seorang PNS dengan penghasilan bruto Rp 200.000.000 per tahun. Iuran pensiun dan jaminan hari tua = 200.000 per bulan. Berapa pajak yang dibayar? Penghasilan bruto = 200.000.000 Perkiraan penghasilan neto = 200.000.000 – 6.000.000 – 12x200.000 – (15.840.000 + 1.320.000 + 3x1.320.000) = 170.480.000 Pajak PPh yang dibayarkan = 5% x 50 jt + 15% x 120.480.000= 20.572.000 DEPARTEMEN IKK - IPB

  27. Latihan • Bapak Budi, pegawai pada perusahaan PT XYZ, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 4.000.000,00. PT XYZ mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT XYZ menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bapak Budi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu PT XYZ juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. • PT XYZ membayar iuran pensiun untuk Bapak Budi ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 140.000,00, sedangkan Bapak Budi membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00. • Bagaimana perhitungan untuk mengetahui berapa besarnya pajak (penghasilan) yang harus dipotong PT XYZ untuk satu bulannya? DEPARTEMEN IKK - IPB

  28. Jawab DEPARTEMEN IKK - IPB

  29. Pajak Penghasilan Pasal 22 • Pajak penghasilan yang dipungut oleh: 1.Bendaharawan pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang 2.Badan-badan tertentu berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau usaha di bidang lain DEPARTEMEN IKK - IPB

  30. Pajak Penghasilan Pasal 23 • Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 Contohnya: • Deviden, bunga royalti: 15% DEPARTEMEN IKK - IPB

  31. Pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan • Hadiah undian: 25% • Hadiah atau penghargaan perlombaan: PPh ps 21 (WPOP dalam negeri) PPh ps 26 (20%) untuk WP Luar Negeri • Penghargaan atas prestasi • Hadiah atas pekerjaan, jasa, dll DEPARTEMEN IKK - IPB

  32. Pajak Pertambahan Nilai: dikenakan atas: • Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha • Impor barang kena pajak • Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha • Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau • Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak DEPARTEMEN IKK - IPB

  33. Barang yang tidak dikenakan PPN • Barang hasil pertambangan • Barang kebutuhan pokok • Makanan dan minuman yang disajikan di resto, hotel, dll. • Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga DEPARTEMEN IKK - IPB

  34. Jasa yang tidak dikenakan PPN • Jasa bidang pelayanan kesehatan medis • Jasa bidang pelayanan sosial • Jasa bidang pengiriman surat berperangko • Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha • Jasa bidang keagamaan • Jasa bidang pendidikan • Jasa bidang kesenian • Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat komersial • Jasa bidang angkutan umum • Jasa bidang tenaga kerja • Jasa bidang perhotelan • Jasa yang disediakan oleh pemerintah DEPARTEMEN IKK - IPB

  35. Tarif PPN dan PPN-BM • Tarif PPN = 10% • Tarif PPnBM = 10 – 200% Contoh: PKP A menjual tunai barang kena pajak kepada PKP B dengan harga jual Rp 25jt. PPN yang terhutang yang dipungut oleh PKP A adalah 10% x Rp 25 jt atau Rp 2.5 jt DEPARTEMEN IKK - IPB

  36. Contoh lain • PKP D mengimpor barang kena pajak X yang tergolong mewah dengan nilai impor Rp 50.000.000. Barang X tergolong mewah sehingga selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM dengan tarif 20%. Penghitungan pajaknya: • Dasar peghitungan pajak = 50 jt • PPN = 10% x 50 jt = 5 jt • PPnBM = 20% x 50 jt = 10 jt DEPARTEMEN IKK - IPB

  37. Pajak Bumi dan Bangunan • Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU no 12 tahun 1994 • Obyek: 1. Bumi = permukaan bumi (tanah & perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia 2. Bangunan = konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Kecuali: • Digunakan untuk kepentingan pelayanan umum • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya • Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata dll • Digunakan untuk perwakilan diplomatik • Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional DEPARTEMEN IKK - IPB

  38. Dasar Pengenaan PBB • Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkan berdasarkan wilayah melalui Kepmen Keu dengan pertimbangan dari gubernur, dengan memperhatikan: • Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar • Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis dan berdekatan, serta fungsinya sama dan telah diketahui harganya • Nilai perolehan baru • Penentuan NJOP pengganti DEPARTEMEN IKK - IPB

  39. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) • Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak • Besarnya berbeda menurut kab/kota setinggi-tingginya Rp 12 juta • Wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu tahun pajak • Tidak bisa digabung dengan obyek pajak lainnya DEPARTEMEN IKK - IPB

  40. Dasar Penghitungan PBB • Nilai jual kena pajak (NJKP): Obyek pajak perkebunan : 40% Obyek pajak kehutanan : 40% Obyek pajak pertambangan : 20% Obyek pajak pedesaan/pertanian: NJOP > Rp 1M : 40% NJOP < Rp 1M : 20% • Tarif PBB : 0.5% DEPARTEMEN IKK - IPB

  41. Artinya: • Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP), maka PBB = 0.5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP) 0.2% x (NJOP – NJOPTKP) • Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka PBB = 0.5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP) 0.1% x (NJOP – NJOPTKP) DEPARTEMEN IKK - IPB

  42. Contoh • Obyek Perumahan: - Luas tanah: 1000 m2 dg nilai jual Rp 840.000/m2 (nilai jual tanah tersebut termasuk kelas A17 dengan nilai jual standar Rp 802.000/m2 - Luas bangunan: 400 m2 dengan nilai jual Rp 1 jt/m2 (masuk kelas A2 dengan harga standar Rp 968.000/m2) DEPARTEMEN IKK - IPB

  43. Penghitungan PBB: • NJOP bumi = 1000 m2 x Rp 802.000 = Rp 802.000.000 • NJOP bangunan = 400 m2 x Rp 968.000 = Rp 387.200.000 • NJOP total = Rp. 1.189.200.000 • NJOPTKP = Rp 12.000.000 • NJOP untuk penghitungan = Rp 1.177.200.000 • NJKP = 40% x Rp 1.177.200.000 = Rp 470.880.000 • PBB terhutang = 0.5% x Rp 470.880.000 = Rp 2.354.400 DEPARTEMEN IKK - IPB

  44. END DEPARTEMEN IKK - IPB

More Related