1 / 55

Sehat Untuk Rakyat

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TH 2008. JAMKESMAS. Sehat Untuk Rakyat. DEPARTEMEN KESEHATAN RI. ISI POKOK ( 8 BAB ) dan Lampiran. BAB I : Pendahuluan BAB II : Penyelenggaraan BAB III : Tatalaksana Kepesertaan

dori
Download Presentation

Sehat Untuk Rakyat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TH 2008 JAMKESMAS Sehat Untuk Rakyat DEPARTEMEN KESEHATAN RI

  2. ISI POKOK (8 BAB) dan Lampiran BAB I : Pendahuluan BAB II : Penyelenggaraan BAB III : Tatalaksana Kepesertaan BAB IV : Tatalaksana Yankes BAB V : Tata laksana Pendanaan BAB VI : Pengorganisasian BAB VII : Pemantauan dan Evaluasi BAB VIII : Penutup Lampiran : 1. Data peserta kuota Kab/kota 2. Jenis Gawat Darurat 3. Formularium Obat 4. Paket Tarif pelayanan 2

  3. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG BIAYA KES MAHAL KESEHATAN HAK DASAR KARAKTER YANKES SULIT AKSES YANKES KEMAJUAN IPTEK PERUBAHAN POLA PENYAKIT FOKUS YANKES MASKIN PEMBAYARAN TUNAI JAMKESMAS INFLASI KENDALI MUTU BANTUAN SOSIAL BID KESEHATAN KENDALI BIAYA FAKIR MISKIN DAN TIDAK MAMPU MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 3

  4. PENDAHULUAN • TUJUAN Meningkat Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan Kpd Seluruh Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Agar Tercapai Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Optimal Secara Efektif Dan Efisien • SASARAN KEPESESERTAAN 76, 4 JT JIWA (TIDAK TERMASUK YG SUDAH MEMPUNYAI JK) 4

  5. PENYELENGGARAAN PRINSIP PENYELENGGARAAN • Dana amanat dan nirlaba • Secara Nasional • Menyeluruh (komprehensif ) sesuai kebutuhan medis yang ‘cost effektif’dan rasional • Yankes terstuktur, berjenjang, • Portabilitas dan ekuitas • Transparan dan akuntabel 5

  6. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TATA LAKSANA KEPESERTAAN PEMERINTAH (MENKES) MENETAPKAN JUMLAH SASARAN JAMKESMAS BERDSRK BPS 19,1 JT RTM (76,4 JT JIWA) (SANGAT MISKIN, MISKIN & MENDEKATI MISKIN) NAMA DAN ALAMAT PESERTA DITETAPKAN MLL SK BUPATI/WALIKOTA (SEJUMLAH KUOTA) BERDASARKAN DATA NAMA DAN ALAMAT TSBT PT ASKES MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN KARTU SAMPAI KE PESERTA AGAR MASALAH KEPESERTAAN DAPAT TUNTASPERLU DILAKUKAN SINKRONISASI DAN VALIDASI DATA PESERTA SECARA CEPAT 6

  7. TATA LAKSANA KEPESERTAAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA • SKM, KARTU SEHAT, KARTU SLT TETAP BERLAKU SEPANJANG YANG BERSANGKUTAN MASUK DALAM DAFTAR KEPUTUSAN BUPATI TETAPI BELUM MENERIMA KARTU PESERTA • APABILA MASIH TERDAPAT MASKIN YANG BEROBAT TETAPI TIDAK MASUK DALAM KEPUTUSAN BUPATI/ WALIKOTA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 7

  8. ALUR KEPESERTAAN SASARAN NASIONAL 76,4 JUTA JIWA SKB * PENETAPAN SK BUPATI/WALIKOTA (PESERTA KAB/KOTA) SASARAN KAB/KOTA BERDSARKAN KUOTA ENTRY DATA BASE KEPESERTAAN BLANKO KARTU SINKRONISASI DATA BPS KAB/KOTA TERBIT KARTU BATAS AKHIR 1 JULI DISTRIBUSI KARTU PESERTA * Catatan Belum tuntas

  9. TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN KETENTUAN UMUM • Setiap peserta mempunyai hak mendapat YANKES meliputi : RJTP,RITP,RJTL,RITL, dan yankes GD • Pelayanan kesehatan berdasarakan rujukan berjenjang. • Pelayanan RI di Puskesmas Perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di RS Pemerintah, RS Khusus, RS TNI/POLRI dan RS Swasta yang bekerjasama • Dinas Kesehatan kabupaten/kota atas nama Menteri Kesehatan membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan RS setempat

  10. Lanjutan KETENTUAN UMUM • Pada keadaan gawat darurat (emergency) seluruh PPK wajib memberikan yankes walaupun tidak memiliki PKS • Biaya pelayanan kesehatan diklaimkan dan diperhitungkan menjadi satu kesatuan menurut Tarif Paket yankes bagi masyarakat miskin sehingga dokter berkewajiban melakukan penegakan diagnose penyakit/ prosedur sebagai dasar pengajuan klaim. • Verifikasi pelayanan di Puskesmas (RJTP, RITP, Persalinan, dan Pengiriman Spesimen) di laksanakan oleh Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Jamkesmas Kabupaten/Kota.

  11. Lanjutan • Ketersediaan obat, BMHP, alat, Darah, dan bahan penunjang lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rumah Sakit. • Peserta tidak boleh dikenakan iur biaya dengan alasan apapun • Verifikasi pelayanan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan RS dilaksanakan oleh Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Jamkesmas kabupaten/kota Transportasi Rujukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Biaya Transportasi dari Puskemas menjadi tanggung Jawab Puskesmas

  12. OBAT PUSKESMAS DIKIRIM LANGSUNG INSTALASI FARMASI/APOTIK RS BERTANGGUNG JAWAB MENYEDIA OBAT MENGGUNAKAN FORMULARIUM OBAT PROGRAM INSTALASI RS DPT BEKERJASAMA DNG APOTIK LAIN BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA APABILA TERJADI PER R/ DILUAR KETENTUAN, RS BERTANGUNG JAWAB MENANGGUNG SELISIH HARGA PENERAPAN ONE DAY DOSE DISPENSING APABILA TERJD KEKURANGAN OBAT RS BERKEWAJIBAN MELAKUKAN KORDINASI DNG PIHAK-PIHAN TERKAIT INSTALASI RS DPT MENGGANTI OBAT DNG JENIS DAN HARGA YG SEPADAN DENGAN SEPENGETAHUAN DOKTER PENULIS R/ lanjutan KETENTUAN UMUM OBAT 12

  13. TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN (2) ALUR PELAYANAN PULANG DAFTAR SASARAN SK BPT/WLKT EMERENGENCY SKP : SURAT KEABSAHAN PESERTA

  14. PROSEDUR PELAYANAN PESERTA YG MEMERLUKAN YANKEDAS BERKUNJUNG KE PUSKESMAS DAN JARINGANNYA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN, PESERTA HARUS MENUNJUKAN KARTU ATAU KARTU IDENTITAS LAINYA APABILA PESERTA MEMERLUKAN PELAYANAN KES RUJUKAN , MAKA PESERTA YG BERSANGKUTAN DAPAT DIRUJUK KE FASILITAS YANKES RUJUKAN DNG DISERTAI SURAT RUJUKAN DAN IDENTITAS MISKIN SBGMN DIMAKSUD DALAM BUTIR KE 2 (DUA) YANG DITUNJUKAN SEJAK AWAL. SEJAK AWAL DIKELAS III DAN TIDAK DIPERKENANKAN PINDAH KELAS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TATA LAKSANA YANKES PROSEDUR YENKES 14

  15. PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN RUJUKAN MELIPUTI : PELAYANAN RJ SP DI PUSKESMAS YG MEMILIKI PELAYANAN SP PELAYANAN RI/PERSALINAN DI PUSKESMAS PELAYANAN RAWAT JALAN LANJUT DI RS/BKMM/BP4/BKIM PELAYANAN RI KELAS III DI RS PELAYANAN RUJUKAN SPESIMEN DAN PENUNJANG DIAGNOSTIK PADA KONDISI GAWAT DARURAT PESERTA TIDAK DIWAJIBKAN DISERTAI DNG SURAT RUJUKAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TATA LAKSANA YANKES PROSEDUR YENKES 15

  16. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TATALAKSANA YANKES RS BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PELAYANAN RUJUKAN (RUJUK BALIK) KE PUSKESMAS ATAU YG MERUJUK DNG DISERTAI KETERANGAN KONDISI PASIEN DAN TINDAK LANJUT YG HARUS DILAKUKAN PUSKESMAS ATAU YG MERUJUK Bila peserta tidak dapat menunjukkan kartu atau SKTM sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan di beri waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja untuk menunjukkan kartu tersebut. Pada kondisi tertentu dimana ybs belum mampu menunjukkanidentitas sebagaimana dimaksud diatas maka Direktur RS dapat menetapkan status miskin atau tidak miskin yang bersangkutan atas rekomendasi Dinsos SELAMA MASA TENGGANG WAKTU MAKSIMAL 2 X 24 JAM HARI KERJA MASKIN YG BELUM MAMPU MENUNJUKKAN IDENTITAS MISKINNYA, MASKIN TERSEBUT TIDAK BOLEH DIBEBANI BIAYA DAN SELURUH PEMBIAYAANNYA MENJADI BEBAN RS DAN UNTUK SELANJUTNYA DIKLAIMKAN PROSEDUR 16

  17. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TATALAKSANA YANKES MANFAAT YG DIPEROLEH PESERTA MANFAAT YANG DIPEROLEH BERSIFAT KOMPREHENSIF SESUAI KEBUTUHAN MEDIS , KECUALI BBRP HAL YG DIBATASI DAN TIDAK DIJAMIN DENGAN STANDARISASI MELIPUTI : • STANDARISASI OBAT • STANDARISASI BAHAN DAN ALAT (PEN, SCREW, IOL,DLL) • STANDARISASI DAN PENYESUAIAN TARIF TARIF • STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 17

  18. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TATALAKSANA YANKES PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBATASI • KACAMATA • ALAT BANTU DENGAR • ALAT BANTU GERAK • PELAYANAN DIAGNOSTIK CANGGIH PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN A. PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI PROSEDURDAN KETENTUAN B. BAHAN, ALAT, DAN TINDAKAN YG BERTUJUAN UNTUK KOSMETIKA C. GENERAL CHECK UP D. PROSTESIS : GIGI PALSU E. RANGKAIAN PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DALAM UPAYA MENDAPATKAN KETURUNAN, TERMASUK BAYI TABUNG DAN PENGOBATAN IMPOTENSI F. Bakti sosial dan BencanaSchem berbeda 18

  19. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENDANAAN PROGRAM • SUMBER DANA • APBN SEKTOR KESEHATAN TA 2008 4,6 T • PEMERINTAH DAERAH DAPAT BERKONTRIBUSI DALAM MENUNJANG DAN MELENGKAPI PEMBIAYAAN YANKES BAGI MASKIN DIDAERAHNYA MELIPUTI ANTARA LAIN: • Penanggungan selisih tarif di Rumah sakit • Transportasi pendamping pasien rujukan • Dana pendamping pasien rawat Inap • Penanggungan selisih harga obat/diluar ketentuan • Maskin yg tdk masuk dalam pertanggungan kesepesertaan askeskin 19

  20. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENDANAAN PROGRAM B. PENYALURAN DANA • PELAYANAN KESEHATAN DASAR DISALURKAN LANGSUNG KE PUKESMAS MELALUI PT POS. • DANA PELAYANAN KESEHATAN DI RS/BKIM/BKMM/BP4 DIBAYARKAN LANGSUNG KE RS OLEH KAS NEGARA MELALUI BANK ATAS KENDALI DEPKES . TAHAP AWAL DILUNCURKAN DANA PELAYANAN SEBESAR 2 (DUA) BULAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN • DANA UNTUK YANKES DI PUSKESMAS DAN JAR MELIPUTI: • RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA • RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA • PERSALINAN • TRANSPORTASI RUJUKAN, EMEREGENCY • OPERASIONAL DAN MANAJEMEN PUSKESMAS • PELAYANAN SPESIALISTIK BAGI PUSKESMAS YG MEMILIKI PELAYANAN SP 20

  21. Lanjutan • Dana yankes tersbt akan diluncurkan pada bulan Febr mll Bank BRI dng SK menkes ttg PPK penerima dana yenkes • Rumah sakit segera membuka rek. di bank • Dana yg diterima RS dipertanggungjawabkan, dimanfaatkan oleh RS dng mengacu manlak 2008 yang lampiran tarifnya sama seperti lampiran tarif pada Manlak th 2007 • Setiap RS melakukan rekapitulasi Yankes harian meliputi RJTL, RITL,OBT maupun IGD berdasarkan no peserta, alamat peserta, identitas miskin, diagnosa dan besar biaya

  22. Lanjutan • Pemanfaatan dan pengelolaan dana pd RS daerah mengacu kepada Mekanisme Daerah • Dana dpt digunakan untuk mengganti biaya pelayanan meliputi belanja operasioanl, jasa medik, jasa lainnya.

  23. ALUR PENYALURAN DANA TIM PENGELOLA JPKMM PUSAT PENGUJI PK (SPP) KPPN SPM SP2D Bank KPPN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN REK. BANK RS RS * KAS DAERAH * KHUSUS RSUD

  24. ALUR PEMBAYARAN KLAIM BERDASARKAN KLAIM RS SPM KPPN TIM PENGELOLA JPKMM PUSAT Bank KPPN REK. BANK RS Verifikasi Adm KLAIM Oleh Pelaks. Verifikasi * KAS DAERAH RS * KHUSUS RSUD

  25. Implementasi Pembayaran Paket Program Askeskin 2008 dan Masa Transisi TRANSFER 1/1/08 PEMBAYARAN KLAIM MINGGUAN UM/DANA AWAL / Luncuran II • REKENING BANK KPPN • REKENING BANK RS JAN FEB MEI JUN JUL MRT APR DST PERTANGGUNG JAWABAN PERTANGGUNG JAWABAN PERTANGGUNG JAWABAN • RS • POLA KLAIM TARIF PROGR • ASKESKIN 2008 MENURUT • INA-DRG • VERIFIKASI OLEH VERIFIKATOR • RS • POLA KLAIM PAKET ASKESKIN 2007/ • YANG DISEMPURNAKAN • PENYERTAAN KODEFIKASI INA DRG • LAPORAN UTK PERTGJWBAN (REKAP) • VERIFIKASI OLEH VERIFIKATOR • RS • POLA KLAIM PAKET ASKESKIN 2007 • PENYERTAAN DIAGNOSA ICD X • LAPORAN UTK PERTGJWBAN (REKAP) • VERIFIKASI oleh IRJEN DAN BAWASDA

  26. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS GIRO POS KANTOR POS PUSKESMAS MINILOK (POA) DINKES KAB/KOTA PENYAKURAN DAN PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS PELAKSANAA KEGIATAN DOK HSL VERIFIKASI DOK/LAP. PELAKS KEGIATAN VERIFIKASI

  27. Pengorganisasian • Dibentuk Tim Pengelola Pusat, Propinsi dan Kab/kotayang terdiri Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat di Pusat dibentuk SAMSAT • Dibentuk Tim Koordinasi Pusat, Propinsi dan kab/kota Terdiri dari K • Dibentuk Tim Verfikasi di setiap RS • Propinsi Diberikan Kewenangan untuk melakukan Rekruitmen Tim Verifikasi dengan standar 1 orang per/100 TT atas usulan kadinkes kab/kota • Kadinkes Kab/kota atas nama menkes melakukan PKS dng PPK setempat termasuk swasta

  28. ORGANISASI • DEPKES : • UNIT PENGELOLA : • PENGARAH • PELAKSANA PT ASKES TIM KOORD PUSAT PT ASKES • DINKES PROP • SEKRETARIAT PENGELOLA TIM KOORD PROP PT ASKES • DINKES KAB/KOTA • SEKRETARIAT PENGELOLA TIM KOORD KAB/KO • PUSKESMAS • VERIFIKATOR • INDEPENDENT • RUMAH SAKIT • PPATRS

  29. DINKES PROPINSI • Kepala Dinas Kesehatan Propinsi membentuk Tim Pengelola Jamkesmas Propinsi terdiri dari 1 (satu) orang Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, 1 (satu) orang koordinator operasional dan 2 (dua) orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administratif.

  30. PERAN/TUGAS DINKES PROP • Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program Jamkesma • Melakukan verifikasi, pemantauan dan evaluasi • Melakukan analisis aspek kendali biaya, dan kendali mutu • Menyampaikan laporan pengelolaan Jamkesmas.

  31. DINKES KAB/KOTA • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota. • Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan 1 (satu) orang koordinator operasional; 3 (tiga) orang staf yang membidangi kepesertaan, pelayanan, keuangan dan administratif dan satu diantaranya ditugaskan juga sebagai koordinator verifikator; serta pelaksana verifikasi sesuai kebutuhan.

  32. TUGAS/PERAN DINKES KAB/KOTA • Melakukan manajemen kepesertaan, manajemen pelayanan kesehatan, manajemen keuangan • Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi di PPK • Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Propinsi setempat.

  33. TIM KOORDINASI PROPINSI • Gubernur membentuk Tim Koordinasi Program Jamkesmas di Propinsi • Tugas : • Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) • Melakukan pembinaan dan pengendalian program

  34. STRUKTUR • Pelindung : Gubernur • Ketua : Sekretaris Daerah • Anggota : Kadinkes Propinsi : Asisten Kesra : Direktur Rumah Sakit : Ketua Komisi DPRD yang membidangi Kesehatan • Sekretariat • Ketua : Kasubdin yang bertanggung jawab program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan • Staf Sekretariat : 2 orang

  35. TIM KOORDINASI KAB/KOTA • Bupati/ Walikota membentuk Tim Koordinasi Program Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota • Tugas : • Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jamkesmas Tingkat Kab/Kota • Melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jamkesmas di Kab/Kota.

  36. VERIFIKATOR PROGRAM ASKESKIN DIATUR DENGAN SK MENKES TENTANG: • TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2008 (SK MENKES NO../2008, BUTIR KE 2,8 DAN 9) • PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN VERIFIKATOR (DRAFT):REKRUTMEN, TUGAS, HAK DAN TANGGUNG JAWAB • PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI (DRAFT) TATA KERJA, STANDAR PENILAIAN, PELAPORAN

  37. Pengertian Verifikator Adalah petugas yang melaksanakan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK, dengan mengacu kepada standar penilaian klaim, dan memperoses klaim sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

  38. KOMPETENSI VERIFIKATOR DENGAN KRITERIA VERIFIKATOR DI ATAS KOMPETENSI VERIFIKATOR ADALAH: MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN MELAKUKAN PENILAIAN ADMINISTRASI KLAIM MELIPUTI ASPEK; KEPESERTAAN, PELAYANAN KESEHATAN, KEUANGAN, DAN MAMPU MEMPROSES KLAIM SESUAI HAK DAN TANGGUNG JAWABNYA

  39. Kriteria Rekrutmen Verifikator • Minimal berpendidikan D3 kesehatan dan non kesehatan, • non PNS, • mampu menggunakan komputer, • bersedia mengikuti pelatihan verifikasi, • bersedia menandatangani kontrak kerja bertahap (tiga bulanan) • prioritas yang berpengalaman sebagai verifikator asuransi/jaminan kesehatan/enumerator Riskesdas,

  40. TUPOKSI VERIFIKATOR TUGAS POKOK VERIFIKATOR • MELAKSANAKAN VERIFIKASI KEPESERTAAN • MELAKSANAKAN VERIFIKASI PELAYANAN • MELAKSANAKAN VERIFIKASI PEMBIAYAAN, TIM VERIFIKASI MELAKSANAKAN TUGASNYA DI PPK DENGAN KOORDINASI TIM PENGELOLA PROGRAM ASKESKIN KAB/KOTA

  41. FUNGSI VERIFIKATOR MENGECEK KEBENARAN DOKUMEN IDENTITAS PESERTA ASKESKIN MEMASTIKAN ADANYA SURAT RUJUKAN DARI PPK MEMASTIKAN DIKELUARKANNYA SURAT JAMINAN PELAYANAN (SJP) OLEH PPK MEMASTIKAN DILAKUKANNYA DATA ENTRY REKAP PENGAJUAN KLAIM OLEH PETUGAS RS SESUAI DENGAN FORMAT PENGAJUAN KLAIM

  42. FUNGSI VERIFIKATOR MENGECEK KEBENARAN PENULISAN PAKET/DIAGNOSE, PROSEDUR, NO. KODE MENGECEK KEBENARAN BESAR TARIF SESUAI PAKET/DIAGNOSA, PROSEDUR, NO KODE MEMASTIKAN FORMULIR PENGAJUAN KLAIM DI SETUJUI PENANGGUNG JAWAB PPK MENGIRIM REKAP PENGAJUAN KLAIM YANG DITANDA TANGANI OLEH PIMPINAN RS/PPK KE DEPKES , TEMBUSAN TIM PENGELOLA KAB/KOTA MEMBUAT LAPORAN REKAP KLAIM DAN REALISASI PEMBAYARAN KLAIM PPK KE TIM PENGELOLA PUSAT, PROPINSI, KAB/KOTA

  43. HAK DAN KEWAJIBAN VERIFIKATOR HAK VERIFIKATOR: • MENGKONSULTASIKAN PENILAIAN PELAYANAN KESEHATAN (LAIK MEDIK) KEPADA PENANGGUNG JAWAB YANG DITUNJUK : DOKTER KLINISI UNTUK KASUS SEDERHANA, DAN KOMITE MEDIK UNTUK KASUS , KOMPLIKASI , UNTUK SELANJUTNYA DI TANDA TANGANI OLEH PENANGGUNG JAWAB TERSEBUT • IKUT MEMASTIKAN FORMULIR PENGAJUAN KLAIM DI SETUJUI OLEH PIMPINAN PPK (VERIFIKATOR JUGA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN) 3. MENERIMA HONORARIUM BULANAN

  44. HAK DAN KEWAJIBAN VERIFIKATOR KEWAJIBAN VERIFIKATOR: • IKUT PELATIHAN KOMPETENSI VERIFIKATOR YANG DIADAKAN DEPKES • DATANG SETIAP HARI KERJA • MELAPORKAN SETIAP MINGGU HASIL VERIFIKASI (FLB DAN SURAT TAGIHAN NORMAL) • MELAKUKAN PENETAPAN KEABSAHAN KARTU PESERTA ASKESKIN , DAN SJP • MEMBERI PENJELASAN KEPADA TIM PENGELOLA KAB/KOTA /MENJADI SAKSI UNTUK KASUS YANG TIDAK LAIK BAYAR

  45. PROSES REKRUTMEN VERIFIKATOR • SURAT SEKJEN KE PROP. UNTUK SEGERA MEREKRUT VERIFIKATOR (DILAMPIRKAN SK PENGELOLA DAN JUKNIS PEMBENTUKAN TIM VER) • CALON VERIFIKATOR DIUSULKAN OLEH DINKES KAB/KOTA KEPADA DINKES PROP: JUMLAH VERIFIKATOR YANG DIUSULKAN BERDASARKAN PENGALAMAN BEBAN KERJA RS, YAITU DENGAN RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RS TERHADAP JUMLAH VERIFIKATOR; RS S.D 100 TT : 1 VERIFIKATOR , DST.. KELIPATAN 100TT (LIHAT DAFTAR KEBUTUHAN VERIFIKATOR PER RS)

  46. PROSES REKRUTMEN VERIFIKATOR 3. KADINKES KAB/KOTA MENGUSULKAN CALON VERIFIKATOR SESUAI DENGAN KRITERIA DI ATAS KEPADA KADINKES PROPINISI 4. KADINKES PROPINSI A.N. MENKES MENGELUARKAN SK PENETAPAN VERIFIKATOR ATAS USULAN DINKES KAB/KOTA (SESUAI SK MENKES NO../2008, BUTIR 8)

  47. PROSES REKRUTMEN VERIFIKATOR 5. VERIFIKATOR YG TELAH DITETAPKAN OLEH KADINKES PROP MENGIKUTI PELATIHAN DI TINGKAT PROPINSI MASING-MASING 6. PENDANAAN VERIFIKATOR SELESAI DIPROSES 7. VERIFIKATOR MELAKSANAKAN TUGAS

  48. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG KESESUAIAN ANTARA RENCANA DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM SEDANGKAN EVALUASI UNTUK MELIHAT PENCAPAIAN INDIKATOR KEBERHASILAN 2. SASARAN PEMANTAUAN & EVALUASI, MELIPUTI : A. KEPESERTAAN B. PELAYANAN C. KEUANGAN 48

  49. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA • MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI : DIARAHKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI PRINSIP-PRINSIP KENDALI MUTU. DILAKUKAN SECARA BERKALA BAIK BULANAN, TRIWULAN, SEMESTER MAUPUN TAHUNAN YANG ANTARA LAIN MELALUI : A. PERTEMUAN ATAU FORUM KOMUNIKASI B. ANALISIS LAPORAN C. KUNJUNGAN LAPANGAN DAN SUPERVISI D. PENELITIAN LANGSUNG ( SURVEI KEPUASAN ) 49

  50. INDIKATOR KEBERHASILAN MASUKAN: • Ada Tim Koordinasi di tk Pst/Prov/Kab/Kota • Adanya sekretariat Pengelola di tk Pst/Prov/Kab/Kota • Ada Tim Verifikasi di semua RS • Ada Anggaran utk manajemen Operasional • Adanya APBD utk maskin diluar yg ditetap- kan Bupati/Walikota

More Related