1 / 17

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Sebagai Pengganti UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000). Oleh Dr. H.M.HARY DJATMIKO , SH., M S PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERPAJAKAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN R.1. DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA

kiaria
Download Presentation

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Sebagai Pengganti UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000) Oleh Dr. H.M.HARY DJATMIKO, SH., MS PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERPAJAKAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN R.1

  2. DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA • DITETAPKAN UU PDRD (BARU) • TAP MPR No. VI/MPR/2002 (rekomendasi MPR kpd Presiden: penyempurnaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah); • Ditetapkannya UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak (perubahan istilah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Pengadilan Pajak); • UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. • Rencana Perubahan UU No. 16 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana terakhir diubah dgn UU No. 16 Tahun 2000.

  3. II. TUJUAN PENETAPAN UU PDRD (BARU) • Menyelaraskan perpajakan dan retribusi dengan kewenangan dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan. • Memperluas basis pajak dan diskresi penetapan tarif. • Mempertegas dan memperkuat dasar-dasar pemungutan.

  4. III. FORMAT UU PDRD (BARU) • Semua ketentuan diupayakan untuk dapat diatur dalam UU. • Diupayakan semua norma yang diatur dalam batang tubuh sudah jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan. • Ketentuan objek/subjek diatur dalam UU (sebelumnya dg. PP).

  5. Ada wacana untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi secara limitatif (Closed List) ?

  6. *) Bagian Kab./Kota adalah persentase minimum

  7. Thanks for your attention! C/Lisbon/Trans-Revisi UU PDRD-2

More Related