1 / 29

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Oktober 2009. LATAR BELAKANG. KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH.

neylan
Download Presentation

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Oktober 2009

  2. LATAR BELAKANG KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH • Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah • Peranan PAD dalam APBD: Provinsi : 51% • Kabupaten/Kota : 7% • 2. Basis pajak daerah sangat terbatas. • Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil. • Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD • ”open-list” • 4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif. •  Sistem pengawasan bersifat ”Represif” •  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.

  3. LATAR BELAKANG IMPLIKASI DI DAERAH • Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD • Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’: •  Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an •  Perda bertentangan dengan kepentingan umum •  Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut •  Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah •  Pungutan tanpa dasar hukum • Dampak: •  Kepastian hukum kurang •  Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat •  Menghambat kegiatan investasi di daerah

  4. LATAR BELAKANG TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment) Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

  5. POKOK-POKOK PERUBAHAN

  6. SISTIM PEMUNGUTAN 1. SISTIM PEMUNGUTAN

  7. LOCAL TAXING POWER 2a. PERLUASAN OBJEK PAJAK

  8. LOCAL TAXING POWER 2b. PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI

  9. LOCAL TAXING POWER 3a. PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

  10. LOCAL TAXING POWER

  11. LOCAL TAXING POWER 3b. PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum

  12. LOCAL TAXING POWER Retribusi Jasa Usaha

  13. LOCAL TAXING POWER Retribusi Perizinan Tertentu

  14. LOCAL TAXING POWER 4. TARIF MAKSIMUM **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)

  15. LOCAL TAXING POWER

  16. LOCAL TAXING POWER 5. PENETAPAN TARIF

  17. PENGAWASAN 6. PENGAWASAN

  18. PENGAWASAN 7. SANKSI

  19. PENGELOLAAN 8. BAGI HASIL PAJAK PROVINSI *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

  20. PENGELOLAAN 9. EARMARKING

  21. PENGELOLAAN 10. INSENTIF PEMUNGUTAN

  22. LAIN-LAIN 11. Masa Berlaku

  23. LAIN-LAIN 12. Peraturan Pelaksanaan

  24. IMPLIKASI FISKAL ProyeksiPenerimaanPropinsiBerdasarkan UU 34/2000 Asumsi: 1. Pertumbuhanpenerimaan 10%/tahun. 2. Semuadaerahmenerapkan tarifmaksimum

  25. ProyeksiPenerimaanPropinsiBerdasarkanUU 28/2009 Asumsi: 1. Pertumbuhanpenerimaan 10% pertahun. 2. Semuadaerahmenerapkan tarifmaksimum

  26. ProyeksiPenerimaanKabupaten/Kota Berdasarkan UU 34/2000 Asumsi: 1. Pertumbuhanpenerimaan 10% pertahun. 2. Semuadaerahmenerapkan tarifmaksimum

  27. ProyeksiPenerimaanKabupaten/Kota BerdasarkanUU 28/2009 Asumsi: 1. Pertumbuhanpenerimaan 10% pertahun. 2. Semuadaerahmenerapkantarifmaksimum

  28. IMPLIKASI SOSIAL DAN EKONOMI • 1. Menjaminketersediaananggaranuntuk: • a. pembangunandan/ataupemeliharaanjalansertapeningkatanmodadansaranatransportasiumum; • meningkatkanpelayanankesehatanmasyarakatdanpenegakanhukumdalamrangkapengawasanperedaranrokokillegal. • 2. Meningkatkankepastianhukum. • 3. Meningkatkanpelayananpublik Masyarakattidakdipungut • secaraberlebihan • 4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif(business friendly).

  29. TerimaKasih

More Related