190 likes | 649 Views
Materi Pertemuan III. Penggolongan, tarif dan sanksi pajak. PENGGOLONGAN PAJAK. Langsung. Golongan. Tidak Langsung. Pusat/Negara. Pemungut. PAJAK. Daerah. Subjektif. Sifat. Objektif. Jenis Pajak. Jenis Pajak. Jenis Pajak........ lanjutan. Tarif Pajak. Metoda Penghitungan.
E N D
Materi Pertemuan III Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
PENGGOLONGAN PAJAK Langsung Golongan Tidak Langsung Pusat/Negara Pemungut PAJAK Daerah Subjektif Sifat Objektif
Metoda Penghitungan • Tidak berlapis • Berlapis
Tarip PPh WP Badan dan BUT(Ps 17 UU No. 36 Th 2008) • Tarif tunggal: 28% • Pada tahun 2010, tarif tersebut turun menjadi 25% WPDN yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari yang seharusnya (PMK No 238/PMK. 03/2008).
Tarip PPh WP Pribadi (Ps 17 UU No. 36 Th 2008) • Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sanksi Pajak Sanksi Pajak dapat berupa: • Administrasi • Pidana
Sanksi Administrasi SanksiAdministrasidapatberupa: • SanksiDenda • SanksiBunga • SanksiKenaikan
Sanksi Pidana Sanksi Pidana dapat berupa: • Pidana Penjara karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja; • Pidana Kurungan karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan
Pidana Penjara • Terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara • Batas maksimum hukuman penjara ialah seumur hidup • Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat • Kebebasan para tahanan penjara amat terbatas • Dibagai atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan • Tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda
Pidana Kurungan • Selain dipenjara negara, dalam kasus-kasus tertentu terhukum mungkin diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib • Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 tahun • Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan • Kebebasan para tahanan kurungan lebih banyak. • Pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas • Dapat menjadi pengganti hukuman denda
Contoh: Pidana Kurungan Alasan: Kealpaan(Ps 38 UU No 28/2007) • Tidak menyampaikan SPT; atau • Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Sanksi: Dipidana kurungan antara 3 bulan - 1 tahun dan atau denda antara 1-2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (bila dilakukan pertama kali, maka tidak ada sanksi pidana)
Contoh: Pidana Kurungan Alasan: Kealpaan(Ps41 UU No 28/2007) • Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak Sanksi: dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah
Contoh: Pidana Penjara Alasan: Disengaja (Ps 39 UU No 28/2007) • Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau • Tidak menyampaikan SPT; atau • Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau • Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau • Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau • Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau • Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
Contoh: Pidana Penjara Sanksi: Dipidana antara 2-6 tahun dan atau denda antara 2-6 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar