210 likes | 644 Views
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEMENTERIAN KOMINFO DALAM PELAKSANAAN PKH TERKAIT INPRES 1 DAN INPRES 3 TAHUN 2010. OLEH: DIREKTUR KEMITRAAN KOMUNIKASI. DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI. VISI DAN MISI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
E N D
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEMENTERIAN KOMINFO DALAM PELAKSANAAN PKH TERKAIT INPRES 1 DAN INPRES 3 TAHUN 2010 OLEH: DIREKTUR KEMITRAAN KOMUNIKASI DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
VISI DAN MISI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VISI Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI MISI 1) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI 2) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi 3) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa 4) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal dan berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan 5) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam siistem pasar global
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Permenkominfo No. : 17/P/M.KOMINFO/10/2010) Tugas : Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Fungsi : - perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan teknis di bidang komunikasi dan informatika - pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya - pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya - pengawasan atas pelaksanaan tugasnya - penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOMINFO MENTERI INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIS JENDERAL DITJEN SUMBERDAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA DITJEN APLIKASI INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BADAN LITBANG SDM
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Permenkominfo No. : 17/P/M.KOMINFO/10/2010) Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat permerintah. Fungsi : - perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah - pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah - penyusunan norma, statndar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah - pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, dan hubungan masyarakat pemerintah, dan - pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
STRATEGI PELAYANAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP) KOMPONEN KELEMBAGAAN BRAINWARE SOFTWARE HARDWARE SPIRITUAL WARE • KEY SUCCESS • Kewenangan / Legalitas • Akses/ Koordinasi • SDM CukupdanCakap • SaranadanPrasarana • GOALS • Pemenuhan Hak Tahu Publik. • Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. • Citra Positif Lembaga Negara. MASALAH InformasiBelum Sinergis/Belum Ada Agenda Setting AksesInformasi Terbatas & Tidak Terkoordinir PenilaianSubjektif/ AprioriTerhadapLembaga Negara PIKP Penggunaan Media: Luarruang Tradisional Cetak Penyiaran Tatapmuka Internet - Online Jumlah & coverage informasi yang ada INTENSIFIKASI & EXTENSIFIKASI Dukunganterhadap Kebijakandan program penyelenggaranegara
TATA KELOLA PELAYANAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK AGENDA SETT ING Klasifikasi Sumber Media danMitra: 1. Laporan Kementerian 2. Laporan LPNK 3. Laporan Media Center Provinsi, Kabupaten, dan Kota 4. Laporan Monitoring Media Isu Strategis Evaluasi AnalisisIsi, Wacana & Kajian Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi DI SEMINAS I Kegiatan Diseminasi Materi Publikasi Lembaga KomSosial Bakohumas Media Massa Media Publik Media Center • LKBN AntarRRI • TVRI • Media Online • bipnewsroom.info • Jurnal, tabloid • Media Luar Ruang • Cetakan • Kerjasama dengan Ormas, LSM/NGO • Kerjasama dengan Dunia Usaha dan • Asosiasi • Media Tradisional, • KIM • Media Cetak • Media Penyiaran • Media Tatap Muka • Media Baru (Jejaring Sosial) Media Center di 30 Provinsi dan 75 Kabupaten/ Kota • Humas K/L • Humas BUMN • Humas Pemda Publik - Masyarakat
Tujuan Program Komunikasi dan Sosialisasi PKH • 1. Terciptanyapemahaman yang komprehensifterhadaptujuan, prinsipsertamekanismedanprosedur program. • 2. Terwujudnyakolaborasiefektifantardepartemen, instansipemerintah, dandukungan yang kuatdariberbagaipihak lain yang terkaitsecaralangsungmaupuntidaklangsung. • 3. Terciptanyasuasanakondusifdanpenerimaankehadiran program olehsemuapihak. • 4. Terjadinyaprosesperubahansikapdanperilakubaikoleh beneficiaries, stakeholders danmaupunmasyarakatumumsecarabertahap. • 5. Terciptanyaproseskomunikasi, aliraninformasidanpembelajarankebijakan program khususnyadankebijakanpenanggulangankemiskinanumumnya. • 6. Mendapatkanumpanbalikdaristrategikomunikasisaatiniuntukperbaikanstrategikomunikasimendatang, melaluimekanismeevaluasi.
STRATEGI KOMUNIKASI PKH • Fokuskegiatanmeliputi : • Kegiatan berbasis event (sarasehan, rakornis, dialog interaktif, TOT fasilitator) • Kegiatan berbasis media (iklan layanan masyarakat radio dan TV, penulisan artikel di media, talk show radio dan TV, dan media visit) • Sosialisasifokuspada Tingkat Kabupaten
INTEGRASI ELEMEN STRAKOM Khalayak Sasaran Metode- Fokus Pesan Istrumen Saluran Komuni kator Institusi Pelak sana SETIAP SEGEMEN MEMILIKI FOKUS DAN METODE, STRATEGI PESAN, SALURAN,DAN KOMUNIKATOR YANG BERBEDA 10
KONTEKS KELOMPOK SASARAN • A. LANGSUNG (dikelolaolehKemsos) • 1. PenerimaDana PKH • 2. Instansipelaksanaterkait • 3. Pendamping B. PENDUKUNG (dikelolaolehKemkominfo) • 1. DPR/DPRD/InstansiPemerintah lain yang tidaksecaralangsungterkaitdenganpelaksanaan PKH • 2. Lembagadonor, LSM, danparapemangkukebijakan • 3. Masyarakatumum + Industri = PemberiPekerja
KONTEKS PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI SOSIAL • Pemangku Kebijakan mengupayakan dukungan Pemda untuk pendampingan kegiatan sosialisasi dengan memasukkan kegiatan ke dalam anggaran tahunan. • Media Massa mengupayakan dukungan penyampaian pesan edukasi dari media massa kepada masyarakat. • Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mengupayakan dukungan penyampaian pesan melalui kelompok informasi masyarakat.
Metode / Fokus StrategiKomunikasiPKH • Pengenalan program PKH kepada berbagai pihak terkait termasuk para pemangku kepentingan di daerah. • Membangun komitmen dari para pemangku kepentingan. • Pemantapan dan penguatan koordinasi dari pemangku kepentingan.
PENDEKATAN KOMUNIKASI DALAM KEGIATAN Sosialisasi – fokus pada : pemahaman Edukasi – fokus pada : perubahan sikap dan perilaku Advokasi – fokus pada : membangun komitmen dan kepedulian
Pesan Komunikasi • KebijakanUmumPenaanggulangankemiskinan • Cakupan Isi Pesan: • 1. MaterikhususutkPenerima PKH, Instansi • pelaksana, danpendamping • 2. MateriUmumutkPengambilkebijakan, • LembagaDonor, LSM, MasyarakatUmum • 3. Himbauan pesan/TaglineBersama 15
ISU PESAN POKOK SYARAT PROGRAM PKH • PenanggulanganKemiskinanadalahberbasiskeluarga (PKH) • Pemberianbantuanharusmemenuhipersyaratan (Ibuhamil, anakmenyusuidananaksekolah) • Membangunkomitmendariberbagaiinstansimaupunkelompokmasyarakatkarenapembangunantanggungjawabbersama
Instrumen Saluran Komunikasi • Saluran personal, • Media tradisional • Media massa. • Media luarruang • Media baru (web, internet). Saluran Komunikasi personal dan media tradisional digunakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting PKH. Sementara saluran media massa, media baru digunakan untuk membangun kesadaran pemangku kepentingan untuk peduli dan terlibat dalam PKH. 17
Strategi komunikator • Komunikator atau pembawa pesan (messenger) PKH harus didasarkan Kredibilitas (keahlian, pengalaman, dapat dipercaya) dan akseptabilitas (kedekatan/dapat diterima) pembawa pesan oleh khalayak. • Para pembawa pesan harus sejalan dengan khalayak sasaran dan saluran yang digunakan. • Untuk mengukuhkan identitas dan citra PKH diperlukan endorser tingkat nasional (presiden, menteri atau ketua lembaga tinggi negara atau tokoh nasional yang dihormati masyarakat) • Untuk mengaktivasi PKH diperlukan endorser dari ahli ekonomi/community development, opinion leader dan aktor pelaku PKH yang telah berhasil (best practices) • Pemilihan pembawa pesan senantiasa mempertimbangkan karakteristik khalayak sasaran sehingga pesan efektif. 18
Kerangka Institusional Pelaksanaan Program Sosialisasi PKH • KementerianKominfosebagaikoordinatorkegiatankomunikasidansosialisasi. • Tim PelaksanaSosialisasibaikdiPusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaibagianataumitradari UPPKH dimasing-masingtingkatan. • Tim PelaksanaSosialisasiakandikoordinasikanolehKementerianKominfo (didaeraholehBadan/DinasKominfo). Untukhalini, perlupenunjukanvocal pointdimasing-masinginstansiuntukmenjadibagiandari Tim Sosialisasi. • DalamPelaksanaankerja, Tim PelaksanaSosialisasiPusatdibantuoleh Tim Konsultan yang akanmengelolakonsepdanteknispelaksanaankegiatansosialisasi.
Kebijakan dan Program Kementerian Kominfo dalam Pelaksanaan PKH terkait Inpres 1 & Inpres 3 Tahun 2010 • Dialog interaktifditelevisi (Kabinet Indonesia BersatuMenjawab 1 x danRumahPublik 4 x) dan Radio • PenyiapanbahanmateriSosialisasi PKH dalambentuk poster, leaflet, buku, stiker • Forum komunikasidengankelompokstrategisdi 8 lokasi yang disiarkanmelalui TV lokaldan Radio lokal, sekaligus dialog interaktif • PamerandiPekanInformasiNasional (PIN) di Solo • Media pertunjukanrakyatdalamacara PIN • Website kominfodanMitraKerjaBakohumas • IklanLayananMasyarakat/Advertorial di media cetak • PSO ANTARA