1 / 25

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA (Peraturan Menkominfo No. : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010). KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT KEMITRAAN KOMUNIKASI. LATAR BELAKANG.

lacey
Download Presentation

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA (Peraturan Menkominfo No. : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT KEMITRAAN KOMUNIKASI

  2. LATAR BELAKANG • Kekosongan infrastruktur komunikasi dan informasi di daerah, pasca pembubaran Deppen. • Pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informasi • Perubahan paradigma komunikasi dengan masyarakat (communication with the people) bukan lagi komunikasi untuk masyarakat (communication for the people). • Tingginya terpaan media massa • Pemanfataan budaya lokal, sumber lokal • Peradaban masa depan, yaitu masyarakat informasi • Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi

  3. STRATEGI PELAYANAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP) KOMPONEN KELEMBAGAAN BRAINWARE SOFTWARE HARDWARE SPIRITUAL WARE • KEY SUCCESS • Kewenangan / Legalitas • Akses/ Koordinasi • SDM CukupdanCakap • SaranadanPrasarana • GOALS • Pemenuhan Hak Tahu Publik. • Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. • Citra Positif Lembaga Negara. MASALAH InformasiBelum Sinergis/Belum Ada Agenda Setting AksesInformasi Terbatas & Tidak Terkoordinir PenilaianSubjektif/ AprioriTerhadapLembaga Negara PIKP Penggunaan Media: Luarruang Tradisional Cetak Penyiaran Tatapmuka Internet - Online Jumlah & coverage informasi yang ada STRAKOM INTENSIFIKASI & EXTENSIFIKASI Dukunganterhadap Kebijakandan program penyelenggaranegara

  4. TATA KELOLA PELAYANAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK AGENDA SETT ING Klasifikasi Sumber Media dan Mitra: 1. Laporan Kementerian 2. Laporan LPNK 3. Laporan Media CenterProvinsi, Kab, dan Kota 4. Laporan Monitoring Media Isu Strategis Evaluasi AnalisisIsi, Wacana & Kajian Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi DI SEMINAS I Kegiatan Diseminasi Materi Publikasi Lembaga KomSos Bakohumas Media Massa Media Publik Media Center • LKBN Antara • RRI • TVRI • Media Onlinne • infopublik.depkominfo.go.id.info • Jurnal, tabloid • Media Luar Ruang • Cetakan • Kerjasama dengan Ormas, LSM/NGO • Kerjasama dengan Dunia Usaha dan • Asosiasi • Media Tradisional, • KIM • Asosiasi telko • Media Cetak • Media Penyiaran • Media Tatap Muka • Media Baru (Jejaring Sosial) Media Center di 33Provinsidan 85 Kabupaten/ Kota • Humas K/L • Humas BUMN • Humas Pemda Publik - Masyarakat

  5. INFORMASI SEBAGAI “PRIME MOVER” SUATU BANGSA “Knowledge is power and knowledge comes form information” Merupakan pilar utama demokratisasi Mencerdaskan kehidupan bangsa Mengapresisasikan perbedaan dan keragaman Membentuk identitas nasional dan lokal Mensejajarkan bangsa dan negara dalam pergaulan internasional Media penguasaan iptek Sarana proses pembelajaran

  6. DASAR HUKUM UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemeritahan daerah PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan PP Nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintahan di Wilayah Propinsi Permendagri nomor 6 tahun 2007 tentang Juknis Penyusunan dan Penerapan SPM Permendagri nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan rencana Pencapaian SPM Permen Kominfo Nomor 17 tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Ko Permen Kominfo Nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Permen Kominfo nomor 17 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kemenkominfo

  7. Tujuan SPM Dengan adanya SPM maka masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dari Pemda dengan mutu tertentu. SPM sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar. dan menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan dan bantuan lain yang lebih adil dan transparan. SPM dapat dijadikan dasar dalam menentukan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik. Adanya SPM dapat menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda. SPM dapat merangsang rationalisasi kelembagaan Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat. Adanya SPM dapat membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu Pemda dalam menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk mengelola pelayanan publik tersebut.

  8. IMPLIKASI SPM Masyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan dari Pemerintah Daerah. Menjadi landasan dalam menentukan anggaran suatu pelayanan publik, perimbangan keuangan dan anggaran berbasis kinerja. Membantu penilaian kinerja Kepala Daerah secara lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel. Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah. Merangsang rasionalisasi kelembagaan dan personil Pemda, 8

  9. HUBUNGAN ANTAR TINGKATPEMERINTAHAN DLM SPM Basis penerapan SPM ada di Kabupaten/Kota dan Prov Pemerintah Pusat melalui Kementerian sektor / LPNK bertugas membuat SPM untuk masing-masing pelayanan yang menjadi bidang tugasnya Gubernur sebagai wakil Pemerintah, bekerjasama dengan Kabupaten/Kota membahas bagaimana pencapaian SPM tersebut. Kabupaten/Kota menentukan tata cara pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM yg telah disepakati pencapaiannya dgn Provinsi. SPM yandi-ig mplementasikan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi dasar bagi pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah. Pemerintah Pusat wajib membiayai daerah dlm penyediaan pelayanan dasar bagi daerah-daerah yang kurang mampu Pusat dpt menarik otonomi suatu daerah bila daerah tsb tdk mampu melaksanakan kewenangan wajib yg telah ditentukan SPM-nya, padahal Pemerintah sudah mengalokasikan biayanya. Gubernur sebagai wakil pusat di Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota.

  10. URUSAN WAJIB DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANGNAS RPJM UU No. 25 / 2004 RPJMD Keppres 25/2010 ttg KIB II UU No. 32 / 2004 Pemda PP No. 38 / 2007 PembagianUrusan Permen 17 / 2010 ttg Organ dan Tata Kerja Kemkominfo NSPK Permen 17/2009 Permen 07/2010 Permen 08/2010 Diseminasi Infromasi via : Bakohumas Media Publik Media Massa Media Publik Media Online Lemkomsos Permen 22/2010 Pemda melakukan urusan wajib bid. kominfo Target : Diseminasi Pemberdayaan KIM Diseminasi Infromasi via : Bakohumas Media Publik Media Massa Media Publik Media Online Lemkomsos Masyarakat Informasi

  11. PERMENKOMINFO NO. 22 TAHUN 2010 TENTANG SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UU No. 32 Tahun 2004 PP No. 38 Tahun 2007 Permen No. 17 th. Tahun 2009 Permen No. 7 Tahun 2010 Permen No. 22 Th. 2010 Permen No. 8 Tahun 2010 JUKNIS SPM

  12. Permenkominfo No. 17 Th. 2007 Tentang DiseminasiInformasiNasionalOlehPemerintah, PemdaProvinsi danPemdaKab/Kota Pemanfaatansalurankomunikasidalamdiseminasi informasimelaluijalur media massa, jalurbirokrasi (pemerintah, Pemdaprov/kab/ko) danjalur lembagakomunikasisosial (KelompokInformasi MasyarakatdanLembaga Media Tradisional) Permenkominfo No. 22 Th. 2010 TentangStandarPelayanan Minimal (SPM) BidangKominfo diKabupaten/Kota Permenkominfo No. 8 Th. 2010 Tentang PengembangandanPemberdayaanLembaga KomunikasiSosial BagaimanamelakukanPengembangkandan PemberdayakanKelompok informasiMasyarakat (KIM), KelompokPertunjukan Rakyat, LembagaPemantau Media danLembaga KomunikasiorganisasiProfesiuntukdimanfaatkan dalamdiseminasiinformasidanliterasi media

  13. TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA • Target StandarPelayanan Minimal BidangKomunikasidanInformatikadiKabupaten/Kota Dapatdilihatdalamtabelberikut:

  14. II. PanduanOperasionalStandarPelayanan Minimal BidangKomunikasidanInformatikadiKabupaten/Kota A.Pelaksanaandiseminasiinformasinasional PelaksanaanDiseminasidanPendistribusianInformasiNasionalmelalui: • Media massasepertimajalah, radio, dantelevisi; • Media barusepertiwebsite (media online); • Media tradisionalsepertipertunjukanrakyat; • Media interpesonalsepertisarasehan, ceramah,/diskusi, danlokakarya; dan/atau • Media luarruangseperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, danbaliho.

  15. Pengertian Diseminasi Informasi Nasional adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga kounikasi masyarakat. Definisi Operasional Pelaksanaan penyampaian dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tiap kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya, melalui:

  16. Media massasepertimajalah, radio, dantelevisi; • Media barusepertiwebsite (media online); • Media tradisionalsepertipertunjukanrakyat; • Media interpesonalsepertisarasehan, ceramah,/diskusi, danlokakarya; dan/atau • Media luarruangseperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, danbaliho. 3. Sumber Data • SKPD yang menanganiurusanbidangkomunikasidaninformatika. • Kelurahan/desa/kampungatausebutanlainnya. 4. Rujukan PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentangDiseminasiInformasiNasionalOlehPemerintah, PemerintahProvinsi, danPmeerintah Daerah Kabupaten/Kota

  17. 5. Target Pelaksanaanpenyampaiandanpendistribuasininformasinasionalmelalui: Media massasepertimajalan, radio, dantelevisi; 1 bulansekali Media barusepertiwebsite (media online); setaipharidiupdating Media tradisionalsepertipertunjukanrakyat; 1 bulansekali Media interpesonalsepertisarasehan, ceramah,/diskusi, danlokakarya; 1 bulansekali Media luarruangseperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, danbaliho; 1 bulansekali. 6. LangkahKegiatan KoordinasidenganPemerintahdanPemerintah Daerah Provinsi Kerjasamadanfasilitasi Kemitraandenganmendayagunakan media massadanlembagakomunikasisosial; dan

  18. 7. SDM • Kualitasdankuantitaspejabatpelayanandanpenyampaiinformasi (tokohmasyarakat, tokoh agama, danpranatahumas/penyuluh). • Aparatur SKPD yang menanganiurusanbidangkomunikasidaninformatika. 8. KontenInformasi • PaketInformasiNasionaladalahgugusinformasi yang terdiridari UUD 1945, UU dankebijakan-kebijakan, rencanakebijakan, program dankinerjabadanpublikdanpermasalahanmasyarakat yang dibutuhkanolehmasyarakatdanharusdidistribusikanolehPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuaidengankarakteristikmasyarakatdaerahdanberdasarkanstandarkelengkapan, dankelayakaninformasinasional. Dalamkonteks SPM, informasi yang dibutuhkanolehmasyarakat, diprioritaskanpadaantara lain Pemilu, penanggulanganbencana, danpeningkatanpendidikanmasyarakat. • Informasidiambildarisumber yang dapatpertanggungjawabkan.

  19. 9. PenanggungJawabKegiatan SKPD yang menanganiurusanbidangkomunikasidaninformatika. • PengembangandanPemberdayaanKelompokInformasiMasyarakat (KIM) CakupanpengembangandanpemberdayaanKelompokInformasiMasyarakatdi Tingkat Kecamatan 1. Pengertian KelompokInformasiMasyarakat (KIM)adalahkelompok yang dibentukolehmasyarakat, darimasyarakat, danuntukmasyarakatsecaramandiridankreatif yang aktivitasnyamelakukankegiatanpengelolaaninformasidanpemberdayaanmasyarakatdalamrangkameningkatkannilaitambah.

  20. 2. Definisi Operasional Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan adalah cakupan pengembangan fasilitasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota terhadap KIM dalam pengelolaan informasi guna peningkatan nilai tambah di tingkat kecamatan. 3. Cara Hitung Indikator a. Rumus Persentase KIM yang dikembangkan dan diberdayakan oleh pemda Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan: Jumlah KIM Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/Kota X 100 %

  21. Contoh Perhitungan Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah kecamatan sebanyak 10 kecamatan, namun jumlah KIM yang ada dalam Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 5 KIM. Maka persentase KIM yang dikembangakan dan diberdayakan oleh Pemda Kab/Kota di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah: 5 KIM 10 Kecamatan yang ada dalam Kab/Kota Artinya: Baru 50% dari jumlah kecamatan di wilayah tersebut yang telah memiliki KIM. = 50 % X 100 %

  22. 4. Target 50% cakupan pada tahun 2014 5. Langkah Kegiatan • Bimbingan Teknis; • Pengembangan model; • Penyelenggaraan jaringan komunikasi; • Sarana dan prasarana; • Workshop, sarasehan, forum; • Penyediaan bahan-bahan informasi; • Simulasi aktivitas; • Kompetisi dan pemberian pengahargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan • Studi Banding

  23. 6. SDM • Kualitasdankuantitaspenyampaiinformasi (KIM, tokohmasyarakat, tokoh agama, danpranatahumas/penyuluh). • Aparatur SKPD angmenanganiurusanbidangkomunikasidaninformatika. 7. KontenInformasi • Informasi yang dibutuhkanolehmasyarakat. • Informasidiambildarisumber yang dapatdipertanggungjawabkan. 8. PenanggungJawabKegiatan SKPD yang menanganiurusanbidangkomunikasidaninformatika.

  24. T E R I M A K A S IH

More Related