KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI REPUBLIK INDONESIA

1. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASIREPUBLIK INDONESIA PAPARAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PADA RAPAT KERJA MASTEL TAHUN 2004 Jakarta, 1 Maret 2004

2. -. Lebih baik dibandingkan dengan 2002. Kinerja variabel ekonomi makro secara umum telah membaik. -. Masih menunjukkan ada masalah fundamental, meskipun tingkat bunga SBI telah turun sampai pada 8,7 % namun belum mampu menurunkan tingkat bunga pinjaman. Kalau tingkat bunga pinjaman menurun tidak ada jaminan investasi meningkat. -. Masalah fundamental lain yang potensial menjadi hambatan dalam jangka menengah adalah jumlah utang luar negeri yang sangat besar (US$131 miliar). Dari jumlah tersebut, utang luar negeri pemerintah lebih dari US$ 74,5 miliar. KINERJA EKONOMI INDONESIA 2003

3. -. Tahun Anggaran 2003 : Rp. 34,726 trilyun (Rp. 24,512 trilyun diantaranya untuk subsidi BBM) -. Tahun Anggaran 2004 direncanakan sebesar Rp. 26,362 trilyun (75,91 % dari tahun 2003) : • Subsidi BBM Rp. 14.527 trilyun • (59,26 % dari tahun 2003) • Subsidi Listrik Rp. 3.363 trilyun • Subsidi Pangan Rp. 5,256 trilyun • Subsidi Pupuk Rp. 1.353 trilyun • Subsidi Bunga Kredit Program Rp. 0.902 trilyun • Subsidi Lain-lain Rp. 0.961 trilyun SUBSIDI PEMERINTAH :

4. PENGAKHIRAN HUBUNGAN DENGAN IMF -. Sejak tahun 1997 total pinjaman sebesar US$ 12 milyar, sudah dibayar US$ 3 milyar. Akhir tahun 2003 sisa pinjaman dari IMF sekitar US$ 9 milyar (jauh melampaui kuota Indonesia sekitar US$ 3 milyar). Baru dapat dimanfaatkan jika cadangan devisa sebesar US$ 25 milyar habis total. -. IMF menargetkan sisa utang menjadi US$ 3 milyar pada akhir tahun 2007. Jadi Indonesia baru bebas dari pemandoran IMF pada akhir tahun 2007.

5. 1). Mempertahankan stabilitas ekonomi makro dengan meneruskan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, tingkat inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar rupiah dan cadangan devisa yang kuat, disertai sistem pengelolaan keuangan negara yang efisien; 2). Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya, termasuk menangkal pencucian uang dan memperbaiki kinerja dan tatakelola (governance) badan usaha milik negara; 3). Meningkatkan investasi, ekspor dan kesempatan kerja melalui perbaikan iklim investasi, hubungan ketenagakerjaan, fasilitasi industri dan perdagangan, reformasi hukum, keamanan dan memperbaiki tata kelola. PAKET KEBIJAKAN EKONOMI “WHITE PAPER” (Inpres No. 5 tahun 2003)

6. PENGAKHIRAN BPPN -. Sejalan dengan pengakhiran hubungan dengan IMF, eksistensi BPPN tidak diperpanjang. BPPN bubar pada 27 Pebruari 2004. -. Kepemilikan BPPN atas Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sesuai UU Keuangan Negara diserahkan kepada Departemen Keuangan. Pengelolaannya pada Kantor Meneg BUMN. -. Dalam dua minggu menjelang akhir masa tugas, BPPN berhasil menyelesaikan proses disvestasi lanjutan terhadap 4 bank (BCA, Bank Niaga, Bank Danamon dan BII) dengan nilai penjualan mencapai gross proceed Rp. 1,549 trilyun.

7. MENGHADAPI PEMILU 2004 -. Prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan kita menjaga proses masa transisi. -. Kalau pemilu sukses, tentu akan menambah keyakinan investor. Jika sebaliknya, jelas akan menyebabkan perekonomian jalan di tempat, atau bahkan mundur. Investor diperkirakan memilih bersikap wait and see. -. Siapa pun pemenangnya dan tidak terjadi kerusuhan yang hebat, pemilu tidak akan mengubah keadaan secara drastis. Diperkirakan tidak terjadi perubahan spektakuler dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2004.

8. DIBIDANG TELEMATIKA / ICT -. Sejauh ini Pemerintah mempunyai beberapa agenda untuk pengembangan dan pemanfaatan telematika : pengembangan e-Government, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur dan penyiapan regulasi. -. Industri hardware di Indonesia hanya merupakan industri perakitan, sangat sulit untuk bersaing. -. Yang masih menjadi harapan adalah industri perangkat lunak (software). Salah satu pendorongnya adalah pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta.

9. -. Masa yang akan datang kita dihadapkan pada tatanan global yang memberikan tantangan serta membuka peluang kompetisi di berbagai bidang. -. Umumnya negara di dunia telah menyepakati arah pembangunan menuju suatu tatanan masyarakat informasi. -. World Summit on The Information Society (WSIS) pada bulan Desember 2003 yang lalu telah mengeluarkan kesepakatan global dengan memperhatikan tujuan dan kondisi nasional masing-masing negara untuk mencapai target pembangunan pada tahun 2015.

10. Action Plan World Summit on the Information Society, 12 Desember 2003, Geneva Target tahun 2015 : Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) untuk : • Menghubungkan Desa dan membentuk Community Access Point; • Menghubungkan Universitas, Akademi, tingkat SMU dan SMP, tingkat SD; • Menghubungkan Pusat Ilmu dan Penelitian; • Menghubungkan Perpustakaan Umum, Pusat Kebudayaan, Museum, Kantor Pos dan Kearsipan; • Menghubungkan Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit; • Menghubungkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah;

11. Action Plan World Summit on the Information Society, 12 Desember 2003, Geneva • Mengadopsi seluruh kurikulum sekolah dasar dan menengah dalam menghadapi tantangan masyarakat informasi; • Memastikan bahwa seluruh populasi di dunia mempunyai akses untuk pelayanan televisi dan radio; • Mendorong pengembangan konten dan penggunaan semua bahasa di dunia di Internet; • Memastikan bahwa lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).

12. -. Dalam menyikapi Plan of Action WSIS, telah ada wadah yaitu Tim Koordinasi Telematika Nasional (TKTI) melalui Keppres Nomor 9 Tahun 2003. Anggota meliputi unsur pemerintah, dunia usaha dan komunitas / masyarakat. -. Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dan Kementerian Kominfo bekerjasama menyusun e-strategy nasional yang akan disampaikan pada WSIS Tunisia pada 2005. Konsep Sisfonas merupakan salah satu embrio e-strategy nasional.

13. RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI NASIONAL (KERANGKA KONSEPTUAL) SISFONAS I-TEKNIKAL e-Govt Simpul Informs Nasional • SUPRASTRUKTUR • LEADERSHIP • REGULASI • SDM ARSITEKTUR APLIKASI INFOSTRUKTUR G2C G2B G2G/E ISU POKOK INFRASTRUKTUR JARINGAN Managemen SI RESTRUKTURISASI PROSES BISNIS Lembaga Teknis I-FUNDAMENTAL UML-metodology-UMM (Unified Modelling Language) • Digital Divide • Ribuan Pulau Informasi • Cyberlaw • Inkonsistensi Data & Informasi – EIS/DSS • Sistem Keamanan Jaringan • Belum ada IT Audit-IT Governance • Pengembangan SDM dengan kompetensi ICT • UU ITE / Cyberlaw • Sistem yang terintegrasi • Data Nasional yang terstruktur • Peningkatan Pemanfaatan IT • Aksesibilitas & Kapasitas • Keamanan & Keandalan • Penetrasi Layanan • Ketersediaan SDM & kesiapan masy.

14. TAHAPAN PENGEMBANGAN SISFONAS Ekstensifikasi Integrasi TO DO LIST TO DO LIST TO DO LIST TO DO LIST Inisiasi Replikasi

15. Strategi Implementasi dalam pengembangan SISFONAS Kominfo Kerangka Konseptual

16. Beberapa kendala : • Harga perangkat dan daya-beli masyarakat • Karena nyaris semua perangkat ICT masih kita impor, praktis harganya sejajar dengan dan ditentukan pasar global. • Ketersebaran geografis dan kesenjangan akses informasi • Geographic spread kita khas dan karenanya perlu solusi-solusi ICT yang khas pula • Pendidikan, gaya-hidup dan pola komunikasi yang sangat beragam • Kebutuhan informasi sangat ditentukan oleh pendidikan dan rasa ingin-tahu yang ada serta gaya hidup. • Pola komunikasi terimbas oleh budaya dan peta interaksi antar-pribadi

17. Program-program Strategis 2004 • Pemetaan e-Strategy dalam rangka mempersiapkan Blue Print e-Strategi Nasional • Penetapan tarif khusus untuk akses Warnet-Warnet yang ada disekolah maupun yang umum • Pemanfaatan frequensi 2,4 & 5 GHz di lokasi-lokasi yang tidak padat frequensi tanpa lisensi dari pemerintah. • Pembangunan Warnet dan Wartel di setiap SMU dan Perguruan Tinggi • Memberikan prioritas bagi pembiayaan program e-government baik berasal dari dalam maupun luar negeri • Mengoptimasikan program CD SMEs dan lainnya yang sejenis untuk seluruh dunia usaha dan masyarakat

18. Program-program Strategis 2004 Lanjutan .. • Meningkatkan upaya pencapaian masyarakat yang melek telematika 10%-15% penduduk; aparatur pemerintah yang mampu e-government 10%-15%; pengguna telematika professional 20%-25% angkatan kerja; penghasil telematika 100.000 s/d 150.000; pendidik telematika 100.000 • Harmonisasi semua peraturan perundangan tentang telematika • Mempercepat dan memperbanyak pelayanan on-line oleh instansi pemerintah • Meningkatkan pendayagunaan dan apresiasi terhadap tenaga profesional dibidang telematika

19. Terima kasih