BADAN KELENGKAPAN PPNI IKATAN PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS INDONESIA (IPKKI)

1. BADAN KELENGKAPAN PPNIIKATAN PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS INDONESIA (IPKKI) Oleh: Ketua Umum Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia Ryt

2. PENDAHULUAN * Wadah organisasi PPNI diawali melalui proses perjuangan pendidikan keperawatan * Pendidikan berbasis RS  SPR/ SPK  AKPER  Sarjana Keperawatan  Spesialis Keperawatan * PPNI Komit dengan perubahan pelayanan & pendidikan keperawatan  berorientasi pada kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK dan tuntutan keprofesian * PPNI mengembangkan badan kelengkapan Himpunan, Ikatan, Kolegium Keperawatan Ryt

3. PENGERTIAN • Organisasi profesi adalah kumpulan individu yg mempunyai karakteristik pekerjaan yg sama untuk mencapai tujuan bersama • Pengembangan orgs: upaya jangka panjang utk meningkatkan orgs mll penyelesaian masalah dan proses pembaharuan, sehingga organisasi menjadi lebih efektif dan berkolaborasi dlm budaya orgs yg sehat. Ryt

4. ORGANISASI PPNI • Berbentuk kesatuan dimana kedaulatan tertinggi ditangan anggota melalui Musyawarah Nasional • Organisasi profesi keperawatan yg berorientasi pada tuntutan kebutuhan kesehatan Ryt

5. ORGANISASI PPNI Terdiri dari : • Badan Legislatif : Munas, Musprop, Muskab/ Muskot, Raker, Musyawarah Anggota • Badan Eksekutif : Pengurus Pusat, Propinsi, Kabupaten/ Kota, Komisariat • Badan Pertimbangan : Dewan Pertimbangan, MKEK • Badan Kelengkapan : Kolegium, Ikatan, Himpunan • Badan Khusus : Unit-unit yang dibentuk oleh pengurus Pusat atau Propinisi Ryt

6. BADAN KELENGKAPAN PPNI IKATAN : • Ikatan Perawat : Kumpulan perawat dari berbagai tingkat pendidikan keperawatan yang mengembangkan satu kekhususan cabang keilmuan keperawatan yang sama dan dibuktikan dengan sertifikasi. Contoh: Ikatan Perawat Jiwa: semua anggota organisasi ini adalah perawat dengan berbagai tingkat pendidikan yang memiliki komitmen mengembangkan ilmu dan pelayanan keperawatan jiwa. • Ikatan merupakan pencabangan keperawatan menurut spesialisasi ilmu keperawatan mis : medikal bedah, komunitas, jiwa, anak, maternitas Ryt

7. KEWENANGAN & TANGGUNG JAWAB Ikatan Perawat : • Melakukan pengembangan dan pembinaan pendidikan dan praktik keperawatan sesuai kekhususan cabang ilmu keperawatan. • Memberikan usul serta saran terkait dengan bidang kekhususannya baik diminta atau tidak diminta kepada pengurus PPNI sesuai jejang organisasinya Ryt

8. KEPENGURUSAN IKATAN • Kedudukan berada di tingkat pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sesuai jenjang organisasinya. • Masa bakti 5 tahun • Ketua dan pengurus ikatan perawat di pilih dalam sidang anggota atau kongres • Pengurus ikatan adalah perawat yang telah menjadi anggota PPNI • Pengurus ikatan bertanggung jawab kepada pengurus PPNI sesuai jenjang organisasinya • Pengurus ikatan dikukuhkan oleh ketua PPNI sesuai jenjang organisasinya. Ryt

9. KEDUDUKAN Pusat Prop Kab/ Kota Badan Kelengkapan PPNI P. Badan Kelengkapan bertanggung jawab kepada Ketua PPNI sesuai jenjang administratif. Ketua Umum PPNI (Pengurus Pusat) P. Ikatan Pusat Pengurus Propinsi P. Ikatan Propinsi Pengurus Kab/Kota P. Ikatan Kab/Kota Pengurus Komisariat Ryt

10. ANGGARAN DASARIKATAN PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS indonesia(IPKKI) IPKKI - PUSAT Ryt

11. MUKADIMAH Bahwa setiap perawat termasuk di dalamnya perawat komunitas mempunyai hak dan tanggung jawab sama dan penuh untuk mewujudkan keperawatan sebagai profesi yang sejajar dengan profesi kesehatan lainnya serta mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia melalui kemitraan yang setara dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya. Adalah sangat penting bagi perawat komunitas untuk berhimpun, mengembangkan kemampuan dan melakukan langkah nyata agar dapat berperan secara bermakna dalam upaya profesi keperawatan menyokong bangsa Indonesia mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan bidang Kesehatan. Dalam mewujudkan hal tersebut di atas perlu dibangun sebuah organisasi yang kokoh dan efektif, menjangkau seluruh perawat komunitas yang tersebar di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, institusi pendidikan dan institusi lain di seluruh Indonesia. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai adanya keinginan bersama dari anggota PPNI peminatan keperawatan komunitas,maka dibentuklah suatu wadah berbentuk ikatan yakni Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) yang bertanggung jawab pada PPNI melalui Kongres Nasional IPKKI. Bahwa untuk mendukung mewujudkan keinginan yang melatarbelakangi terbentuknya organisasi tersebut di atas disusunlah pedoman organisasi yakni dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia Ryt

12. BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 Dalam anggaran dasar ini yang dimaksud dengan : • Perawat Komunitas adalah seseorang yang telah menempuh serta lulus pendidikan formal dalam bidang keperawatan dan telah mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan tambahan tentang keperawatan komunitas. •  Keperawatan Komunitas adalah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat. mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya. Ryt

13. BAB IINAMA,WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 • Organisasi ini bernama Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia dengan nama singkatan IPKKI. • Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia adalah sebuah organisasi sebagai wadah berhimpunnya para perawat dengan peminatan keperawatan komunitas yang dibentuk sebagai badan kelengkapan organisasi PPNI untuk melakukan pengembangan dan pembinaan praktik keperawatan komunitas. • Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia untuk pertama kali disepakati berdirinya pada tanggal 9 Maret 2007 di Semarang dalam kegiatan Pertemuan dan Seminar Nasional Perawat Komunitas dan di kukuhkan melalui Konggres Nasional Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2008 • Organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia Pusat berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. • Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan. Ryt

14. BAB IIIAZAS, SIFAT, TUJUAN, USAHA DAN LAMBANG Pasal 3 : Azas •  Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 : Sifat •  Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia bersifat organisasi profesi yang independent, terbuka, kekeluargaan dan professional Pasal 5 : Tujuan Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia memiliki tujuan: • Terbinanya semangat persatuan dan kesatuan perawat komunitas yang professional dengan membangun kerjasama multidisiplin. • Meningkatnya kemampuan perawat terkait keperawatan kesehatan komunitas pada berbagai tatanan pelayanan. • Terjalinnya hubungan kerjasama dengan organisasi profesi keperawatan maupun organisasi kesehatan komunitas tingkat Nasional maupun Internasional Ryt

15. Pasal 6 : Usaha Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tersebut, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia melakukan usaha sebagai berikut : • Mengembangkan kualitas keilmuan dan keahlian pelayanan keperawatan yang didasarkan pada filosofi dan keyakinan maupun nilai-nilai keperawatan kesehatan komunitas. • Mengembangkan wawasan berfikir ilmiah, kritis dan inovatif terhadap perubahan dan perkembangan ilmu keperawatan kesehatan komunitas • Menumbuhkembangkan sikap disiplin, taat terhadap aturan dan etika keprofesian • Berpartisipasi aktif dalam membina dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan kesehatan komunitas di Indonesia melalui kegiatan penelitian dan pengembangan • Menumbuhkembangkan sistem informasi pengetahuan dan pengalaman profesional keperawatan kesehatan komunitas melalui kegiatan ilmiah, pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi, serta berbagi pengalaman. • Mempererat, memperjuangkan dan memelihara kedudukan anggota sesuai dengan harkat dan martabat luhur profesi keperawatan. Ryt

16. Pasal 7 : Lambang •  Lambang Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia berupa gambar perawat dengan tangan terbuka dan siap menolong masyarakat. Keseluruhan lambang tersebut menampilkan Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia sebagai organisasi berhimpunnya para perawat dengan peminatan keperawatan komunitas yang bergerak dalam biadang pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, pelayanan/asuhan keperawatan komunitas dan pendidikan keperawatan serta berperan aktif mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Ryt

17. BAB IVSTATUS, FUNGSI DAN PERAN Pasal 8 : Status •  Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia merupakan Badan Kelengkapan Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI. Pasal 9 : Fungsi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia berfungsi: • Sebagai wadah tunggal anggota perawat komunitas yang memiliki kesamaan visi, misi, dan kepedulian untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas pelayanan keperawatan kesehatan komunitas. • Mengembangkan profesi keperawatan komunitas dengan memperhatikan perekembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan masyarakat dan bangsa. • Melaksanakan kaderisasi dan pembinaan anggota Pasal 10 : Peran Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia memiliki peran: • Menjadi rujukan bagi PPNI dalam pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, pelayanan/asuhan keperawatan komunitas dan pendidikan keperawatan komunitas. • Aktif mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan • Mitra pemerintah dan organisasi profesi kesehatan dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Ryt

18. BAB VKEANGGOTAAN Pasal 11 Anggota Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia terdiri dari : • Anggota Biasa • Anggota Luar Biasa • Anggota Kehormatan/ Istimewa Ryt

19. BAB VIORGANISASI Pasal 12 : Kekuasaan • Kekuasaan tertinggi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia ada pada anggota melalui Kongres Nasional. Pasal 13 : Kepemimpinan • Kepemimpinan organisasi di pegang oleh pengurus Pusat (Tingkat Nasional) dan Pengurus Wilayah (Tingkat Propinsi), dan Pengurus Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota). Pasal 14 : Forum • Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang bersifat khusus, Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia membentuk forum, terdiri atas forum : keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, keperawatan kesehatan kerja, keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan disaster komunitas dll • Forum ditetapkan berdasarkan surat keputusan pengurus pusat IPKKI Ryt

20. BAB VIISUMBER DANA Pasal 15 • SumberdanaIkatanPerawatKesehatanKomunitas Indonesia diperolehdari : • Usaha-usaha yang sah • Bantuandarilembagaatauperorangan yang bersifattidakmengikat Ryt

21. BAB VIIIPERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 16 • Perubahananggarandasarhanyadapatdilakukanolehkongresnasional • PerubahanAnggaranDasarsebagaimanadinyatakan pada ayat 1 dapatdilakukan juga melaluiKongresluarbiasa yang diselenggarakanuntukkegiatantersebut. Pasal 17 • PembubaranorganisasihanyabisadilakukanmelaluisuatuMusyawarahNasionalKhususuntukitu. • Dalamhalorganisasidibubarkan, makakekayaanorganisasidiserahkankepadalembagasosialatau Negara Republik Indonesia. Ryt

22. BAB IXATURAN TAMBAHAN Pasal 19 • Hal-hal yang belumdiaturdalamanggarandasariniakandimuat dan diaturdalamAnggaranRumahTangga dan PeraturanOrganisasitersendiri yang tidakbertentangandenganAngaranDasarmaupunAnggaranRumahTangga IPKKI. • AnggaranDasariniberlakusejaktanggalditetapkan Ryt

23. PROGRAM KERJA IPKKI TAHUN 2008-2013 • Sosialisasi IPKKI • Menyusun manual manajemen IPKKI • Melakukan sosialisasi organisasi IPKKI • Memfasilitasi pembentukan organisasi IPKKI di Tk. Propinsi • Melakukan upaya penyediaan ruang sekretariat IPKKI di Tk.Pusat atau Tk. Propinsi • Membentukjejaringkerjaantara IPKKI Propinsidengan IPKKI Pusatataupun IPKKI dengan PPNI Ryt

24. Pengembangan standar praktik keperawatan komunitas : Menyusun standar praktik dan kompetensi keperawatan komunitas • Sosialisasi standar praktik keperawatan komunitas : Mensosialisasikan standar praktik keperawatan komunitas di Tk.Propinsi dan Kabupaten/Kota • Sertifikasi bagi perawat komunitas : Melakukan pelatihan/pendidikan berkelanjutan bagi perawat komunitas secara berkala Ryt

25. Pengembangansistempenghargaandanjenjangkarirperawatkomunitas : Menyusunsistempenghargaandanjenjangkarirperawatkomunitasbekerjasama dg PPNI • Pengembanganpelayanankeperawatankomunitas : Membentuk center pelayanan keperawatan komunitas di masing-masingwilayahbinaanolehsaranapelayanankesehatandiinstitusipendidikandi Tk. Propinsi . • Pengembanganpraktikmandiriperawatkomunitas : MembentukpraktikmandiriperawatkomunitasbaikperseoranganmaupunberkelompokdiTkPropinsi • Pengembanganpenelitiankeperawatankomunitas : Mengembangkanpenelitianlingkupkeperawatankomunitasdi Tk. NasionalsertaMemfasilitasitersedianya bank proposal penelitian Ryt

26. PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS Ryt

27. PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS • Perawat Komunitas adalah seseorang yang telah menempuh serta lulus pendidikan formal dalam bidang keperawatan dan telah mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan tambahan tentang keperawatan komunitas. • Perawat Kesehatan Komunitas menggunakan pendekatan holistik dan berkesinambungan dalam melakukan managemen asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pelayanan keperawatan dilakukan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan memelihara kesehatan populasi. Dalam memberikan pelayanan keperawatan komunitas perawat dapat berperan sebagai pelaksana, pendidik, pengelola, peneliti, manager kasus dan konsultan dl kep. komunitas Ryt

28. Lanjutan……………….. • Perawat Kesehatan Komunitas dapat bekerja di berbagai tatanan pelayanan : klinik rawat jalan, kesehatan kerja, kesehatan sekolah, rumah, panti,Institusi pemeliharaan kesehatan, tempat-tempat pengungsian dll. • Perawat kesehatan komunitas dapat menyelenggarakan praktik keperawatan sebagai perawat kesehatan keluarga, perawat kesehatan kerja, perawat kesehatan sekolah, atau perawat gerontologi Ryt

29. Lanjutan ………………… • Pola penjenjangan pendidikan berkelanjutan pada perawatan kesehatan komunitas didasarkan pada tingkat pengetahuan atau ketrampilan yang dibutuhkan oleh perawat sesuai dgn tipeklien yg diberikan pelayanan • Mengacu pada pedoman umum penyelenggaraan PBP-PPNI pola penjenjangan tersebut kualifikasi perawat terdiri dari Perawat Kesehatan Komunitas I (PK.I), PK II, PK.III, PK. IV. Ryt

30. PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS I (PK.I) • Adalah Perawat Kesehatan Komunitas yang diharapkan mempunyai kemampuan (Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan) dalam memberikan pelayanan keperawatan pada klien Individu dan Keluarga. Perawat komunitas pada jenjang PK.I memiliki latar belakang pendidikan minimal D.III Keperawatan dengan tambahan materi PBP mencakup teori dan konsep pelayanan keperawatan Keluarga dengan kasus spesifik. Ryt

31. PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS II (PK.II) • Adalah Perawat Kesehatan Komunitas yang diharapkan mempunyai kemampuan (Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan) dalam memberikan pelayanan keperawatan pada klien Individu, Keluarga dan kelompok dengan masalah/ kebutuhan tertentu. Perawat komunitas pada jenjang PK.II memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Keperawatan dengan tambahan materi PBP PK.II mencakup kebijakan program bidang kesehatan, materi keperawatan kesehatan kerja maupun kesehatan sekolah serta keperawatan gerontik dengan masalah spesifik. Ryt

32. PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS III (PK.III) Adalah Perawat Kesehatan Komunitas yang diharapkan mempunyai kemampuan (Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan) dalam mengelola totalitas penanggulangan masalah keperawatan kesehatan masyarakat dengan mengintegrasikan pelayanan Perkesmas dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat. Penekanan peran utama Perawat Komunitas jenjang PK III adalah perencana dan pengelola pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Perawat komunitas pada jenjang PK.III memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Keperawatan dengan pengalaman kerja tertentu atau Spesialis Keperawatan Komunitas dan mendapatkan tambahan materi PBP PK.III mencakup materi proses penyusunan kebijakan bidang kesehatan, materi pengelolaan yan. Kep. Komunitas, dan sistem kolaborasi pelayanan kesehatan masyarakat. Ryt

33. PERAWAT KESEHATAN KOMUNITAS IV (PK.IV) • Adalah Perawat Kesehatan Komunitas yang diharapkan mempunyai kemampuan (Pengetahuan, Sikap, Ketrampilan) dalam mengembangkan pelayanan Perkesmas dan konsultan dalam upaya penanggulangan masalah keperawatan kesehatan masyarakat yang komplek. Penekanan peran utama Perawat Komunitas jenjang PK IV adalah sebagai konsultan, pembaharu dan pengelola dalam pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat. Perawat komunitas pada jenjang PK.IV memiliki latar belakang pendidikan minimal Spesialis Keperawatan Komunitas dan mendapatkan tambahan materi PBP PK.IV mencakup aplikasi hasil riset dalam pengembangan keperawatan kesehatan komunitas, pengembangan tehnik dan pendekatan dalam pelayanan keperawatan komunitas. Ryt

34. JENIS UJI KOMPETENSI • Uji Kompetensi Tingkat Pemula (Entry Level Exams) Entry level exam adalah uji kompetensi yang dilaksanakan bagi perawat yang akan berkerja setelah lulus pendidikan

35. ALUR ELE Kerja di Sarkes Lulus STRP SIPP Perawat lulusan baru Individ./ kelompok Praktik Mandiri Uji (tulis) Tdk Lulus Lulus Uji ulang 1 Lulus Tidak lulus Uji ulang 2 Lulus Tidak lulus Uji ulang 3 Tidak lulus LEMBAGA TRAINING

36. B. Uji Kompetensi Perawat yang Sudah Bekerja (Work Place Assesment/WPA) • Work Place Assessment adalah uji kompetensi yang dilaksanakan bagi perawat yang sudah bekerja atau yang ingin melakukan uji ulang sesuai bidang keahlian keperawatan yang dimiliki dan tingkat jenjang karirnya

37. ALUR WPA Perawat Bekerja Lulus Sertifikat Kompetensi Sarana Kesehatan, Lembaga Praktek Mandiri Prakon sultasi Uji Kompetensi Lulus Tidak lulus Uji ulang 1 Lulus Tidak lulus Uji ulang 2 Lulus Tidak lulus Uji ulang 3 Tidak lulus LEMBAGA TRAINING

38. MEKANISME DAN IMPLEMENTASI Ketentuan Umum • KNUKP adalah Lembaga pelaksana uji kompetensi perawat di Indonesia merupakan kepengurusan tingkat nasional berkedududukan di Ibukota Negara. • Kantor Perwakilan KNUKP Propinsi adalah kepengurusan di tingkat propinsi yang ditunjuk oleh KNUKP Pusat dan bekerja dibawah kewenangan KNUKP Pusat. • Asesor adalah tenaga profesional yang bekerja paruh waktu sesuai penugasan

39. Mekanisme Entry level exam Work place assesment Pakar ilmu (KNUKP pusat) Kompetensi soal yang akan diuji Pengembangan blueprint / revisi Pengembangan pertanyaan Monitoring dan Review Dewan Profesi dg Tim Pakar Test fairness Panel review Jurisdictional review Experimental testing and item analysis Revisi soal Bank soal Monitoring of operational questions by exam comitte Setting of pass mark /NBL Administration of exam Scoring Reporting of results

40. DAFTAR ACUAN • Chitty, K.K.(1997). Professional Nursing: Concepts and Challenges, 2nd.ed, Philadelphia: W.B.Saunders • Sahar,J. (2003). Pengembangan organisasi, Jakarta: tidak dipublikasikan • Swansburg, R.C, & Swansburg, R.J.(1999). Introductory management and leadership for nurses, 2nd.ed, Boston: Jones and Bartlett • Tappen, R.M.,Weiss, S.A, & Whitehead, D.K.(1998). Essensials of nursing leadership and management, Philadelphia: F.A Davis Co • AD/ ART. PPNI, Keputusan MUNAS VII PPNI di Menado (2005) • Peraturan organisasi hasil rakernas PPNI di Jakarta, tahun 2006 Ryt

41. terimakasih Ryt

42. Ryt

43. Ryt

44. Ryt

45. Ryt

46. Ryt

47. Ryt

48. Ryt

49. Ryt

50. Ryt