PERLINDUNGAN ANAK

PERLINDUNGAN ANAK

PERLINDUNGAN ANAK Segala kegiatan : Melindungi ( < 18 tahun )‏ Menjamin hak Anak • Hidup • Tumbuh • Berkembang • Berpartisipasi • Perlindungan dari : • Kekerasan • Diskriminasi

A S A S • Non Diskriminasi • KepentinganTerbaikAnak • HakUntukHidup, KelangsunganHidup, danPerkembangan • PernghargaanTerhadapPendapatAnak

Dalampenyelenggaraan perlindungan anak, Negara Republik Indonesia menganut prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. (Pasal 2 UU No. 23/2002)

APA SAJA HAK-HAK ANAK ITU ? • KELANGSUNGAN HIDUP; • TUMBUH; • BERKEMBANG; • BERPARTISIPASI; • TERLINDUNGI DARI KEKERASAN,EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI. PASAL: 4 UUPA

EFFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK , memerlukan : adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang perspektifpadaperlindungananak; kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; adanya kontrolmasyarakat,

Kabupaten/Kota LayakAnak: sistempembangunansatuwilayahadministrasi yang mengintegrasikankomitmendansumberdayapemerintah, masyarakatdanduniausaha yang terencanasertamenyeluruhdanberkelanjutandalam program dankegiatanpemenuhanhakanak

PeraturanMenteri No.02/2009 tentangKebijakanKabupaten/kotaLayakAnakbertujuan meningkatkankomimenpemerintah, masyarakatdanduniausahadikabupaten/kotadalamupayamewujudkanpembangunan yang peduliterhadapanak, kebutuhandankepentinganbagianak; mengintegrasikanpotensisumberdayamanusia , keuangan, sarana, prasarana, metodadanteknonologi yang adapadapemerintah, masyarakatsertaduniausahadikabupaten/kotadalammewujudkanhakanak; mengimplementasikebijakanperlindungananakmelaluiperumusanstrategidanperencanaanpembangunankabupaten/kotasecaramenyeluruhdanberkelanjutansesuaidenganindikator Kota LayakAnak; , memperkuatdankapasitaspemerintahkabupaten/kotadalammewujudkanpembangunandibidangperlindungananak.

Pengembangankebijakan KLA memberikanarahdanpanduanbagipemerintahkabupaten/kotadanmasyarakatluasdalammembangunsuatulingkunganataukawasan yang infrastrukturdanperangkathukumnyaberprespektifpadaperlindungananak.

Jauhkan ABH dari Penjara Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terkhir ( Pasal 16 ayat (3) UU No. 23/2002).

Hak anak dlm proses peradilan • Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi; • Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; • Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; • Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum, atau jika sebagai upaya terakhir (measure of the last resort); • Hak diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana • Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tak memihak

Restorative justice • Bergeser dari lex talionis atau retributive justice • Menekankan pada upaya pemulihan keadaan • Berorientasi pada korban • Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya; • Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi animosity • Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat • Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan • Mengurangi beban sistem peradilan pidana

INSTITUSI PENDATANGAN SKB MahkamahAgung Kejaksaanagung Kemen. Hukumdan HAM Kemen. Sosial Kemen.PP &PA POLRI

ISI SKB BESOK LIHAT L

Implikasi yang diharapkan • Berkurangnyajumlahanak yang masukdalamprosesperadilanpidana, khususnyadalamlembagapemasyarakatan berkurangnyabebanSistemPeradilanPidana • Meningkatnyapartisipasipublikdalampenanganananak yang berhadapandenganhukum • Meningkatnyaperanadvokatdalamkasus-kasusanakdipengadilan, denganpendekatanrestorative justice

Selanjutnya, nasibmereka, adaditangan anda….. ? HATUR NUHUN

PERLINDUNGAN ANAK