892 likes | 2.66k Views
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun sub bidang terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak antara lain : Pengarusutamaan Gender (PUG) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
E N D
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adapun sub bidangterkaitbidangPemberdayaanPerempuandanPerlindungananakantara lain : PengarusutamaanGender (PUG) Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha Data dan Informasi Gender dan Anak
Jumlahurusan yang membutuhkan NSPK Sesuai PP 38 : 23 perincian urusan Jumlah perincian urusan yang sudahada NSPK : 9 urusan Jumlah perincian sub bidang urusan yang belum ada NSPK : 14 urusan Dari 10 perincian sub bidang urusan yang sudah ada NSPK ditemukan 15 Peraturan Menteri sebagai NSPK.
Dari urusan yang sudahada, adabeberapaurusan yang terkaitdenganPeraturanKementerian lain : PeraturanMenteriDalamNegeri No. 15 tahun 2008 tentangPedomanUmumPelaksanaanPengarusutamaan Gender di Daerah . Selain itu juga ada Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional
NSPK yang tidakmencantumkan PP No. 38 tahun 2007 PermenPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak No. 1 tahun 2011 tentangStrategiNasionalSosialBudayauntukmewujudkankesetaraan gender PermenPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak No 3 tahun 2011 tentangKebijakanPartisipasiAnakdalam Pembangunan PermenPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak No 4 tahun 2011 tentangPetunjukPelaksanaanKebijakanPartisipasiAnakDalam Pembangunan.
Analisis kesesuaian NSPK Menggunakan 3 (tiga) indikator / kriteria : Mencantumkan PP No. 38 Tahun 2007 dalam konsideran menimbang; Mencantumkan PP No. 38 Tahun 2007 dalam konsideran mengingat; Kesesuaian subtansi dalam pasal-pasal NSPK dengan ketentuan dalam PP No. 38 Tahun 2007
Permasalahan yang terjadididaerah ContohdiJawa Tengah : Fasilitatordan focal point gender, prov, kab/kotabanyak yang belummampumengadvokasi PPRG disetiap SKPD. Kelembagaan PUG belum optimal Capaian SPM layananterpadudisemualinilayanan (rumahsakit, petugasrehabsos, psikologi, rohaniawan, pekerjasosial) diprovinsidankab/kotabelum optimal. Penerapanperaturandankebijakandaerahdalam PA belum optimal