Tomic Minzathu Juan S. Hasugian A. Epsony Kristian S

1. TomicMinzathu Juan S. Hasugian A. EpsonyKristian S HUKUM DAN HAM Dosen: Rosdiana, S.H

2. Pendahuluan • Hakasasimanusiaadalahhakdasar yang dimilikimanusiasejakmanusiaitudilahirkan. Hakasasidapatdirumuskansebagaihak yang melekatdengankodratkitasebagaimanusia yang bilatidakadahaktersebut, mustahilkitadapathidupsebagaimanusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

3. Kelompokkamicobamembawakanpresentasitentangperkembanganpemikiran HAM A. PerkembanganPemikiran HAM Internasional • SebelumperangduniaKe II • SesudahperangduniaKe II B. PerkembanganPemikiran HAM Nasional • SetelahKemerdekaan • SesudahKemerdekaan

4. A. PerkembanganPemikiran HAM Internasional • SebelumPerangDunia II Sejakbangkitnyasistemnegara modern sertapenyebaranindustridankebudayaanEropakeseluruhdunia, telahberkembangserangkaiankebiasaandankonvensi yang unikmengenaiperlakuanmanusiawiterhadaporang-orangasing. Konvensiitu, yang diberinama “HukumInternasionalmengenaiTanggungjawab Negara terhadapPelanggaranHak-hakOrangAsing”, dapatdianggapmewakiliperhatianawal yang besarterhadappromosidanperlindunganhakasasimanusiaditingkatinternasional. Para pendirihukuminternasional, khususnya Francisco de Vitoria (1486-1546), Hugo Grotius (1583-1645) danEmmerich de Vattel (1714-1767), sedariawalmenyadaribahwasemuaorang, baikorangasingmaupunbukan, berhakatashak-hakalamiahtertentu, dankarenanya, merekamenekankanpentingnyamemberiperlakuan yang pantaskepadaorang-orangasing.

5. Tetapibarupadaabad ke-19 mulaimenyingsingdenganjelasminatdanperhatianinternasionalterhadapperlindunganhak-hakwarganegara. Perdamaian Westphalia (1648), yang mengakhiriPerangTigaPuluhTahundan yang menetapkanasaspersamaanhakbagi agama Katolik Roma danProtestandiJerman, telahmembukajalankearahitu. Satusetengahabadkemudian, sebelumPerangDunia II, beberapaupaya yang patutdicatatsebagaitonggak-tonggakpenting, walaupunpadapokoknyatidakberkaitan, dalamupayamenggalakkanperhatianterhadapwarganegaramelaluisaranahukuminternasionalmulaimembentukapa yang dewasainidinamakan “HukumHakAsasiManusiaInternasional”. Tonggak-tonggakpentingituantara lain, doktrinperlindungannegaraterhadaporangasing, intervensikemanusiaan, sertatonggakpentinglainnyasepertiakandielaborasilebihjauhdalam sub-sub bahasandibawahini.

6. (a) HakAsasiManusiadanHukumInternasionalTradisional Padaawalpertumbuhannya, hukuminternasionalhanyamerupakanhukum yang mewadahipengaturantentanghubunganantaranegara-negarabelaka. Subyeknyasangateksklusif, yaknihanyamencakupnegara. Entitas-entitas yang lain, termasukindividu, hanyamenjadiobjekdarisistemitu, ataupenerimamanfaat (beneficiary) darisistemtersebut. Individu, sebagaiwarganegara, tunduksepenuhnyakepadakewenangannegaranya. Dalamartiini, negaratentudapatsajamembuatketentuan-ketentuandemikepentinganwarganegaranya (individu), namunketentuan-ketentuansemacamitutidakmemberikanhak-haksubstantifkepadaindividu yang dapatmerekapaksakanmelaluiprosedurpengadilan. Negara-lah yang membelahakataukepentinganwarganegaranyaapabilamendapatperlakuan yang bertentangandenganaturanatauperlakuansemenamenadarinegaralainnya.

7. Apa yang dikatakandiatasdikenaldengandoktrin “perlindungannegaraterhadaporangasing” atau “state responsibility for injury to alliens”, yang dikenaldalamhukuminternasionalketikaitu. Berdasarkandoktrinhukuminternasionalitu, orang-orangasingberhakmengajukantuntutanterhadapnegaratuanrumah yang melanggaraturan. Biasanya, haliniterjadiketikaseorangasingmengalamiperlakuansewenang-wenangditanganaparatpemerintah, dannegaratersebuttidakmengambiltindakanapapunataspelanggaranitu. Doktrin “perlindungannegaraterhadaporangasing” tersebut, khususnyamengenaistandar minimal dankesamaanperlakuan, kemudiandiambilaliholehperkembangan-perkembangandalamhukumhakasasimanusiainternasional. Meskipuntujuanutamaklaimnegarasemacamitubukanlahuntukmendapatkankompensasibagiwarganegaranya yang dirugikan, melainkanuntukmembelahak-haknegaraitusendiri yang secaratidaklangsungtelahdilanggarmelaluiperlakuan yang burukterhadapwarganegaranya.

8. (b) IntervensiKemanusiaan Demikianlahposisiindividudalamhukuminternasionaltradisional, yang seringditandaimenurutkebangsaannya. Berdasarkandalilitu, negara-negara lain tidakmempunyaihak yang sahuntukmelakukanintervensidenganalasanmelindungiwarganegaranya, seandainyamerekadiperlakukandengansemena-mena. Suatukekecualianterhadapdaliliniadalahapa yang disebutdengandoktrin “intervensikemanusiaan”, yang memberikanhak yang sahuntukmelakukanintervensi. Berdasarkan “hak” ini, negaradapatmengintervensisecaramiliteruntukmelindungipendudukatausebagianpenduduknya yang beradadalamsuatunegara lain jikapenguasanegaratersebutmemperlakukanmerekasedemikianrupasehingga “melanggarhakasasimerekadanmenggoncangkanhatinuraniumatmanusia.” Doktrininidipopulerkanoleh Hugo Grotius. Tetapibanyak yang meragukanapakahhaksemacaminibenar-benarada, yang jelasdoktrininiseringdisalahgunakanolehnegara-negarakuat yang berusahamemperbesarpengaruhpolitikmereka. Sejumlahnegarabesarpadaabad ke-19 memakaihakintervensikemanusiaan yang diklaimitu, antara lain, untukmencegahKekaisaran Ottoman memusnahkankaumminoritasdiTimur Tengah dandiwilayah Balkan.

9. (c) PenghapusanPerbudakan Pemaparandiatasmenggambarkanbahwasebetulnyatelahterjadiperkembangankemanusiaanpadahukuminternasionalsepanjangabad ke-19 danawalabad ke-20. Hal yang paling menonjoldiantaranyaadalahpenghapusanperbudakan. Meskipunekonomiperbudakanpadaakhirabad ke-18 danawalabad ke-19 secarakomersialtelahmenjadikurangmenarikbaginegara-negaraEropadibandingkanmasasebelumnya, gerakanpenghapusanperbudakanitujugadilandasioleh motif kepeduliankemanusiaan yang besar. Praktekperbudakanmula-muladikutukdalamTraktatPerdamaian Paris (1814) antaraInggrisdanPerancis, namumselang 50 tahunkemudian, AktaUmumKonferensi Berlin yang mengaturkolonisasiEropadiAfrikamenyatakanbahwa “perdaganganbudakdilarangberdasarkanasas-asashukuminternasional”.

10. Aksiinternasionalmenentangperbudakandanperdaganganbudakituterusberlanjutsepanjangabad 20. LigaBangsa-BangsamengesahkanKonvensiPenghapusanPerbudakandanPerdaganganBudakpadatahun 1926, danmelarangpraktekperbudakandiwilayah-wilayahbekaskoloniJermandanTurki yang beradadibawahSistemMandat (Mandates System) LigaBangsa-BangsapadaakhirPerangDunia I. Konvensi 1926 inimasihtetapmerupakandokumeninternasionalutama yang melarangpraktekperbudakan, meskipunkonvensiinitelahdiamandemendengansuatuProtokolpadatahun 1953, danpadatahun 1956 ditambahdengansuplemenmengenaidefinisitindakan-tindakan yang termasukdalamperbudakandizaman modern.

11. (d) PalangMerahInternasional Kemajuanbesar yang lain dalamhukumkemanusiaaninternasionalpadaparuhkeduaabad ke-19 adalahpembentukanKomitePalangMerahInternasional (1863), danikhtiarorganisasiitudalammemprakarsaiduakonvensiinternasionaluntukmelindungikorbanperangdanperlakuanterhadaptawananperang, yang dikenaldenganKonvensiJenewa. Prakarsa danusaha-usahaPalangMerahInternasionaliniberlanjutmelewatiduaperangduniadansesudahnya. Organisasiinternasionalinitelahmensponsorisejumlahkonvensi yang tidaksemata-matamenangani status danperlakuanterhadapparaprajurit yang berperang, tetapijugaperlakuanterhadappenduduksipilpadamasaperangdanpembatasanterhadapcara-caraberperang (conducts of war).56 Singkatnyaorganisasiinternasionalinitelahberjasamelahirkanapa yang sekarangkitakenaldenganhukumhumaniterinternasional (international humanitarian law).

12. SegerasetelahberakhirnyaPerangDunia I, masyarakatinternasionalmembentukLigaBangsa-Bangsa (League of Nations) melaluiPerjanjian Versailles. SelainmembentukLigaBangsa-Bangsa (LBB), Perjanjian Versailles jugamelahirkanapa yang dikenalsekarangdenganOrganisaasiPerburuhanInternasional (International Labour Organization). TujuanutamaLigatersebutadalah “untukmemajukankerjasamainternasional, mencapaiperdamaiandankeamananinternasional”. MemangLigatersebuttidaksecaraeksplisitmembuatketetapanmengenaiperlindunganhakasasimanusia. Namun, daridokumenpendiriannya, yang disebutCovenant of the League of Nations, negara-negaraanggotanyadiwajibkanuntukberupayakearahsasaran-sasarankemanusiaansepertimenetapkankondisikerja yang manusiawibagiindividu,

13. laranganperdaganganperempuandananak, pencegahandanpengendalianpenyakit, sertaperlakuan yang adilterhadappendudukpribumidanwilayahjajahan. Ligainimemilikitiga organ utama, yaituDewan, Majelis, danSekretariat. SalahsatuprestasiterbesarLigaBangsa-BangsabagikemanusiaanadalahdibentuknyaSistemMandat (Mandates System) dibawahorganisasiini.

14. Dengansistemini, bekaskoloniJermandanTurki yang kalahperangditempatkandibawah “perwalian” negara-negarapemenangperang. Jadi “suatukepercayaansuciatasperadaban” diserahkankepadanegara-negaraperwalianuntukmenatadanmenyiapkanwilayah-wilayahmandattersebutsampaimerekamemilikipemerintahansendiri. Bahasapaternalistik yang digunakandalamCovenant bolehjadikurangdisukaisekarangini, namun yang jelas, negaraperwaliandiharuskanmenjamintidakadadiskriminasirasialdan agama diwilayah-wilayah yang beradadibawahperwaliannya. Ternyata, beberapawilayahmandatmencapaikemerdekaannyasebelumPerangDunia II. Wilayah-wilayahmandat yang belummencapaikemerdekaansebelumPerangDunia II, seperti Namibia danPalestina, selanjutnyadialihkankepadasistemperwalianberdasarkanPiagam PBB.

15. Di sampingitu, LigaBangsa-Bangsajugamenjalankanfungsipengawasan yang berkaitandengan “kewajiban-kewajiban yang menjadiperhatianinternasional”, sebuahprosedurdanmekanisme yang memungkinkanperlindunganbagikelompok-kelompokminoritas. Denganmekanismeini, kelompokminoritas yang merasadilanggarhaknyadapatmengadukanmasalahnyakepadaDewanLiga. Setelahmendapatpengaduanitu,DewandapatmengajukanmasalahitukepadaKomitead hoc untukKaumMinoritas,yangbertugasmendamaikanataumencobamencaripenyelesaianmasalahtersebutdengancaramembangunpersahabatanantaraparapihak yang bertikai. LigaBangsa-Bangsaresmidibubarkanpada 18 April 1946, enambulansetelahPerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) didirikan.

16. (2) SetelahPerangDunia II Doktrindankelembagaanhukuminternasional yang dipaparkandiatastelahikutmendorongperubahan yang radikaldalamhukuminternasional, yaituberubahnya status individusebagaisubyekdalamhukuminternasional. Individutidaklagidipandangsebagaiobyekhukuminternasional, melainkandipandangsebagaipemeganghakdankewajiban. Dengan status ini, makaindividudapatberhadapandengannegaranyasendiridihadapanLembaga-LembagaHakAsasiManusiaPerserikatanBangsaBangsa. PerubahaninidipercepatdenganmeledaknyaPerangDunia II yang memberikanpengalamanburukbagiduniainternasional. Agar tidakmengulangipengalaman yang sama, masyarakatinternasionalmembangunkonsensusbaru yang lahirdalambentuknorma, doktrin, dankelembagaanbarudalamhukuminternasional. Berikutiniakandibahasnorma, doktrin, dankelembagaanhukuminternasional yang lahirpadaperiodepascaPerangDunia II yang melahirkanhukumhakasasimanusiainternasional.

17. (a) HakAsasiManusiaInternasional Modern Hukuminternasional yang lama (tradisional) telahberhasilmengembangkanberbagaidoktrindankelembagaan yang dirancangdanditujukanuntukmelindungiberbagaikelompokorang, mulaidarikaumbudak, kaumminoritas, bangsa-bangsapribumi, orang-orangasing, hinggatentara (combatants). Dari perkembanganhukumdankelembagaaninilahkemudianterbangunlandasankonseptualdankelembagaanhukumhakasasimanusiainternasionalkontemporer. Karenaitu, kitatidakbisamemahamidenganmendalamhukumhakasasimanusiainternasionalsaatinitanpadidahuluiolehpemahaman yang cukuptentangakar-akarhistoris yang melahirkannyaitu.

18. Sangatberbedadengandoktrindankelembagaan yang mendahuluinya, hukumhakasasimanusiainternasional modern menempatkanindividusebagaisubyeknya. Individuditempatkansebagaipemeganghak (right-holders) yang dijaminsecarainternasional, semata-matakarenaiaadalahindividu, bukankarenaalasankebangsaannyadarisuatunegara. Justrusebaliknya, status negaradalamhukum yang baruiniditempatkansebagaipemegangkewajiban (duty-holders). Jadirelasiantarapemeganghakdankewajibanitulah yang menjadipokokperhatianhukuminternasional yang baruini. Relasikeduanyainikemudiandiwadahidalamstrukturkelembagaan yang baru, yang didesainoleh PBB, melaluiberbagaimacammekanismeatauprosedurpengaduandanpemantauanhakasasimanusiadalamsistem PBB.

19. Hukuminternasional yang baruitutumbuhdanberkembangdariperjanjianperjanjianinternasionalhakasasimanusia yang terusmeningkatsejak 1948, selainberasaldarikebiasaandandoktrininternasional. Peningkatanpadajumlahinstrumeninstrumenhakasasimanusiainternasionaldiiringi pula dengansemakinbanyaknyajumlahnegara yang mengakuidanterikatdengannya. Hal ituberartisemakinbanyaknegara yang tundukpadapengawasaninternasional yang dibangunberdasarkanhukumhakasasimanusiainternasionaltersebut. Implikasinyaadalahbahwaeksklusivitaskedaulatannegaramenjadiberkurang, dannegaratidakdapatlagimengklaimdenganabsahbahwamasalahhakasasimanusiasepenuhnyamerupakanurusandomestiknya.

20. (b) PiagamPerserikatanBangsaBangsa Perkembanganhukumhakasasimanusia yang dipaparkandiatasbermuladariPiagamPerserikatanBangsa-Bangsa. Sebagaisebuahtraktat multilateral yang mengikatsecarahukumsemuanegaraanggota PBB, Piagamitumemuatdenganeksplisitpasalpasalmengenaiperlindunganhakasasimanusia. Dalammukadimahnyaterteratekadbangsa-bangsa yang tergabungdalam PBB untuk “menyatakankembalikeyakinanpadahakasasimanusia, padamartabatdannilaimanusia”. Pasal 1 (3) mencantumkanbahwasalahsatutujuan PBB adalah “memajukandanmendorongpernghormatanterhadaphakasasimanusiadankebebasandasarbagisemuaorangtanpamembedakanras, jeniskelamin, bahasa, atau agama”.

21. SelanjutnyadalamPasal 55 ditegaskan pula, bahwa PBB “harusmemajukan ... penghormatan universal terhadap, danketaatankepada, hakasasimanusiadankebebasandasarbagisetiaporang”. Hal inidiperkuatlebihlanjutolehPasal 56, yang menyatakanbahwasemuaanggota PBB “berjanjiakanmengambiltindakanbersamadansendiri-sendiri ... bagitercapainyatujuan-tujuan yang dinyatakandalamPasal 55”. Jadi, internasionalisasihakasasimanusiadimulaidenganPiagam PBB tersebut.

22. (c) The International Bill of Human Rights “International Bill of Human Rights” adalahistilah yang digunakanuntukmenunjukpadatigainstrumenpokokhakasasimanusiainternasionalbesertaoptional protocol-nya yang dirancangoleh PBB. Ketigainstrumenituadalah: (i) Deklarasi Universal HakAsasiManusia(Universal Declaration of Human Rights); (ii) KovenanInternasionaltentangHakSipildanPolitik(International Covenant on Civil and Political Rights); dan (iii) KovenanInternasionaltentangHakEkonomi, SosialdanBudaya(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Sedangkanoptional protocol yang masukdalamkategoriiniadalah, “the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights” (ProtokolPilihanKovenanHak-hakSipildanPolitik).61 Disebutsebagaiinstrumenpokokkarenakedudukannya yang sentraldalamcorpus hukumhakasasimanusiainternasional. Deklarasi Universal Hak-HakAsasiManusiadisahkanolehMajelisUmumPerserikatanBangsaBangsapadatahun 1948.

23. B. Perkembanganpemikiran HAM di Indonesia: Secaragarisbesar, profesor. Dr. BagirManandalambukunyaperkembanganpemikirandanpengaturan HAM di Indonesia (2001), membagipemikirandalamduaperiode, yaitu:

24. 1. PeriodeSebelumKemerdekaan Perkembanganpemikiran HAM dalamperiodeinidapatdijumpai dam organisasipergerakansebagaiberikut: • Budi Oetomo, pemikirannya, “Hakkebebasanberserikatdanmengeluarkanpendapat” • Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, “Hakuntukmenentukannasibsendiri (the right of self determination). • Serikatislampemikirannya, hakpenghidupan yang layakdanbebasdaripenindasandandeskriminasirasial.

25. Partaikomunis Indonesia pemikirannyahaksosialdanberkaitandenganalat – alatproduksi. • Indische Party, pemikirannyahakuntukmendapatkankemerdekaandanperlakuan yang sama. • PartaiNasional Indonesia pemikiranyahakuntukmemperolehkemerdekaan. • Organisasipendidikannasionalindonesiapemikirannyameliputi: - Hakuntukmenentukannasibsendiri.- Hakuntukmengeluarkanpendapat- Hakuntukberserikatdanberkumpul.- Hakpersamaandimukaumum.- Hakuntukturutdalampenyelenggaraannegara.

26. 2. Periodesesudahkemerdekaan • Periode 1945 – 1950 Pemikiran HAM dalamperiodeinimenekankanpadahak – hakmengenai :- Hakuntukmerdeka- Hakkebebasanuntukberserikatmelaluiorganisasipolitik yang didirikan.- Hakkebebasanuntukmenyampaikanpendapatterutamadiparlemen.Sebagaiimplementasipemikiran HAM diatas, pemerintahmengeluarkanMaklumatPemerintahtanggal 3 November 1945, tentangpartaipolitikdengantujuanuntukmengatursegalaaliran yang adadalammasyarakatdanpemerintahberharappartaitersebuttelahterbentuksebelumpemilu DPR padabulanJanuari 1946.

27. Periode 1950 – 1959 Pemikiran HAM dalamperiodeinilebihmenekankanpadasemangatkebebasandemokrasi liberal yang berintikankebebasanindividu. Implementasipemikiran HAM padaperiodeinilebihmemberiruanghidupbagitumbuhnyalembagademokrasiantara lain :- Partaipolitikdenganberagamideologinya- Kebebasanpers yang bersifat liberal- Pemiludengansistemmultipartai- Parlemensebagailembagakontrolpemerintah- Wacanapemikiran HAM yang kondusifkarenapemerintahmemberikebebasan

28. Periode 1959 – 1966 Padaperiodeinipemikiran HAM tidakmendapatruangkebebasandaripemerintahataudengankata lain pemerintahmelakukanpemasungan HAM, yaituhaksipil, sepertihakuntukberserikat, berkumpul, danmengeluarkanpikirandengantulisan. Sikappemerintahbersifatrestriktif (pembatasan yang ketatolehkekuasaan) terhadaphaksipildanhakpolitikwarganegara. Salahsatupenyebabnyaadalahkarenaperiodeinisistempemerintahanparlementerberubahmenjadisistemdemokrasiterpimpin.

29. Periode 1966 – 1998 Dalamperiodeini, pemikiran HAM dapatdilihatdalam 3 kurunwaktuberbeda. Kurunwaktu yang pertamatahun 1967 (awalpemerintahanpresidenSoeharto), berusahamelindungikebebasandasarmanusia yang ditandaidenganadanyahakujimateriil yang diberikankepadaMahkamahAgung.Kedua, kurunwaktutahun 1970 – 1980, pemerintahmelakukanpemasungan HAM dengansikapdefensif (bertahan), represif (kekerasan) yang dicerminkandenganprodukhukum yang bersifatrestriktifterhadap HAM.Ketiga, kurunwaktutahun 1990 – an, pemikirantidaklagihanyabersifatwacanasajamelainkansudahdibentuklembagapenegakan HAM, sepertikomnas HAM berdasarkankeppres no. 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.

30. Periode 1998 – sekarang Padaperiodeini, HAM mendapatperhatian yang resmidaripemerintahdenganmelakukanamandemen UUD 1945 gunamenjamin HAM danmenetapkanUndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia. Artinya, pemerintahmemberiperlindungan yang signifikanterhadapkebebasan HAM dalamsemuaaspekyaituaspekhakpolitik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukumdanpemerintahan.