HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Prof. Jawahir Thontowi , SH., Ph. D

1. HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Prof. JawahirThontowi, SH., Ph. D Guru BesarIlmuHukum, FakultasHukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2. Literature • K.J. Holstin, Politik Internasional, Kerangka Analisa, Jakarta, Pedoman Jaya. 1987. • J.G. Starke, Introduction to International Law, (tenth edition), London, Butterworths. 1989. • Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung, Refika Aditama. Cetakan Pertama. 2006. • Jawahir Thontowi, Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta, UII Press. 2013.

3. BAB I: HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL • Pengertian Hukum Internasional • Cakupan Hukum Internasional • Tujuan dan Fungsi Hukum Internasional • Sumber Hukum Internasional • Pengertian Hubungan Internasional • Hubungan Internasional dan Politik Internasional • Hukum Internasional dan Hubungan Internasional HI HHI

4. HUKUM INTERNASIONAL • Hukum Internasional,adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. • Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara; • [dalam perkembangannya], pola hubungan internasional yang semakin kompleks, maka pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. • Hukum Internasional,terbagi menjadi dua bagian, yaitu: • HUKUM PERDATA INTERNASIONAL, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (Hukum Antarbangsa). • HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara).

5. Jeremy Bentham • Istilah HUKUM INTERNASIONAL memiliki padanan yang sama dengan istilah HUKUM BANGSA-BANGSA (The Law of Nations, Droit Des Gens). • Hukum Internasional, berbeda dari Hukum Internasional Semu(Quasi-International Law). • Kenapa?...karena hukum internasional semu merujuk ketika salah satu subyek tidak memiliki kualitas sebagaimana layaknya subyek hukum dalam hukum internasional (Perjanjian konsensi antara perusahaan minyak dengan dengan suatu negara berdaulat). Jeremy Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, (ed)W. Harrison, London: Basil Blackwell, 1960.

6. PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL • Mochtar Kusumaatmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lainnya. • J.G. Starke, hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagaian besar terdiri dari azas-azas dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terkait dan menghormatinya, dan dengan demikian mereka (negara-negara) itu juga harus menghormati atau mematuhinya dalam hubungan satu sama lain. • Rebecca M. Wallace, hukum internasional merupakan peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti organisasi internasional dan individu, dalam hal hubungan satu dengan lainnya.

7. PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL • Oppenheim, hukum internasional merupakan himpunan aturan kebiasaan dan perjanjian internasional yang dianggap mengikat menurut hukum oleh negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan lainnya. • Brierly, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai himpunan aturan dan asas-asas perilaku yang mengikat terhadap negara-negara beradab dalam hubungan negara-negara ini satu dengan lainnya.

8. Shearer,hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subyek hukum internasional) dan hubungan satu sama lain, yang meliputi: • Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan diantara institusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan • Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain entitas negara.

9. Peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, hubungan antara organisasi internasional dengan negara serta hubungan antara organisasi internasional dengan individu; Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (Non-State Entities) sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara itu bersangkut paut dengan persoalan masyarakat internasional. CAKUPAN HUKUM INTERNASIONAL • J.G. Starke

10. Hubungan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, dan diperluas kepada; Hubungan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari organisasi-organisasi internasional; [Serta] Perusahaan-perusahaan dan individu-individu. CAKUPAN HUKUM INTERNASIONAL • John O'Brien

11. SIFAT DAN HAKIKAT HUKUM INTERNASIONAL • Hukum internasional tidak mengenal suatu kekuasaan eksekutif yang kuat. • Hukum internasional bersifat koordinatif tidak subordinatif. • Hukum internasional tidak memiliki badan-badan Legislatif dan Yudikatif dan kekuasaan Polisional. • Hukum internasional tidak dapat memaksakan kehendak masyarakat internasional sebagai kaidah Hukum Nasional.

12. ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL • Asas Teritorial,menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayahnya. • Asas Kebangsaan,menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun dia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. • Asas Kepentingan Umum,menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

13. TUJUAN HUKUM INTERNASIONAL • J.G. Starke • [Pertama], hukum internasional dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memelihara perdamaian dunia; • [Kedua], mengabaikan atas segala bentuk peraturan yang tidak menyukai berbagai peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan tinggi (a high policy), yakni berkaitan dengan isu perdamaian atau perang. • HUKUM INTERNASIONAL,dimaksudkan untuk membakukan penilaian terhadap berbagai pelanggaran hukum internasional, sebagai hasil dan akibat dari peperangan atau konflik atau karena agresi militer, atau ketidakmampuan suatu negara untuk mencegah timbulnya problem apidemik, sebagai persoalan pelucutan senjata, terorisme internasional, dan pelanggaran dalam praktek konflik militer konvensional dan konflik militer non-internasional.

14. Sebagai suatu sistem, hukum internasional merupakan sistem hukum yang Otonom, Mandiri dari politik internasional yang fungsi utamanya adalah melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk sistem negara yang otentik. Hukum internasional berfungsi sebagai instrumen hukum antara bangsa-bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memperjuangkan terciptannya Perdamaian Dunia (world peace); Ketertiban Dunia (world order); dan berusaha untuk mencegah negara-negara menggunakan kekerasan senjata dalam penyelesaian sengketa internasional, melainkan mengedepankan cara-cara damai (peaceful mechanism) FUNGSI HUKUM INTERNASIONAL • David J. Bederman • K.J. Holstin World Peace World Order Peaceful Mechanism

15. SUMBER HUKUM MATERIAL [a]dalah sumber hukum dalam pengertian asal mula atau asal-usul hukum itu sebenarnya, yaitu materi-materi atau bahan-bahan yang membentuk atau melahirkan kaidah atau.dan norma tersebut, sampai dinamakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat: traktat, resolusi Majelis Umum, putusan hukum, proposal dari the International Law Commission. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL SUMBER HUKUM FORMAL [a]dalah prosedur hukum dan metode bagi pembentukan mengenai aturan untuk pengenaan secara umum mengikat secara umum kepada pihak-pihak yang dituju. Sumber yang menentukan sebuah aturan sebagai RULE OF LAW, mengikat negara-negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 38 Statuta ICJ

16. SUMBER HUKUM INTERNASIONALBERDASARKAN PENGGOLONGANNYA: Meliputi: • Kebiasaan • Traktat (e.g. Persoalan Politik, Ekonomi) • Keputusan Pengadilan atau Badan-Badan Arbitrase • Karya-Karya Hukum • Keputusan/Ketetapan Organ/Lembaga Internasional • Penggolongan menurut pendapat para sarjana hukum internasiona. • Penggolongan menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional. Meliputi: • Perjanjian Internasional (International Convention) • Kebiasaan Internasional (International Custom) • Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara beradab • Keputusan Pengadilan (Judicial Decisions) dan Pendapat Para Ahli yang telah diakui kepakarannya (Theachings of the Most Highly Qualified Publicists).

17. Perjanjian Internasional, merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut berbentuk Law Making Treaties, yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum (Piagam PBB 1945, Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik). Hukum Kebiasaan Internasional, berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan (Hukum Laut 1958, Hukum Perjanjian 1969). Prinsip Hukum Umum, prinsip-prinsip umum hukum nasional yang dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional (Praduga Tidak Bersalah, etc...). SUMBER HUKUM INTERNASIONALBERDASARKAN SIFAT DAYA IKATNYA • Sumber Hukum Primer, adalah sumber hukum yang sifatnya paling utama. Artinya, sumber hukum ini dapat berdiri sendiri-sendiri meskipun tanpa keberadaan sumber hukum yang lain:

18. Keputusan Pengadilan, memainkan peranan yang cukup penting dalam pembentukan norma-norma baru dalam hukum internasional, misalnya dalam sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan. Mahkamah diperbolehkan memutuskan suatu perkara secara 'ex aequo et bono', yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip keadilan dan kebenaran. Pendapat Para Sarjana Hukum Internasional yang Terkemuka. SUMBER HUKUM INTERNASIONALBERDASARKAN SIFAT DAYA IKATNYA • Sumber Hukum Subsider,adalah sumber hukum tambahan baru yang mempunyai daya ikat bagi hakim dalam memutuskan perkara apabila didukung oleh sumber hukum primer.

19. Sumber Hukum Internasional [lainnya...] • Putusan Organisasi Internasional • Putusan Majelis Umum PBB • Prinsip Equity atau Kepatutan, yang biasanya digunakan dalam keadaan tertentu dan bersifat terbatas dalam upaya memperoleh keadilan. • Kode Etik Moral atau Nilai Etika, sebagai norma-norma leluhur. • Hukum Lunak (Soft Law): DEKLARASI HAM • Jus Cogen, suatu norma kebiasaan yang telah menjadi norma yang paling tinggi dibandingkan dengan norma-norma lain.

20. PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL • K.J Holsti, hubungan internasional adalah semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak...ia mencakup juga studi mengenai Serikat Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Turisme, Perdagangan Internasional, Transportasi, Komunikasi, danPerkembangan NilaidanEtik Internasional. • Couloumbis dan Wolfe,hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa diamati dan mencoba menemukan variable-variable dasar untuk menjelaskan perilaku serta mengungkapkan karakteristik-karakteristik atau tipe-tipe hubungan antar unit-unit sosial. • John Houston,hubungan internasional merupakan suatu studi yang membahas interaksi diantara anggota-anggota dalam komunitas internasional atau mengenai tingkah laku aktor-aktor yang beroperasi dalam sistem politik internasional.

21. HUBUNGAN INTERNASIONAL Negara Non-Negara atau (Individual) Negara Non-Negara • Aktor Negara: Pemerintah Amerika Serikat, Iraq, Indonesia, etc • Aktor Non-Negara: Pengusaha Indonesia menjalin hubungan dagang dengan pengusaha Australia, turis asing yang berkunjung ke Indonesia Hubungan Internasional Melewati Batas Yurisdiksi Wilayah Masing-Masing

22. Negara-negara dalam melakukan hubungan,baik di bidang politik, ekonomi, teknologi dan lain-lain harus didasarkan pada payung hukum demi tercapainya hak dan kewajiban masing-masing negara. Tentang cara-cara negara memperjuangkan kepentingan nasionalnya, selain terikat pada kewajiban internasional juga menggunakan pendekatan non-hukum. Relevansinya adalah terdapatnya keterkaitan yang konkret yakni suatu hal (termasuk negara dan individu) yang melintas batas wilayah suatu negara yang ditandai dengan kerjasama-kerjasama internasional dan hal-hal lain seperti regionalisme ekonomi. Hubungan internasional di era modern lebih diwarnai dengan stabilitas dunia yang cukup baik dan tidak terjadinya perang dunia (meskipun konflik di beberapa negara masih terjadi: Konflik Israel-Gaza, Konflik Suriah) POLITIK INTERNASIONAL • K.J. Holsti, “[..] interaksi antara dua negara atau lebih...[yang terdiri atas] pola tindakan suatu negara dan reaksi atau tanggapan negara lain terhadap tindakan tersebut [...]” • Politik Internasional, merupakan AKSI-REAKSI tindakan antarnegara, menitikberatkan pada dinamika TANGGAP-MENANGGAPI antara dua negara atau lebih negara (e.g.Indonesia vs Malaysia mengenai perebutan wilayah, klaim kebudayaan, TKI).

23. Hubungan Internasionaldan Politik Internasional • ALIRAN REALIS, (Tichydides dan Aristoteles), aktor dalam hubungan internasional adalah negara berdaulat serta organisasi pemerintahan internasional (misalnya, PBB). • ALIRAN IDEALIS, (Plato), aktor dalam hubungan internasional selain negara adalah juga termasuk Organisasi Pemerintahan Internasional, LSM Internasional, Masyarakat Global,serta Individu. Hubungan internasional bercorak lintas batas negara dan terkadang melewati kewenangan negara. • Politik Internasional tidak terlepas dari kepentingan nasional sebuah negara. Negara-negara berprinsip bahwa sikap politik luar negeri merujuk pada kepentingan nasional. Adapun cara untuk memperjuangkan politik nasional, antara lain melalui pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain (baik perjanjian bilateral ataupun multilateral).

24. HUBUNGAN INTERNASIONAL dan POLITIK INTERNASIONAL • Pendekatan Konvensional,hubungan internasional tidak lepas dari kajian tentang kekuatan (power) suatu negara. • HANS MORGENTHAU, konsep kekuatan itu ditingkatkan posisinya yaitu sebagai kemampuan dari kebijakan luar negeri dilakukan oleh aktor-aktor elit negara untuk mempengaruhi secara dominan pemikiran dan tindakan terhadap pusat kekuasaan yang paling penting dalam kaitannya dengan politik. • Kekuasaan dalam hubungan internasional terkait dengan kepentingan politis nasional, konsep kekuatan dan kemampuan harus dikaitkan dengan konsep keseimbangan (balance of power) dan kesinambungan (equilibirium), sehingga terpeliharanya ketertiban (status quo).

25. HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL GROTIUS “De Jure Belli ac Pacis”, (Perihal Perang dan Damai):Hukum dan Hubungan Internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.

26. HUKUM INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL • OBJEK HUKUM INTERNASIONAL, adalah badan hukum internasional yaitu negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam scope wilayah tertentu, ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang mengatur hubungan dalam negeri. • SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL, diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukunghak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hubungan internasional terjalin antara subjek hukum internasional yang mampu memikul hak dan kewajiban. • Keduanya sama-sama memiliki cakupan internasional yaitu negara bangsa dan juga hukum yang digunakan untuk mengatur tentang masyarakat internasional seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

27. HUBUNGAN INTERNASIONAL BAB II ASPEK-ASPEK HUBUNGAN INTERNASIONAL PRINSIP-PRINSIP DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL PENDEKATAN TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL

28. ASPEK-ASPEK HUBUNGAN INTERNASIONAL:[d]alam bentuk kerjasama perjanjian internasional, hubungan diplomatik, untuk aspek politik, ekonomi, militer, teknologi dan informasi, serta aspek penyelesaian sengketa melalui perundingan dan cara-cara lainnya. • KERJASAMA MELALUI PERJANJIAN INTERNASIONAL, adalah bentuk kerjasama antara dua pihak (bilateral treaty), antara tiga pihak (trilateral treaties), atau beberapa pihak (multilateral treaties) untuk menyepakati suatu obyek tertentu. • KERJASAMA DIPLOMATIK, adalah hubungan hukum yang terorganisir antara pemerintah negara-negara sebagai dasar dari seribu negara. DASAR HUKUM, Vienna Convention 1961 (Kedutaan Besar), Vienna Convention 1963 (Konsuler).

29. ASPEK-ASPEK HUBUNGAN INTERNASIONAL • KERJASAMA HAK ASASI MANUSIA DAN PENCAPAIAN PERDAMAIAN DUNIA, keterlibatan negara-negar dalam hal menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM universal, dan berupaya ikut berjuang dalam menciptakan dan membangun perdamaian dunia (world peace) dan ketertiban dunia (world order). • KERJASAMA INTERNASIONAL YANG MELIBATKAN NEGARA-NEGARA, negara-negara tidak dapat berpangku tangan ketika negara sahabat dilanda bencana (alam/kemanusiaan/peperangan/perang saudara). • KERJASAMA PERTAHANAN MILITER DAN KEAMANAN INTERNASIONAL, kerjasama internasional dalam membangun dan menjaga perdamaian dan ketertiban dunia memerlukan strategi dan metode interdisipliner.

30. PRINSIP-PRINSIP DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL “ASAS-ASAS HUKUM, adalah general principle of international recognized by civilized countries, suatu prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional yang diakui oleh negara-negara beradab, yang pemberlakuannya bersifat universal, dan tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat”

31. PRINSIP-PRINSIP DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL • [Pertama] asas Pacta Sunt Servanda, suatu asas yang digunakan oleh negara-negara untuk membebankan kewajiban-kewajiban kepada pihak-pihak untuk saling mematuhi dan menghormatinya. • Anzilotti, tidak hanya berlaku pada cakupan hukum internasional akan tetapi hukum negara-negara beradab juga telah mengakui adanya asas tersebut. • Ajaran Islam, mewajibkan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang dengan penundaan pembayaran, wajib membuat perjanjian tertulis demi terjaminnya kepastian hukum. • [Kedua] asas I'tikad Baik (Good Faith), adalah suatu itikad baik menjadi penting dalam melaksanakan hubungan internasional. Asas untuk menanamkan kejujuran menjadi kebutuhan dalam melakukan transaksi, baik di tingkat nasional dan tingkat internasional.

32. PRINSIP-PRINSIP DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL • [Ketiga] asas Kesederajatan Negara-Negara (equality within sovereign states), suatu prinsip dimana besar, kecilnya suatu ukuran negara tidak dapat menghalangi penerapan asas kesederajatan tersebut. • Negara-negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan negaranya masing-masing. • [Keempat] asas tidak melakukan campur tangan (non-intervention principle), adalah suatu prinsip dimana negara-negara tidak diperbolehkan untuk ikut campur tangan urusan dalam dan luar negerinya suatu negara. • [Kelima] asas Hubungan Bertetangga Baik (good and friendly neighbourhood relations), suatu asas yang dipergunakan oleh suatu negara untuk dapat hidup berdampingan sebagai negara-negara tetangga satu sama lainnya.

33. PRINSIP-PRINSIP DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL [Keenam] asas Hubungan Timbal Balik (reciprocal relations), suatu asas penting yang digunakan oleh negara-negara dimana sesungguhnya kedua negara saling bergantung dan karena itu negara-negara tersebut saling memberikan pengakuan kedaulatan dan pengakuan. • [Ketujuh] prinsip penggunaan hak Veto, suatu hak istimewa yang dipegang negara-negara adi-kuasa (super powers) untuk menolak dan/atau membatalkan berbagai putusan yang dibuat dan telah disepakati anggota-anggota Dewan Keamanan PBB. • [Kedelapan] prinsip free trade zone, yaitu prinsip wilayah perdagangan bebas yang diberlakukan bagi negara-negara untuk menyepakati berbagai hak dan kewajiban internasional dalam pelaksanaan perdagangan internasional.

34. PENDEKATAN TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL • Pendekatan Budaya (culture approach), mengenal dan mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah negara untuk dapat memahami karakteristik dari masyarakat atau negara tersebut. Misalnya, walikota St. Louis, USA telah menetapkan tanggal 12 Maret sebagai Hari Pertukaran Seni Budaya AS-Indonesia. • Pendekatan Sosial dan Ekonomi (social and economic approach), dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi. [2002] isu the Third Millenium, merupakan seruan dunia agar kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup menjadi kepedulian bangsa-bangsa. [Melalui] program-program PBB, UNICEF, WHO, UNDP

35. PENDEKATAN TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL • Pendekatan Politik dan Keamanan (political and security approach), perlu adanya agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Penciptaan keseimbangan politik dunia (the balance of power), terutama oleh negara-negara super powers untuk menggunakan hak veto mereka untuk tujuan memelihara perdamaian dan bukan untuk menciptakan konflik. Ex. Kasus Palestina vs Israel, Kasus Tibet vs China • Pendekatan Keagamaan (religious approach), pendekatan religius dalam menciptakan perdamaian dunia sangat penting dan utama. HANS KUNG, menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan tercipta tanpa perdamaian agama-agama dan tidak ada perdamaian agama tanpa dialog dan toleransi, there is no peace without religious peace and no religious peace without dialogue and tolerance

36. AKTOR-AKTOR UTAMA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL BAB III