HUKUM INTERNASIONAl

1. HUKUM INTERNASIONAl Oleh : Nurul Hikmah

2. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional (publik)  keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. • Hukum perdata internasional  keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara

3. Istilah yang digunakan: • International law • Public international law • Law of nations • Inter state law • Transnational law  istilah ini digunakan oleh pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional public dan hukum internasional perdata. Yaitu prinsip dan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum dan bersifat lintas batas negara.

4. Sifat Hukum Internasional • Sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif • Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. • Tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia (world government) yang memiliki kewenangan membuat dan memaksakan berlakunya aturan internasional.

5. Tidakkah PBB merupakan badan supranasional ?

6. PBB

7. Perwujudan Hukum Internasional

8. Eksistensi Hukum Internasional • Austin : - bukan hukum sesungguhnya - menurutnya utk dikatakan sebagai hukum harus memenuhi dua unsur : > badan legislatif > aturan yang dipaksakan - positif morality

9. Oppenheim : - menurutnya, really law memenuhi tiga syarat: adanya aturan hukum, adanya masyarakat internsional, adanya jaminan pelaksanaan dari luar (external power). - menurutnya hukum internasional adalah hukum yang lemah (weak law)

10. Para pakar HI modern menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya bukan sekedar positive morality. Bilamana HI merupakan kaidah moral  tidak ada external power  kesadaran subjek hukum.

11. Pengakuan masy. Internasional trhadap Hi sbg hukum • Dari pendapat Dixon: 1. HI bnyk dipraktekkan oleh pejabat2 LN, foreign offices, pengadilan nasional dan organisasi internasional 2. negara2 yg melanggar HI dlm praktek tdk mengatakan bhw mrk melanggar hukum krn HI tdk mengikat mrk. 3. Mayoritas negara mematuhi HI

12. 4. Adanya lembaga2 penyelesaian hukum sprt arbritase dan berbagai pengadilan internasional yg menggunakan argumentasi2 hukum dlm penyelesaian sengketa yg ditanganinya 5. Dlm praktek HI dpt diterima kedalam hukum nasional negara2. tidak ada satu negarapun dlm membuat hukum nasionalnya tanpa melihat kaidah HI yg ada.

13. Hukum Internasional, Negara Maju, dan Negara Berkembang • HI meskipun mengalami perkembangan namun masih etnosentris, berpihak pada kepentingan negara-negara barat dan negara-negara maju. • Hukum bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sbg alat untuk mencapai suatu kepentingan.

14. Pemanfaatan HI sbg instrumen politik menrt. Hikmahanto :

15. SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Oleh: Nurul Hikmah

16. Dalam HI ada 2 pasal yg mencantumkan sec tertulis sumber hukum dlm arti formil : 1. konvensi Den Haag XII tgl 18 okt 1907  mendirikan Makamah Internsn Perampasan kapal di laut (Internasional Prize Court). 2. pasal 38 Piagam Mahkamah Internasnl Permanen tgl 16 des 1920 yg kmd diterima berlakunya piagam PBB tgl 26 jun 1945

18. treaty • Menurut Konvensi wina Pasal 2 1969, Perjanjian Internasional (treaty) didefinisikan sebagai:“Suatu Persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu instrumen atau lebih dan apapun nama yang diberikan.”

19. Konvensi Wina 1969  dapat digunakan trhdp sengketa mengenai perjanjian yg dibentuk negara dg negara dan bentuknya tertulis. • Konvensi Wina 1986  utk sengketa yg pihaknya bukan negara melainkan organisasi internasional.

20. International customary law (Hukum Kebiasaan Internasional) • Men. Dixon: hukum yang berkembang dari praktek/ kebiasaan negara-negara. • Merupakan sumber hukum tertua dalam HI • HI tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara.

21. Hukum kebiasaan internasional berbeda dengan hukum adat istidat (usage) atau kesopanan internasional (international community) ataupun persahabatan (friendship) • Praktek negara-negara yang tidak diterima sebagai hukum kebiasaan mrp kesopanan internasional

22. Praktek suatu negara mrp hukum kebiasaan / kesopanan / adat ? • Memenuhi dua unsur hukum kebiasaan intenasional secara kumulatif a. Unsur faktual adanya praktek umum negara, berulang-ulang dan dlm jangka waktu lama b. Unsur psikologis bersifat abstrak dan subjektif

23. 2. Perubahan hukum kebiasaan internasional  Suatu hukum kebiasaan baru (new customary law) dapat menggantikan hukum kebiasaan lama  bila ada praktik negara yang bertentangan dg hukum kebiasaan yg sudah ada  di dukung oleh opinio jurist

24. 3. Hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional

25. Oleh: Nurul Hikmah HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

26. HI-HN merupakan satu kesatuan hukum/terpisah satu sama lain?

27. HI dan HN merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yg lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Kemungkinan terjadinya konflik antar keduanya sangat besar sekali karena terletak dalam satu sistem hukum Muncul persoalan hirarki antara HN-HI yg melahirkan beberapa sudut pandang yang berbeda Men. Aliran Monisme:

28. Aliran ini pernah kuat di Jerman dg nama madzhab Bonn yg diikuti oleh Max Wenzel HI merupakan lanjutan HN Pd hakikatnya HI bersumber pd HN oleh karena itu HN kedudukannya lebih tinggi dr pd HI Pandangan monisme dg primat HN:

29. HN bersumber pada HI  men. Pandangannya mrp suatu perangkat ketentuan hukum yang hirarkis lebih tinggi Kekuatan mengikatnya HI thdp HN berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari HI Paham ini dikembangkan oleh madzhab Vienna dan didukung oleh aliran yg berpengaruh di Perancis Pandangan monisme dg primat HI:

30. Kelemahan-kelemahan: 1. ada pandangan bhw HN bergantung pd HI. Hal itu bertentangan dg sejarah bhw HN telah ada sebelum adanya HI 2. wewenang suatu negara sepenuhnya adalah wewenang HN

31. Kesimpulan : pada hakikatnya HI mrp suatu perangkat hukum yg mengatur kehidupan antar negara dan tunduknya negara pd HI mrp persoalan hubungan subordinasi dalam arti struktural organis.

32. Pernah berpengaruh di Jerman dan Italia Pemuka aliran ini: Triepel dan Anzilotti Aliran ini mengemukakan bhw antara HI-HN mrp dua sistem hukum yg berbeda, perbedaanny pada: -sumber -subjek -HN memiliki integritas yg lebih sempurna dibandingkan dg HI Aliran Dualisme

33. Suatu negara tidak dapat menggunakan HN nya yg bertentangan dg HI sbg alasan utk menjustifikasi pelanggaran HI yg dilakukan pada pihak lain Suatu negara tidak dapat menggunakan alasan ketiadaan HN-nya utk menjustifikasi pelanggaran HI yg dilakukan pada pihak lain Praktek HN di depan pengadilan internasional:

34. Tanggung jawab internasional timbul hanya ketika negara gagal utk memenuhi kewajiban internasional HN dpt diajukan di Pengadilan Internasional apabila tidak bertentangan dg HI  teori oposabilitas HN dpt diajukan di Pengadilan Internasional sbg bukti adanya praktek hukum kebiasaan internasional

35. Pengadilan Internasional dpt memberikan putusan bahwa suatu HN tdk cukup memenuhi kewajiban HI. Demikian pula pengadilan internasional tidak berhak menyatakan bahwa HN mrp negara valid atau invalid krn menyangkut urusan domestik negara yg bersangkutan.

36. Status dan perlakuan terhadap HI berbeda-beda dalam praktek antara satu negara dg yg lain. Mayoritas negara memiliki konstitusi tertulis atau document sbg ketentuan yg fundamental bgmn HI di depan pengadilan nasional Hukum Internasional di depan Pengadilan Nasional

37. Ada dua praktek yg diikuti oleh banyak negara:

38. 1. HI akan lebih efektif bila ditransformasikan ke dalam HN 2. HI akan menjembatani HN ketika tidak dapat diterapkan di wilayah negara lain 3. HI akan mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan dalam HN 4. HI banyak tumbuh dari praktek HN negara-negara 5. Prescription Jurisdiction  negara memiliki kewenangan membuat aturan perundang2an dlm HN-ny namun tidak bisa lepas dari aturan HI Eksistensi HI terhadap HN:

39. WILAYAH Oleh: Nurul Hikmah

40. Wilayah merupakan atribut yg sangat penting bagi eksistensi suatu negara. • Negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya.

41. Negara wajib mengatur wilayahnya sendiri. Di atas wilayahnya, negara wajib untuk tidak menggunakan tindakan-tindakan yang merugikan negara lain serta tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (pasal 7 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949).

42. UU No.43 th. 2008 mengatur wilayah negara Indonesia dg tujuan: • Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa 2. Menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat 3. Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

43. UU No. 43 menetapkan bahwa wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya termasuk wilayah sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

45. Daratan suatu negara • Merupakan daratan awal suatu negara atau wilayah tambahan negara tersebut • Luas daratan awal ditentukan oleh tindakan atau pernyataan sepihak suatu negara ketika memproklamirkan kemerdekaannya • Atau ditentukan oleh perkembangan setelah negara itu terbentuk sbgmn terjadi pada Israel dan Polandia yg wilayah daratan awalnya belum pasti saat merdeka.

46. Perjanjian internasional pada umumnya di buat oleh negara untuk mengatur masalah perbatasan wilayahnya di darat. • Indonesia memiliki perbatasan wilayah darat dg tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.

47. Disamping daratan awal, dalam Hukum Internasional dikenal adanya wilayah tambahan yang berdasarkan teori-teori hukum internasional klasik yg dapat diperoleh suatu negara dg cara-cara berikut :

48. 1. Okupasi atau Pendudukan • Merupakan perolehan atau penegakan kedaulatan atas wilayah yang terra nulius • Yaitu wilayah yang sebelumya belum pernah diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara.

50. Unsur penemuan  unsur objektif. • Unsur kehendak yang diwujudkan dengan tidakan-tindakan nyata  unsur subjektif. • Terpenuhinya unsur penemuan merupakan unsur pendahuluan bagi keabsahan tindakan (enchoate title ).