1 / 182

Hukum Internasional

Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2010. Identitas Mata Kuliah. Nama : Hukum Internasional Sifat : Wajib SKS : 3 Prasyarat : PIH, PHI, IN Semester : Ganjil / Genap. Deskripsi & Kompetensi.

caesar
Download Presentation

Hukum Internasional

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2010

  2. Identitas Mata Kuliah • Nama : Hukum Internasional • Sifat : Wajib • SKS : 3 • Prasyarat : PIH, PHI, IN • Semester : Ganjil / Genap

  3. Deskripsi & Kompetensi • Merupakan mata kuliah bersifat dasar yang berisi asas, teori dan konsep-konsep dalam Hukum Internasional. • Mahasiswa dapat memahami asas, teori dan konsep-konsep dalam Hukum Internasional dan mampu menggunakannya untuk memecahkan kasus-kasus konkrit

  4. I. Pendahuluan • Ruang Lingkup Bahasan • Pengertian, Definisi dan Peristilahan • Bentuk Perwujudan Hukum Internasional • Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional • Hakekat Dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional • Masyarakat Internasional Sebagai Landasan Sosiologis Hukum Internasional • Hakekat Dan Fungsi Kedaulatan Negara Dalam Masyarakat Internasional

  5. II. Hubungan Hukum Internasional dengan Hubungan Internasional • Pengertian Hubungan Internasional • Sejarah Hubungan Internasional • Asas-asas dalam Hubungan Internasional • Bentuk-bentuk Hubungan Internasional

  6. III. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional • Sistem dalam hubungan HI dan HN • Pengutamaan dalam hubungan HI dan HN • Berlakunya HI dalam HN

  7. IV. Sumber - Sumber Hukum Internasional • Pengertian • Jenis Sumber HI • Perjanjian Internasional • Kebiasaan Internasional • Prinsip-prinsip hukum umum • Putusan pengadilan dan doktrin sebagai sumber hukum tambahan

  8. V. Subjek Hukum Internasional • Pengertian • Jenis-jenis Subyek Hukum Internasional a) Negara b) Tahta Suci c) Organisasi Internasional d) Individu e) Pemberontak dan Beligeren f) Perkembangan Terakhir

  9. VI. Pengakuan • Pengertian • Pengakuan De Jure dan De Facto • Akibat Hukum dari Pengakuan • Pengakuan terhadap Insurgensi dan Beligerensi • Pengakuan Berkenaan dengan Wilayah dan Non Pengakuan

  10. VII. Kedaulatan • Kedaulatan wilayah darat • Kedaulatan wilayah laut • Kedaulatan wilayah udara VIII. Yurisdiksi • Pengertian dan Unsur Yurisdiksi • Jenis Jenis Yurisdiksi

  11. IX. Tanggung Jawab Negara • Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Perjanjian Internasional atau terhadap Kewajiban Kontraktual • Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Hukum Internasional • Upaya Hukum untuk Memperoleh Kompensasi/Pemulihan Hak

  12. X. Suksesi • Pengertian & Jenis • Sebab dari Suksesi • Akibat Hukum Suksesi XI. Penyelesaian Sengketa Internasional • Pengertian • Bentuk Penyelesaian Sengketa Internasional

  13. Referensi • Pengantar Hukum Internasional (Prof. Dr. Mochtar K.) • Hukum Internasional ( F. Sugeng Istanto) (Boer Mauna) • Pengantar Hukum Internasional (J.G. Starke)

  14. Metode Knowledge Transfer dan Sistem Penilaian • One – Two Way Traffic • Sistem - Kehadiran minimal 80% - Tugas Terstruktur I - Ujian Tengah Semester - Tugas Terstruktur II - Ujian Akhir Semester - Keaktifan diskusi

  15. HUKUM (Oppenheim ) “kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berlaku-nya dipertahankan oleh ‘external power’ masyarakat yang bersangkutan”. INTERNASIONAL ‘inter’ = sesama, antar ‘nasional’ = negara internasional = antar negara = antar batas negara

  16. HukumInternasional Publik Keseluruhankaidahdanasashukum yang mengaturpersoalan yang bukanperdata yang melintasibatasnegara HukumPerdataInternasional Keseluruhankaidahdanasashukum yang mengaturhubunganperdata yang melintasibatasnegara

  17. Definisidanperistilahan

  18. ISTILAH ??? HUKUM INTERNASIONAL Hukum Bangsa Bangsa ( Law of Nations) IUS GENTIUM (Greece) (Romans) Bonafide-Pacta SS Hukum Antar Negara (Inter – States Law)

  19. Definisi Grotius ( De Jure Belli ac Pacis) Hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya J.L. Brierly Himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya

  20. Charles Cheny Hide International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also : a) the rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relation with each other and their relations with states and individuals b) certain rules of law relating to individuals and non state entities so far as their rights or duties of such individuals and non state entities are the concern of the international community

  21. Mochtar Kusumaatmadja Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan / persoalan yang melintasi batas negara antara : (1) negara dengan negara (2) negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain

  22. Bentuk / PerwujudanhukumInternasional Hukum Internasional Regional Hukum Internasional Universal Hukum Internasional Khusus

  23. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

  24. Sejarah Hukum Internasional a.Yunani ( dlm-luar kota) – Islam (Siyar) – Indonesia (Kediri Mongol) b. Perjanjian Westphalia --- 1618-1648 war –penanda sistem hukum internasional modern c. Congress of Vienna (1815) – pengakhiran perang Napoleon – perdagangan budak – prinsip lintas damai perairan – fase awal perkembangan HI d. Liga Bangsa-Bangsa (1920) – pengakhiran & pencegahan WW I-II – instansi permanen antar negara dalam penyelesaian sengketa dan Permanent Court of International Justice e. Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945)

  25. Perkembangan Hukum Internasional Perubahan Peta Bumi Politik – negara2 baru (Konvensi Montevidio 1933-Hak dan Kewajiban Bangsa, Konf Asia Afrika 1955 Bandung) Kemajuan Teknologi (explorasi laut, luar angkasa) Perubahan Struktur Organisasi dan Masyarakat Internasional (ICC-Nurenberg-Tokyo, ICRC, Human Right Watch)

  26. HAKEKAT DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL

  27. Hakikat Berlakunya Hukum Internasional Hukum Internasional = Soft Law – Norma Moral ??? = Austin : Hukum merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur perilaku dan ada paksaan atasnya. Jadi perlu ada badan legislatif-eksekutif-judikatif dan hukum yang memaksa. Hukum Internasional = Really Law ??? => Dixon & Oppenheim : Ada aturan hukum (ex: UN Convention, Treaty), masyarakat internasional, jaminan pelaksanaan dari luar/ external power (sanksi diplomatik, ganti rugi )

  28. Dasar Mengikatnya Hukum Internasional Teori Hukum Alam – Grotius – Hukum Internasional dipatuhi karena merupakan hukum alam yang berada di tempat lebih tinggi dibanding aturan lain Teori Positivisme – Ikatan Hukum Internasional ada karena ada kehendak negara untuk mematuhinya Teori Sosiologis – Ikatan Hukum Internasional ada karena fakta kemasyarakatan atas pemenuhan kebutuhan dasar mereka

  29. DEFINISI HUBUNGAN INTERNASIONAL

  30. Hugo De Groot Hukum & hubunganInternasionaldidasarkanpadakemauanbebasdanpersetujuannegara-negarademikepentinganbersamadari yang mengikatkandiri . • Daniel S. Papp Ilmu yang mempelajari masalah-masalah inter- nasional & sistem yg membentuk hubungan internasional serta para aktor yg terlibat di dalamnya. • RencanaStrategiPolitik LN RI (RENSTRA) hubunganantarbangsadalamsegalaaspeknyaygdilakukanolehsuatunegarauntukmencapaikepentingannasionalnegaratersebut

  31. LANDASAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

  32. 1. Pasal 1 United Nation Charter (Piagam PBB) : • PBB menciptakanperdamaiandankeamananinternasionalsertaberusahamencegahtimbulnyabahaya yang mengancamperdamaiandankeamanan. • PBB mengembangkanpersahabatanantarbangsaatasdasarpersamaandanhakmenentukannasibsendiri • PBB mengembangkankerjasamainternasionaldalamrangkamemecahkanpersoalan-persoalanekonomi, sosialbudaya, kemanusiaan, sertamenghormatihakasasimanusiatanpamembeda-bedakansuku, jeniskelamin, bahasadan agama. 2. Pembukaan UUD 1945 Alineake IV • Tap MPR no.IV/MPR/1999 tentang GBHN • UU no.37 tahun 1999 tentangHubunganInternasional

  33. ASAS-ASAS HUBUNGAN INTERNASIONAL

  34. a. Kebangsaan : WN mendapatperlakuandarinegara dimanaiaberasal b. Teritorial : berlakubagisemuaorangbaik WN/bukan c. PactaSuntServanda : Perjanjian yang adaharusditaati olehpihakygterlibat d. Egality : Kedudukan para pihak sama e. Courtesy : Saling menghormati dan menjaga kehormatan negara f. Reciprocity : Tindakan suatu negara kepada negara lain dapat dibalas setimpal

  35. BENTUK HUBUNGAN INTERNASIONAL

  36. BENTUK HUBUNGAN INTERNASIONAL DIPLOMASI NEGOSIASI LOBBY HUKUM INTERNASIONAL DIATUR

  37. Diplomasi Kegiatan yang menyangkuthubunganantarnegaraygsatudengannegara lain. -Proseskomunikasiantarpelakupolitikinternasionaldaninstrumenuntukmencapaitujuankebijakanpolitikluarnegerisuatunegara -Alat-alatperlengkapan/instrument diplomasi : • DepartemenLuarNegeri • PerwakilanDiplomatik

  38. Negosiasi/ Perundingan - suatubentukpenyelesaiansengketa yang dihadapiantaraduanegaratanpamelibatkanpihakketiga. - Perundingan yang diadakandalamrangkaperjanjian bilateral disebut ‘talk’. - Perundingan yang diadakandalamrangkaperjanjian multi-lateral disebut ‘diplomatic conference’. - Selainsecararesmi, adajugaperundingan yang tidakresmi yang disebut ‘corridor talk’.

  39. Lobby - kegiatanpolitik yang dilakukanuntukmempengaruhinegaratertentu, untukmemastikanbahwapandanganataukepentingansuatunegaradapattersampaikan. - Lobby bertujuan agar kerjasamainternasional yang dijalinantarasatunegaradannegara lain dapatberjalanlancar.

  40. SUBJEK – SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

  41. DEFINISI & KLASIFIKASI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

  42. SubjekHukum = pemeganghakdankewajibansecarahukumdengansesama (indv-bdnhkm) • Subjek HI = pemeganghakdankewajibanmenuruthukuminternasional

  43. KemampuanSubjekHukumInternasional : a. Mempertahankan hak2nya dgnmengajukan tuntutaninternasional b. Mengajukanklaimdlmhalterjadinya pelanggaraninternasional c. Membuatperjanjianantarsesamasubyek HI d. Menikmatihakistimewa, perlindungan, kekebalandryurisdiksinasionalnegara lain e. Memikultanggungjawabsecarinternasional (international state responsibility)

  44. KlasifikasiSubjekHukumInternasional : a. Negara b. OrganisasiInternasional c. Individu d. TahtaSuci e. ICRC f. Belligerency g. KelompokPembebasan h. NGO k. MNC

  45. Negara

  46. Subjekhukum paling tua-utama = kedaulatan • Kedaulatan = internal + eksternal internal : kekuasaantertinggimengatur domestik ( pemerintah & hkmnasional) eksternal : hubunganinternasionaldengan SHI lain denganmengutamakankaidah HI

  47. Art 1 1933 Montevideo Convention on Right and Duties of State “ The State as a person in international law should posses the following qualification : a. permanent population b. defined territory c. government d. capacity to enter into relation with other state”

  48. PrinsipUtamaHakdanKewajiban Negara a. Kesetaraan (equality before sovereign state) - juridical – sovereign – territorial integrity – ecosoc system – live peace and good faith b. Kemerdekaan - self reliance & intervensiasing c. Non Intervensi d. MembelaDiri - pengecualiandariprinsip non intervensikarenakeharusan (necessity) dankepatuhan (proportionality)

More Related