PILIHAN HUKUM ( CHOICE OF LAW ) DLM PERJ BISNIS INT

1. PILIHAN HUKUM(CHOICE OF LAW) DLM PERJ BISNIS INT • Pilihanhukummerupakankonsekuensilogisatassuatuhubungantransaksi (perjanjian) bisnisinternasional yang melibatkanpihak-pihak yang tundukpadasistemhukum yang berbeda. • Hukumygberlakuhukumygdipilihparapihak.

2. Cara Melakukan Pilihan Hukum • Pernyataan pilihan hukum sebaiknya dinyatakan secara TEGASdalam kontrak. Contoh: “ This agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance with the law of ……. “

3. Prinsip2 dan Batas2 Pilihan Hukum 1. Partij autonomie Para pihak bebas untuk menentukan hukumnya 2. Hanya dalam bidang perjanjian/kontrak bisnis 3. Bonafide Pilihan hukum harus didasarkan itikad baik 4. Tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum Tidak bertentangan dg sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat atau hukum lex fori

4. Pilihan Hukum dengan LEX MERCATORIA • Dalam kontrak bisnis internasional, pilihan hukum tidak hanya kepada salah satu negara tertentu, tapi juga dapat tidak mengacu kepada salah satu negara tertentu LEX MERCATORIA Prinsip2 dan kebiasaan2 yg diterima secara umum dalam praktek bisnis internasional tanpa merujuk kepada salah satu sistem hukum nasional tertentu. Contoh: UN Convention on Contract for the International Sales of Goods, ICC Incoterm 1990, dll

5. Bagaimana jika para pihak tidak menentukan pilihan hukumnya? akan menimbulkan kesulitan bila terjadi sengketa, sehingga akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit (inefisiensi). Beberapa TEORI cara penemuan hukumnya : 1. Lex loci contractus 2. Lex loci solutionis 3. The proper law of the contract 4. The most characteristic connection

6. Lanjutan… • Lex Loci Contractus: hukum tempat perjanjian dibuat. kelemahan: sukar diterapkan karena seringkali perjanjian dibuat tanpa kehadiran para pihak pada tempat yg sama • Lex Loci Solutionis: hukum tempat dilaksanakannya perjanjian. Kelemahan: jika perjanjian dilaksanakan di berbagai negara.

7. Lanjutan… • The proper Law of the Contract: sistem hukum yg mempunyai kaitan yg paling erat dan nyata dg transaksi yg terjadi. Misal: kewarganegaraan atau domisili para pihak, letak benda yg dijadikan objek perjanjian, mata uang, bahasa, dll. Kelemahan: hakim harus menyelidiki segala titik taut dan keadaan di sekitar kontrak.

8. Lanjutan… • The Most Characteristic Connection: Hukum dari pihak yg mempunyaikewajiban untuk melakukan suatu prestasi yg paling karakteristik. Misal dlm Perjanjian Jual Beli, penjual dianggap mempunyai prestasi yg paling karakteristik. Perjanjian Kredit Bank? Teori mana yg dianggap PALING BAIK?

9. KESIMPULAN • Hukumygberlakuuntukkontrakbisnisinternasionaladalahhukumygdipiliholehparapihak. • Pilihanhukumdlmkontrakinternasionalharusdilakukanmenurutprinsipdanbatas-bataspilihanhukumygberlakudalam HPI. • PernyataanPilihanHukumdlmkontrakinternasionalsebaiknyadinyatakansecarategas. • JikaPilihanHukumtidakdinyatakansecarategasatautidakdilakukanolehparapihak, penentuanhukumygberlakusebaiknyaditentukan dg menggunakanThe Most Characteristic Connection Theory.

10. Contoh kasus • Kasus Yani Haryanto Vs ED & F Man berkaitan perjanjian ekspor-impor white sugar. • Yani Haryanto wan prestasi, tidak mau bayar sebagian transaksi. • ED & F Man menuntut pembayaran. • Putusan Arbitrase di London sebagaimana yg dipilih oleh para pihak mengabulkan tuntutan ED & F Man. • MA memberikan fiat eksekusi.

11. Lanjutan… • Eksekusi tidak dapat dilaksanakan. • Substansi kontrak bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud Perma No. 1 Th 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing • Ps 3 ayat (3) Perma No. 1 Th 1990: putusan arbitrase asing yg dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas putusan yg tidak bertentangan dg ketertiban umum. • Perjanjian Ekspor-Impor gula tersebut bertentangan dg Kepres No 43 Th 1974 jo Kepres No 39 Th 1978: Pengadaan, penyaluran, dan pemasaran gula dimonopoli oleh Badan Urusan Logistik.

12. 7. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING • Pelaksanaanputusanpengadilansuatunegaratidakdapatdilaksanakan di wilayahnegaralainnya. • Merupakankonsekuensidariditerimanyaprinsipkedaulatannegara/teritorial (principle of territorial sovereignity)sebagaiprinsiputamadalamtatapergaulanmasyarakatinternasional. • Berdasarprinsiptersebutputusan hakim asingtidakbisasecaralangsungdilaksanakan di negara lain ataskekuatannyasendiri.

13. Lanjutan… • Untukbisadilaksanakan, haruslahmendapatPENGAKUANdarinegaratempatputusanituhendakdilaksanakan. • Pengakuanbisadiperolehmelaluiperjanjian bilateral ataupunperjanjian multilateral. • Contoh: - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign (Judgments in Civil and Commercial Matters) 1971. - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Konvensi New York 1958).

14. Lanjutan… INDONESIA • Putusan asing di Indonesia hanya akan dihormati dan tidak akan dilaksanakan. • Sengketa yang diputus di luar negeri harus diperiksa ulang kembali dari proses awalnya. • Putusan asing dianggap sekedar suatu 'fakta', berupa putusan yang sifatnya tidak mengikat hakim di Indonesia. • Rv masih menjadi pedoman di Indonesia. Pasal 436 Rv antara lain menyatakan bahwa "... keputusan-keputusan yang diberikan oleh badan-badan peradilan luar negeri, tidak dapat dieksekusi (dilaksanakan) di Indonesia."

15. Lanjutan… Pasal 436 Rv : - Putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia. - Perkara2 tersebut perlu diajukan lagi dan diputuskan oleh badan2 peradilan Indonesia. - Putusan hakim asing hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh fiat eksekusi. - Untuk mendapatkan fiat eksekusi tidak perlu ada pengulangan peradilan.

16. Lanjutan… • Keppres 34/1981: Ratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. • UU N0. 30/1999 tentang Arbitrase dan APS: Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase di negara yg dengan Indonesia terikat perjanjian bilateral dan atau perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. (ps. 66)