1 / 41

Profile

PENGALAM BEKERJA : KETUA/DIREKTUR EKSEKUTIF DPLK MUMALAT KAGROUP INTERNAL AUDIT PT. BANK MUAMALAT INONESIA, TBK ASISTEN DIREKSI BIDANG HI & SDI PT. BANK MUAMALAT INDO, TBK ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

Download Presentation

Profile

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENGALAM BEKERJA : • KETUA/DIREKTUR EKSEKUTIF DPLK MUMALAT • KAGROUP INTERNAL AUDIT PT. BANK MUAMALAT INONESIA, TBK • ASISTEN DIREKSI BIDANG HI & SDI PT. BANK MUAMALAT INDO, TBK • ANGGOTA KOMITE REMUNERASI & NOMINASI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK • MANAGING PARTNER OPZ & REKAN, HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATION CONSULTING. • EXCECUTIVE DIRECTOR PT. MITRA NUSA CONSULTANT • SENIOR MANAGER HRD INDORAMA SYNTHETICS , TBK • HRD MANAGER NUSA GROUP • SENIOR MANAGER HRD INTAN GROUP • GM HRD MANAGER PANGANSARI GROUP Profile • PENGALAMAN LAIN : • AKTIV SEBAGAI PENGAJAR DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI UNTUK BIDANG MANAJEMEN HI DAN SDM. (PPM, STIE IPWI, & UAI) • KETUA KOMISI TEKNIS STANDARISASI PROFESI BIDANG MANAJEMEN SDM, BADAN NASIONAL STANDARISASI PROFESI.. • DEWAN PEMBINA (DPP) PERHIMPUNAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA. • KETUA BIDANG KONSULTASI DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL HUMAN RESOURCES CLUB (HRC ) PERBANAS. • WAKIL KETUA IKATAN AUDITOR INTERNAL BANK (IAIB) BIDANG SYARIAH • KETUA KOMISI TEKNIS STANDARISASI PROFESI BIDANG SDM, BADAN STANDARISASI PROFESI ( BNSP ) • KOORDINATOR BIDANG RISET DAN SURVEY FORUM BUDAYA KERJA PERBANKAN NASIONAL • ANGGOTA IKATAN PENASIHAT HUKUM INDONESIA • ANGGOTA TIM PEMBAHAS (PERUMUS) RUU KETENAGAKERJAAN. • AKTIV SEBAGAI PEMBICARA DIBERBAGAI SEMINAR/LOKAKARYA MENGENAI HUBUNGAN INDUSTRIAL • PERNAH SEBAGAI ANGGOTA TIM PENYUSUNAN PENGUPAHAN NASIONAL SEKTOR TEKSTIL & GARMEN WAKIL DARI KADIN/PENGUSAHA • AKTIV MENULIS BUKU DIBIDANG HUBUNGAN IDUSTRIAL & KETENAGAKERJAAN ( 5 BUKU SUDAH DITERBITKAN , 2 BUKU DITERBITKAN LPPM-JKT). • PENGHARGAAN : • MANAJER PERSONALIA TERBAIK NUSA GROUP & KBN CAKUNG • PENGELOLA HI TERBAIK GROUP PT. INDORAMA SYNTHETICS TBK • TEAM LEADER TERBAIK PENGALIHAN (TO)/OUTSOURCING KONTRAKTOR • KARYAWAN FREEPORT IND – PANGANSARI UTAMA • TRAINER TERBAIK ASOSIASI PERHIMPPUNAN MANAJEMEN PERSONALLIA IND

  2. O O P P Z Z P R O F I L E

  3. CONSULTING PROGRAM : CONSULTING PROGRAM : CONSULTING PROGRAM : CONSULTING PROGRAM : CONSULTING PROGRAM : CONSULTING PROGRAM : CONSULTING PROGRAM : CONSULTING PROGRAM : CONSULTING PROGRAM : Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI Industrial Relations Management/Pengembangan Manajemen HI O P HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM HRD Management/Pengembangan Manajemen SDM Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Labour Law/Hukum Ketenagakerjaan Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Training & Recruitment/Pelatihan & Penarikan Tenaga Kerja Z Outsourcing/Alih Daya Outsourcing/Alih Daya Outsourcing/Alih Daya Outsourcing/Alih Daya Outsourcing/Alih Daya Outsourcing/Alih Daya Outsourcing/Alih Daya Outsourcing/Alih Daya Outsourcing/Alih Daya Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Welfare (Health, Medical, Insurance,Jamsostek,Pension) Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Pengelolaan & Pengembangan Klinik Perusahaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN BELILAH HATI DAN PIKIRAN BUKAN TANGAN KARYAWAN P R O D U K OPZ-02

  4. O O P P Z Z OPZ & REKAN M - 2003 Your Partner For Industrial Harmoni OPZ & REKAN HR & IR CONSULTING PERUM JATIWARINGIN ASRI 1 Jl. Bongas IV Blok E-IV No.9 Jatiwaringin Pondok Gede. Tlp. (021) 8460617, (021) 70775159. HP. 0816961202 Fax. (021) 8460617, 70771558 e-Mail. oktav@indo.net.id, rekan05opz@yahoo.com OPZ-03

  5. PEMBUKAAN O P Z HRM & HI POLICY OVERVIEW RIGHT FROM THE STAR Belilah Hati & Pikiran Bukan Tangan Karyawan OPZ-01

  6. O P Z LATAR BELAKANG 1. Perkembangan Dunia Ketenagakerjaan 3. Organisasi SDM dlm HI Per -UU- An HUB KER Org Ktk MHI & HK 2. Manajemen Hubungan Industrial • HAMP, b. Lembaga HI, • c. Saranan HI • d. PPHI, e. PKMS, • f. HK-KTK Organisasi SDM dlm HI OPZ-02

  7. Revormasi 8 PerUU-KTK O P Z • RUU Tentang Serikat Pekerja ( Baru = UU No. 21/2000 ) • 2. RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial • ( PPHI ), menggantikan UU No.22/57 dan UU No.12/64. • ( Baru UU No.2/2004) • RUU Tentang Pembinaan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan • Menggantikan UU. 25/97 ( Baru = UU Ketengakerjaan No.13/2003 • 4. Penyempurnaan Kepmenaker No.2/Men/93 Tentang Kesepakatan • Kerja Waktu Tertentu ( Baru Kepmenakertrans No.100/MEN/2004 ) • 5. Penyempurnaan Permenaker No. 72/Men/84 Tentang Perhitungan • Upah Lembur ( Baru Kepmenakertrans No.102/MEN/2004 ) • Penyempurnaan Permenaker No.3/Men/96 Tentang Penyelesaian • PHK Dan Penetapan Uang Pesangon ( Baru = Kepmenaker 150/2000 • 7. Penyempurnaan Permenaker No.1/Men/99 Tentang Upah Minimum • ( Baru = 226/2000 ) • Rancangan Undang – Undang Peradilan Perburuhan OPZ-03

  8. Revormasi Khusus PerUU-KTK O P Z • PP 2/1978 & PKB 1/1985. • ( Kepmenakertrans No. 48/MEN/2004 • Tentang Tata Cara Pembuatan PP dan PKB ) • Mogok Tidak Sah. • ( Kepmenakertrans No. 232/MEN/2003 Tentang • Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah ) • Perijinan Outsourching. • ( Kepmenakertrans No. 101/MEN/2004 Tentang • Tata Cara Perijinan Penyedia Jasa Pekerja dan Pemborong Pekerjaan ) • ( Kepnakertrans No.220/MEN/2004 TentangSyarat-Syarat penyerahan • Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ) • Penyempurnaan Kepmenaker No.328/MEN/1986 tentang LKS Bipartit. • ( Kepmenakertrans No. 255/MEN/2003 Tentang Tata Cara Pembentukan • dan susunan keanggotaan LKS Bipartit ) OPZ-03

  9. O P Z PERMASALAHAN OPZ-04

  10. Ruang lingkup O P Z Organisasi SDM Cari Peran Baru….? Yg Berorientasi Hasil SDM = Bubarkan Ngabisin Duit OPZ-06

  11. O P Z REPOSISI ORG SDM PEK PUH MEDIATOR ORG SDM ORG P/B VS / KTT OPZ-07

  12. metode O P Z REPOSISI PERUS I. Perusahaan Yang Belum Mempunyai Serikat Pekerja II. Perusahaan Yang Ingin Membuat Serikat Pekerja III. Perusahaan Yang Sudah Mempunyai Serikat Pekerja IV. Perusahaan Yang Mentiadakan Serikat Pekerja V. Disain/Redisain Mekanisme Hubungan Kerja Organisasi Pekerja & Pengusaha ( PKMS, Komite HI, LKS Bipartit, PP/PKB, Dll) OPZ-08

  13. FUNGSI & PERAN ORGANISASI PEKERJA O P Z • Peran : • 1. Sebagai mitra pengusaha dalam mencapai tujuan • perusahaan. • Sebagai kontrol terhadap pekerja dan pengusaha • Sebagai katalisator dalam proses produksi • Fungsi : • Sebagai tempat untuk memperjuangkan kesejahteraan • pekerja. • Sebagai ajang komunikasi dan interaksi baik antar sesama • pekerja maupun antara pekerja dan pengusaha • Sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi positif • pekerja. OPZ-10

  14. O P Z ORGANISASI PEKERJA Tidak NATO/Advokasi Semata SP HRS KRITIS Terhadap Anggotanya Tingkatkan KWALITAS Diri OPZ-09

  15. O P Z MHI : ADALAH SELURUH HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA SEMUA PIHAK YANG TERSANGKUT DALAM PROSES PRODUKSI BARANG DAN JASA MATRIK SILABUS • II. MATERI POKOK. • Lembaga HI : • Pengertian & R-Lingkup HI • LKS BI & TRI-partit • Lembaga PPHI • Pengawsan KTK • B. Sarana HI : • Dasar Hukum Dan Prosedur • Peraturan Perusahaan • Perjanjian Kerja Bersama • KKWT • KKWTT • C. Perselisihan HI : • Pengertian R-Lingkup PHI • Dasar Hukum • PPHI • PHK • Peradilan PHI • MATERI DASAR. • HAM Dlm Perusahaan : • Pengertian & Pendekatan HAM • Prinsip Dasar HAM • Pengembangan Pokja • B. Fungsi dan Peran Org SDM • Dalam perusahaan • MATERI PENUNJANG. • Fungsi & Peran Org Pe- • Kerja Dlm Perusahaan : • Sejarah & Perkembangan SP • Dasar Hukum & Pengesahan • Tujuan Organisasi Pekerja • PKMS • B. Perundang-Undangan Ke- • tenagakerjaan OPZ-18

  16. PROSES MANAJEMEN SDM YANG EFEKTIF Peren TK Peren TK Seleksi Induksi Peren TK Rekrut Seleksi Induksi Kayawan yg Tepat Sesuai Dg Suasana Organisasi (A ) + + + = Induksi Induksi Kayawan yg Tepat Sesuai Dg Suasana Organisasi (A ) ( A ) Training Dev Career Dev Kayawan yg Tepat Dg Ketrampilan Dan Pengetahuan Yang Up To Date (B ) + + = ( A ) Dev ( A ) Motivasi Perform Apprais Rew & Punish Karyawan yang tepat Dan Bersemangat (C ) + = + KOMITMEN, TRANSPARAN, TIM ( A ) + = ( C ) Benefits Services Kesel Kerja HI Yg Benar Karyawan yang tepat Committed & Puas (D ) + + ( C ) ( D ) ( D ) • ( E ) Manajemen SDM • Efektif, Puas ( Produksi • Turn Over, Absensi Lingkungan Yang Berubah ( Perlu Peneli Tian Utk Masa YAD ) OPZ-19

  17. O P Z ANTISIPASI KTT Ciptakan HI Dg Happy –Happy Solution Terapkan Aturan Dan Sistim HI Dg Benar Disain/Redisain Dengan Benar OPZ-11

  18. “FORUM KOMUNIKASI “ O P Z PKMS 1. LKS BIPARTIT 2. BRAINSTORMING HRD 3. LEM - PPHI/KOMITE HI 4. PERTEMUAN "REBOAN" 5. SiKOMIN 6. R & P ( PPMK ) 7. PENDIDIKAN KETENAGAKERJAAN 8. TEMPUR ( CONTINGENCY PLAN ) PENINGKATAN FUNGSI DAN PERAN HRD ( Satu tangannya untuk karyawan satu untuk perusahaan ) OPZ-12

  19. O P Z SOSIALISASI PROGRAM UTAMA TIGA "P" P1. ENDIDIKAN KETENAGAKERJAAN P2. ENINGKATAN SiKOMIN P3. ENINGKATAN PRODUKTIVITAS & KESEJAHTERAAN OPZ-20

  20. O P Z LEARNING & GROWTH SISTEMIC & HOLISTIC MAN POWER’S QUALITY IMPROVEMENT 3. Salary Up 2. Salary Survey OK 1. Finance OK 7. Face Out ? 6. Target Up 5. Accountability UP 4. Competency UP Strategy A B C Continuity Improvement OPZ-22

  21. Global Menganalisis Isu Indonesia Menggunakan Suara Penilaian Mengetahui Urusannya Membuat Rencana Bertindak Dengan Integritas PENGETAHUAN FIKIRAN Struktur & Staff Menunjukkan Kesesuaian PENGATURAN DIRI ADMINISTRASI RODA SP YANG EFEKTIF O P Membangun Sistem & Proses Mengembangkan Diri Berani Memimpin Z KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN Berbicara Dengan Efektif Mempengaruhi Orang Lain Memupuk Komunikasi Terbuka ANTAR PRIBADI Menutamakan Perubahan Mendengarkan Orang Lain Melatih & Mengembangkan Mengatur Perbedaan Pendapat Membangun Hubungan Menghargai Keanekaragaman OPZ-21

  22. O P Z HUBUNGAN KERJA Adalah Hubungan Yang Terjalin Antara Pekerja Dengan Pengusaha Secara Individual Yang Timbul Sebagai Akibat Adanya Perjanjian • UNSUR • ADANYA UPAH • ADANYA PEKERJAAN • ADANYA PERINTAH OPZ-30

  23. O P Z PENGATURAN HUBKER • Perjanjian Kerja • Peraturan Perusahan • Perjanjian Kerja Bersama • Peraturan Per-UU-an KTK • SK DIR/Manual Prosedur Per OPZ-31

  24. O P Z HUBUNGAN INDUSTRIAL BUKU PEDOMAN & PROSEDUR HUBUNGAN INDUSTRIAL Komunikasikan Hubungan industrial OPZ-23

  25. O P Z MACAM PHK CAM phk • PHK Dalam Masa Percobaan • PHK Karena Kesalahan Berat • PHK Karena KKWT • PHK Atas Permintaan Sendiri • PHK Tidak Bekerja Tanpa Bukti Yg Sah • PHK Karena Pelanggaran Disiplin ( Bina/PL/PT) • PHK Karena Sakit Lama • PHK Usia Pensiun • PHK Karena Kondisi Perusahaan • PHK Karena Tidak Cakap • PHK Karena Pekerja ditahan bukan atas pengaduan • Pengusaha • PHK Karena Kesalahan Pengusaha OPZ-32

  26. O P Z MACAM PHI CAM phk • Perselisihan Hak ( Di Tingkat Pertama ) • Perselisihan PHK ( di Tingkat Pertama ) • Perselisihan Kepentingan • Perselisihan Antar Serikat • Pekerja / Serikat Buruh hanyadalam • satu perusahaan • ( di Tingkat Pertama dan Terakhir ) OPZ-32

  27. UMUM O P Z UU KETENAGAKERJAAN • UU NO. 1/51 • UU NO 21 /54 • UU NO 14/69 • UU NO 25/97 • UU NO 13/2003 Uuk Mencerminkan 8 Konvensi Dasar ILO 55 48 03 • 8 KONVENSI ILO DIBAGI DALAM 4 KELOMPOK : • Kebebasan Berserikat ( Konvensi ILO No.87 dan No. 98 • Diskriminasi ( Konvensi ILO No. 100 dan No.111 • Kerja Paksa ( Konvensi ILO No.29 dan No.105 • Perlindungan Anak ( Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 OPZ-26

  28. O P Z GARIS BESAR UUK • Landasan, Asa dan Tujuan • Diskriminasi ( Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama • Pelatihan Kerja • Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja • RPTKA • Hubungan Industrial • Lembaga Dan Sarana Hubungan Industrial • Perlindungan Pekerja / Buruh • Pengawasan Tenaga Kerja INTI UUK 430 AYAT 193 PSL 18 BAB OPZ-27

  29. O P Z PENGERTIAN ( 33 ) • Perencanaan Tenaga Kerja • Pelatihan Kerja • Kompetensi Kerja • Pemagangan • Pelayanan Penempatan TK • Tenaga Kerja • Pekerja/Buruh • Pemberi Kerja • pengusaha • Perusahaan • Perjanjian Kerja • Hubungan Kerja • Hubungan Industrial • Serikat Pekerja • LKS Bipartit • PP • PKB • Perselisihan Hub Industrial • Mogok ( Direncanakan ) • Lock Out • PHk • Siang Hari • Upah • Kesejahteraan OPZ-29

  30. O P Z PELATIHAN PENDUKUNG • UU KETENAGAKERJAAN • Law For HRD People • LKS BIPARTIT • Forum Diskusi & Konsultasi Hubungan Industrial ( Klinik HubKer & HI ) • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI ) OPZ-25

  31. O O P P Z Z TERIMA KASIH Your Partner For Industrial Harmoni OPZ-33

  32. O P Z PPHI RESUME BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

  33. O P Z Proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pada umumnya melalui beberapa tahap persidangan dengan agenda / acara sebagai berikut: • SIDANG PERTAMA adalah Pemeriksaan Identitas Para Pihak yang berperkara dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, • SIDANG KEDUA adalah Jawaban, • SIDANG KETIGA adalah Replik, • SIDANG KEEMPAT adalah Duplik, • SIDANG KELIMA adalah Pembuktian Penggugat, • SIDANG KEENAM adalah Pembuktian Tergugat, • SIDANG KETUJUH adalah Kesimpulan, • SIDANG KEDELAPAN adalah Putusan

  34. O P Z HAL – HAL YANG DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UU NO.2 TAHUN 2004 DIANTARANYA ADALAH: • Tidak dikenakan biaya perkara dan biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000;00 • Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari: • Hakim • Hakim Ad-hock • Panitera Muda • Panitera Pengganti

  35. O P Z • Sedangkan susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari: • Hakim Agung • Hakim Ad-hock pada Mahkamah Agung • Panitera • Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja / buruh bekerja, • Gugatan perselisihan hubungan industrial wajib dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, • Gugatan kolektif dapat diajukan dengan memberikan kuasa khusus,

  36. O P Z • Yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial adalah: • Perselisihan Hak ( Di Tingkat Pertama ) • Perselisihan PHK ( di Tingkat Pertama ) • Perselisihan Kepentingan ( Di Tingkat Pertama dan Terakhir ) • Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan ( di Tingkat Pertama dan Terakhir ) • Dalam hal perselisihan hak dan / atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan / atau perselisihan kepentingan,

  37. O P Z • Pengadilan Hubungan Industrial tidak mengenal Pengadilan Banding tapi langsung Kasasi ke Mahkamah Agung, • Serikat pekerja / serikat buruh dan / atau organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, • Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah beserta hak–hak lainnya yang biasa diterima pekerja / buruh, apabila secara nyata – nyata terbukti pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang – undang No.13 Tahun 2003,

  38. O P Z • Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim PHI mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan, • Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat- lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama, • Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat – lambatnya 30 hari kerja,

  39. O P Z ADA BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PARA PIHAK DALAM BERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIANTARANYA ADALAH : • SURAT KUASA KHUSUS untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, • SURAT GUGATAN • JAWABAN, • PEMBUKTIAN, DAN • PUTUSAN

  40. O O P P Z Z TERIMA KASIH Your Partner For Industrial Harmoni OPZ-33

  41. Q : Gus..Mengapa Demam berdarah marak di Jakarta?? A : Karena Sutiyoso melarang Bemo, Beca, sebentar lagi Bajaj..padahal nyamuk sini Cuma takut sama tiga roda. Q : Mengapa dalam kampanye mereka, parpol-parpol senang membodohi rakyat ? A : Sebab kalau pintar..rakyat tidak akan pilih parpol-parpol itu, orang pintar pilih Tolak Angin. Q : Mengapa kampanye PPP selalu rame ? A : Sebab setiap suami membawa 4 istri Q : Mengapa sampai kapanpun Bulan Bintang tak akan menang ? A : Sebab masih ada matahari Q : Mengapa Anda selalu menutup doa dengan ingih-ingih ? A : Sebab Saya ndak mau bilang Amin..Amin, Saya sebel dengan orang itu Q : Mengapa perilaku PDIP sering disamakan dengan perilaku orang-orang di Golkar ? A : Karena Mega kan artinya sama dengan Akbar Q : Kemarin Anda sudah berkunjung ke SBY, dimana sekarang SBY berada ? A : Yo kamu iki piye toh…SBY dari dulu ada di Jowo Timur… O P Z Wawancara Wartawan dan Gusdur

More Related