1 / 11

MATERI PEMBEKALAN

MATERI PEMBEKALAN. Sekilas mengenal. KECAMATAN BAE. Oleh :. Drs. MASYUDI. CAMAT BAE. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BAE. 1. Kondisi Geografi . a. Luas kecamatan : 2.332,275 hektar b. Jarak dari Ibukota Kab : ± 5 Km c. Batas wilayah berbatasan dengan Sebelah Utara : Kecamatan Dawe

fayre
Download Presentation

MATERI PEMBEKALAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MATERI PEMBEKALAN Sekilas mengenal KECAMATAN BAE Oleh : Drs. MASYUDI CAMAT BAE

  2. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BAE 1. Kondisi Geografi. • a. Luas kecamatan : 2.332,275 hektar • b. Jarak dari Ibukota Kab : ± 5 Km • c. Batas wilayah berbatasan dengan • Sebelah Utara : Kecamatan Dawe • Sebelah Selatan : Kecamatan Kota Kudus dan Jati • Sebelah Timur : Kecamatan Jekulo • Sebelah Barat : Kecamatan Gebog dan Kaliwungu • d. Peruntukan lahan : Campuran dan Pertanian. • e. Ketinggian : 55 m (dpl). 2. Kondisi Demografi. • Jumlah penduduk : 61.966 jiwa • Laki-laki : 30.808 jiwa • Perempuan : 31.158 jiwa 3. Kondisi Sosial. b. Agama mayoritas : Islam a. mata pencaharian 1) Buruh/swasta, 2) Petani, 3) PNS, dan 4) Wiraswasta c. Budaya : 1) pengajian, 2) kelompok rebana (jipinan)

  3. PETA KECAMATAN BAE

  4. B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. • Kecamatan.  Dipimpin oleh Camat. • Memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesra serta pertanahan. • Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi: 1) Pemberdayaan masyarakat. 2) Penyelenggaraan tramtib Umum. 3) Penerapan dan penegakan Per-UU-an. 4) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 6) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 7) Pelayanan masyarakat. • Struktur organisasi kecamatan • Camat, • Sekretaris Kecamatan, • Seksi Tata Pemerintahan, • Seksi Trantibum, • Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, • Seksi Kesejahteraan Masyarakat,

  5. 2. Desa. • Kesatuan masy hukum, memiliki batas wilayah yuridiksi, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masy setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional, berada di kabupaten/kota. • Pemerintahan Desa : Pemerintah desa + BPD. • Pemerintah Desa : Kepala Desa + Perangkat desa.

  6. C. VISI DAN MISI KECAMATAN BAE. 1. Visi. “Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Didukung Dengan Kemampuan Aparat Dan Tertib Administrasi Dalam Hubungan Kerja Yang Kondusif”. 2. Misi. • Meningkatkan pelayanan prima dengan manajemen modern. • Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pemerintahan. • Meningkatkan disiplin, ketertiban umum dan stabilitas keamanan wilayah. • Meningkatkan kemandirian ekonomi dengan memberikan peluang yang lebih besar dan proporsional kepada masyarakat dan pihak swasta. • Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius dan solidaritas sosial.

  7. D. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Tujuan : • Mewujudkan pelayanan prima dengan manajemen modern • Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan • Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan sosial 2. Sasaran : • Meningkatkan profesionalisme aparat. • Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban. • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. • Meningkatnya pembinaan thd organisasi pelayanan sosial. 3. Program : • a. Peningkatan analisis dan pengendalian pembangunan. • b. Peningkatan fasilitasi penguatan otonomi Desa. • c. Peningkatan perlindungan masyarakat. • d. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. • e. Peningkatan ekonomi kerakyatan. • f. Peningkatan organisasi sosial kemasyarakatan dalam • pelayanan sosial. 4. Kegiatan : • a. Monitoring dan koordinasi. • b. Fasilitasi dan asistensi pelaksanaan otonomi desa. • c. Pelaks piket PBP • d. Pelaksanaan pengamanan wilayah terpadu. • e. Fasilitasi penguatan ekonomi kerakyatan/pasar murah. • f. Pembinaan bid. pendidikan, agama, pemuda dan olah raga.

  8. E. POTENSI WILAYAH. • Potensi Geografi. a. Kawasan perkotaan, b. Masih ada lahan belum terbangun, c. Akses jalan baik dan dekat dengan pusat kota, d. Tepat untuk pengembangan wilayah / pengembangan ekonomi di sektor campuran (permukiman, perdagangan, jasa, industri non polutan). e. Tidak rawan bencana alam banjir maupun longsor, f. Aman sebagai tujuan investasi. 2. Potensi Ekonomi. a. Tumbuhnya industri kecil/rumah tangga  Meningkatkan Kesra b. Terdapatnya industri berskala besar  Menyerap Tenaga kerja (PT. Djarum, PR. Nojorono, PR. Pamor, PR, Jambu Bol) 3. Potensi Sosial. a. Tokoh masyarakat. b. Tokoh Agama. c. Kebudayaan  Pengajian, jipinan. d. Pendidikan Tinggi  UMK, STAIN. e. Pendidikan agama  Pondok Pesantren.

  9. F. PENANGANAN MASALAH. Langkah-langkah : • Berkoordinasi dgn Dinas/Instansi terkait. •  pencegahan dan penanganan • Peningkatan patroli wilayah. •  daerah rawan tramtib, deteksi dini bencana alam • Pembinaan dan penyuluhan kpd aparat pemerintah desa / masyarakat. •  Pencegahan dan penanganan dilapangan thd tramtib/bencana G. PENUTUP.

More Related