360 likes | 757 Views
SK 2. Menampilkan sikap positip terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional IP 1. Menganalisis pengertian hukum dan macam-macam penggolongan Hukum. Hukum. Pengertian sistem hukum.
E N D
SK 2. Menampilkansikappositipterhadapsistemhukumdanperadilannasional KD 1. Mendeskripsikanpengertiansistemhukumdanperadilannasional IP 1. Menganalisis pengertian hukumdan macam-macam penggolongan Hukum
Pengertiansistemhukum satukesatuanhukum yang berlakupadasuatunegaratertentu yang dipatuhidanditaatiolehsetiapwarganya
Pengertianhukum Drs.E. Utrech, S.H . himpunanperaturan (perintahdanlarangan) yang mengurustatatertibsuatumasyarakatdankarenaituharusditaatiolehmasyarakatitu. J.C.T. Simorangkir, S.H. danWoerjonoSastropranoto, S.H. peraturan- peraturan yang bersifatmemaksa, yang menentukantingkahlakumanusiadalamlingkunganmasyarakat, yang dibuatolehbadan- badanresmi yang berwajib, dan yang pelanggaranterhadapnyamengakibatkandiambilnyatindakan, yaituhukumantertentu
Unsur- unsurhukummeliputi • Peraturanmengenaitingkahlakumanusiadalampergaulanmasyarakat • Peraturanitudiadakanolehbadan- badanresmi yang berwenang • Peraturanitubersifatmemaksa • Adanyasanksi yang tegasterhadappelanggaranperaturantersebut
TujuanHukumuntukmencapaiketertibandanketeraturandalammasyarakatataunegaraTujuanHukumuntukmencapaiketertibandanketeraturandalammasyarakatataunegara
SumberHukum segalasesuatu yang menimbulkanaturan yang mempunyaikekuatanmemaksa, yakniaturan- aturan yang pelanggarannyadikenaisanksi yang tegasdannyata sumberhukum material SumberHukum sumberhukum formal
SumberHukum • Sumberhukum material adalahkeyakinandanperasaan ( kesadaran ) hukumindividudanpendapatumum yang menentukanisiataumaterihukum • Sumberhukum formal adalahperwujudanbentukdariisihukum material yang menentukanberlakunyahukumitusendiri.
Macam- macamsumberhukum formal • UU • Kebiasaan • Yurisprudensi • Traktat • Doktrin
Undang- undang Setiapperaturan yang dikeluarkanolehpemerintah yang mengikatsecaraumum Contoh : • UUD • Ketetapan MPR • UU • Perpu • PeraturanPemerintah • KeputusanPresiden • Peraturan Daerah
Kebiasaan ( hukumtidaktertulis ) perbuatan yang diulang- ulangterhadaphal yang sama Kebiasaan keyakinandarimasyarakatbahwaperbuatanitubaikdanpantasditaatisertamempunyaikekuatanhukum
Yurisprudensi keputusan hakim terdahuluterhadapsuatuperkara yang tidakdiaturoleh UU dandijadikanpedomanoleh hakim lainnyadalammemutuskanperkara yang sama
Traktat ( treaty ) perjanjian yang dibentuk 2 negaraataulebihmengenaisuatupersoalantertentu yang menjadikepentingannegara yang bersangkutan. bilateral Traktat multilateral
Doktrin pendapatparaahlihukumterkemuka yang dijadikandasaratauasaspentingdalamhukumdanpenerapannya. Contohdoktrin yang dikemukakanolehMontesquieu ( ajarantriaspolitica), yang membagikekuasaanmenjadi 3 bagianterpisah : • Kekuasaaneksekutif • Kekuasaanlegislatif • Kekuasaanyudikatif
Berdasarkanwujud Wujudtertulis( hukum yang dapatkitatemuidalambentuktulisandandicantumkandalamberbagaiperaturannegara ) tidaktertulis( hukum yang masihhidupdantumbuhdalamkeyakinanmasyarakattertentu )
Berdasarkanruangdanwilayahberlakunya • Hukumlokal • Hukumnasional • Hukuminternasional
Berdasarkanwaktu yang diatur • Hukum yang berlakusaatini • Hukum yang berlakupadawaktu yang akandatang • Hukumantarwaktuyaituhukum yang mengatursuatuperistiwa yang menyangkuthukum yang berlakusaatinidanhukum yang berlakupadamasalalu
Berdasarkanpribadi yang diaturnya • Hukumsatugolongan • Hukumsemuagolongan • Hukumantargolongan
Berdasarkanisimasalah yang diaturnya ( hk. Publikdanhk. Privat ) • HukumPublikhukumtatanegara hukumadministrasinegara hukumpidana hukumacara
Hukumtatanegara Adalahhukum yang mempelajarinegaratertentu ( bentuknegara, bentukpemerintahan, hakasasiwarganegara, alat-alatperlengkapannegara ) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Adalahseperangkatperaturan yang mengatur alat2 perlengkapannegaratermasukcaramelaksanakankekuasaandanwewenang yang dimilikiolehsetiapnegara
Hukumpidana Adalahhukumyangmengaturpelanggaran- pelanggarandankejahatanterhadapkepentinganumum yang diancamdengansanksipidanatertentu HUKUM ACARA Disebutjugahukum formal ( pidana/perdata) adalahseperangkataturan yang berisitatacaramenyelesaikan, melaksanakanataumempertahankanhukum material
Hukumprivat Hukumprivat ( hukumperdata ) hukum yang mengaturkepentinganorang- perorangan • Hukumperorangan • Hukumkeluarga • Hukumkekayaan • Hukumwaris
Perbedaanhukumpidanadanhukumperdata Perbedaan yang mendasar: • Hukumpidana Pelanggaranterhadapnormahukumpidanapadaumumnyasegeradisikapiolehpengadilansetelahmenerimaberkaspolisi yang mengadakanpenyelidikandanpenyidikan • Hukumperdata Pelanggaranterhadapnormahukumperdatabarudapatdisikapiolehpengadilansetelahadapengaduandaripihak yang merasadirugikan
Sanksihukum Sanksipidanaberdasarkanpasal 10 KUHP • Hukumanpokok 1. Hukumanmati 2. Hukumanpenjara, yang terdiridari : a. hukumanseumurhidup b. hukumansementarawaktu ( setinggi- tingginya 20 tahundansekurang- kurangnya 1 tahun ) 3. Hukumankurungan ( setinggi- tingginya 1 tahundansekurang- kurangnya 1 hari ) • Hukumantambahan • Pencabutanhak- haktertentu • Perampasanbarang- barangtertentu • Pengumumankeputusan hakim
Kasuspidanadanperdata CONTOH-CONTOH KASUS PIDANA: CONTOH-CONTOH KASUS PERDATA: • Kekerasan akibat perkelahian atau penganiayaan • Pelanggaran (senjata tajam, narkotika, lalu lintas) • Pencurian • Korupsi • Pengerusakan • Kekerasan dalam rumah tangga • Pelecehan seksual dan pemerkosaan, dll • Sengketa Tanah • Hutang Piutang • Sengketa Jual Beli • Perceraian,dll
Kd 2. PerananPeradilanNasional Berdasar UU N0. 4 Tahun 2004 tentangkekuasaanKehakimandilakukanolehMahkamahAgungdanbadanperadilandibawahnyadalamlingkunganperadilan, antara lain • PeradilanUmum • Peradilan Agama • PeradilanMiliter • Peradilan Tata Usaha Negara • SebuahMahkamahKonstitusi
Macam- macamlembagaperadilannasional • PengadilanNegeri • Pengadilan Agama • PengadilanMiliter • Pengadilan Tata Usaha Negara
Perananlembaga-lembagaperadilan • Pengadilan Tingkat Pertama • Pengadilan Tingkat Kedua • KasasiolehMahkamahagung
MahkamahKonstitusi WewenangdanKewajiban MK ( berdasar UU No. 24 2003 ) antara lain : • Wewenang ( lihatpasal 24 c (1)) • Kewajiban ( lihatpasal 24 c (2))
Pengertiankorupsi • Penyelewenganataupenggelapan ( uangnegaraatauperusahaan ) dsbuntukkepentinganpribadiatauorang lain • Berdasarkan UU No. 28 tahun 1999, korupsiadalahtindakpidanasebagaimanadiaturdalamperaturan per UU yang mengaturtentangtindakpidanakorupsi