D E M O K R A S I

1. D E M O K R A S I

2. KELOMPOK 9 • Giovanny Anggasta AS (101011241) • Himmatuzzakiya (101011242) • Fitri Aisyah (101011243) • Pramelia Septiyanti (101011244) • Fenty Citra Ardianita (101011245) • Putri Alfatih Artha Hidayah (101011246) • Sajidah Baswedan (101011247) • Arum Prasetyaning (101011248) • Alvian Kevin Wijaya (101011249) • Aida Rahmatari (101011250)

3. PengertianDemokrasi Menurut : • Abraham Lincoln Demokrasiadalahpemerintahandarirakyat, olehrakyatdanuntukrakyat. • Giovanni Sartori Suatusistemdimanatakseorangpundapatmemilihdirinyasendiri, takseorangpundapatmenginvestasikandiadgnkekuasaannya, kemudiantidakdapatjugauntukmerebutdarikekuasaan lain dengancara-caratakterbatasdantanpasyarat. • EnsiklopediPopulerPolitik Pembangunan Pancasila Demokrasisuatupolapemerintahandalammanakekuasaanuntukmemerintahberasaldarimereka yang diperintah.

4. Unsur-unsurBudayaDemokrasi • Kebebasan • Persamaan • Solidaritas • Toleransi • MenghormatiKejujuran • Menghormatipenalaran • Keadaban

5. Prinsip-prinsipdemokrasi • Adanyajaminanhakasasimanusianya • Persamaankedudukandidepanhukum • Pengakuanterhadaphak-hakpolitik • Pengawasanataukontrolrakyatterhadappemerintah • Pemerintahanberdasarkonstitusi • Adanya saran ataukritikrakyatterhadapkinerjapemerintah • Pemilihanumum yang bebasdanjujursertaadil • Adanyakedaulatanrakyat

6. Macam-macam Demokrasi • Dari segiideologiada 2 macam: 1. Demokrasikonstitusional (Demokrasi liberal) 2. Demokrasi Rakyat (Proletar) • Berdasarkantitikperhatiannyademokrasiada 3 macam : 1. Demokrasi Formal ( negara-negara liberal) 2. Demokrasi material (negara-negarakomunis) 3. Demokrasigabungan (negara-negaranonblok)

7. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia • Masa Orde Lama 1. Demokrasi Parlementer / Liberal (RIS dan UUD 1950) 2.DemokrasiTerpimpin 5 Juli 1959-1966

8. 1. Demokrasi Parlementer Cara Kerja: • Kekuasaanlegislatifdijalankanoleh DPR, partaipolitik yang menguasaisuaramayoritasdi DPR membentukkabinet. • Kekuasaaneksekutifdijalankanolehkabinet/DewanmenteridibawahpimpinanPerdanamenteridanbertanggungjawabpadaparlemen. • Presidenhanyasebagaikepalanegara, kepalapemerintahandipegangPerdanaMenteri. • Kekuasaanyudikatifdijalankanolehbadanpengadilan yang bebas. • Jika DPR atauparlemenmenilaikinerjamenterikurangbaikmakaparlemenmengajukanmositakpercaya, makamenteriharusmeletakkanjabatannya. • Jikakabinetbubarmakapresidenmenunjukformaturkabinetuntukmenyususnkabinetbaru. • Jika DPR atauparlemenmengajukanmositakpercayapadakabinet yang baru, maka DPR atauparlemendibubarkandandiadakanpemilihanumum.

9. Hal-halNegatifyang TerjadiSelamaBerlakunyaSistemParlementer • Usiaataumasakerjakabinet rata-rata pendek, selamakurunwaktu 1950 -1959 telahterjaditujuh kali pergantiankabinet. • Ketidakserasianhubunganantaradalamtubuhangkatanbersenjata.  SebagiancondongkekabinetWiloposebagiancondongkePresidenSoekarno. • Masakampanyejadipanjang (1953-1955), sehinggameningkatnyaketegangandimasyarakat. • Kebijakanbeberapaperdanamentericenderungmenguntungkanpartainya. • PemerintahpusatmendapattantangandaridaerahsepertipemberontakanPermestadan PRRI.

10. Hal-halpositif yang terjadidimasademokrasiparlementer • Badanperadilanmenikmatikebebasannyadalammenjalankanfungsinya. • Persbebasdanbanyakkritikdisuratkabar. • Jumlahsekolahbertambah • Kabinet dan ABRI berhasilmengatasipemberontakanRMS • Sedikitketegangandiantaraumatberagama. • MinoritasTionghoamendapatperlindungandaripemerintah. • NamabaikIndonesiadiInternasionaldanberhasilmelaksanakanKonferensi Asia Afrikadi Bandung April 1955.

11. 2. DemokrasiTerpimpin(5 Juli1959-1966) Mulaidijalankansejakdekritpresiden 5 Juli1959, denganmamakai UUD 1945 olehsebabitudemokrasiinididasarkanatasPancasiladanUUD 1945. 

12. Penyimpangan • Pelanggaranprinsipkebebasankekuasaankehakiman • Pengekanganhakdibidangpolitikyaituberserikat, berkumpul, danmengeluarkanpendapat • Pelampauanbataswewenangpresiden • PembentukanlembaganegaraEkstrakonstitusional(diluarUUD 1945) • PengutamaanfungsiPresiden

13. Keberhasilan yang DicapaiPadaMasaDemokrasiTerpimpin • Berhasilmenumpaspemberontakan DI/TII yang telahberlangsung 14 tahun. • BerhasilmenyatukanIrian Barat kepangkuan Indonesia dariphakBelanda. • DemokrasiPancasiladiMasaOrdeBaru 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998

14. b. MasaOrde Baru • Hal-halyang terjadidimasaordebaru PelaksanaandemokrasidiindonesiabaikdimasaOrdebarumaupunreformasisemuamenamakannyademokrasiPancasila

15. Penyimpangan-penyimpanganDariCita-citaPancasiladan UUD 1945 • Pemusatankekuasaanditanganpresiden • Pembatasanhak-hakpolitikrakyat • Pemilu yang tidakdemokratis • Pembentukanlembagaektrakonstitusional • Korupsi, KolusidanNepotisme (KKN)

16. DemokrasiPancasila • Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Prof. DardjiDarhmodihardjo, S.H • Prinsip-prinsipdemokrasiPancasilaadalah : - Kedaulatanditanganrakyat - Pengakuandanperlindunganterhadaphakasasimanusia - Pemerintahanberdasarhukuk (konstitusi) - Peradilan yang bebasdantidakmemihak - Pengambilankeputusanatasmusyawarah - Adanyapartaiplitikdanorganisasisosialpolitik - Pemilu yang demokratis.

17. Pemilu Wujud Demokrasi di Indonesia • Penyelenggaraanpemilutahun 2004 diaturdalam UU no 12 tahun 2003 tentangpemilusebagaiwujudpelaksanaanpasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang dilaksanakandengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujurdanadil. • TujuanpemiluadalahuntukmemilihanggotaDewanPerwakilan Rakyat, DewanPerwakilnaDaearah, DPRD, Presiden dan Wakilnya.

18. Susunandankedudukan MPR, DPR,  DPD, dan DPRD menurut UU RINo. 22 Tahun 2003 • DPR terdiridarianggotapartaipolitik • DPD terdiriataswakil-wakildaerahprovinsi • DPRD Provinsiterdiridarianggotapartaipolitik • DPRD kabupaten/Kota terdiriatasanggotapartaipolitik

19. Pelaksanaan Budaya Demokrasi • Di LingkunganKeluarga • Di LingkunganKampus • Di LingkunganMasyarakat • Di Lingkungan Negara

20. SESI PERTANYAAN ???

21. KESIMPULAN Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

22. TERIMA KASIH