1 / 19

R EVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS

R EVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS. Di Sampaikan Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si Kepala Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI. E-mail : aruan.simon@yahoo.com. KEBERFUNGSIAN SAM. MONITORING. EVALUASI.

galvin-cohen
Download Presentation

R EVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REVIEW KELEMBAGAAN BP-SPAMS Di Sampaikan Oleh : Simon Makarios Aruan, SIP, M.Si Kepala Seksi Prasarana Air dan Sanitasi Lingkungan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI E-mail : aruan.simon@yahoo.com

  2. KEBERFUNGSIAN SAM

  3. MONITORING • EVALUASI • Observasiterhadapperubahan • Mengetahuidimanakitasekarang • Cek “kilometer” • Kajianberkala & berkelanjutandarikegiatandan trend • Menilai • Mengerti • Mereviewkinerjasecaraperiodik • Proses refleksi, kemarin, kini, danesok • Kajianisu-isustrategis, perubahan, pencapaian, dandampak

  4. TUJUAN MONEV Peningkatan Kinerja Peningkatan Dampak Proses Pembelajaran Mendorong reformasi kelembagaan ke arah struktur yang partisipatif Sustainabilitas Membangun konsep dan menyelaraskan pengertian tentang masyarakat dan pembangunan

  5. OBYEK MONEV

  6. FORMAT PENILAIAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARAN Nama KPP : ………………… Tanggalpenilaian : ………………. Desa/Kelurahan ………………… Waktupenilaian : ………………. Kecamatan : ………………. Pelaksana : ……………… Kabupaten : ………………… Metode : ……………….

  7. PANDUAN PENILAIAN KELEMBAGAAN

  8. StudiKasusMonev. diProvinsiJawa Tengah 2014 : Dari 25 Sub Indikatorkelembagaan, terdapat 13 sub indikator yang masihpadakategorirendah, 7 sub indikatorpadakategoriberkembang, dan 5 sub indikator yang sudahpadakategorimandiri.

  9. TANTANGAN DAN KENDALA UTAMA

  10. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN lanjutan KONDISI SAAT INI DAN TARGET PELAYANAN AIR MINUM S/D 2025

  11. URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial TenagaKerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi UU NO. 6/ 2014 PP NO. 43 / 2014 PP NO. 60 / 2014 heso57@yahoo.com DESENTRALISASI OTONOMI DAERAH URUSAN WAJIB & PILIHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

  12. Langkah-langkah yang PerluDiupayakanBupati/WalikotadanGubernurdalamPencapaianTarget SPM, termasuk SPM Pelayanan Air minumdanSanitasi : A. Bupati/Walikota: • Menyepakatidengan DPRD standarpelayanan minimal air minumdansanitasisebagaiacuanpenerapan standard pelayananoleh SKPD sertalembagapenyelenggaralayanantsb • Mengintegrasikan SPM kedalamperencanaandanpenganggaran • Memantaudanmengevaluasipencapaiansasaranpenerapan SPM danmelaporkannyakepadaPemerintahPusatuntukmemastikanpencapaian target SPM di kabupaten/kota. B. Gubernursebagaikepaladaerahdanwakilpemerintah: • MemastikanRanperda RPJMD kabupaten/kotadanprovinsisertaRanperda APBD kabupaten/kotadanprovinsimencerminkanupayapencapaian target SPM untukpelayanan air minumdansanitasi • Memberikanpembinaan, dukungan program dananggarankepadakabupaten/kotadalamrangkapencapaian target SPM • Memantaudanmengevaluasikemajuanpencapaian target SPM kabupaten/kota di wilayahnya

  13. KebijakanPemberdayaanMasyarakat • Upayaperubahanperilakudankemandirianmasyarakatuntukhidupsehat • Pengembangansaranadanprasaranasertaperaturandalammendukungupayakesehatanberbasismasyarakat • Mobilisasimasyarakatdalamrangkapemberdayaan, advokasi, dankemitraan • Keterpaduanpemberdayaanmasyarakat di bidang air minumdansanitasidengankegiatan yang berdampakpadaincome generating

  14. CATATAN MeletakkanposisidasarPamsimas, dimanasemua stakeholders harusterlibatdanberpartisipasiaktifuntukmenjamin IPO dari program tersebut. Kalau program sudahdiserahkankePemerintahKabupaten, maka yang harusdiperhatikan: 1. Asset (Fisikdan non fisik); - Disebut asset jikasaranafisiktersebutberada di atastanahmilikdesadanbukanmilikpribadi) -Perlupencatatan asset 2. Program; 3. Biaya.

  15. Kebijakan Pelatihan BP-SPAMS 10 Regional TemuKaryaTKKc 10 Regional Pelatihan BP-SPAMS sebanyak 6.807 BP-SPAMS hingga tahun 2017. SOLUSI KONKRET SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI MONEV KELEMBAGAAN TemuKaryaPenguatan TKKc sebanyak 750 Kecamatan hingga tahun 2017 PelatihanAparatPemerintahDesa (Untukmenjaminsinergitaspengelola BP-SPAMS denganPemerintahDesa)

  16. SARAN • Jangansampaimembentuklembaga yang fungsinyahanyauntukmemenuhikebutuhan program (tidakuntuktujuanberkelanjutan); • Janganhanyamengejar target ; • Pembinaandanpeningkatankapasitasperludilakukansecarasistematisdankonstruktif; • Pengelolaanadministrasikeuanganharusditingkatkan; • Selektifdalammemilihfasilitator. Fasilitator yang tidakmumpunidalammenjalankantugas (tidakmempunyaijiwapemberdayaan)

  17. TERIMA KASIH

More Related