1 / 68

GAMBARAN UMUM PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PMK 238/PMK.05/2011)

GAMBARAN UMUM PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PMK 238/PMK.05/2011). HUBUNGAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI. Standar Akuntansi. Input. Process. Output. Relevan Andal Dpt dibandingkan Dpt dipahami. Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban. Proses Akuntansi

genera
Download Presentation

GAMBARAN UMUM PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PMK 238/PMK.05/2011)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GAMBARAN UMUM PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PMK 238/PMK.05/2011)

  2. HUBUNGAN STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI • StandarAkuntansi Input Process Output Relevan Andal Dptdibandingkan Dptdipahami Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban ProsesAkuntansi - AnalisaTransaksi - Jurnal / Entries - Posting Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CaLK SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil 2

  3. PUSAP(PASAL6) • SistemAkuntansiPemerintahanpadaPemerintahPusatdanSistemAkuntansiPemerintahdaerahdisusundenganmengacupadapedomanumumSistemAkuntansiPemerintahan. • PedomanumumSistemAkuntansiPemerintahantersebutdiaturdenganPeraturanMenteriKeuangansetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegeri. PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

  4. PMK 238/2011 - PUSAP PedomanumumSistemAkuntansiPemerintahandisusundalamrangkamewujudkankonsolidasifiskaldanstatistikkeuanganPemerintahsecaranasional. • Laporankeuangandisusundandisajikansesuaidengan SAP. Laporankeuangandisusunmelaluisuatusistemakuntansipemerintahanyang mengacupadapedomanumumsistemakuntansipemerintahan.

  5. PMK 238/2011 - PUSAP • Pemerintahpusatmenyusunlaporankeuangansebagaibentukpertanggungjawabanataspelaksanaan APBN. • Pemerintahdaerahmenyusunlaporankeuangansebagaibentukpertanggungjawabanataspelaksanaan APBD. • Laporankeuangandari: • LaporanRealisasiAnggaran • LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih • Neraca • LaporanOperasional • LaporanArusKas • LaporanPerubahanEkuitas • CatatanatasLaporanKeuangan

  6. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN • MenteriKeuanganmenyusun sistemakuntansidan pelaporan keuangan pemerintahpusatyang mengacupadaPedomanumumSistemAkuntansiPemerintahan. • Sistemakuntansidan pelaporan keuanganpemerintahpusatdiaturdenganPeraturanMenteriKeuangan. • Gubernur/bupati/walikotamenyusunsistemakuntansipemerintahdaerahyang mengacupadaPedomanumumSistemAkuntansiPemerintahan. • SistemakuntansipemerintahdaerahdiaturdenganPeraturanGubernur/Bupati/Walikota. • Sistemakuntansipemerintahdaerahmengacupadaperaturandaerahdanketentuanperaturanperundang-undanganmengenaipengelolaankeuangandaerah.

  7. PUSAP PUSAP merupakanlampirandari PMK 238/2011 Berlakusejaktanggalditetapkan

  8. PUSAP • PENDAHULUAN • LAPORAN KEUANGAN • BAGAN AKUN STANDAR • PENDAHULUAN • KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN • PEDOMAN UMUM BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL • BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PUSAT • BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH • BAGAN AKUN STANDAR UNTUK KONSOLIDASI • KERANGKA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

  9. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM • UU 17 Tahun 2003 : • Pengakuandanpengukurandengan basis akrual • bentukdanisilaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD disusundandisajikansesuaidengan SAP • PP no 71 TAHUN 2010 PernyataanStandarAkuntansiPemerintah • Lampiran I tentang SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. • SistemAkuntansiPemerintahanpadaPemerintahPusatdanSistemAkuntansiPemerintahdaerahdisusundenganmengacupadaPedomanUmumSistemAkuntansiPemerintahan.

  10. TUJUAN PUSAP • Menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh para penyusun dan pengembang sistem akuntansi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. • Namun keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum tidak menghalangi masing-masing entitas pelaporan keuangan pemerintah untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing entitas • Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah.

  11. RUANG LINGKUP • PUSAP berlaku untuk penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan : • pemerintah pusat • pemerintah daerah • konsolidasian.

  12. ACUAN PENYUSUNAN PUSAP • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (ISAP). • Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. • Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. • Jika PSAP memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pemerintah.

  13. GAMBARAN UMUM PUSAP • PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan khususnya BAS baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. • Sistem akuntansi pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. • Sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

  14. KETENTUAN LAIN-LAIN • PUSAP secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan: • Perkembangan proses bisnis • Ketentuan PSAP • Ketentuan pemerintahan,dan • ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

  15. KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN KERANGKA DASAR • Tujuanlaporankeuangan • Tanggungjawablaporankeuangan • Komponenlaporankeuangan – 7, aruskashanyadibuatoleh unit yang mempunyaiperbendaharaan • Bahasalaporankeuangan - Indonesia • Mata uangpelaporan • Kebijakanakuntansi • Penyajian • Konsistensi • Materialitasdanagregasi • PeriodePelaporan • Informasikomparatif – tahunsebelumnya • Laporankeuanganinternim • Laporankeuangankonsolidasi

  16. KEBIJAKAN AKUNTANSI • Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. • Apabila PSAP belum, maka pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi: • Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan • Dapat diandalkan, dengan pengertian: • mencerminkan kejujuran, • menggambarkan substansi ekonomi dari dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; • netral, yaitu bebas dari keberpihakan; • dapatdiverifikasi; • mencerminkan kehati-hatian; dan • mencakup semua hal yang material.

  17. KEBIJAKAN AKUNTANSI • Pemerintah menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. • Dalam melakukan pertimbangan tersebut pemerintah memperhatikan: • persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait; • definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, danpenerimaan/pengeluaranpembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahandan PSAP; dan • peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

  18. PENYAJIAN • Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar • Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban menurut urutan jatuh temponya • Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan tugas dan fungsinya. • Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanyadanmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan • Menjelasanatas pos-pos laporankeuangantidak diperkenankan menggunakan ukurankualitatif. • Perubahan akuntansi wajib memperhatikan perubahan estimasi akuntansi, perubahanestimasidankesalahanmendasar • Pada setiap lembar LK harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.

  19. FORMAT UMUM LAPORAN KEUANGAN • Format laporankeuanganuntukpemerintahpusatmengikutiketentuan yang diaturMenteriKeuangan. • Format laporankeuanganpemerintahdaerahmengikutiketentuan yang diaturMenteriDalamNegeridanPeraturanMenteriDalamNegeri. • PeraturanMenteriKeuangandanPeraturanMenteriDalam yang mengaturmengenai format laporankeuanganmengacupadaStandarAkuntansiPemerintahandanketentuanperundangan yang berlakutentangpengelolaankeuanganpemerintahpusatdandaerah

  20. NERACA • Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu • FORMAT  ketentuanumum • Pemerintahpusatmengikutiketentuan yang diaturMenteriKeuangan. • Pemerintahdaerahmengikutiketentuan yang diaturMenteriDalamNegeridanPeraturanMenteriDalamNegeri. • Format NeracamengacupadaStandarAkuntansiPemerintahan

  21. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) • LRA menyediakaninformasimengenairealisasipendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA danpembiayaansuatuentitasdiperbandingkandengananggarannya. • Informasiinibergunauntukmengevaluasialokasisumberdayaekonomi, akuntabilitasdanketaatanterhadapanggaran • FORMAT • Pendapatan-LRA; • Belanja; • Transfer; • surplus/Defisit-LRA; • Penerimaan pembiayaan; • Pengeluaran pembiayaan; • Pembiayaan neto; • Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

  22. LAPORAN OPERASIONAL • LO menyediakaninformasimengenaiseluruhkegiatanoperasionalkeuanganentitaspelaporan yang tercerminkandalampendapatan-LO, beban, dan surplus/defisitoperasionaldarisuatuentitaspelaporan yang penyajiannyadisandingkandenganperiodesebelumnya. • FORMAT • Pendapatan-LO; • Beban; • Surplus/Defisit dari operasi; • Kegiatan Non Operasional; • Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; • Pos Luar Biasa; • Surplus/Defisit-LO.

  23. LAPORAN ARUS KAS (LAK) • LAK memberikaninformasimengenaisumber, penggunaan, perubahankasdansetarakasselamasuatuperiodeakuntansisertasaldokasdansetarakaspadatanggalpelaporan. • Informasiinidisajikanuntukpertanggungjawabandanpengambilankeputusan. • Bagiandarilaporan financial yang menyajikaninformasipenerimaandanpengeluarankasselamaperiodetertentu yang diklasifikasikanberdasarkanaktivitasoperasi, investasi, pendanaandantrnsitoris • FORMAT – ketentuanumum

  24. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) • LPE menyajikansekurang-kurangnya pos-pos ekuitasawal, surplus/defisit-LO padaperiodebersangkutan; koreksi-koreksi yang langsungmenambah/mengurangiekuitas, danekuitasakhir. • FORMAT • Ekuitas awal; • Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan; • Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, • Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; • Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. • Ekuitas akhir.

  25. LAPORAN PERUBAHAN SAL (LPSAL) • PSAL menyajikansecarakomparatifdenganperiodesebelumnya pos-pos berikutSaldoAnggaran • FORMAT • Saldo Anggaran Lebih Awal; • Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; • Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; • Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; • Lain-Lain; • Saldo Anggaran Lebih Akhir.

  26. LAPORAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) • LO meliputipenjelasanataudaftarterinciatauanalisisatasnilaisuatu pos yang disajikandalamlapaorankeuangan. • Penyajianinformasi yang diharuskandandianjurkanolehStandarAkuntansiPemerintahansertapengungkapan-pengungkapanlainnya yang diperlukanuntukpenyajian yang wajarataslaporankeuangan, sepertikewajibankontinjensidankomitmen-komitmenlainnya. • FORMAT • Penjelasan Umum • Penjelasan Atas Pos-Pos LRA • Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca • Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas • PenjelasanAtas Pos-Pos LaporanOperasional • PenjelasanAtasLaporanPerubahanEkuitas • PenjelasanAtasLaporanPerubahan SAL

  27. BAGAN AKUN STANDAR • Baganakunstandar (BAS) sebagaipedomandalammenyusunperencanaananggaran, pelaksanaananggaran, pertanggungjawabandanpelaprorankeuanganperintah. • BAS yang efektifdapatmengakomodasihal-halberikut: • Sebagaidasarpenyusunanlaporankeuangandanlaporanmanajerial • Merupakanjantungdarisistemdimanamoduldan interface mengalir • Mendukungdisiplinanggaranmelaluipengaturanklasifikasianggarandan framing kepadastrukturpelaporan. • Membantuprosespeneambilankeuangan yang efektif

  28. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN 1 • Klasifikasiberdasarkanorganisasi • Pusatberdasarkanstrukturorganisasikementerian/lembaga • Daerah berdasarkanstrukturorganisasiSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD). • Klasifikasitidakbersifatpermanendandapatdisesuaikandenganperubahan yang terjadi.

  29. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN 2 • KlasifikasiFungsidanurusan • Fungsiadalahperwujudantugaskepemerintahandibidangtertentu yang dilaksanakandalamrangkamencapaitujuanpembangunan. • Klasifikasiberdasar 11 fungsiutama : pelayananumum, pertahanan, ketretibandankeamanan, ekonomi, lingkunganhidup, perumahandanfasilitasumum, kesehatan, pariwisatadanbudaya, agama, pendidikandanperlindungansosial. • Pemerintahdaerahpembagiandidasarkanpadaurusanwajibdanurusanpilihansesuai UU Pemerintah Daerah

  30. KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PELAPORAN 3 • Klasifikasiekonomi (jenisbelanja) • Menekankanpadajenisbelanjasesuairegulasi yang ada • Belanjadaerah : belanjapegawai, belanjabarang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuansosialdanbelanjatakterduga. • Belanjadalam BAS merupakanstrukturakun yang digunakanolehentitasuntukmelakukanperencanaan / penganggaran, perekamantransaksidanpelaporankeuangan

  31. BAGAN AKUN STANDAR • Pengelolaankeuangannegaradigambarkandalamsiklus :: perencanaan  penganggaran  pelaksanaananggaran  akuntansi  pelaporan  audit • Siklusdijabarkandalamprosedurdankewenangan • Diperlukanintegrasidankomunikasi data. • BAS  kodeperkiraanbukubesarakuntansi yang digunakanuntukmembuatjurnal, bukubesardanmenyusunlaporan. • BAS  tools untukmensinkronkanprosesperencanaandanpenganggarandenganprosesakuntansidanpelaporan. • Standardisasi BAS untukkeseragamandalampemakaian

  32. PERTIMBANGAN BAS • Pertimbangan • Memungkinkanadanyaanalisis multi dimensional level dalampenyusunan BAS. • Menghasilkanpelaporankeuangandanmanajerial yang bermanfaat • Menyederhanakanproses manual sehinggadapatmenjadilebihbanyakwaktuuntukmelakukan review analitisdanpengembangan / perbaikanprosesbisnis. • Kombinasi yang tepatantaraorang, prosesdanteknologi.

  33. TUJUAN BAS • Tujuanpembakuan BAS adalahmengakomodasiprosesmanajemenkeuangandengananggaranberbasiskinerjasehinggadiperoleh: • Perencanaananggaranpendapatan, belanjadanpembiayaansecaraproporsional, transparandanprofesional; • Pelaksanaananggaranberbasiskinerjadilakukansecaralebihakuntabel. • LK mengakomodasisecarabaikpengendaliananggaran, pengukurankinerjakeuangandalamLaporanKeuangan

  34. PEDOMAN BAS • BAS dibedakanmenjadi: • BAS untukpemerintahpusat • BAS untukpemerintahdaerah • BAS untukkonsolidasi • BAS disusunsampaidengantiga (3) level. • Pengembangan detail BAS pemerintahpusatditetapkanMenteriKeuangan • Pengembangan detail BAS pemerintahdaerahditetapkanMenteriDalamNegeri • BAS memberikankeseragamanpadatingkattertentusekaligusmemberikanfleksibilitasuntukmengembangkannyasesuaikebutuhanpemerintahpusatdandaerah

  35. BAS DAERAH - NERACA ASET • Asetadalah : • sumberdayaekonomi yang dikuasaidan/ataudimilikiolehpemda • Akibatdariperistiwamasalalu • Manfaatekonomidan/atausosialdimasadepandiharapkandapatdiperolehbaikolehpemdamaupunmasyarakat. • Dapatdiukurdalamsatuanuang. • Termasuksumberdaya non keuangan yang diperlukanuntukpenyediaanjasabagimasyarakatumum • Sumberdaya yang dipeliharakarenaalasansejarahdanbudaya.

  36. BAS DAERAH - NERACA ASET

  37. BAS DAERAH - NERACA ASET

  38. BAS DAERAH - NERACA ASET

  39. BAS DAERAH - NERACA ASET

  40. BAS DAERAH - NERACA KEWAJIBAN • Kewajibanadalahutang yang timbuldanperistiwamasalalu yang penyelesaiannyamengakibatkanaliransumberdayaekonomipemerintah.

  41. BAS DAERAH - NERACA KEWAJIBAN

  42. BAS DAERAH - NERACA EKUITAS • EkuitasmerupakankekayaanbersihPemerintah Daerah yang merupakanselisihantaraasetdankewajibanPemerintah Daerah padatanggalLaporan.

  43. BAS DAERAH - LRA PENDAPATAN LRA • SemuapenerimaanRekeningKasUmum Daerah yang menambahSaldoAnggaranLebihdalamperiodetahunanggaran yang bersangkutan yang menjadihakPemdadantidakperludibayarkembaliolehPemda

  44. BAS DAERAH - LRA PENDAPATAN LRA

  45. BAS DAERAH - LRA PENDAPATAN LRA

  46. BAS DAERAH - LRA BELANJA • SemuapengeluarandariRekeningKasUmum Daerah yang mengurangiSaldoAnggaranLebihdalamperiodetahunanggaran yang bersangkutan yang tidakdiperolehpembayarannyakembaliolehpemerintahdaerah

  47. BAS DAERAH - LRA BELANJA

  48. BAS DAERAH - LRA BELANJA

  49. BAS DAERAH - LRA BELANJA

  50. BAS DAERAH - LRA TRANSFER - LRA • Pengeluaranuangdarisuatuentitaspelaporankeentitaspelaporan lain.

More Related