PENGERAHAN ANGGOTA SATUAN LINMAS PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014

1. EVALUASI HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-63 DAN HUT SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KE-50 TAHUN 2013

2. Belum semua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mengikuti HUT Satuan Polisi Pamong Praja dan HUT Satuan Linmas Tahun 2013 yang dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu. • Tidak hadirnya kepala daerah pada HUT Sat Pol PP dan HUT Sat Linmas Tahun 2013 diharapkan tahun depan dapat hadir. • Acara HUT Sat Pol PP dan HUT Sat Linmas diselenggarakan di Kabupaten/Kota di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi. • Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : • Lomba olah raga • Penyerahan hadiah • Jamuan makan siang • Penyambutan Gubernur

3. Dalam rangka pelaksanaan HUT Sat Pol PP dan HUT Sat Linmas Tahun 2014, agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dapat menganggarkan biaya pelaksanaan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun persiapan mengikuti kegiatan yang akan di laksanakan di tingkat Provinsi, antara lain : • Biaya Penginapan Tim. • Biaya akomodasi dan komsumsi. • Uang saku. • Transportasi. • Sarana dan prasarana untuk mengikuti olah raga. • Akan dibuatkan surat pendukung dari Gubernur kepada Bupati/Walikota untuk mendukung kegiatan tersebut.

4. PENGERAHAN ANGGOTA SATUAN LINMAS PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 025/1802/PUM Hal Pengadaan Baju Linmas di TPS untuk Pemilu Tahun 2014. Inti pokok dari Permendagri tersebut antara lain : a. Melaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Penetapan 2 orang anggota Satuan Linmas disetiap TPS yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk ditingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/Kota. c. Satuan Linmas dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). d.Berkaitan dengan pengadaan pakaian linmas untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri tidak melakukan pengadaan pakaian anggota linmas.

5. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT A. Latar Belakang Satuan Perlindunganan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihaa keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlindungan masyarakat (Linmas), pada era Orde Baru lalu lebih dikenal sebagai Pertahanan Sipil (Hansip). Seiring perjalanan waktu, berubah menjadi Perlindungan Masyarakat (Linmas). Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya dalam penjelasan Pasal 13 dan 14 Ayat (1), maka Penyelenggaaan Linmas merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga program Linmas perlu terus diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Satuan Linmas mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah, Tugas Linmas yaitu : 1. Membantu melaksanakan ketentraman, ketertiban dan keamanan umum. 2. Membantu Melaksanakan ketentraman, ketertiban dan keamanan Pemilukada . 3. Membatu Penanganan Bencana. 4. Membantu Kegiatan sosial kemasyarakatan.

7. Potensi Linmas untuk : 1. konflik sosial 2. Kerusuhan 3. Antisipasi awal 5. Meningkatkan kemampuan menerima, mengolah dan menginformasikan pengaduan masyarakat.

8. JUMLAH ANGGOTA SATUAN LINMAS KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

9. Rencana : 1. DanyonKecamatan. 2. Pembentukandanton-dantondiKabupaten/Kota masing-masing.