240 likes | 518 Views
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KAB PURWOREJO PEMILU 2009. Penetapan Perolehan Kursi. Partai Politik. DASAR HUKUM. Pasal 212 UU NO 10 TAHUN 2008.
E N D
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KAB PURWOREJO PEMILU 2009
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik
DASAR HUKUM Pasal 212 UU NO 10 TAHUN 2008 • Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing. • BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing. • (3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB PURWOREJO DAERAH PEMILIHAN KOTA PURWOREJO 3
Langkah 1 Menghitung suara sah Jumlah suara sah seluruh partai yang ada di Daerah Pemilihan Kab. Purworejo 3 adalah268.462 suara
Langkah 2 Menetapkan angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) • Jumlah suara sah seluruh partai yang ada di Dapil Purworejo 3 adalah 268.462 suara • Alokasi Kursi Dapil Purworejo 3 sebanyak 6 (enam) Kursi
Komposisi perolehan kursi Partai Politik Daerah Pemilihan Kab . Purworejo 3
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab Purworejo
DASAR HUKUM Pasal 214 UU NO 10 TAHUN 2008 Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: • calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; • b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
DASAR HUKUM • dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP; • dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut; • e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;
Langkah 1 Menghitung prosentasi perolehan suara calon terhadap BPP
1. PARTAI ANGKA-ANGKA JUMLAH PEROLEHAN KURSI 1 (satu) Sesuai dengan ketentuan Pasal 214 huruf b UU No 10 tahun 2008, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil (nomor urut 3)
2. PARTAI HARI-HARI JUMLAH PEROLEHAN KURSI 1 (satu)
3. PARTAI WARNA-WARNI JUMLAH PEROLEHAN KURSI 1 (satu)
4. PARTAI HUTAN RIMBA JUMLAH PEROLEHAN KURSI 1 (satu)
5. PARTAI MATA ANGIN JUMLAH PEROLEHAN KURSI 0 (nol)
6. PARTAI RASADILIDAH JUMLAH PEROLEHAN KURSI 2 (dua) Sesuai dengan ketentuan Pasal 214 huruf d UU No 10 tahun 2008, “ dalam hal calon yang memenuhi ketentuan 30 % BPP jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut ”.
Langkah 2 Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bekasi
Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Bekasi