POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

1. POKOK-POKOK PERUBAHANUNDANG-UNDANGPAJAK PENGHASILAN Disampaikan dalam Sosialisasi UU PPh di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal Jakarta, 9 September 2008

2. POKOK-POKOK PERUBAHAN • SUBJEK PAJAK • OBJEK PAJAK • OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (2) • PENGECUALIAN DARI OBJEK PAJAK • BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO • ISTERI YANG MEMILIH UNTUK MEMILIKI NPWP SENDIRI • NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO • PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK • TARIF • PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (PASAL 18) • PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN • KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PASAL 24) • ANGSURAN PAJAK TAHUN BERJALAN • KETENTUAN PERPAJAKAN PERTAMBANGAN DAN SYARIAH • FASILITAS PERPJAKAN BAGI UMKM

3. 1. SUBJEK PAJAK • Perluasan Pengertian Bentuk Usaha Tetap meliputi: • Gudang; • Ruang untuk promosi dan penjualan; dan • Dedicated server untuk kegiatan usaha melalui internet • Alasan Perubahan: • Memperluas hak pemajakan dengan menegaskan gudang dan ruang untuk promosi dan penjualan yang dipergunakan oleh WP luar negeri sebagai BUT; • Untuk menampung/mengantisipasi perkembangan perdagangan secara on-line (e-commerce)

4. 2. OBJEK PAJAK • Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan • Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah • Imbalan bunga • Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Reksadana • Surplus Bank Indonesia

5. PENGALIHAN HAK DI BIDANG PERTAMBANGAN O B J E K P A J A K • Menegaskan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan di sektor hulu migas merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5) Alasan perubahan: • Hak/Interest di Bidang Pertambangan hulu migas adalah hak penambangan yang ketentuannya diatur tersendiri. • Pengalihan hak tersebut kepada pihak lain dapat menyebabkan pemegang hak memperoleh keuntungan (capital gain). • Keuntungan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan yang merupakan objek pajak berdasarkan UU PPh dan tidak termasuk dalam skema bagi hasil KPS.

6. PENGHASILAN DARI USAHA BERBASIS SYARIAH O B J E K P A J A K • Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah ditegaskan sebagai objek pajak. Alasan Perubahan: • Perlakuan yang sama antara kegiatan usaha berbasis syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain dengan kegiatan usaha dan bank serta lembaga keuangan konvensional

7. IMBALAN BUNGA O B J E K P A J A K • Imbalan bunga yang diperoleh WP sehubungan dengan pelaksanaan UU KUP ditegaskan sebagai objek pajak. Alasan Perubahan: • Memberi penegasan dan dasar hukum yang lebih kuat bagi fiskus untuk mengenai pajak atas imbalan bunga yang diterima WP.

8. BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA O B J E K P A J A K • Ketentuan pengecualian bunga obligasi yang diterima reksadana (Pasal 4 ayat (3) huruf j) sebagai objek PPh dicabut sehingga dalam RUU PPh penghasilan tersebut merupakan objek pajak. AlasanPerubahan: • Tujuansemulapendirianreksadanauntukmenggairahkaninvestasibagi investor keciltidakmencapaisasaran. • menghilangkandistorsidankompetisi yang kurangsehatdiantarainstitusikeuangandanmenciptakankesetaraanpemungutanpajak (level playing field) terhadappara WP yang berinvestasidiobligasi.

9. SURPLUS BANK INDONESIA O B J E K P A J A K • Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak. Alasan Perubahan: • Menyelaraskan dengan ketentuan UU BI yang menyatakan bahwa sepanjang tidak ada UU yang mengatur bahwa Surplus BI dikenai PPh maka Surplus BI tidak dikenai PPh.

10. 3. OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (2) • MenegaskanobjekPPhPasal 4 ayat (2) yang selamainitidaksecaraeksplisitdiaturdalamketentuanini, sepertiantara lain: • BungaobligasidanSuratUtang Negara • Hadiahundian • Pengalihansahampasanganperusahaan modal ventura • Persewaantanahdanbangunan • Memindahkanbungasimpanankoperasi yang sekarangdikenaiPPhPasal 23 final menjadiobjekPPhPasal 4 ayat (2) final. • MenambahobjekPPhPasal 4 ayat (2) final meliputi: • Penghasilandaritransaksiderivatif; dan • Penghasilandariusahajasakonstruksidan real estate.

11. 4. PENGECUALIAN DARI OBJEK PAJAK • Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia • Inter corporate dividend • Beasiswa • Bagian laba unit penyertaan KIK • Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan • Bantuan/santunan yang diterima dari BPJS

12. ZAKAT DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN B U K A N O B J E K P A J A K • Sama dengan zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluknya ditegaskan juga bukan merupakan objek pajak (syarat, dll diatur dengan PP) Alasan Perubahan: • Memberikan perlakuan yang setara bagi semua WP tanpa memandang agama yang dianut.

13. INTER-CORPORATE DIVIDEND B U K A N O B J E K P A J A K • Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang menerima inter-corporate dividend dihapus. Alasan Perubahan: • Tidak ada batasan yang tegas mengenai usaha aktif sehingga syarat ini sering menimbulkan perbedaan pendapat antara fiskus dan WP.

14. BEASISWA B U K A N O B J E K P A J A K • Beasiswa dikecualikan sebagai Objek Pajak (syarat, dll diatur dengan PMK) Alasan Perubahan: • Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

15. BAGIAN LABA UNIT PENYERTAAN KIK B U K A N O B J E K P A J A K • Bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan Objek Pajak. Alasan Perubahan: • Mengangkat ketentuan perlakuan KIK yang dipersamakan dengan firma atau kongsi yang selama ini hanya ditegaskan dalam SE, yaitu penghasilan reksadana hanya dikenai pajak pada tingkat badan dan penghasilan dari redemption yang diperoleh yang pemegang unit penyertaan KIK tidak dikenai pajak. .

16. SISA LEBIH LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA LITBANG B U K A N O B J E K P A J A K • sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang litbang (yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya) yang ditanamkan kembali dalam jangka waktu paling lama empat tahun dikecualikan sebagai objek pajak (ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK). Alasan Perubahan: • Mendukung program Pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguasaan ilmu dan teknologi tinggi. ...

17. BANTUAN/SANTUNAN DARI BPJS B U K A N O B J E K P A J A K • Bantuan/santunan dari BPJS yang diterima WP tertentu bukan merupakan Objek Pajak (ketentuan lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan PMK). Alasan Perubahan: • Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

18. 5. BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO • Biaya Promosi dan Penjualan • Biaya Beasiswa • Piutang Tak Tertagih • Pemupukan Dana Cadangan • Sumbangan yang dapat dibiayakan

19. BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN B I A Y A BiayaPromosidanPenjualanditegaskansebagaipengurangpenghasilanbruto yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdengan PMK. AlasanPerubahan: • Biayapromosidanpenjualandapatmunculdalamberbagaibentukdanbergantungpadajenisusaha WP sehinggaperludiatursecarakhususdalam PMK termasukbesaranbiayatersebut yang dapatdikurangkandaripenghasilanbruto.

20. BIAYA BEASISWA B I A Y A Beasiswa yang dapatdibiayakandiperluasmeliputipemberianbeasiswakepadabukanpegawaisepertipelajardanmahasiswatetapitetapmemperhatikankewajarannya. AlasanPerubahan: • Mendorongperansertamasyarakat (WP) untukmendukung program pemerintahdalammeningkatkankualitassumberdayamanusiamelaluipendidikan.

21. PIUTANG TAK TERTAGIH B I A Y A Syaratuntukmembiayakanpiutang yang nyata-nyatatidakdapatditagihdipermudahmenjadi: • telahdibiayakandalamlaporanlabarugikomersial; • WP harusmenyerahkandaftarpiutang yang tidakdapatditagihkepada DJP; dan • telahdiserahkanperkarapenagihannyakepadaPengadilanNegeriatauinstansipemerintah yang menanganipiutangnegara; atauadaperjanjiantertulisdengandebitur yang bersangkutan; atautelahdipublikasikandalampenerbitanumumataukhusus; atauadapengakuandaridebiturbahwautangnyatelahdihapuskan. • Syaratnomor 3 tidakberlakubagipiutangdebiturkecil yang dihapuskan. AlasanPerubahan: • Memberikankeringanansyaratpenghapusanpiutangtaktertagihuntukmenghilangkankesulitan-kesulitan yang timbulkarenasyarat yang berlakusekarang.

22. PEMUPUKAN DANA CADANGAN B I A Y A Pembentukan cadangan diperluas meliputi: • cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang; • cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; • cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; • cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; • cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan • cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, Alasan Perubahan: • Memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha yang menyalurkan kredit • Mengakomodir pembentukan sistem jaminan sosial nasional dan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan • Mengakomodir kewajiban pencadangan yang harus dialokasikan oleh WP yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, kehutanan, dan pengolahan limbah industri.

23. SUMBANGAN YANG DAPAT DIBIAYAKAN B I A Y A • Sumbangan yang dapatdibiayakanmeliputi: • sumbanganpenanggulanganbencananasional • sumbanganpenelitiandanpengembangan yang dilakukandi Indonesia • biayapembangunaninfrastruktursosial • sumbanganfasilitaspendidikan • sumbanganpembinaanolahraga AlasanPerubahan: • Memberikaninsentifataudorongankepadamasyarakat (WP) agar secaralangsungberperansertadalammembantupenanggulangankorbanbencanadanpeningkatankualitashidupdanprestasibangsa.

24. 6. ISTERI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI • Penghasilansuami-isteridikenakanpajaksecaraterpisahapabiladikehendakiolehisteri yang memilihuntukmenjalankanhakdankewajibanperpajakannyasendiri. • Tata carapenghitunganPPhterutangsamadengansuami-isteri yang melakukanperjanjianpemisahanhartadanpenghasilan. AlasanPerubahan: • SingkronisasidenganpenjelasanPasal 2 ayat (1) yang menyatakanbahwawanitakawindapatmendaftarkandiriuntukmemperoleh NPWP atasnamanyasendiri agar dapatmelaksanakanhakdankewajibanperpajakannyaterpisahdarihakdankewajibanperpajakansuaminya.

25. 7. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO • Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dinaikkan dari Rp 600 juta menjadi sebesar Rp 4,8 miliar. Alasan Perubahan: • Menyesuaikan dengan tingkat perekonomian saat ini. • Diharapkan dengan peningkatan batas peredaran usaha, maka WP tidak menekan jumlah peredaran usaha yang dilaporkannya hanya sampai dengan Rp 600 juta. Keterangan: • Ketentuan ini sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: • Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 9/1/2014 25

26. 8. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

27. 9. TARIF (PASAL 17) • Tarif WP Orang Pribadi • Tarif WP Badan • Tarif WP PerseroanTerbuka • Tarif Dividen yang diterima WP orang pribadi dalam negeri

28. TARIF WP ORANG PRIBADI Ketentuan Sekarang: T A R I F RUU:

29. PENURUNAN TARIF LAPISAN TERTINGGI WP OP • TariftertinggiPPhorangpribadidapatditurunkanmenjadi paling rendah 25% yang diaturdenganPeraturanPemerintah. AlasanPerubahan: • Agar tarif lapisan tertinggi PPh OP dapat diturunkan jika dipandang perlu untuk disesuaikan dengan penurunan tarif PPh badan. T A R I F

30. TARIF WP BADAN KetentuanSekarang: T A R I F RUU: • Tarif tunggal sebesar 28% • Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%. Alasan Perubahan: • Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas WP badan. • Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain dalam menarik investasi luar negeri 9/1/2014 30

31. TARIF WP PERSEROAN TERBUKA T A R I F • WP badandalamnegeriberbentukperseroanterbukamemerolehpenurunantarifsebesar 5% daritarif WP badan yang berlakusepanjangmemenuhisyarat: • paling sedikit 40% darijumlahkeseluruhansaham yang disetordiperdagangkandi bursa efekdi Indonesia; • persyaratantertentulainnya. AlasanPerubahan: • Penurunan tarif ini dimaksudkan untuk meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka dan kepemilikan publik pada perseroan terbuka.

32. TARIF DIVIDEN YANG DITERIMA WP OP DALAM NEGERI T A R I F • Tarif yang dikenakan atas dividen yang diterima WP OP dalam negeri adalah setinggi-tingginya sebesar 10% dan bersifat final (diatur lebih lanjut dengan PP). Alasan Perubahan: • RUU PPh tetap menganut classical system sehingga dividen tetap merupakan objek pajak. • Namun, perlu diberikan insentif berupa tarif PPh yang rendah atas dividen: • agar beban pajak yang ditanggung pemegang saham orang pribadi dapat dikurangi; • untuk mendorong perusahaan agar mendistribusikan penghasilannya kepada para pemegang saham; • karena investasi dalam bentuk penyertaan modal mengandung risiko yang lebih besar daripada investasi dalam dentuk deposito dan obligasi; • Tarif final memberikan kesederhaan administrasi bagi WP dan DJP.

33. 10. PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (PASAL 18) • Pembelian saham atau aset perusahaan WP dalam negeri melalui Spesial Purpose Company (SPC). • Penjualan saham SPC di tax haven country yang memiliki saham WP dalam negeri. • Pembayaran gaji ekspatriat yang ditempatkan oleh perusahaan induk di luar negeri untuk bekerja sebagai pegawai perusahaan/WP dalam negeri yang merupakan anak perusahaannya.

34. PASAL 18 AYAT (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (Special Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

35. Special Purpose Company BVI Ltd Bank A menjual asset kredit atas PT X kepada BVI Ltd LN PT X memiliki 95% saham BVI Ltd. DN Bank A PT X Bank A memiliki asset kredit atas PT X Merupakan penjualan asset kredit kepada PT X

36. PASAL 18 AYAT (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau Special Purpose Company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

37. Conduit/Dummy Company US Co. memiliki 50% saham BVI Ltd. US Co. US Co. & UK Co. menjual saham BVI Ltd. yg dimilikinya kepada PT X BVI Ltd UK Co. memiliki 50% saham BVI Ltd. UK Co. LN BVI Ltd. memiliki 95% PT PMA Y DN PT PMA Y PT X Merupakanpenjualankepemilikanatas PT PMA Ykepada PT X

38. PASAL 18 AYAT (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

39. Meminimalkan Penghindaran Pajak Keluarga A X Co Terdapat hubungan istimewa antara X Co dengan PT X Pembayaran tunjangan keluarga LN Pembayaran Management fee /royalti /dll Penghasilan A di Indonesia adalah pembayaran gaji + pembayaran tunjangan keluarga DN A PT X Pembayaran Gaji

40. 11. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN • Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan • Saat Terutang • Perluasan Objek PPh Pasal 22 • Perubahan tarif PPh Pasal 23 • Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26

41. PEMBEDAAN TARIF POT/PUT Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan: • Tarif bagi WP ber-NPWP • Tarif bagi WP tidak ber-NPWP Alasan Perubahan: • Tarif lebih tinggi bagi WP yang tidak ber-NPWP untuk mendorong WP tersebut mendaftar dan memperoleh NPWP. P O T / P U T

42. SAAT TERUTANG • KetentuansaatterutangPPhPasal 23/26 padasaatbiayadibebankan (diakui) dalampembukuandihapuskan. • SaatterutangPPhPasal 23/26 menjadi: • Saatdibayarkan; • Saatdisediakanuntukdibayarkan; dan • Ketikapembayarannyatelahjatuh tempo. AlasanPerubahan: • Pengakuanbebanbiayadalampembukuan (akhirtahunbuku) tidakmenjadikantimbulnyakewajibanpembayaranatauhakatassuatupenghasilan. P O T / P U T

43. TARIF PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN P O T / P U T

44. PERLUASAN OBJEK PPH PASAL 22 • WP yang membelibarang yang tergolongsangatmewahdipungutPPhPasal 22 sebagaipembayaranPPhtahunberjalan. AlasanPerubahan: • Pembelianbarang yang tergolongsangatmewahmencerminkanpotensikemampuanekonomis (penghasilan) yang sangatbesar yang pajaknyakemungkinanbelumsepenuhnyadibayar. P O T / P U T

45. PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 23 • Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut: • 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya; • 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Alasan Perubahan: • Memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%. P O T / P U T

46. PERLUASAN DAN PENEGASAN OBJEK PASAL 26 • Perluasan objek baru: • Keuntungan karena pembebasan utang • Penegasan: • Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi: premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; Alasan Perubahan: • Menambah objek baru yang selama ini tidak bisa dilakukan pemotongan. • menegaskan bahwa premi swap tidak sama dengan bunga. P O T / P U T

47. 12. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PASAL 24) Ketentuanmengenaipenentuansumberpenghasilandiperluasmeliputi: • sumberpenghasilandaripengalihanhakpenambanganadalahnegaratempatlokasipenambanganberada; • sumberpenghasilandaripengalihanhartatetapadalahnegaratempathartatetapberada; • sumberpenghasilandaripengalihanharta yang menjadibagiandarisuatubentukusahatetapadalahnegaratempatbentukusahatetapberada.

48. 13. ANGSURAN PAJAK TAHUN BERJALAN (PASAL 25) • Penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang wajib membuat laporan keuangan berkala. • PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi Tertentu. • Fiskal Luar Negeri.

49. PPH PASAL 25 WP YANG WAJIB MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA P A S A L 2 5 • Seluruh perusahaan yang diwajibkan membuat laporan keuangan berkala dapat membayar angsuran berdasarkan laporan keuangan berkala tersebut. Alasan Perubahan: • Pembayaran angsuran dapat lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. • Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

50. PPH PASAL 25 WP ORANG PRIBADI TERTENTU P A S A L 2 5 • Besarnya PPh Pasal 25 bagi WP OP pengusaha tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75% dari peredaran bruto. Alasan Perubahan: • Membantu meringankan beban pajak bulanan dan meningkatkan likuiditas WP OP pengusaha tertentu (pengecer)dengan cara memperkecil jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar tiap bulan. • Penghasilan WP OP Tertentu tetap dikenai PPh dengan tarif umum sehingga sebagian besar jumlah PPh yang terutang akan dilunasi pada akhir tahun pajak (pembayaran PPh Pasal 29).