UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1960 (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA) dan PP Penatagunaan tanah

1. Nindyantoro UNDANG-UNDANG 5 TAHUN 1960 (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA)dan PP Penatagunaantanah

2. Sejarah Pengelolaan Agraria Era PraPenjajahan,tanahitumilikkelompok: • Kepalamargaataukepalaulayat • Raja atauratumemperuntukkantanahbagirakyatwargakerajaan • Kepaladesamengaturperuntukkantanahbagiwargadidesanya • Tidakadahakmilikmutlakperorangan • Tanah yang ditinggalkanotomatiskembalipadamarga/suku • Tidakadabuktitertulis

3. Pertanahandi era penjajahan • Pra 1870 • Sejak datang Belanda 1602 semua pedagang dikenakan hak kadastral untuk hak-hak barat • Zaman Raffles mulai dikenalkan pajak tanah • 1830: Tanam Paksa yaitu tanah rakyat ditanami tanaman ekspor • Awal perambahan hutan oleh rakyat karena tanah usaha untuk tanam paksa

4. Pertanahan di era penjajahan Sesudah 1870: berlakunya hukum agraria kolonial • Tanah dengan perlakuan hukum adat stmpt • Tanah dengan hukum barat terus bertambah luas • Pembukaan perkebunan besar dengan hak erfpacht • Penebangan hutan oleh penguasa dan rakyat • Kerusakan lingkungan mulai meningkat

5. Pertanahan di era penjajahan Masa penjajahan Jepang • Kekacauan, perambahan perkebunan dan kehutanan oleh rakyat • Tujuan utama menunjang kemenangan Jepang • Usaha mengambalikan lagi pengelolaan oleh Belanda • Langkah darurat dalam agraria

6. Pertanahan di Era (1945-1960) Pra UUPA • Menghadapi peninggalan Jepang yang kacau • Menertibkan, membentuk panitia Rancangan UUPA 1948 • Nasionalisasi milik Belanda tahun 1959 • Terbentuknya lembaga yang menangani pertanahan berupa departemen Agraria

7. Pertanahandi era UUPA (1960-1965) • UUPA diundangkan 24 Sept 1960 • Departemen Agraria • UU 56 tahun 1960: penataan batas pengua-saan maksimum luas tanah pertanian , PP 10 thun 1961 tentang pendaftaran tanah • Akademi Agraria di Jogyakarta; Akademi pendafaran tanah di Semarang • Isue Landreform dimanfaatkan petani untuk kepentingan politik; penjarahan perkebunan dan kehutanan mencapai puncak tahun 1965

8. Sejarah UU 5/1960 • Tgl 24 September 1960 disahkanpresiden Sukarno • Perubahan fundamental : strukturperangkathukum, konsepsi yang mendasarinyadanisi. Sebelumada UU 5/1960 berlakuberbagaiperangkathukumagraria: • Bersumberpadahukumadat (komunalistik), • Bersumberpadahukumbarat (liberal) • Bekaspemerintahanswapraja yang bersfatfeodal • Bersumberpadahukumadminisrasinegara (agrarishe wet 1870)

9. Panca Program Agrarian Reform Indonesia • Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum nasional dan memberi kepastian hak. • Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah • Menghindari penghisapan feodal secara berangsur • Perombakan pemilikan dan peguasaan tanah • Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam

10. PengertianAgraria • Menurut UU 5/1960: melipui bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya • Pasal 48: tenaga dan unsur yang dapat digunakan untuk usaha memperkembagkan dan memelihara kesuburan bumi, air serta kekayaan yang terkandug di dalamnya. • Pengertian bumi meliputi permukaan bumi tanah , tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (pasal 4 ayat 1)

11. PengertianHukumAgraria Kelompokberbagaibidanghukumygmengaturhakpenguasaanatassumberdayaalamtertentu. • Hukumtanah • Hukum air • Hukumpertambangan • Hukumkehutanan • Hukumperikanan • Hukumpenguasaanatastenagadanunsur-unsurdalamruangangkasa

12. Hakpenguasaanatastanah • Hak bangsa Indonesia • Hak menguasai dari negara • Hak ulayat masyarakat hukum adat • Hak individual: a. hak individu yang bersumber pada hak bangsa b. wakaf c. Hak jaminan atas tanah.

13. Hakatastanah (UU5/60 ps4) • Primer: Hak Milik, Hak Guna Usaha, hak guna bangunan, yang diberikan negara dan hak pakai yang juga diberikan negara • Sekunder: hak guna bangunan dan hak pakai, yang diberikan oleh pemilk tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan ainnya.

14. Hukumtanahadministrasipemerintahanhindiabelanda Agrarische wet 1870 lahiratasdesakankapitaliskrnsebelumnaharusmenyewatanahdrpemerintah: • Diberikantanahdenganhakerfpachtselama 75 tahun • Tanah pribumiygdipakaituruntemurun (hakmilikadat) dapatdiberkanhakeigendom • Perewaanatauserahpakaianaholehorangpribumikepada non pribumidiaturolehordonansi

15. Hukumtanahadministrasipemerin-tahanhindiabelanda(2) • Domein verklaring: semua tanah kosong dalam wilayah pemerintahan langsung adalah domein negara kecuali yang diusahakan oleh penduduk asli dengan hak yg bersumber pada hak membuka hutan. • Fungsi domein verklaring: Landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili negara sebagai pemilik tanah Pembuktian pemilikan

16. Permasalahan • DalamtafsiranpemerintahhindiaBelandatanah yang dimilikirakyatdenganhakmilikadat , demikian pula tanahulayatadalahdomeinnegara. • Hukumtanah yang dualistik, dalamhukumperdataadadiskriminasihukum yang berlakuantaragolonganEropadanTimurasing China berlakukhukum Barat; bagigolongantimurasing non china berlakusebagtianhukumperdata Barat, danbagipribumiberlakuhukumerdataadat. • Adatanahhak Barat danhak Indonesia • Hukumtanah Barat yang individualistik • Hukumadat yang tidakmurnilagi • Tidakadanyajaminankepastianhukumdibidangpertanahan

17. Penyesuaianhukumagrariasetelahproklamasikemerdekaan • Penghapusandesaperdikandi Surakarta danjogyakarta (hakistimewa Raja memberihakpadabekelpemegangapanageuntukmemperolehseperlimadarihasilrakyat, penguasa 2/5 sehinggarakyatdpt 2/5 saja; rakyatwajibbekerjauntukpenguasa. • Menghapustanahpartikelir (tanahhakerfpachtperkebunanbesar, tanahhakkonsesi, hakeigendom, opstaldanerfpachtperumahan • Pengawasanterhadappemindahanhak

18. Pasal 16 UUPA : Hak atas tanah

19. Pasal 16 UUPA : Hak atas air dan ruang angkasa

20. PerbedaanHakMasaHindiaBelanda, Kemerdekaan & hakbarat

21. HukumAdatdalamHukum Tanah Nasional • Penjelasan UUPA hukum adat itu adalah hukum aslinya golongan pribumi, yg merupa-kan hukum yang hidup dalam bentuk tertulis dan tak tertulis dan mengandung unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan • Hukum adat: hak ulayat masyaakat hukum adat, hak kepala adat dan para tetua adat, hak-hak atas tanah.

22. DefinisiTerHaar • rumusanTerHaarmasyarakathukumadatadalahkelompokmasyarakat yang teratur, menetapdisuatudaerahtertentu, mempunyaikekuasaansendiri, danmempunyaikekayaansendiribaikberupabenda yang terlihatmaupauntidakterlihat, dimanaparaanggotakesatuanmasing-masingmengalamikehidupandalammasyarakatsebagaihal yang wajarmenurutkodratalamdantidakseorangpundiantaraparaanggotaitumempunyaipikiranataukecenderunganuntukmembubarkanikatan yang telahtumbuhituataumeninggalkannyadalamartimelepaskandiridariikatanituuntukselama-lamanya.

23. Wilayah HukumAdat Menuruthasilpenelitian yang dilakukanoleh Van Vollenhoven, jauhsebelumkemerdekaandiwilayahnusantaraterdapat19wilayahhukumadat, yaitudaerah Aceh, (2) Gayo, Alas, BatakdanNias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian Barat, (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, JawaTimur, Madura, (18) Solo, Yogyakarta, (19) Jawa Barat, Jakarta.

24. Wilayah HukumAdat • penjelasan Bab VI UUD 1945 : dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestuurende land-schappen dan Volksgemeen -schappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minang-kabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

25. Hakulayatdalam UUPA • Hak ulayat diakui dengan syarat: • Eksistensinya: sepanjang menurut kenyataannya masih ada • Pelaksanaan harus sesuai kepentingan nasional dan negara

26. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM • Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM ini, bolehdibilangsebagaioperasionalisasidari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskanbahwahak-hakmasyarakathukumadatsebagaibagiandariHakAsaziManusia. • Pasal 6 UU No.39/1999, menyebutkan: Dalamrangkapenegakkanhakasasimanusia, perbedaandankebutuhandalammasyarakathukumadatharusdiperhatikandandilindungiolehhukum, masyarakat, danpemerintah. • Indentitasbudayamasyarakathukumadat, termasukhakatastanahulayatdilindungi, selarasdenganperkembanganjaman.

27. UU No. 41/1999 tentangKehutanan • pasal 1 angka 6: Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat • Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan; dan bahwa Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1 angka 4).

28. UUK no 41 tahun 1999 • Dephutdiberikanmandatuntukmenetapkanmana yang merupakankawasanhutandanmana yang bukansertajugamenetapkanfungsihutannya. • SeharusnyaDephut (SekarangDeptanhut) hanyamenetapkanfungsinyabukanstatusnya, untukmencegahconflict of interest. Sehinggasebaiknyaditetapkanadanyakawasanhutannegara (Public forest) dilakukanmelaluiprosespengukuhanhutansecarapartisipatifsehinggapenetapatnstaushutanmenjadi legal dan legitimate

29. Hakadatvshaknegara • MasyarakatHukumAdatmemilikihak yang bersifatOriginal atauhakasli yang diciptakansendirisebelumadapengaturanhaklainnya. Istilahhukuma prima facie yang mengaturterlebihdahulu. Sedangkan yang diaturmencakupatastanahdansumberdayahutan. Sedangkanhak-hak yang dikenaldalambidangkehutananbersifatDerivatataupemberianhakataspenguasaanolehnegaracontohnyaadalah HPH, HPHTI, HPP, HPHKM

30. Hakadatvshaknegara • Bila hak tersebut berasal dari tanah negara maka bentuk haknya adalah pemberian (granting) yang dapat ditarik kembali oleh negara sedangkan bila hak berasal dari hak adat maka bentuknya adalah pengakuan (recognition) yang tak dapat ditarik kembali oleh negara.

31. HukumAdatdanHakPengelolaan • UUPA Nomor 5 tahun 1960 hakpengelolaandapatdiberikankepadamasyarakathukumadatMasyarakatadatmemerlukankepastianhak yang bersifatkhusus (ekslusif; tidaktumpangtindihdenganhak lain), dimanamasyarakatdapatmelestarikan, memanfaatkan (termasukmembudidayakan), memasarkanhasilhutan, sertatidakdapatdipindahtangankankepadapihak lain diluarmasyarakathukumadattersebut.

32. HakMenguasaidarinegara • Diaturpadapasal 2 UUPA: • Pasal 33 ayat 3 UUD bumi air danruangangkasatermasukkekayaanalam yang terkandungdidalamnya, padatingkatan yang tertinggidikuasainegara • Wewenang • Hakmenguasainegaramemberiwewenanguntuk: 1. mengaturdanmenyelenggarakanperuntukan, penggunaan, persediaandanpe- meliharaanbumi, air danruangangkasa 2. menentukandanmengaturhubunganhukum

33. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

34. Definisi • Penatagunaantanahadalahsamadenganpolapengelolaantatagunatanah yang meliputipenguasaan, penggunaandanpemanfaatantanah yang berwujudkonsolidasipemanfaatantanahmelaluipengaturankelembagaan yang terkaitdenganpemanfaatantanahsebagaisatukesatuansistemuntukkepentinganmasyarakatsecaraadil. • Penguasaantanahadalahhubunganhukumantaraorang per orang, kelompokorang, ataubadanhukumdengantanahsebagaimanadimaksuddalamUndang-undangNomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasarPokok-pokokAgraria.

35. Penatagunaantanahbertujuanuntuk: a. mengaturpenguasaan, penggunaandanpemanfaatantanahbagiberbagaikebutuhankegiatanpembangunan yang sesuaidenganRencana Tata Ruang Wilayah; b. mewujudkanpenguasaan, penggunaandanpemanfaatantanah agar sesuaidenganarahanfungsikawasandalamRencana Tata Ruang Wilayah; c. mewujudkantertibpertanahan yang meliputipenguasaan, penggunaandanpemanfaatantanahtermasukpemeliharaantanahsertapengendalianpemanfaatantanah; d. menjaminkepastianhukumuntukmenguasai, menggunakandanmemanfaatkantanahbagimasyarakat yang mempunyaihubunganhukumdengantanahsesuaidenganRencana Tata Ruang Wilayah yang telahditetapkan.

36. Kebijakanpenatagunaantanahdiselenggarakanterhadap: a. bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar; b. tanah negara; c. tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37. ContohPasal • Pasal 7 • (1) Terhadaptanah-tanahsebagaimanadimaksuddalamPasal 6, penggunaandanpemanfaatantanahnyaharussesuaidenganRencana Tata Ruang Wilayah. • Pasal 8 • PemeganghakatastanahwajibmenggunakandandapatmemanfaatkantanahsesuaiRencana Tata Ruang Wilayah, sertamemeliharatanahdanmencegahkerusakantanah.

38. (1) Terhadaptanahdalamkawasanlindung yang belumadahakatastanahnyadapatdiberikanhakatastanah, kecualipadakawasanhutan. (2) Terhadaptanahdalamkawasancagarbudaya yang belumadahakatastanahnyadapatdiberikanhakatastanahtertentusesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku, kecualipadalokasisitus. Pasal 12 • Tanah yang berasaldaritanahtimbulatauhasilreklamasidiwilayahperairanpantai, pasangsurut, rawa, danau, danbekassungaidikuasailangsungoleh Negara.

39. Pasal 13 (1) PenggunaandanpemanfaatantanahdikawasanlindungataukawasanbudidayaharussesuaidenganfungsikawasandalamRencana Tata RuangWilayah. (2) Penggunaandanpemanfaatantanahdikawasanlindungsebagaimanadimaksudpadaayat (1) tidakbolehmengganggufungsialam, tidakmengubahbentangalamdanekosistemalami. (3) Penggunaantanahdikawasanbudidayasebagaimanadimaksudpadaayat (1) tidakbolehditerlantarkan, harusdipeliharadandicegahkerusakannya. (4) PemanfaatantanahdiKawasanBudidayasebagaimanadimaksudpadaayat (1) tidaksalingbertentangan, tidaksalingmengganggu, danmemberikanpeningkatannilaitambahterhadappenggunaantanahnya.

40. PenyesuaianPenggunaanLahan (5) Penyesuaiansebagaimanadimaksudpadaayat (4) dilaksanakandenganmempertimbangkan: a. kebijakanpenatagunaantanah; b. hak-hakmasyarakatpemiliktanah; c. investasipembangunanprasaranadansarana; d. evaluasitanah. (6) Dalampelaksanaanpenyesuaiansebagaimanadimaksudpadaayat (4) dilakukandenganmelibatkanperansertamasyarakatsesuaidenganperaturanperundang-undangan, melaluiupaya a. penataankembali; b. upayakemitraan; c. penyerahandanpelepasanhakatastanahkepadanegaraataupihak lain denganpenggantiansesuaidenganperaturanperundang-undangan.

41. Pasal 28 Pembinaandanpengendalianpenatagunaantanahterhadappemeganghakatastanahdiselenggarakan pula denganpemberianinsentifdanpengenaandisinsentif. Insentifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) diberikankepadapemeganghakatastanah yang secarasukarelamelakukanpenyesuaianpenggunaantanah. Disinsentifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dikenakankepadapemeganghakatastanah yang belummelaksanakanpenyesuaianpenggunaantanahnya. Bentuk-bentukinsentifdandisinsentifditetapkansesuaidenganperaturanperundangan yang berlaku.

42. PenataanKembali (land consolidation) Pasal 29 • Pemerintah melaksanakan penataan kembali terhadap pemegang hak atas tanah dari golongan ekonomi lemah.

43. Land Consolidation • Means.. • Development of area without any dislocations • Preservations of private property & security of tenure • Provision of public facilities and infrastructure through voluntary contribution of land

44. Benefits to people • In land consolidations benefits to people in the form of increased land values due to: • a. regular shape of plot-more efficienbt land use • Improved access and other public facilities • A better urban environment

45. Land consolidation can be applied in areas • With haphazard developments & uncontroled settlements • With inadequate infrastructure facilities • With fragmented or irregularly shape land holdings • At the periphery of metropolises under development presures

46. Mengapadibutuhkankonsolidasilahan? • Perkotaan: banyak pemukiman kumuh, tidak teratur menyulitkan penyediaan infrastruktur • Pertanian dan perdesaan: lahan pertanian yang terpencar fragmentasi dan menyempitnya lahan

47. ParadigmaBaru Pembangunan • Membangun tanpa menggusur

48. SiklusPerencanaan

49. KonsolidasiLahandi Indonesia KendalaKebijakan: • Takadaaturanbagimereka yang tidakmauberpartisipasisecarasukarela • Tidakadaaturankopensasibagiaset yang hilang • Tidakadaaturanapakahhaktelahdisertifikasiataubelum • Partisipasimasyarakatdalapengelolaantidakdijamin • Takadaaturanbagisektorkoperasidanswasta

50. KonsolidasiLahandi Indonesia B. Kendala operasional : • Dibutuhkan keterampilan teknis valuasi, perencanaan dan pengembangan tapak • Partisipasi publik pada proses konsultasi dalam perencanaan dan disain/perancangan proyek kurang • Tak adanya transparansi • Tak adanya pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah