État-providence

1. État-providence Perlindungan sosial untuk warga negara • Oleh • Ari Anggari Harapan • Bernadetta S. Utami

2. Pengertian Konsep • L’État-providence menggambarkan peran aktif negara dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan sosial kepada warga negara, dan memperbaiki ketidakadilan sosial sebagai akibat dari berjalannya ekonomi pasar. • Konsep ini berlawanan dengan pandangan Etat gendarme, ketika intervensi negara terbatas hanya pada fungsi keamanan & keadilan (polisi, tentara, pengadilan)

3. Etimologi • Istilah État-providence diperkenalkan oleh kaum republikan yang pada masa Second Empire untuk mengeritik pemikiran yang terkandung dalam undang-undang tertentu yang terlalu individualis (Contoh: Le Chapelier, melarang pembentukan serikat pekerja). • Kaum republikan menganjurkan suatu «État social» yang melayani kepentingan setiap warga negara dan kepentingan umum. • Sekitar tahun 1870 Wohlfahrtsstaat (konsep Jerman) digunakan oleh kaum « socialistes de la chaire » (akademisi universitas). • État providence berkaitan dengan istilah Inggris welfare state (« état du bien être ») yang diperkenalkan tahun 1940-an dan bersamaan dengan diterapkannya politik keynésiennes.

4. Pemikiran Bismarck • Pada akhir abad XIX, Bismarck memberlakukan sistem perlindungan sosial yang modern, dalam rangka memenangkan hati golongan buruh. • 1883  UU tunjangan kesehatan, wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. • 1884  UU pertama ttg kecelakaan kerja. cacat  mendapat 66% pendapatan meninggal  janda si pekerja mendapatkan 20% pendapatan + 15% untuk setiap anak yg dimiliki (dengan limit sampai 60%) • 1889 UU tentang uang jaminan pensiun

5. Pemikiran John Maynard Keynes • Konteks sejarah ekonomi: krisis ekonomi 1930 • Keynes: seul l'État, par son intervention « est en mesure de rétablir les équilibres fondamentaux » • L'état-providence sebagai bentuk intervensi ekonomi dan bantuan sosial • Beberapa pemimpin negara yang membuat program-program yang interventionnistes: Franklin D. Roosevelt (New Deal di AS thn 1933) dan le Front Populaire di Prancis tahun 1936.

6. Sejarah État providence di Prancis • Melalui pembentukan Sécurité sociale thn 1945, Prancis memberlakukan sistem sosial model beveridgien & bismarckien. • « Travail, Famille, Patrie »

7. L'état-providence di Prancis

8. État-providence danKrisis Ekonomi • Setelah choc pétrolier, l’État Providence menghadapi tantangan. Di AS & Inggris État providence hampir menghilang setelah era Reagan & Thatcher • Di Prancis, l’État providence masih bertahan namun tampaknya tak mampu memenuhi tujuannya. Berbagai krisis membuat pemerintah tidak mampu melaksanakan beberapa fungsinya.

9. L'État-providence vs Globalisasi Globalisasi mengurangi kemampuan negara dalam memainkan peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa alasan: • Negara tidak lagi mampu mendukung perusahaan nasional dalam hal mendorong konsumsi. Dalam perdagangan bebas  konsumsi = impor dan mengganggu neraca perdagangan • Resiko inflasi yg inheren dengan kebijakan ekonomi untuk memerangi pengangguran sangat buruk bagi daya saing perusahaan nasional di tingkat global. • "dumping sosial" yang dilakukan negara-negara miskin menciptakan persaingan yg tidak sehat dan mengancam sistem perlindungan sosial negara-negara kaya.

10. Teori: Utilitarisme • Jeremy Bentham: « le plus grand bonheur au plus grand nombre » • Utilitarisme: negara seharusnya memaksimalkan l’utilité sociale. Negara mengharmonisasi hubungan ekonomi antarindividu dalam masyarakat. • Tanpa mengurangi kebebasan, negara harus menyelenggarakan sistem pendidikan, kontrol angka kelahiran dll.

11. Perkembangan di Eropa • Sepanjang paruh ke-2 abad XIX, di negara-negara Barat, tekanan politik dari gerakan kaum buruh memaksa pemerintah untuk mengubah berbagai perundangan-undangan. • Beberapa perundangan baru di Prancis: tentang kerja dan pekerja anak, pendidikan nasional (wajib belajar, akhir abad XIX), rumah murah (habitations à bon marché/HBM, 1887), tunjangan pensiun (1910), tunjangan keluarga « besar » (1913). • Di Inggris: tunjangan pensiun (1908), tunjangan untuk kelompok buruh tani miskin (1911).