1 / 22

KONDISI KEUANGAN FEB DI AWAL TAHUN 2014 dan BERBAGAI ATURAN DOSEN 2014

KONDISI KEUANGAN FEB DI AWAL TAHUN 2014 dan BERBAGAI ATURAN DOSEN 2014. Dian Masyita Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Tata Kelola Rapat Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran , 11 Februari 201 4. Kebijakan Universitas terhadap Pendanaan di Fakultas.

gram
Download Presentation

KONDISI KEUANGAN FEB DI AWAL TAHUN 2014 dan BERBAGAI ATURAN DOSEN 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KONDISI KEUANGAN FEB DI AWAL TAHUN 2014 dan BERBAGAI ATURAN DOSEN 2014 Dian Masyita Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Tata Kelola Rapat Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasPadjadjaran, 11 Februari 2014

  2. Kebijakan Universitas terhadap Pendanaan di Fakultas • Maksimum Uang Persediaan (UP) Rp. 500 Juta. • Segera setelah UP di SPJ kan akan di revolving sesuai dengan kebutuhan dan UP yang telah di SPJ kan. • Dalam kenyataannya, proses revolving tidak semudah yang diperkirakan. • Sistem Keuangan UNPAD masih dalam penyempurnaan.

  3. Kendala di lapangan: • Belum terbitnya SK. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sehingga belanja barang dan jasa belum bisa dilaksanakan. • Pembayaran honor non PNS sudah dibayarkan tapi belum bisa di SPJ kan karena kontrak non PNS belum diperpanjang (sumber dana BOPTN). • Beberapa Prodi belum meng SPJ kan pengeluarannya. • Penguji SPM belum ada pengesahan dari KPPN. (baru terbit kemaren/ ada pengesahan).

  4. Mohon Kerjasamanya: • Kurangi kegiatan di awal dan akhir tahun. • Segala pengeluaran harus disesuaikan dengan RKA/RAB yang sudah dibuat. • Pengeluaran yang tidak ada di RKA/RAB tidak dapat dilaksanakan. Note : GUP (pengGantian Uang Persediaan) dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) sudah diajukan beberapa hari yang lalu. Semoga cepat cair.

  5. Mohon Pengertiannya • Honorarium manajemen belum bisa dibayarkan sampai Standar Biaya Masukan (SBM) BLU disahkan oleh Menteri Keuangan. • Honorarium penguji dan pembimbing belum dapat dibayarkan sampai ada aturan tarif yang sesuai.

  6. Daftar Rincian Penggunaan UPFakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2014

  7. Aturan dan Mekanisme diterapkan efektif Januari 2014 dosen WR2.doc

  8. Jabatan Dosen (PermenPan-RB 17/2013) WR2.doc

  9. Lanjutan ... WR2.doc

  10. Lanjutan ... WR2.doc

  11. Lanjutan ... WR2.doc

  12. Pengaturan Sasaran kinerja Dosen Tetap WR2.doc

  13. Contoh....untuk didiskusikan implementasinya Pemenuhan 12 SKS  menjamin terlaksananya tugas pokok sehingga gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan sertifikasi DAPAT TERUS DIBAYARKAN Pemenuhan 12 – 16 SKS dengan kombinasi 4 unsur  menjamin kenaikan jabatan akademik tepat waktu Kepatutan beban kerja Lektor Kepala maksimum 21,6 SKS jika bekerja di dalam dan luar jam kerja  penghasilan maks Honor mengajar/membimbing/menguji SEORANG DOSEN TETAP sumber PNBP Dapat dibayarkan dengan syarat dikerjakan kombinasi 4 unsur dengan : beban 4,8 SKS di program S1 tidak mendapat pembayaran PNBP dan selebihnya mengajar di Pascasarjana atau fakultas lain di Unpad mendapat pembayaran PNBP WR2.doc

  14. Lanjutan • Cek penghasilan SEORANG DOSEN TETAP tahun 2013 DAN JIKA PENGHASILAN AKAN DIJAMIN TIDAK BERUBAH  rancang pembiayaan dengan kombinasi unsur 1, 2,3,4. • Kombinasi honorarium unsur 1,2,3,4, menggunakan SBU Kemenkeu (dan SBM BLU jika terbit) dengan kinerja terukur: • Honorarium mengajar • Honorarium tutorial praktikum • Honorarium membimbing mahasiswa terkait mata kuliah (laporan) • Honorarium vakasi ujian mata kuliah • Honorarium membimbing KKN, praktek kerja (laporan) • Honorarium membimbing mahasiswa tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) • Honorarium menguji tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) • Honorarium membina kegiatan kemahasiswaan (laporan P2 K2M) WR2.doc

  15. Lanjutan Lanjutan Kombinasi honorarium unsur 1 dan unsur 2, menggunakan SBU Kemenkeu (dan SBM BLU jika terbit): • Honorarium menulis pengembangan bahan kuliah • Honorarium menulis pengembangan program kuliah • Honorarium membimbing akademik dosen dibawah jenjang jabatannya (kenaikan jabatan akademik dosen) • Honorarium kegiatan penelitian orientasi laporan penelitian atau jurnal terkreditasi/bereputasi atau proseding • Honorarium editor buku hasil penelitian • Honorarium editor jurnal • Honorarium menulis karya pengabdian (paper/buku) • Honorarium tugas penunjang pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi (Staf ahli Rektor/WR atau staf khusus Dekan ; ada laporan) • Honorarium kepanitiaan (ad hoc/ada laporan) WR2.doc

  16. ... Komponen Penghasilan Dosen PNS (Existing) WR2.doc

  17. ....Formula Penghasilan existing • PENGHASILAN DOSEN PNS • PENGHASILAN DOSEN TIDAK TETAP = Z1 WR2.doc

  18. Tunjangan Dosen Tetap WR2.doc

  19. Alur Pembayaran Tunj. Serdos dan kehormatan profesor MULAI BANK OPERASIONAL BAG. KEPEGAWAIAN BAG. KEUANGAN KPPN SURAT KEPUTUSAN NOMINATIF VERIFIKASI DATA Tidak Memenuhi Memenuhi PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TRANSFER TUNJANGAN CETAK TTD PPK, BENDAHARA, KPA DOSEN tgl 25-30 tgl 1-5 ≤ tgl 10 TUNJANGAN BERSIH Setelah Dipotong Pajak Penghasilan/PPh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor ≤ tgl 15 SELESAI

  20. Satuan Biaya Untuk Honorarium dan Insentif Sumber PNBP • Standar Biaya Umum Kemenkeu : PMK No. 72/2013 • Standar Biaya Umum lainnya, jika belum ada dalam SBU Kemenkeu  proses menunggu payung hukumnya WR2.doc

  21. Hati-hati ..... Realisasi anggaran 2014 untuk belanja pegawai Unpad memerlukan penyesuaian karena pada PMK No 72/PMK.O2/2013; • Pasal 8 ayat (3) : Penggunaan satuan biaya masukan (SBM) lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dikecualikan terhadap satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan non pegawai negeri yang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin kementerian negara/ lembaga. • Pasal 8 ayat (4) : Penggunaan satuan biaya masukan lainnya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan SBM lainnya untuk BLU Unpad dan PTN BLU lainnya hingga akhir Januari 2014 masih dibahas oleh Kementerian Keuangan REKTOR

  22. Terimakasihatasperhatian dan kerjasamanya Tim Keuangan WD 2 FEB Univ. Padjadjaran

More Related