Hukum Dagang UNIKAMA

1. HUKUM DAGANG KELOMPOK 10: Farihul Maulan Susi Ariska Maria Wira Wahyu P.

2. Definisi Dagang Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lain guna memperoleh keuntungan

3. Usaha Perniagaan • Benda-benda yang dapat diraba dan dilihat • Para pelanggan • Rahasia-rahasia perusahaan

4. Definisi hukum dagang beberapa ahli hukum • Soekardono • HMN. Purwosutjipto, • Achmad Ichsan, • Fockema Andreae

5. PENGERTIAN HUKUM DAGANG Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam perniagaan

6. sejarah hukum dagang Perkembangan dimulai sejak kurang lebih tahun 1500. di Italia dan Perancis selatan lahir kota-kota pesat perdagangan seperti Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan lain-lain. Pada hukum Romawi (corpus loris civilis) dapat memberikan penyelesaian yang ada pada waktu itu, sehingga para pedagang (gilda) memberikan sebuah peraturan sendiri yang bersifat kedaerahan

7. Berlakunya Hukum Dagang Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan perbuatan dagang, tetapi sejak tahun 1938 pengertian Perbuatan Dagang, dirubah menjadi perbuatan Perusahaan yang artinya menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

8. Sistematika KUHD Hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada: • Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan • Hukum-hukum tertulis yang belum dikodifikasikan

9. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan • KUHD atau wetboek van koophandel Indonesia (W.K) • KUHS atau Burgerlijk wetboek Indonesia (B.W)

10. Hukum-hukum tertulis yang belum dikodifikasikan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelajaran dan dagang pada umumnya

11. Hal-hal yang diatur dalam KUHS adalah mengenai perikatan umum, seperti : Persetujuan jual beli (contract of sale) • persetujuan sewa menyewa (contract of hire) • persetujuan pinjaman uang (contract of loun)

12. Hukum dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS terdapat berbagai peraturan-peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti: • peraturan tentang koperasi • perturan pailisemen • undang-undang oktroi • peraturan lalu lintas • peraturan maskapai andil di Indonesia • peraturan tentang perusahaan negara

13. Hubungan hukum Perdata dan KUHD Hukum dagang merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan.

14. Perantara dalam Hukum Dagang • Perkerjaan perantaraan sebagai makelar, komisioner, perdagangan dan sebagainya • Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas baik di darat, laut dan udara • Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.

15. Sumber-sumber Hukum • Kitab undang-undang hukum perdata • Kitab undang-undang hukum dagang, kebiasaan, yurisprudensi dan peraturan-peraturan tertulis lainnya antara lain undang-undang tentang bentuk-bentuk usaha negara (No.9 tahun 1969) • Undang-undang oktroi • Undang-undang tentang merek • Undang-undang tentang kadin • Undang-undang tentang perindustrian, koperasi, pailisemen

16. Persetujuan Dagang Dalam hukum dagang dikenal beberapa macam persekutuan dagang, antara lain: • Firma • Perseroan komoditer • Perseroan terbatas • Koperasi • Yayasan

17. Firma • Kebaikan • Kemampuan manajemen lebih besar • Pendiriannya relatif mudah • Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi • Keburukan • kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditanggung bersama anggota lainnya • Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu

18. Perseroan komoditer • Kebaikan • Kemampuan manajemen lebih besar • Proses pendiriannya relatif lebih mudah • Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar • Mudah memperoleh kredit • Keburukan • Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak terbatas • Sulit menarik kembali modal • Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu

19. Perseroan Terbatas • Keuntungan • Kewajiban terbatas • Masa hidup abadi • Efisiensi manajemen • Kelemahan • Kerumitan perizinan dan organisasi

20. Koperasi • Manfaat di bidang ekonomi • Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya • Menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih murah • Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan • Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat

21. Manfaat koperasi di bidang sosial • Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram. • Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan. • Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

22. YAYASAN badanhukum yang tidakmempunyaianggota yang dikelolaolehpengurusdandidirikanuntuktujuansosial.

23. Pihak-pihak yang terkait dengan yayasan Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari • Pengadilan Negri • Kejaksaan • Akuntan Publik • Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat • Wakaf • Hibah • Hibah wasiat • Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundangan yang berlaku

24. TERIMA KASIH