1 / 15

Matakuliah : F0422 - Pengantar Hukum Perdata dan Dagang Tahun : 2009

Matakuliah : F0422 - Pengantar Hukum Perdata dan Dagang Tahun : 2009. BENTUK PERUSAHAAN PERORANGAN PERTEMUAN 05. Learning Outcomes. Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : Menjelaskan bagaimana mendirikan bentuk perusahaan perorangan, firma, CV (C2).

ormand
Download Presentation

Matakuliah : F0422 - Pengantar Hukum Perdata dan Dagang Tahun : 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Matakuliah : F0422 - Pengantar Hukum Perdata dan Dagang Tahun : 2009 BENTUK PERUSAHAAN PERORANGAN PERTEMUAN 05

  2. Learning Outcomes • Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa • akan mampu : • Menjelaskan bagaimana mendirikan bentuk perusahaan perorangan, firma, CV (C2)

  3. Outline Materi • PENGERTIAN PERUSAHAAN DAN PERSEORANGAN • BENTUK PERJANJIAN MAATSCHAP • AKIBAT HUKUM DARI PERIKATAN PERUSAHAAN PERORANGAN • PEMODAL PELAKU DAN PEMODAL PASIF • SUMBER HUKUM FIRMA/CV • PENGERTIAN FIRMA/CV • SAAT BERDIRINYA FIRMA/CV SEBAGAI BADAN HUKUM • JAMINAN PERIKATAN FIRMA/CV

  4. PERUSAHAAN (1) • Perusahaan dijalankan oleh seorang pengusaha dengan mempunyai kedudukan dan kualitas tertentu, yang dinamakan Pengusaha adalah setiap orang atau badan hukum yang langsung bertanggung jawab dan mengambil resiko suatu perusahaan dan juga mewakili secara sah. Oleh karena itu pengusaha dapat berbentuk sebagai berikut : • Ia seorang diri saja, • Ia sendiri dan dibantu oleh para pembantu, • Orang lain yang mengelola dengan pembantu-pembantu.

  5. PERUSAHAAN (2) • Pembantu-pembantu dalam perusahaan terdiri dari dua macam sebagai berikut : • Didalam Perusahaan. Mempunyai hubungan yang bersifat Sub Ordinasi yaitu hubungan atas dan bawah, sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, • Diluar Perusahaan. Mempunyai hubungan yang bersifat Koordinasi yaitu hubungan yang sejajar, sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dan akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata.

  6. Bentuk-Bentuk Perusahaan (1): • Bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : • Dilihat dari Jumlah Pemilik, terdiri dari : • Perusahaan perseorangan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha, • Perusahaan persekutuan yaitu suatu perusahaan persekutuan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan. • Dilihat dari Status Pemilik, diklasifikasikan menjadi : • Perusahaan Swasta merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha swasta, • Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). • Dilihat dari Bentuk Hukum, terdiri dari : • Perusahaan Berbadan Hukum, selalu berupa persekutuan, • Perusahaan Bukan Badan Hukum, dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

  7. Bentuk-Bentuk Perusahaan (2) • Berdasarkan pembagian bentuk perusahan dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari tiga jenis yaitu : • Perusahaan Perseorangan, yang merupakan perusahaan swasta bukan berbadan hukum, dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan industri. • Secara resmi tidak ada perusahaan perseorangan, tetapi dalam praktek di masyarakat perdagangan telah ada suatu bentuk perusahaan perorangan yang diterima oleh masyarakat yaitu perusahaan dagang. Karena peraturan belum ada, secara umum untuk mendirikan perusahaan dagang secara resmi belum ada, tetapi dalam prakteknya orang yang akan mendirikan perusahaan dagang mengajukan permohonan Izin Usaha (SIU) kepada Kantor Wilayah Perdagangan dan mengajukan Izin Tempat Usaha (SITU) kepada Pemerintah Daerah setempat.

  8. Bentuk-Bentuk Perusahaan (3) • Perusahaan persekutuan bukan badan hukum merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. • Persekutuan (maatschap) merupakan suatu perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama. • Dasar hukum untuk pembentukan persekutuan diatur dalam persekutuan perdata Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. • Persekutuan Perdata suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

  9. Perusahaan Persekutuan (1) • Persekutuan Firma (vennootshaf onder eene firma) • Dalam Pasal 16 WvK (KUH Dagang) Perseroan Firma ialah tiap-tiap perseroan (maatschap) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, di man anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang ketiga. • Firma mempunyai arti nama yang digunakan untuk berdagang secara bersama-sama. Nama suatu firma adakalanya di ambil dari nama seorang yang turut menjadi persekutuan itu sendiri tetapi dapat juga diambil dari nama orang yang bukan dari persekutuan.

  10. Perusahaan Persekutuan (2) • Tanggung jawab pada persekutuan firma, di mana tiap-tiap anggota perseroan secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persekutuan firma. Hal ini berarti bahwa tiap anggota persekutuan firma langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas persetujuan-persetujuan yang diadakan persekutuan firma terhadap pihak ketiga. • Persekutuan Firma bukan merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum, sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan Persekutuan Firma sebagai satu kesatuan melainkan dengan setiap anggota-anggota sendiri-sendiri. Walaupun bukan berbadan hukum, Persekutuan Firma mempunyai harta kekayaan yang merupakan harta yang telah dikumpulkan dari setiap anggota persekutuan firma, sehingga pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas pada pemasukkan yang dimasukkannya melainkan juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firma.

  11. Perusahaan Persekutuan (3) • Persekutuan Komanditer (Commanditarie Vennotschap) • Dalam Pasal 18 WvK (KUH Dagang) Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara 1 (satu) orang atau beberapa orang persekutuan yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu pihak atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain yang merupakan sekutu komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. • Dengan demikian dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu Komplementer dan sekutu Komanditer. Sekutu Komplementer merupakan sekutu yang selain menyerahkan pemasukkan juga ikut mengurusi Persekutuan Komanditer, sedangkan Sekutu Komanditer merupakan sekutu yang hanya menyerahkan pemasukan pada persekutuan komanditer dan tidak ikut serta mengurusi persekutuan komanditer.

  12. Perusahaan Persekutuan (4) • Permodalan Persekutuan Komanditer berasal ari pemasukan yang dimasukkan sekutu komplementer dan sekutu komanditer baik berupa uang, barang atau tenaga saja, sedangkan harta kekayaan persekutuan komanditer terdiri atas pemasukan yang dimasukkan sekutu persekutuan komanditer ditambah dengan harta kekayaan pribadi sekutu komplementer, dengan demikian sekutu komanditer tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komanditer hanya akan bertanggung jawab secara pribadi atas keseluruh jika ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan komanditer. • Perusahaan persekutuan berbadan hukum adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta, dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan.

  13. Maatschap (Persekutuan Perdata) : • Bukan bentuk perusahaan tetapi merupakan bentuk perjanjian, karena : tidak berlaku bagi pihak luar (hanya berlaku bagi para pihak perjanjian) • Bukan Badan Hukum karena yang terikat hanya pemodal pelaku saja (subjek hukum pribadi) • Peraturan yang mengaturnya merupakan / hukum perjanjian • Peraturan dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

  14. Jenis - Jenis Pemasukan : • Uang • Kepemilikan benda • Kenikmatan benda • Tenaga • Pembagian keuntungan dan kerugian (pasal 1633 KUH Per) = seimbang modal (tergantung dari jumlah modal yang dimasukkan)

  15. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

More Related