Download
1 / 20
480 likes | 2.15k Views
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI). PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR : P.9/VI-BPHA/2009 TANGGAL : 21 Agustus 2009. I. PRINSIP-PRINSIP TPTI. 1. Sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur
E N D
PEDOMAN PELAKSANAANSISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR : P.9/VI-BPHA/2009 TANGGAL : 21 Agustus 2009
I. PRINSIP-PRINSIP TPTI • 1. Sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur • 2. Teknikpemanenandengantebangpilih • 3. Meningkatkan riap sebagai aset • 4. Mempertahankankeanekaragamanhayati
II. TUJUAN DAN SASARAN TPTI • Tujuan TPTI adalah meningkatkan produktivitas hutan alam tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan pembinaan tegakan tinggal dalam rangka memperolehpanenan yang lestari. Sasaran TPTI adalahpadahutanalamproduksidi areal IUPHHK atau KPHP.
III. PENGERTIAN • Pemanenantebangpilihadalahtebanganberdasarkan limit diameter tertentupadajenis-jenisniagawidengantetapmemperhatikankeanekaragamanhayatisetempat. • Pembinaantegakantinggaladalahkegiatan yang dikerjakansetelahkegiatantebangpilihmeliputiperapihan, pembebasan, pengayaan, pemeliharaan.
IV. TAHAP KEGIATAN TPTI • 1 Penataan Areal Kerja (PAK) • 2 Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) • 3 Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) • 4 Pemanenan • 5 Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan • 6 PembebasanPohonBinaan • 7 Perlindungan dan Pengamanan Hutan
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TATA WAKTU SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA (TPTI)
1. Penataan Areal Kerja (PAK) 1.1. Prinsip 1) Menata areal kedalamblokdanpetakkerjatahunanberdasarkan RKUPHHK. 2) Dilakukantidaklebihdari 4 tahunsebelumpemanenan. 3) Dibentuksebagaisatubagianhutankhususuntuk regime TPTI.
1.2. Perencanaan 1) Mempedomani RKUPHHK yang telahdisahkan. 2) Membagi areal kerjakedalamblok-blokkerjatahunandanpetakpetakkerja. 3) Sesuaikanjumlahblokdanpetakkerjadengansiklustebang yang ditetapkan. 4) Sesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi lapangan. 5) Gunakanangkaromawiuntukmenandaisetiapblokkerjasesuairencanatahunpenebangan, sedangkanpetakkerjadiberiangkasecaraberurutandaripetakpertamasampaipetakterakhir. 6) Buatrencanatatabatasblokdanpetakkerja. 7) Buatpetarencana PAK denganskala minimal 1 : 10.000.
1.3. Pelaksanaan BuatProsedurOperasiStandar (POS) Kerjauntuk PAK berdasarkanprinsip pada angka 1.1. di atas.
2. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 2.1. Prinsip 1) Risalahhutandenganintensitas 100 % untukpohonniagawidengan diameter > 40 cm danpohon yang dilindungisesuaiketentuan yang berlaku. 2) DilakukansebelumpenyusunanUsulan RKTUPHHK.
2.2. Perencanaan 1)Buatrencanajalur-jalurinventarisasipadasetiappetakkerja yang adadidalamblok RKT, berdasarkanpetahasil PAK. 2)Buatsemuajalurukurdalampetaksearah (misal Utara - Selatan). 3)Siapkandaftarukur yang diperlukanuntukmencatathasil ITSP. 4)Buat peta rencana ITSP skala 1 : 5.000.
2.3. Pelaksanaan BuatProsedurOperasiStandar (POS) Kerjauntuk ITSP berdasarkanprinsip pada angka 2.1. di atas, dan sekaligus membuat peta kontur dan sebaran pohon skala 1 : 1.000.
3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 3.1. Prinsip Efisien, efektif, tertib, danramahlingkungan. 3.2. Perencanaan 1) Buatrencana PWH berdasarkanpetablok RKT. 2) Buat rencana trace jalan angkutan dan jalan sarad berdasarkan peta konturhasil ITSP. 3) Buatrencanalokasi base camp, TPK, Tpn, pondokkerja, dan lain-lain.
3.3. Pelaksanaan BuatProsedurOperasiStandar (POS) Kerja PWH berdasarkanprinsippada angka 3.1. di atas.
4. Pemanenan 4.1. Prinsip 1) Memanentidakbolehmelebihiriap. 2) Efisien, efektif, tertib, danramahlingkungan. 3) Perapihan tidak dilakukan pada areal Hutan Produksi Terbatas. 4.2. Perencanaan 1) Penebangandilakukanberdasarkanpetasebaranpohonskala 1 : 1.000. 2) Penebangandilaksanakanpadapetaktebangandalamblok RKT yang telahdisahkan. 3) Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasilokasipengayaan. 4.3. Pelaksanaan 1) BuatProsedurOperasiStandar (POS) KerjauntukPemanenanberdasarkanprinsippadaangka 4.1. diatas. 2) Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku.
5. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan 5.1. Prinsip 1) Memulihkanproduktivitas areal tidakproduktifpadablok RKT. 2) Menggunakanbibitjenislokalunggulansetempat. 5.2. Perencanaan 1) Buatdankelolapersemaiandenganmengutamakanbibitjenislokal. 2) Buat peta rencanapengayaanberdasarkanhasilperapihan. 5.3. Pelaksanaan BuatProsedurOperasiStandar (POS) KerjaPenanamandanPemeliharaanTanamanPengayaanberdasarkanprinsippadaangka 5.1. diatas.
6. PembebasanPohonBinaan 6.1. Prinsip 1) Meningkatkan riap pohon binaan. 2) Pohonbinaanbisaberasaldaripermudaanalamdantanamanpengayaan. 3) Tidakdilakukanpada areal HutanProduksiTerbatas. 6.2. Perencanaan 1) Menetapkanpohonterbaiksebagaipohonbinaandipetakkerja. 2) Membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing. 3) Membuatpetasebaranpohonbinaanhasilpembebasan. 6.3. Pelaksanaan 1) BuatProsedurOperasiStandar (POS) KerjauntukPembebasanPohon Binaanberdasarkanprinsippadaangka 6.1. diatas, 2) Pembebasanpohondapatmenggunakanantara lain arborisida yang ramahlingkungankhususpohonbesar.
7. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 7.1. Prinsip 1) Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. 2) Memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. 7.2. Perencanaan Menyusunrencanaperlindungandanpengamananhutansecaraperiodikdalam 1 periode RKT. 7.3. Pelaksanaan BuatProsedurOperasiStandar (POS) KerjaPerlindungandan PengamananHutanberdasarkanprinsippadaangka 7.1. diatas.
VI. PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 1. Prinsip 1.1. Sebagaiumpanbalikuntukpeningkatanriap. 1.2. Dilakukan oleh tenaga yang berkompetensi Wasganis PHPL. 1.3. Dilakukan 1 kali dalam 1 periode RKT. 2. Perencanaan Buatrencanapemantauandanpenilaian. 3. Pelaksanaan BuatProsedurOperasiStandar (POS) KerjauntukPemantauandanPenilaian berdasarkan prinsip pada angka 1 di atas.
SILAHKAN KUNJUNGI http://www.silvikultur.com http://pengertian-definisi.blogspot.com
