1 / 42

PEDOMAN PENDIRIAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN & PENUTUPAN PUSAT RISET UNIVERSITAS INDONESIA

PEDOMAN PENDIRIAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN & PENUTUPAN PUSAT RISET UNIVERSITAS INDONESIA. DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009. LATAR BELAKANG.

ellie
Download Presentation

PEDOMAN PENDIRIAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN & PENUTUPAN PUSAT RISET UNIVERSITAS INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEDOMAN PENDIRIAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN & PENUTUPAN PUSAT RISET UNIVERSITAS INDONESIA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009

  2. LATAR BELAKANG • Keberadaan Pusat Riset di Universitas Indonesia (UI) mutlak diperlukan sebagai ujung tombak untuk mewujudkan visi dan misi universitas riset. • Pedoman tentang Pusat Riset merupakan acuan untuk dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika UI.

  3. TUJUAN • Memberikan informasi lengkap serta dapat memberikan acuan bagi pendirian, pelaksanaan, pembinaan, dan penutupan pusat riset di lingkungan UI. • Mewujudkan kesamaan persepsi atau pemahaman dalam aktivitas pusat riset oleh pihak universitas, fakultas, para pengelola pusat riset, maupun sivitas akademika.

  4. SASARAN Segenap Sivitas Akademika UI yang terkait dengan kegiatan bidang riset.

  5. PENGERTIAN UMUM Pelayanan kepada masyarakat: kegiatan penerapan ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika di berbagai aspek kehidupan masyarakat di sektor publik, bisnis, atau usaha swasta.

  6. PENGERTIAN UMUM (lanjutan) PusatRiset(Research Centers): organisasirisetterstruktur yang mengunggulkandisiplinilmutertentu, disampingharusmelibatkankeahliandarisatuataulebihdisiplinilmulainnya (antardisiplinilmu), melakukankegiatanpengembangan/penerapanilmu(noble activity), atauuntukpelayananpublikdanindustri, yang secara professional berbasiskanriset.

  7. PENGERTIAN UMUM (lanjutan) Pelayanan publik berbasis riset: kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang hasilnya selain bermanfaat kepada masyarakat juga menghasilkan inovasi produk yang memiliki kontribusi ilmiah yang unggul untuk dapat dipublikasikan dan/atau dipatenkan.

  8. PENGERTIAN UMUM (lanjutan) Komisi Ahli Riset: tim yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas atau universitas untuk mengevaluasi proposal pendirian suatu Pusat Riset.

  9. PENGERTIAN UMUM (lanjutan) Governance: tata kelola untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

  10. PENGERTIAN UMUM (lanjutan) Cost Recovery: suatu kegiatan dimana besaran pengeluaran operasional dan besaran pemasukan sama. Endowment: dana abadi yang bunganya untuk pembiayaan pusat riset yang berasal baik dari dalam maupun dari luar universitas.

  11. PENGERTIAN UMUM (lanjutan) Road Map: petunjuk yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Disiplin ilmu: bidang ilmu yang secara kelembagaan berada di bawah 1 (satu) departemen.

  12. ORGANISASI & KEDUDUKAN Organisasi Pusat Riset di Universitas Indonesia dapat dibentuk pada tingkat Universitas atau pada tingkat Fakultas

  13. ORGANISASI & KEDUDUKAN (lanjutan) Tingkat Universitas Pusat Riset didukung oleh disiplin-disiplin ilmu yang berasal dari dua atau lebih fakultas

  14. ORGANISASI & KEDUDUKAN (lanjutan) Tingkat Fakultas didukung oleh dua atau lebih disiplin ilmu yang berasal lebih dari satu departemen atau bidang studi.

  15. ORGANISASI & KEDUDUKAN (lanjutan) Pusat Riset tidak dapat dibentuk pada tingkat departemen atau bidang studi

  16. KRITERIA PUSAT RISET Pusat Riset dapat melakukan riset dan pelayanan masyarakat dengan rasio yang proporsional.

  17. KRITERIA PUSAT RISET(lanjutan) Proporsi pelayanan masyarakat yang bertujuan mencari profit tidak boleh melebihi 30% dari anggaran RKAT, dengan pertimbangan bahwa kegiatan pusat riset mencakup Profit, Non Profit, dan Cost Recovery

  18. KRITERIA PUSAT RISET(lanjutan) Pusat Riset di tingkat Fakultas maupun di tingkat Universitas yang telah terbentuk sebelum ditetapkannya Pedoman ini, yang berorientasi mencari keuntungan (profit) melebihi 30 % dari anggaran dalam RKAT digolongkan sebagai Pusat Pelayanan

  19. PERSYARATAN PENDIRIAN PUSAT RISET • Mengajukan proposal pendirian Pusat Riset secara tertulis. • Proposal diajukan oleh minimal 5 orang Tenaga Riset Dosen Universitas Indonesia.

  20. PERSYARATAN PENDIRIAN PUSAT RISET (lanjutan) Proposal yang diajukan mencakup: • nama pusat riset • visi dan misi • roadmap • pendekatan antardisiplin ilmu/multidisiplin ilmu • kajian kelayakan • ketersediaan fasilitas dan SDM • governance

  21. PERSYARATAN PENDIRIAN PUSAT RISET (lanjutan) Proposal yang diajukan mencakup: • jaringan kerjasama • cost recovery • endowment • dana pemeliharaan • dana minimum tahunan • dan lainnya yang penting guna mendukung kesinambungan program Pusat Riset

  22. PERSYARATAN PENDIRIAN PUSAT RISET (lanjutan) • Badan atau organisasi yang menunjang pusat riset di Universitas tidak dibenarkan dibentuk atas nama pribadi.

  23. PERSYARATAN PENDIRIAN PUSAT RISET (lanjutan) Memiliki struktur organisasi pengelola/pelaksana yang minimal terdiri dari: • Ketua; • Wakil Ketua; dan • Anggota peneliti

  24. MEKANISME PENDIRIAN PUSAT RISET • Proposal pendirian suatu pusat riset baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas diajukan ke Komisi Ahli Riset. • Komisi Ahli Riset mengevaluasi, merekomendasi, dan menyampaikan hasil evaluasi usulan pendirian pusat riset kepada Senat Akademik Universitas (SAU) atau Senat Akademik Fakultas (SAF). • Usulan pendirian pusat riset yang disetujui oleh SAU atau SAF ditetapkan oleh pimpinan Universitas atau Fakultas melalui penerbitan surat keputusan.

  25. Proposal Pendirian Pusat Riset (Tingkat Fakultas) Evaluasi oleh KOMISI AHLI RISET Persetujuan Senat Akademik Fakultas Penerbitan SK Pendirian Pusat Riset MEKANISME PENDIRIAN PUSAT RISET (tingkat fakultas)

  26. Proposal Pendirian Pusat Riset (Tingkat Universitas) Evaluasi oleh KOMISI AHLI RISET Persetujuan Senat Akademik Universitas Penerbitan SK Pendirian Pusat Riset MEKANISME PENDIRIAN PUSAT RISET (Tingkat Universitas)

  27. PEMANTAUAN & EVALUASI • Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas melalui Badan Penjaminan Mutu Akademik serta Badan Audit Internal, bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi kinerja Pusat Riset di tingkat Universitas atau Fakultas • Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas dapat melakukan upaya pengembangan Pemantauan dan Evaluasi kinerja Pusat Riset dalam rangka menciptakan suatu sistem manajemen penelitian yang bermutu, mantap, dan berkelanjutan.

  28. PEMANTAUAN & EVALUASI (lanjutan) • Evaluasi kinerja Pusat Riset diselenggarakan dengan mengacu pada Rencana Kerja, Anggaran Tahunan dan Laporan Tahunan • Pemantauan kinerja Pusat Riset diselenggarakan melalui laporan kemajuan (progress report) kegiatan • Pemantauan kinerja Pusat Riset dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali dan insidental

  29. PEMANTAUAN & EVALUASI (lanjutan) • Pemantauan dan evaluasi kinerja pusat riset juga diselenggarakan atas dasar kontribusinya terhadap pengembangan akademik serta pelayanan masyarakat. • Kontribusi akademik mencakup pengembangan ilmu pengetahuan staf pengajar dan mahasiswa • Pelayanan masyarakat mencakup penyuluhan, pelatihan, konsultasi, dan penyebaran ilmu pengetahuan

  30. MEKANISME PEMANTAUAN & EVALUASI • Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu (BPM) dan Badan Audit Internal (BAI) • Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan Universitas dan/atau Fakultas • Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas akan memberikan keputusan sebagai tindak lanjut dari laporan pemantauan dan evaluasi

  31. PEMBINAAN PUSAT RISET • Universitas dan/atau Fakultas berkewajiban melakukan pembinaan Pusat Riset yang berada di bawah kewenangannya. • Universitas menyediakan sumber daya keuangan untuk menjalankan proses pelaksanaan dan penjaminan kualitas riset yang bertaraf internasional serta membangun fasilitas riset baru yang dibutuhkan

  32. PEMBINAAN PUSAT RISET(lanjutan) • Universitas wajib mengadakan tenaga riset dalam jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan • Universitas wajib melakukan pembinaan dalam masalah manajemen keuangan dan organisasi, antara lain: memberikan pengetahuan tentang neraca, pajak, pembukuan, pelaporan, dan status organisasi serta kejelasan karier SDM dari pusat-pusat riset

  33. PEMBINAAN PUSAT RISET(lanjutan) • Universitas wajib menyediakan fasilitas dan sarana riset yang dibutuhkan, mengoptimalkan pendayagunaan sarana riset di lingkungan universitas, melakukan sertifikasi dan mengkalibrasi semua sarana riset termasuk tapi tidak terbatas kepada laboratorium di setiap unit kerja secara bertahap baik oleh badan dari dalam maupun luar negeri untuk memenuhi ketentuan mengenai kelaikan penggunaannya, keamanan, dan penjaminan kualitas, memelihara semua sarana riset termasuk tapi tidak terbatas kepada laboratorium, secara teratur

  34. PEMBINAAN PUSAT RISET(lanjutan) • Universitas dan/atau Fakultas mengawasi kualitas riset dari perencanaan, pelaksanaan hingga keluaran riset.

  35. PENUTUPAN PUSAT RISET • Penutupan suatu Pusat Riset pada tingkat Universitas dan Fakultas dapat dilakukan berdasarkan pemantauan dan evaluasi, bilamana tidak memenuhi kriteria dan kinerja dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

  36. PENUTUPAN PUSAT RISET (lanjutan) • Penutupan suatu Pusat Riset pada tingkat Universitas dan Fakultas ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor atau Dekan atas usul Senat Akademik Universitas atau Senat Akademik Fakultas masing-masing berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh BPMA/Unit Penjaminan Mutu Akademik dan BAI/Unit Badan Audit Internal.

  37. KomisiAhliRiset (KAR) Definisi KAR Tim yang ditunjukolehpimpinanUniversitasatauFakultasuntukmengevaluasi proposal pendiriansuatuPusatRiset Pembentukan KAR KAR dibentukdiUniversitasatauFakultas, denganmasakerjasesuaidenganSuratKeputusanPengangkatannya.

  38. KomisiAhliRiset (KAR) Komposisi 1. KetuaKomisiAhliRiset 2. Anggota (sesuaibidangkeahlian/ilmu) Minimal 4 Anggota Mengkajiaspek: a. Keuangan b. KegiatanbidangPendidikan/Penelitian/ PengabdianMasyarakat c. SubstansidanEtika d. OrganisasidanManajemen

  39. KomisiAhliRiset (KAR) Persyaratanketuadananggota KAR DitunjukolehpimpinanUniversitasatauFakultas Minimal S3 atauLektorKepala Mempunyailatarbelakangpendidikan/keahlian yang sesuai Aktifmeneliti yang ditandaidenganpublikasi

  40. KomisiAhliRiset (KAR) FungsidanTugas : Mempelajaridanmemberirekomendasimengenaikelayakan proposal pendirianpusatriset yang diajukankepimpinanUniversitasatauFakultas. Mencegahterjadinyaduplikasi/persainganpusatriset. Memberimasukanpadapengusul agar proposal pendiriandisesuaikandenganKebijakanRisetUniversitas Indonesia (KeputusanMajelisWaliAmanatUniversitas Indonesia No. 003/SK/MWA-UI/2008, khususnyaBab VI tentangPusatRiset, Pasal 30 tentangPendirianPusatRiset)

  41. KomisiAhliRiset (KAR) Mekanismepengusulandanevaluasi proposal PusatRiset Proposal pendirianPusatRiset yang masukkepimpinanUniversitasatauFakultasditeruskankeKomisiAhliRisetuntukdievaluasikelayakannya. HasilevaluasidariKomisiAhliRisetdisampaikankembalikepadapengusuluntuksegeradiperbaikiapabila proposal pendirianPusatRisettersebutdinilaikurangmemenuhipersyaratan. KomisiAhliRisetmengevaluasikembaliperbaikan proposal Proposal yang telahdinyatakanlayakolehKomisiAhliRisettingkatUniversitasatauFakultasselanjutnyadisetujuiolehpimpinanUniversitasatauFakultasuntukditetapkansuratkeputusanpendiriannya.

  42. TERIMA KASIH Bersama kita tingkatkan kinerja dan tertatanya Pusat-pusat Riset di lingkungan Universitas Indonesia.

More Related