TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. KETENTUAN • Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (UU 17/2003) • Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. (UU 15/2004) • Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. (UU 15/2004)

3. JENIS PEMERIKSAAN UU 15 Tahun 2004:

4. OPINI ATAS PEMERIKSAAN LK • Kriteria pemberian opini: • kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan • kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) • kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan • efektivitas sistem pengendalian intern • Jenis opini: • opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) • opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) • opini tidak wajar (adversed opinion) • pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)

5. CAPAIAN PERBAIKAN OPINI AUDIT BPK ATAS LKPP, LKBUN, DAN LKKL LKPP 2004 – 2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer) LKPP 2009 – 2010mendapat Opini WDP (Qualified) *) Termasuk LKBUN

6. PERKEMBANGAN JUMLAH TEMUAN AUDIT BPK Semakin menurunnya jumlah temuan BPK terhadap LKPP: • Tahun 2004: 57 temuan • Tahun 2005: 40 temuan • Tahun 2006: 34 temuan • Tahun 2007: 34 temuan • Tahun 2008: 26 temuan • Tahun 2009: 18 temuan • Tahun 2010: 18 temuan

7. PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (1-5)

8. PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (2-5)

9. PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (3-5)

10. PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (4-5)

11. PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (5-5)

12. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2010

13. PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN OPINI “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” LKPP 2010 • Penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu: • Pengakuan Pendapatan PPN DTP sebesar Rp11,28 triliun tidak sesuai dengan PPN; • Penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak menggunakan surat tagihan yang diatur dalam UU PBB dan pengakuannya tidak menggunakan data dasar pengenaan pajak yang valid; dan • transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3,39 triliun tidak dapat ditelusuri ke data pengganti. • Pencatatan Uang Muka BUN tidak memadai, yaitu: • Saldo Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1,88 triliun tidak didukung rincian baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana talangan maupun dokumen usulan penggantiannya (reimbursement); • Nilai dana talangan dan penggantian Tahun 2009 s.d. 2010 masing-masing sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun yang tidak dapat diidentifikasi; dan • Nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp2,92 triliun dibandingkan reimbursement-nya.

14. PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN OPINI “WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” LKPP 2010 • Pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak yaitu: • Penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu SKPKB atau STP; dan • Pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan penerimaannya. • Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap yaitu: • Nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN sebesar Rp12,95 triliun; • Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada 8 K/L belum dilakukan IP; • Hasil IP pada empat K/L senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan; dan • DJKN sampai saat ini belum dapat mengukur umur manfaat untuk setiap Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.

15. TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2010 • Sistem Pengendalian Intern (13) • Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (5)

16. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (1-3) • PenerimaanPerpajakanMenurut SAU Senilai Rp965,40 MiliarBelumDapatDirekonsiliasidenganPenerimaanMenurut SAI dan Reversal PerpajakanSenilai Rp3,39 TriliunTidakDapatDiyakiniKewajarannya • Pelaksanaan Monitoring danPenagihanatasKewajibanPPhMigasTidak Optimal SehinggaSelisihKewajibanPPhMigasSebesar Rp1,25 TriliunTidakDipantaudanKekuranganPPhMigasSebesar Rp2,60 TriliunBelumDitagih. • TerdapatInkonsistensiPenggunaanTarifPajakdalamPerhitunganPPhMigasdanPerhitunganBagiHasilMigasSehinggaPemerintahKehilanganPenerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,43 Triliun. • PenerimaanHibahLangsung Minimal Sebesar Rp868,43 Miliarpada 18 KL BelumDilaporkanKepada BUN danDikeloladiLuarMekanisme APBN.

17. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (2-3) • PengelompokanJenisBelanjapadaSaatPenganggaranTidakSesuaidenganKegiatan yang DilakukanSebesar Rp4,70 Triliun. • UangMukadariRekening BUN Sebesar Rp1,88 Triliun yang DisajikanBelumDapatDiyakiniKewajarannya. • PengendalianatasPencatatanPiutangPajakoleh DJP TidakMemadai. • AsetTetap yang DilaporkanBelumSeluruhnyaDilakukan IP, MasihBerbedadenganLaporanHasil IP, danBelumDidukungdenganPencatatanPenggunaBarang yang Memadai.

18. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (3-3) • SistemPenyaluran, Pencatatan, danPelaporanRealisasiBelanjaBantuanSosialTidakMenjaminPemberianBantuanMencapaiSasaran yang TelahDitetapkan. • PengendalianatasPelaksanaanInventarisasidanPenilaianAsetEks KKKS BelumMemadai • PengendalianPenatausahaanAsetEks BPPN yang Berasaldari Tim KoordinasiBelumMemadai • Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, danPertanggungjawabanPotonganGaji PNS UntukIuran Dana PensiunMasihBelumDiaturDenganJelas. • SaldoAnggaranLebih (SAL) Tahun 2010 masihBerbedadenganRincianFisikKas

19. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Penetapan, Penagihan, danPembayaran PBB MigasTidakSesuaiDengan UU PBB dan UU MigasSehinggaRealisasi PBB MigasSebesar Rp19,30 TriliunTidakDiyakiniKewajarannya • Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28T melaluiMekanismePajakDitanggungPemerintahTidakSesuaidengan UU PPN. • PNBP pada 41 KL Minimal Sebesar Rp368,97 MiliarBelumdan/atauTerlambatDisetorkeKas Negara danSebesar Rp213,75 MiliarDigunakanLangsungdiLuarMekanisme APBN • Pengalokasian Dana PenyesuaianTidakBerdasarkanKriteriadanAturan yang Jelas. • RealisasiBelanjaBarangdi 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliardan USD63.45 RibuTidakDilaksanakanKegiatannya, DibayarGanda, TidakSesuaiBuktiPertanggungjawaban, danTidakDidukungBuktiPertanggungjawaban.

20. TEMUAN TERKAIT SPI PADA K/L TAHUN 2010 Sumber: BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011

21. TEMUAN TERKAIT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA K/L TAHUN 2010 Sumber: BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011

22. PENYUSUNAN RENCANA TINDAK DAN MONITORING

23. PENYUSUNAN RENCANA TINDAK • Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara: • Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. • PMK No. 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas LKKL, LKBUN, dan LKPP

24. ALUR PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (1) Paling lambat tgl 28 Feb TA Berikutnya LKKL (Unaudited) LKKL (Unaudited) LKKL (Unaudited) Penyusunan LKPP (Unaudited) Audit LKKL LHP LKKL LHP LKKL Paling lambat 2 bln stlh menerima LKKL Penyusunan Rencana Tindak LKPP (Unaudited) LKPP (Unaudited) Paling lambat tgl 31 Maret TA Berikutnya 1 2

25. ALUR PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (2) 2 1 Audit LKPP Rencana Tindak LHP LKPP LHP LKPP Paling lambat 60 hari stlh menerima LHP LKKL Penyusunan Rencana Tindak Rencana Tindak Rencana Tindak Rencana Tindak Paling lambat 60 hari stlh menerima LHP LKPP MONITORING TINDAK LANJUT

26. ALUR PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING TINDAK LANJUT Rencana Tindak LKKL Rencana Tindak LKPP Rencana Tindak LKKL Rencana Tindak LKPP MONITORING TINDAK LANJUT MONITORING TINDAK LANJUT Laporan Monitoring Setiap akhir bulan Juli, Nov tahun berjalan, dan akhir bulan Maret tahun berikutnya Laporan Monitoring Laporan Monitoring DPR Laporan Monitoring

27. FORMAT RENCANA TINDAK • Keterangan: • Nomor urut • Diisidenganuraiantemuanpemeriksaan BPK, sesuaidengan yang dimuatdalam LHP. • Diisidengantandasilang (X), apabilatemuanpemeriksan BPK harusdiselesaikandalamtahunanggaranberjalan • Diisidengantandasilang (X), apabilatemuanpemeriksaan BPK harusdiselesaikanpaling lambat dalamtahunanggaranberikutnya. • Diisidengantandasilang (X), apabilatemuanpemeriksaan BPK harusdiselesaikanpaling lambat dalam2-3 tahunanggaranberikutnya. • Diisidenganuraianrencanatindak yang akandilakukanuntukmenyelesaiantemuanpemeriksaan BPK. • Diisidenganbatasakhirpenyelesaianrencanatindak, denganmemperhatikanklasifikasitemuansesuaikolom (3), (4), dan (5)

28. CONTOH FORMAT RENCANA TINDAK

29. FORMAT MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT • Keterangan: • Nomor urut • Diisidenganuraiantemuanpemeriksaan BPK, sesuaidengan yang dimuatdalam LHP. • Diisidengantandasilang (X), apabilatemuanpemeriksan BPK harusdiselesaikandalamtahunanggaranberjalan • Diisidengantandasilang (X), apabilatemuanpemeriksaan BPK harusdiselesaikanpaling lambat dalamtahunanggaranberikutnya. • Diisidengantandasilang (X), apabilatemuanpemeriksaan BPK harusdiselesaikanpaling lambat dalam2-3 tahunanggaranberikutnya. • Diisidenganuraianrencanatindak yang akandilakukanuntukmenyelesaiantemuanpemeriksaan BPK. • Diisidenganbatasakhirpenyelesaianrencanatindak, denganmemperhatikanklasifikasitemuansesuaikolom (3), (4), dan (5) • Diisidengan progress atauperkembanganpenyelesaianrencanatindak per periode • Diisidengan unit yang bertanggungjawabterhadappenyelesaianrencanatindak. • Diisi dengan keterangan seperlunya

30. CONTOH LAPORAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT

31. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT • Sesuai UU 15/2004, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. • Hasil pemantauan BPK menjadi bagian dari LHP atas laporan keuangan. • Status pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan LKPP:

32. TERIMA KASIH