1 / 86

PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN. 1. PENDAHULUAN. CaLK disusun untuk menghindari kesalahpahaman pengguna yang beragam dalam memaknai LRA, Neraca , dan LAK

holden
Download Presentation

PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

  2. PENDAHULUAN CaLKdisusununtukmenghindarikesalahpahamanpengguna yang beragamdalammemaknai LRA, Neraca, dan LAK CaLKtidakterstruktur, tetapiberpotensimenjelaskan LRA, Neraca, dan LAK sehinggadapatdenganmudahdibacaolehpenggunaumum yang awamakuntansitetapipenyusunanCaLKsangatdipengaruhisubjektivitastentangseberapabanyakinformasi yang dianggapmemadai 2

  3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MEMADAI AsimetriInformasiKeuangan Negara Kenyataanbahwa para penggunalaporankeuangan yang tidakhadirdalampengurusantransaksi dan pencatatansehari-harimemungkinkanasimetriinformasidenganduakemungkinankonsekuensinegatifnya. InsentifbagiPenyajianLaporanKeuangan yang Memadai • pembentukan harga pasar surat berharga melalui pemberian sinyal • lebih bersesuaian dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai bagian dari good governance. 3

  4. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG MEMADAI Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Wujud Penyajian Laporan Keuangan yang Memadai • Perubahananggaran yang pentingselamaperiode • Kinerja keuangan entitas pelaporan • Dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi • Informasi lainnya yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan • Informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. 4

  5. LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Masalah: Ada perbedaan kemampuan kalangan yang melek ’akuntansi’ dan kaum awam dalam memahami secara pragmatik, semantik dan bahkan logik, seluruh makna yang disampaikan lewat ’bahasa’ akuntansi dalam bentuknya yang terstruktur seperti dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kaitan satu sama lain 5

  6. LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Sumber kesalahpahaman utama yang berkaitan dengan orientasi basis akuntansi ini mungkin dapat dilihat pada pemaknaan pendapatan atau belanja Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangandalam bentuk CaLK 6

  7. Bab I Pendahuluan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Bab II Ekonomi Makro 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK 7

  8. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelapor 4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas pelapor 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK 8

  9. Bab V Kebijakan Akuntansi 5.1. Entitas pelaporan 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK 9

  10. Bab VI Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan 6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan 6.1.1 Pendapatan 6.1.2 Belanja 6.1.3 Pembiayaan 6.1.4 Aset 6.1.5 Kewajiban 6.1.6 Ekuitas Dana 6.1.7 Komponen-komponen Arus kas 6.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh. Bab VII Penjelasan atas Informasi non Keuangan Bab VIII Penutup Lampiran LANGKAH-LANGKAH PENYAJIAN CALK 10

  11. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN MODUL PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN 11

  12. PERSEDIAAN Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. 12

  13. CAKUPAN PERSEDIAAN • Barang atau perlengkapan untuk operasional; • Bahan atau perlengkapan untuk proses produksi; • Barang dalam proses produksi; • Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 13

  14. CONTOH PERSEDIAAN • Barang konsumsi • Amunisi • Bahan untuk pemeliharaan • Suku cadang • Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga • Materai atau leges • Bahan baku • Barang dalam proses/setengah jadi • Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat • Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 14

  15. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah Barang habis pakai A Barang tak habis pakai Barang bekas pakai Barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat B Barang baku atau supplies Barang yang digunakan dalam proses produksi jika pemerintah memproduksi sendiri (swakelola) C Barang dalam proses (setengah jadi) Barang jadi 15

  16. PENGAKUAN PERSEDIAAN • Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal • Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah 16

  17. PENGUKURAN PERSEDIAAN • Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; • Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; • Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 17

  18. Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan – potongan harga – rabat Biaya perolehan Persediaan diperoleh dengan pembelian = Persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri Biaya Langsung + biaya tidak langsung Biaya standar = Nilai wajar Persediaan diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi/rampasan Nilai tukar aset secara wajar = 18

  19. PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN • Kebijakan akuntansi yang digunakan • Penjelasan lebih lanjut tentang cakupan persediaan • Kondisi persediaan • Hal-hal lain, misalnya peruntukan dan asal persediaan 19

  20. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN MODUL PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI 20

  21. DEFINISI INVESTASI Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, Penyertaan pada BUMN/BUMD, Penyertaan pada badan usaha lainnya. 21

  22. INVESTASI JANGKA PENDEK • Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang • ditujukan dalam rangka manajemen kas • Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan, Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI) 22

  23. INVESTASI JANGKA PANJANG • Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan • Sifat penanaman: • Permanen • Non permanen 23

  24. INVESTASI NON PERMANEN Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contoh: • Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan negara/ daerah atau pihak lainnya, • Pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan. • Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga , • Investasi non permanen lainnya. 24

  25. INVESTASI PERMANEN Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan Contoh: • Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, • Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya; • Investasi permanen lainnya. 25

  26. PENGAKUAN INVESTASI Investasi diakui apabila memenuhi salah satu kriteria: • Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat lainnya atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; • Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. 26

  27. PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK • Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. • Investasi jangka pendek yang tidak diketahui biaya perolehannya dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya. 27

  28. PENGUKURAN INVESTASI JK PANJANG • Investasi jk panjang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya. Investasi jk panjang dari pertukaran aset pemerintah dicatat sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. • Investasi non permanen (misal RPD dan RDI) dinilai sebesar nilai nominal pinjaman yang diberikan. Investasi non permanen bentuk penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. 28

  29. METODE PENILAIAN INVESTASI • Metode Biaya • Metode Ekuitas • Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan  Nonpermanen Permanen 29

  30. METODE PENILAIAN INVESTASI PERMANEN Kepemilikan <20% Memiliki Pengaruh Signifikan Metode Biaya Y N N Y Metode Ekuitas 30

  31. PENGUNGKAPAN • Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi • Jenis-jenis investasi • Perubahan harga pasar investasi • Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebabnya • Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya • Perubahan pos investasi 31

  32. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 07AKUNTANSI AKTIVA TETAP 32

  33. DEFINISI ASET TETAP • Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. • Termasuk : aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan tetapi dimanfaatkan oleh pihak lain dan hak atas tanah • Tidak termasuk : aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah 33

  34. KLASIFIKASI ASET TETAP • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi dalam Pengerjaan 34

  35. PENGAKUAN ASET TETAP • Harus berwujud dan memenuhi kriteria : • Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; • Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; • Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; • Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. • Telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah 35

  36. PNGUKURAN ASET TETAP • aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan • Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar 36

  37. HARGA PEROLEHAN Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 37

  38. ASET DONASI • Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. • Perlakuan untuk hibah dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah-olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. 38

  39. ASET BERSEJARAH • Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut • Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai • Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 39

  40. DEPRESIASI DEPRESASI Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset bukan alokasi biaya. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut METODE: • Metode garis lurus (straight line method); atau • Metode saldo menurun ganda (double declining method); atau • Metode unit produksi (unit of production method) 40

  41. PENGUNGKAPAN Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb: • Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat; • Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. • Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 41

  42. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 08AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 42

  43. DEFINISI • KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset. Cakupan: • Kontrak untuk jasa perencanaan; • Kontrak untuk perolehan/konstruksi aset; • Kontrak untuk jasa pengawasan; • Kontrak untuk membongkar atau restorasi aset dan restorasi lingkungan 43

  44. PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI Jika kontrak konstruksi mencakup beberapa aset, setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak yang terpisah jika: • Proposal diajukan terpisah; • Setiap aset dinegosiasikan terpisah; • Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi 44

  45. PENGAKUAN KDP Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika: • Manfaat ekonomi masa yad besar kemungkinan diperoleh; • Biaya perolehan dapat diukur secara andal; • Masih dalam proses pengerjaan; 45

  46. PENGUKURAN BIAYA KONSTRUKSI • Secara Swakelola, al: • biaya langsung; • biaya tidak langsung; • biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi ybs. • Secara Kontrak: • Termin yang telah dibayarkan; • Kewajiban yang msh harus dibayar; • Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja 46

  47. Biaya Pinjaman Selama Konstruksi Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman : • Dikapitalisasi • Menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 47

  48. SYARAT KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN • Tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan periode yang bersangkutan; • Jika pinjaman untuk beberapa jenis aset dialokasi dengan metode rata-rata tertimbang; • Jika konstruksi dihentikan sementara bukan karena force majeur, biaya pinjaman dikapitalisasi • Jika konstruksi dihentikan sementara karena force majeur biaya pinjaman tidak dikapitalisasi. 48

  49. Penyajian Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca masuk dalam kelompok Aset Tetap KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap karena dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang 49

  50. Pengungkapan • Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian • Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya • Jumlah biaya yang telah dikeluarkan • Uang muka kerja yang diberikan • Retensi 50

More Related