Departemen Kesehatan Lingkungan

1. PENCEMARAN UDARA Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

2. POKOK BAHASAN DALAM PENCEMARAN : Pencemaran Udara Pencemaran Global Pencemaran indoor Pencemaran Pestisida Pencemaran B3 Pencemaran Air Pencemaran Tanah Pencemaran Radiasi Pencemaran Sampah Pencemaran Noise (Kebisingan)

3. TINDAK LANJUT DAN SOSIALISASI PP 41/99 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

4. TRANSPORTASI INDUSTRIALISASI PENEBANGAN HUTAN GAYA HIDUP MASYARAKAT

5. E f e k R u m a h K a c a A T M O S F I R Sebagian radiasi matahari dipantulkan oleh atmosfir dan permukaan bumi Sebagian radiasi infra merah melewati atmosfir dan hilang di angkasa MATAHARI Radiasi matahari yang keluar: 103 Watt per m2 Radiasi neto matahari yang masuk: 240 Watt per m2 Radiasi neto matahari yang masuk: 240 Watt per m2 G A S R U M A H K A C A Sebagian radiasi infra merah diserap dan diemisikan kembali oleh molekul-molekul gas rumah kaca. Efek yang langsung ditimbulkan adalah meningkatnya suhu permukaan bumi dan troposfir Radiasi matahari melalui atmosfir yang jernih Radiasi matahari yang masuk: 343 Watt per m2 Permukaan bumi menerima lebih banyak panas dan radiasi inframerah diemisikan kembali Energi matahari diserap permukaan bumi dan menghangatkannya … … dan diubah menjadi panas yang menyebabkan emisi gelombang panjang (infra merah) kembali ke atmosfir 168 Watt per m2 B U M I

6. GAS RUMAH KACA • karbondioksida (CO2) —> pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, transportasi dan industri • dinitro oksida (N2O) • metana (CH4) • sulfurheksaflorida (SF6) • perflorokarbon (PFCs) • hidroflorokarbon (HFCs)

7. Pemanasan global  peningkatan suhu akibat efek rumah

9. Sumber Pencemar Udara Sumber pencemar dominan

10. DAMPAK PENCEMARAN UDARA PADA KESEHATAN MATA Iritasi & peradangan akibat HC (hidrokarbon) OTAK gangguan pertumbuhan & kecerdasan akibat Pb (timbal) TENGGOROKAN Peradangan akibat HC (hidrokarbon) PERUT Mual, lesu dan nafsu makan turun akibat Pb (timbal) PARU-PARU flek & memicu serangan asma akibat HC & SOx SISTEM REPRODUKSI terganggu (laki-laki) akibat Pb (timbal) JANTUNG darah kekurangan oksigen akibat CO dan NOx

15. Human body significantly reacts to diesel Nano-particles. Small particles are too dangerous to nervous system. Deposition into Large particles Extra-thoracic Nasal Inflammation, Congestion High numbers and large surface area Oral Asthma Bronchitis Congestion Trachea Bronchial Obstructive disease Edema Emphysema Ultra-fine particles Alveolar Fatal damage to lung and other organs? Bronchioles Alveolar duct 10 μm 0.1 nm 100 nm 1 mm 1 nm 10 nm 100 μm 1 μm Bacterium Fuel Spray Rain Virus Molecule Molecule SMOG PM Tobacco Smoke SPM and PM10 Nano-PM PM2.5 Visible Effect of PM Health Effect of PM

16. Lung of a rat after exposure to diesel exhaust Exposed to Diesel Exhaust Expose to Clean Air Compared to the normal pink lung, it has been blackened by soot National Institute for Environmental Studies, Japan

18. DAMPAK PENCEMARAN UDARA PADA LINGKUNGAN Pemanasan Global mengakibatkan peningkatan temperatur bumi MARI KITASELAMATKANBUMI KITAYANG SATU- SATUNYA INI !!

19. Gambar Dampak Deposisi Asam di Prasasti Bola Persib (sumber : Lapan, 2001) Pada bagian paha patung dan bola tampak warna hijau karena adanya proses korosi sulfur oleh air hujan

20. Dampak (sambungan) • 4000 kematian prematur dan 1,5 juta penduduk terkena asma setiap tahun • Profil Kesehatan DKI Jakarta Tahun 2004: setengah penyakit terbanyak terkait dengan pencemaran udara (ISPA, asma, penyakit mata) • Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2004: ISPA menduduki peringkat pertama dari 10 penyakit terbanyak di Indonesia.

21. Persediaan Energi Nasional 1970 M.Bumi: 88% G.Bumi : 6% B.Bara : 1% T.Air : 5% P.Bumi : 0% 2004 M.Bumi: 52% G.Bumi : 21% B.Bara : 20% T.Air : 4% P.Bumi : 3% • Pertumbuhan rata-rata energi primer 1970-2004 = ± 8,5 %/tahun • 2000-2004 = ± 5,5%/tahun • Peran Minyak Bumi masih dominan Sumber: DJLPE, 2004

22. Konsumsi Bahan Bakar Minyak di Indonesia Tahun 2005 (dalam Kl)

24. Peraturan Perundangan Pengendalian Pencemaran Udara • UU No. 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. • UU No. 17/2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto • Keppres No. 23/92 tentang Ratifikasi Protokol Montreal • PP No. 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Perusakan Lingkungan Hidup yang Berkaiatan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan • PP No. 41/99 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Peraturan Ambien • Kepmen LH No.45/96 tentang Indeks Standar Pencemar Udara • Kepmen LH No.48/96 tentang Baku Tingkat Kebisingan • Kepmen LH No. 49/1996 tentang Baku Mutu Getaran • Kepmen LH 50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

25. Pengendalian Pencemaran UdaraPeraturan Perundangan…lanjutan Sumber Bergerak : • Keputusan Menteri Negara LH No: KEP-05/MENLH/2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor • KepMen LH No. 141/2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi • Kepmen No.252/2004 tentang Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang kendaraan bermotor Tipe Baru

26. Pengendalian Pencemaran UdaraPeraturan Perundangan…lanjutan Sumber Tidak Bergerak • Kepmen LH No: KEP-13/MENLH/95 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. • Kepdal No. 205/97 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak • Kepmen LH No.129/2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi. • KepMen LH No.133/2004 tentang Baku Mutu Emisi Usaha Bagi Kegiatan Industri Pupuk.

27. Perangkat Peraturan yang Terkait dengan Pengendalian Pencemaran Udara • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah • UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi • UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

28. Kelemahan PP 41/99 tentang Pengendalian Pencemaran Udara • PP 41/1999 belum mengatur secara rinci isu terkait dgn udara di berbagai sektor terkait ataupun pemerintah daerah, seperti • Penanganan kebakaran hutan/lahan • Pengadaan bahan bakar ramah lingkungan • Transportasi massal l • Belum diaturnya kewenangan dan kelembagaan pengendalian pencemaran udara secara spesifik dalam framework hukum lingkungan hidup • Dari sisi teknis pelaksanaan, pengendalian pencemaran udara di Indonesia masih difokuskan pada penanggulangan dan pemulihan, sementara program pencegahan pencemaran udara belum terakomodir secara jelas.

29. PP 41/99 tentang Pengendalian Pencemaran Udara • PP 41/1999 belum mengatur tatacara penghitungan beban pencemaran udara yang menjadi salah satu syarat dalam program pengendalian udara yang efektif dan efisien • Materi yang diatur hanya mengenai udara troposfir belum membahas atmosfir • Rendahnya tingkat pemahaman dan peran serta masyarakat juga turut memperburuk situasi

30. Prosedur Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan PP 41/99 Usulan Yang perlu ditambahkan

31. Dasar Pentingnya Pengaturan Udara Bersih • Kondisi kualitas udara di beberapa kota melampaui baku mutu udara ambien • Kualitas udara yang bersih dan sehat merupakan hak individu masyarakat • Dampak kesehatan pada manusia: iritasi mata, hidung, paru-paru, kesulitan nafas, infertilitas, pemicu kanker, kelainan kelahiran, kerusakan otak dan syaraf, radang paru-paru jangka panjang • Merusak lingkungan: pohon, sungai dan danau. Penipisan lapisan ozon diatas bumi sehingga stratosfir menyebabkan kanker kulit & katarak.

32. Dasar (sambungan) • Pencemar udara mengakibatkan korosi pada gedung, monumen dan patung • Pencemaran udara menyebabkan terjadi asap menurunkan jarak pandang mata, mengganggu penerbangan • Dampak pencemaran udara bersifat jangka panjang

33. Dasar (sambungan) • Karakteristik penyebaranpolusi udara bersifat lintas batas baik lintas negara, propinsi maupun kabupaten/kota • Penanggulangan pencemaran udara melibatkan lintas sektor • Peraturan daerah dapat merubah cara masyarakat bekerja dan berkarya serta merubah perilaku hidup masyarakat dalam mengupayakan udara bersih

34. Dasar (sambungan) • Era otonomi daerah melalui UU No. 32/2004 melimpahkan pengelolaan lingkungan ke daerah. • Secara atribusi Pemerintah Daerah dapat membuat peraturan daerah sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pusat, peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

35. Hal-hal yang Perlu Ada Dalam Pengaturan Udara Bersih

37. Pengaturan Materi Umum • Precautionary Principle • Polluters Pay Principle • Peran pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan udara • Peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kualitas udara • Penetapan baku mutu udara ambien dan emisi • Pencemaran udara lintas batas (kabupaten/kota/propinsi/antar negara)

38. Pengaturan Materi Umum…lanjutan • Izin pembuangan emisi • Penegakan hukum dan sanksi • Penetapan penjadwalan dan target • Penyampaian informasi kepada masyarakat • Mekanisme pengaduan • Instrumen ekonomi dalam pengelolaan kualitas udara • Pengelolaan dana lingkungan (environmental fund) untuk udara • Monitoring dan evaluasi

39. Pengaturan Muatan Teknis • Perlindungan Mutu Udara Ambien • Pemantauan kualitas udara ambien • Penetapan status mutu udara ambien • Tata ruang • Zat Pencemar • Asap • Polutan udara lainnya (primer dan sekunder) • Polutan udara bahan berbahaya dan beracun (dioksin, benzene, PAH, dll)

40. Muatan Teknis (Lanjutan) • Sumber bergerak • Penetapan standar emisi dan kebisingan • Teknologi ramah lingkungan • Pemeriksaan emisi & perawatan kendaraan bermotor • Sustainable transport • Bahan bakar bersih • Bahan bakar alternatif, dll • Sumber tidak bergerak • Penetapan standar emisi dan kebisingan • Diversifikasi energi • Penerapan produksi bersih • Alat pengendali pencemaran udara

41. Muatan Teknis (Lanjutan) • Pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran sampah, dan hutan/lahan • Tanggap darurat • Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pengendalian pencemaran udara dalam ruangan (indoor) • Upaya pengendalian (sirkulasi udara, AC, dll) • Larangan merokok dalam ruangan • Monitoring • Perlindungan atmosfir • Deposisi asam • Ozon • Perubahan iklim

42. Muatan Teknis (Lanjutan) Pengaturan kebijakan daerah sudah harus mulai mempertimbangkankonsep eco-region: penataan ruang, sistem tranportasi, pembangunan infrastruktur

43. Pembagian Tugas dan Fungsi Instansi Lingkungan

44. Pembagian Tugas dan Fungsi Instansi Lingkungan

45. Hasil Rakor Pengelolaan Kualitas Udara • Penanganan pencemaran udara di daerah harus disesuaikan dengan karakteristik daerah ybs • Perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan kapasitas di daerah, peningkatan SDM agar memenuhi kompetensi • KLH diharapkan mampu memfasilitasi dukungan dana baik dari pemerintah pusat (DAK) / lembaga lain serta bimbingan teknis • Diperlukan institusi pengelola lingkungan di daerah yang berdiri sendiri setingkat eselon II • Perlu dilaksanakan penegakan hukum

46. Hasil Rakor Pengelolaan Kualitas Udara • Perlu disusun peraturan payung (RUU) mengenai udara, serta PERDA di tingkat propinsi dan kota/kabupaten • Diperlukan adanya acuan struktur serta muatan substansi Raperda • Mensosialisasikan hasil Rakor kepada Kepala daerah dan Ketua DPRD untuk mempersiapkan penyusunan Raperda

47. Langkah Prioritas Dalam Pengendalian Pencemaran Udara • Pengendalian pencemaran udara yang efektif • Pencegahan dari sumber • Kendaraan bermotor • Industri • Kegiatan lain • Tata ruang

48. Langkah Prioritas…lanjutan • Tiga sumber ini menggunakan manajemen pengendalian yang berbeda agar efektif, karena itu peraturan untuk pengendalian untuk ke-3 sumber tsb dibuat spesifik

49. Langkah Prioritas…lanjutan • Prioritas ditentukan oleh • Kontribusi terbesar • Kapasitas pengendalian • Sarana • SDM • Institusi • Komitmen pemimpin • Tingkat keberhasilan yang tinggi • Teknologi yang tersedia (BPT atau BAT) Dilaksanakan secara bertahap…..

50. Kesimpulan • Isu udara semakin luas sehingga PP 41/99 sdh tdk memadai • Karakteristik pencemaran udara di setiap daerah berbeda shg manajemen pengendaliannya berbeda. Dengan demikian muatan substansi di setiap daerah dapat berbeda • UU Udara bersih dapat memberikan pokok-pokok pikiran umum yang harus terdapat di setiap Perda (koordinasi lintas sektor ; hubungan pusat dan daerah)